Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
Download as PPTX, PDF1 like8,676 views
Dokumen ini membahas peran penting Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam mengatur perdagangan internasional dan bagaimana ia terbentuk dari perkembangan GATT. WTO bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, memberikan forum negosiasi, serta menyelesaikan sengketa dagang antar negara, dengan sistem yang menghormati peraturan yang telah disepakati. Selain itu, konflik antara negara maju dan berkembang dalam perdagangan diakui sebagai tantangan, dan WTO menawarkan proses penyelesaian sengketa yang terstruktur bagi anggotanya.
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization).
- 1. EKONOMI INTERNASIONAL “ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA” Disusun oleh: DIFY GUMALA 2014 23 0117 SELLA SIMAMORA 2015 23 0071 NORMAN ELYADY 2015 23 0145
- 2. Perkembangan ekonomi dan perdagangan terbawa oleh arus komunikasi kesejagatan (globalisasi) yang telah membelah batas-batas negara dan sekat-sekat geografis, yang terwujud lewat perdagangan internasional dan pola bisnis lewat komunikasi maya yang begitu kilat. Dunia tanpa batas, seperti dinyatakan futurolog Kenichi Ohmae bukanlah khayali, melainkan realita yang harus di hadapi. Lahirlah organisasi dunia di bidang perdagangan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang di tahun 1995 merupakan tahun berdirinya organisasi ini, sekaligus memproduksi konvensi multilateral yang memberi landasan, disertai kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional, dengan kata lain telah dihasilkan hukum yang mengikat negara-negara anggota, khususnya di bidang perdagangan (bisnis).
- 3. WTO (World Trade Organization) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda- tangani oleh negara-negara angota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walau ditanda-tangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan.
- 4. Sejarah Perkembangan WTO Negosiasi perdagangan dari GATT ke WTO Sejak tahun 1948-1994, GATT membuat peraturan-peraturan perdagangan melalui serangkaian putaran perundingan perdagangan. Putaran pertama menghasilkan pengurangan tarif (tariff lines). Pengurangan tarif dilakukan secara cepat dalam rangka mempertahankan nilai dari penurunan tarif yang telah di rundingkan. Dari berbagai Putaran Perundingan Perdagangan dalam sejarah GATT, yang terpenting sebagai berikut:
- 5. Putaran Tokyo Putaran Tokyo berlangsung sejak tahun 1973-1979, dengan 102 negara yang berpartisipasi. Putaran Tokyo ini merupakan upaya terbesar pertama untuk menanggulangi hambatan perdagangan (Non- tariff barriers) dan perbaikan sistem perdagangan. Kegiatan tersebut meneruskan upaya GATT untuk menanggulangi tarif progresif. Dalam isu lainnya, Putaran Tokyo telah gagal untuk menyelesaikan masalah utama yang berkaitan dengan perdagangan produk pertanian dan penetapan persetujuan baru mengenai “safe guards”. Persetujuan ini bukan bersifat multilateral, namun lebih merupakan suatu permulaan.
- 6. Putaran Uruguay Putaran terakhir dan terbesar adalah Putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986-1994 dan mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran ini memakan waktu hampir dua kali dari rencana jadwal semula, dengan 123 negara yang ikut berpartisipasi. Putaran ini mencakup bidang dari sikat gigi hingga kapal pesiar, dari perbankan hingga telekomunikasi, dari beras hingga obat-obatan. Putaran ini merupakan bentuk negosiasi perdagangan terluas yang pernah ada dan kemungkinan besar merupakan negosiasi terbesar sepanjang sejarah. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasaan, Putaran Uruguay memberikan hasil yang nyata. Putaran Uruguay berlangsung selama tujuh setengah tahun dalam bentuk paket perundingan yang terdiri dari berbagai isu/sektor yang disepakati bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perundingan yang dilakukan melalui suatu putaran perundingan lebih produktif dibandingkan perundingan satu sektor (sektor tunggal) karena putaran perdagangan/ trade round meliputi banyak isu/ sektor yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan (trade-off).
- 7. Tujuan dan Fungsi WTO WTO memiliki tujuan penting, yaitu: 1. Mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat menganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. 2. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. 3. Penyelesaian sengketa dagang antar negara.
- 8. Tujuan dan Fungsi WTO Adapun fungsi utama dari WTO adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai instrumen hukum termasuk yang terdapat didalam Annex persetujuan WTO. 2. Untuk memberikan suatu forum tetap, guna melakukan perundingan di antara negara anggota. Mencakup isu-isu yang terdapat maupun belum terdapat dalam persetujuan WTO.
