More Related Content
Similar to B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945 (20)
More from guruppkn11 (20)
B. (PART 1) HAKIKAT POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
- 1. Hakikiat Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Tiara Muzdalifah, S.Pd BAB2. PEMBUKAAN UUD NRI TAHUN 1945
- 2. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945 GA MA PAT TUA Pokok Pikiran Pertama Pokok Pikiran Kedua Pokok Pikiran Ketiga Pokok Pikiran Keempat
- 3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok Pikiran Pertama Bunyi Rumusan Menegaskan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Tahun 1945, diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Makna
- 4. Gambar. Memakai produk dalam negeri (daerah)
- 5. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial). Pokok Pikiran Kedua Bunyi Rumusa n menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan). Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Makna
- 6. Gambar. Membersihkan lingkungan di sekitar sekolah
- 7. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat). Pokok Pikiran Ketiga Bunyi Rumusa n mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Makna
- 8. Gambar. Berdiskusi / musyawarah saat proses pembelajaran Gambar. Pemilihan umum ketua osis di sekolah
- 9. Pokok Pikiran Keempat Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran ketuhanan). mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusian yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur. Bunyi Rumusa n Makna
- 10. Gambar. Toleransi antar agama Gambar. Menghormati guru