- 9. RUMUSAN MASALAH 1. Hubungan GATT dan WTO 2. Pengaruh WTO dalam Perdagangan Internasional 3. Sistem Perdagangan Multilateral yang Dikembangkan Oleh WTO 4. Konflik dalam Perdagangan Internasional Antara Negara Maju Dengan Negara Berkembang 5. Sistem Penyelesaian Sengketa dalam WTO Beserta Studi Kasusnya
- 10. Hubungan GATT dan WTO GATT dan WTO tidaklah sama. WTO itu sendiri adalah GATT yang di tambah dengan banyak kelebihan. GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang, dan masih tetap berlaku. GATT telah diubah dan dimasukkan ke dalam persetujuan WTO yang baru. Walaupun GATT tidak ada lagi sebagai organisasi internasional, persetujuan GATT tetap berlaku. Persetujuan GATT yang baru berdampingan dengan GATS (General Agreement on Trade Services) dan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). WTO mencakup ketiga persetujuan tersebut dalam satu organisasi, satu aturan dan satu sistem untuk penyelesaian sengketa.
- 11. Pengaruh WTO dalam Perdagangan Internasional • Mendorong Persaingan yang Terbuka WTO sering diartikan sebagai badan perdagangan bebas. Namun sebenarnya, tarif dan beberapa bentuk proteksi masih diperbolehkan. Jadi, WTO tepatnya merupakan sistem yang mengatur kompetisi yang terbuka, adil (fair) dan sehat. Pemberlakuan prinsip MFN (most-favored nation) dan perlakuan nasional dirancang untuk mempertahankan perdagangan yang adil, termasuk pada masalah dumping dan subsidi. Pada intinya, persetujuan ditujukan untuk mendukung kompetisi yang sehat di bidang perdagangan barang, pertanian, hak atas kekayaan intelektual dan jasa.
- 12. Pengaruh WTO dalam Perdagangan Internasional • Mendorong Reformasi Pembangunan dan Ekonomi Para ahli ekonomi dan pembangunan mengakui bahwa sistem WTO dapat memberikan kontribusi pada pembangunan. Persetujuan-persetujuan WTO juga memuat aturan mengenai fleksibilitas yang diberikan kepada negara-negara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan WTO. Bahkan persetujuan- persetujuan tersebut juga memuat ketentuan yang memungkinkan negara-negara paling terbelakang (Least Developed Countries/LDCs) mendapatkan bantuan khusus serta konsesi dagang seperti halnya peraturan-peraturan GATT.
- 13. Pengaruh WTO dalam Perdagangan Internasional • Meningkatkan Prediktabilitas Pembentukan sistem perdagangan multilateral merupakan usaha anggota WTO untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan stabilitas dan kebijakan yang diprediksi, maka investasi dapat dilakukan, lapangan pekerjaan diciptakan dan konsumen dapat memperoleh keuntungan dari sistem kompetisi yang fair.
- 14. Sistem Perdagangan Multilateral yang Dikembangkan Oleh WTO 1. Tanpa Diskriminasi 2. Lebih Bebas 3. Terprediksi 4. Lebih Kompetitif 5. Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang
- 15. Konflik Dalam Perdagangan Internasional Antara Negara Maju & Negara Berkembang Konflik kepentingan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju telah terpusat pada masalah perdagangan antarnegara. Konflik ini dipicu oleh pandangan yang berbeda antara negara berkembang dan negara maju. Di satu sisi, negara berkembang cenderung mengambil kebijakan yang menghambat masuknya barang dan jasa dari pelaku usaha asing, utamanya dari negara maju. Di sisi lain, negara maju menghendaki agar tidak ada hambatan yang diberlakukan oleh negara, termasuk yang diberlakukan oleh negara berkembang.
- 16. Konflik Dalam Perdagangan Internasional Antara Negara Maju & Negara Berkembang Bagi negara berkembang, mereka dengan mudah menentukan hambatan dengan cara memberlakukan perundangan nasional. Sementara bagi negara maju, pertanyaan muncul, bagaimana cara mereka dapat menghapuskan berbagai hambatan yang dibuat oleh negara berkembang? Sudah pasti negara maju tidak mungkin memerintahkan negara berkembang untuk mencabut berbagai hambatan tersebut layaknya hubungan antara negara penjajah dan negara jajahan.
- 17. Konflik Dalam Perdagangan Internasional Antara Negara Maju & Negara Berkembang Fakta menunjukkan bahwa di antara negara- negara tidak ada kesetaraan. Sehingga apabila prinsip MFN tetap diberlakukan, hal ini akan bertentangan dengan tujuan GATT itu sendiri, yaitu tercapainya "mutually advantageous arrangements". Negara berkembang bahkan menunjukkan ketidaksetujuannya mereka atas perluasan masalah perdagangan internasional yang diusulkan oleh beberapa negara maju pada Pertemuan Para Menteri WTO di Doha, seperti perburuhan, eco-labelling, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.
- 18. Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam WTO Perkembangan Sejarah Sistem Penyelesaian Sengketa WTO Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan inovasi murni dan sistem perdagangan multilateral sebelumnya yang berdasarkan pada GATT 1947, tidak memiliki sistem penyelesaian sengketa. Sistem penyelesaian sengketa WTO saat ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang diterapkan di bawah pasal XXII dan XXIII GATT 1947 (pasal 3.1 DSU).
- 19. Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam WTO Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Negara-negara anggota WTO telah sepakat bahwa jika ada negara anggota yang melanggar peraturan perdagangan WTO, negara-negara anggota tersebut akan menggunakan sistem penyelesaian multilateral daripada melakukan aksi sepihak. Ini berarti negara-negara tersebut harus mematuhi prosedur yang telah disepakati dan menghormati putusan yang diambil. Meskipun banyak prosedur WTO yang mirip dengan proses pengadilan, negara-negara anggota yang bersengketa tetap diharapkan melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya Panel. Oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam satu kasus. Bahkan sekiranya kasus tersebut melangkah ke tahap berikutnya, konsultasi dan mediasi tetap dimungkinkan.
- 20. Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam WTO Para Pihak Dalam Sistem Penyelesaian Sengketa 1. Pihak Terkait dan Pihak Ketiga Pihak pihak yang terkait dalam sistem penyelesaian sengketa hanyalah pemerintah negara anggota WTO, yang dapat bertindak sebagai, Penggugat, Tergugat ataupun sebagai Pihak Ketiga. Sekretariat WTO, negara pengamat WTO, organisasi regional dan internasional, atau pemerintah daerah tidak berhak untuk melakukan proses penyelesaian sengketa di WTO.
- 21. Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam WTO 2.Peran Sektor Swasta atau Non-Pemerintah Mengingat bahwa hanya pemerintah anggota WTO yang dapat mengajukan kasus sengketa, maka individu atau pihak swasta tidak memilki akses langsung terhadap sistem penyelesaian sengketa, bahkan meskipun seringkali mereka menjadi pihak yang terkena dampak langsung (biasanya negatif), dari pelanggaran terhadap Persetujuan WTO (sebagai eksportir atau importir). Hal yang sama juga berlaku bagi organisasi non- pemerintah (NGO) yang tertarik terhadap penyelesaian sengketa yang berlangsung dimana mereka juga tidak dapat memprakarsai proses penyelesaian sengketa.
- 22. Tahapan Penyelesaian Sengketa WTO • Proses Panel Suatu sengketa dapat masuk ke WTO dalam berbagai tahap. Pada setiap tahap, negara-negara yang bersengketa didorong untuk melakukan konsultasi satu sama lain terlebih dahulu untuk upaya penyelesaian diluar persidangan. Tahap tahap penyelesaian sengketa di WTO adalah sebagai berikut : 1. Tahap pertama : Konsultasi (maksimum 60 hari). 2. Tahap kedua : Panel (maksimum 45 hari untuk pembentukan Panel ditambah waktu 6 bulan bagi Panel untuk menghasilkan putusan) Jika konsultasi mengalami kegagalan, negara yang mengajukan gugatan dapat meminta dibentuknya suatu Panel. Negara yang tergugat dapat berupaya untuk merintangi pembentukan Panel sebanyak satu kali, tetapi pada sidang DSB yang kedua-kalinya, pembentukan Panel tersebut tidak dapat lagi dihambat.
- 23. Tahapan Penyelesaian Sengketa WTO • Banding (Appeals) Tiap pihak yang bersengketa dapat mengajukan banding atas keputusan Panel. Kadan-kadang kedua belah-pihak sama-sama mengajukan banding. Namun banding harus didasarkan pada suatu peraturan tertentu seperti interpretasi legal atas suatu ketentuan/ pasal dalam suatu Persetujuan WTO. Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti yang baru muncul, melainkan untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh Panel sebelumnya.
- 24. Tahapan Penyelesaian Sengketa WTO • Penyelesaian Sengketa Setelah Rekomendasi Atau Keputusan Dispute Settlement Body/DSB Negara yang kalah sengketa harus mengikuti rekomendasi yang disebutkan dalam laporan Panel atau laporan Banding. Niat tersebut harus dinyatakan dalam sidang DSB yang diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari, setelah pengesahan laporan tersebut. Jika putusan tersebut sulit dilakukan, negara anggota tersebut akan mendapat keringanan jangka waktu tertentu dalam melaksanakannya. Jika dalam waktu tertentu yang diberikan tersebut, negara masih belum dapat memenuhinya, harus ada perundingan lebih lanjut dengan negara penggugat untuk menetukan suatu ganti rugi/ keputusan yang dapat diterima semua pihak, misalnya pengurangan tarif dalam bidang tertentu yang menyangkut kepentingan negara penggugat.
- 25. Studi Kasus : Indonesia Menjadi Tergugat Pada Kasus “Mobil Nasional” Dengan Uni Eropa, Jepang, AS Indonesia pernah menjadi tergugat menghadapi Uni Eropa, Jepang, AS pada kasus Mobil Nasional (Indonesia-Certain Meassures Affecting The Automobile Industry) pada tahun 1996-1998. Kebijakan Indonesia dalam memberikan kemudahan untuk industri mobil nasional dianggap melanggar ketentuan WTO yang terkait dengan Persetujuan TRIMs dan dianggap telah melakukan diskriminasi. Panel memutuskan agar Indonesia menyesuaikan peraturannya selaras dengan aturan WTO. Konsultasi dilaksanakan atas permohonan masing-masing penggugat terkait program mobil nasional Indonesia, yang diduga memberikan pengecualian bea masuk dan pajak barang mewah terhadap impor “Mobil Nasional” dan komponen nya, serta kebijakan yang terkait tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia dibawah pasal-pasal tersebut diatas. Namun konsultasi gagal menyepakati suatu solusi yang dapat diterima oleh pihak pihak terkait.
- 26. Studi Kasus : Indonesia Menjadi Tergugat Pada Kasus “Mobil Nasional” Dengan Uni Eropa, Jepang, AS Pada tanggal 12 Juni 1997, atas permohonan EC dan Jepang, dan pada 30 Juli 1997, atas permohonan AS, DSB memutuskan untuk membentuk satu Panel untuk menangani keempat sengketa. Laporan Panel disampaikan pada 2 Juli 1998 dan disahkan pada 23 Juli 1998. Panel berpendapat bahwa Indonesia melanggar pasal I & II GATT 1994, pasal 2 perjanjian TRIMs, pasal 5 (c) perjanjian SCM, namun tidak melanggar pasal 28.2 perjanjian SCM.. Panel juga menilai bahwa para penggugat tidak dapat menunjukan bahwa Indonesia telah melanggar pasal 3 dan 65.5 perjanjian TRIPS. Indonesia kemudian menyatakan niat untuk memenuhi rekomendasi DSB dalam masa waktu yang ditentukan oleh pasal 21 DSU. Pada 8 Oktober 1998, sesuai pada pasal 21.3, EC meminta agar reasonable period of time diikat melalui keputusan arbitrase. Arbitrator memutuskan bahwa masa waktu tersebut adalah 12 bulan sejak disahkannya laporan Panel dan berakhir pada 23 Juli 1999. Laporan Arbitrator disampaikan pada 7 Desember 1998.
- 27. Studi Kasus : Indonesia Menjadi Tergugat Pada Kasus “Mobil Nasional” Dengan Uni Eropa, Jepang, AS Melalui komunikasi tanggal 15 Juli 1999, Indonesia menyampaikan pada DSB bahwa telah membuat kebijakan otomotif baru pada 24 Juni 1999, yang secara efektif mengimplementasikan rekomendasi dan putusan DSB dalam sengketa ini.
- 28. SESI PERTANYAAN
- 29. Kesimpulan Jadi, WTO atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. WTO mendorong arus perdagangan antar negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa.WTO memiliki hubungan dengan GATT. GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang dan telah diubah serta dimasukan ke dalam persetujuan WTO yang baru.Dalam menyelesaikan sengketa WTO melakukan beberapa tahap dimulai dari proses Panel, Banding (appeals), dan penyelesaian sengketa setelah rekomendasi atau keputusan Dispite Settlement Body (DSB).