Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
3 likes2,246 views
Dokumen ini membahas pentingnya penerapan good governance dalam pembangunan sanitasi permukiman di Indonesia, yang meliputi keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi. Kendala seperti ketidakmerataan pelayanan, masalah pendanaan, dan rendahnya kualitas infrastruktur dikemukakan sebagai tantangan dalam mencapai target pengembangan sanitasi yang adil dan efektif. Melalui prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, diharapkan pembangunan sanitasi dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman
- 1. MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS PF - CF PELATIHAN FASILITATOR – PPSP 2013
- 2. ISU STRATEGIS & TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI SUMBER : RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010 -2014 SASARAN 2010 – 2014 KENDALA ASPEK “GOVERNANCE” 1. AIR LIMBAH ► PEMBANGUNAN SISTEM 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOMUNAL DI 226 KOTA ► PELAYANAN SANITASI BELUM MERATA UTK MASYARAKAT ► MENINGKATKAN SISTEM BERPENGHASILAN RENDAH TERPUSAT DI 16 KOTA KETERBATASAN PENDANAAN PEMERINTAH 2. PERSAMPAHAN 18 % (21,25 JUTA) PENDUDUK YG TINGGAL DI KAWASAN ► MENINGKATKAN TPA KUMUH KOTA TIDAK MAMPU MENYISIHKAN BIAYA UNTUK MENJADI CONTROLLED LANDFILL ATAU SANITARY SANITASI LANDFILL DI 210 KOTA ► KETERBATASAN KAPASITAS KABUPATEN / KOTA ► PENERAPAN 3R DI 250 MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SANITASI LOKASI UTK MENGURANGI MENGATUR KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN 20% SAMPAH PENGELOLA INFRASTRUKTUR SANITASI 3. DRAINASE 2. SIKAP MASYARAKAT / TARGET GROUP ► MENGURANGI GENANGAN ► KEENGGANAN MENERIMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI 50 KAWASAN SANITASI DI LINGKUNGANNYA STRATEGIS PERKOTAAN ► PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SANITASI BELUM OPTIMAL (4600 HA) ► PEMBANGUNAN SANITASI TIDAK TRANSPARAN & AKUNTABEL EVALUASI 2011 PADA MASYARAKAT ESCAP-ADB-UNDP 3. HAMBATAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI MENGENAI PROGRES ► TERKONSENTRASI PADA ASPEK FISIK, MENGABAIKAN ASPEK MDG’S: PEMANFAATAN INDONESIA DIPERKIRAKAN ► PEMBOROSAN & KEBOCORAN ANGGARAN TERLAMBAT MENCAPAI ► KUALITAS INFRASTRUKTUR SANITASI YANG RENDAH TARGET MDG’S PADA 2015 KONSISTENSI MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE BERDAMPAK POSITIF DALAM MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
- 3. I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 1. KOMITMEN NASIONALMENERAPKAN “GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT” TAP MPR XI / 1998 & UU 28 / 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN 1. LEMBAGA EKSEKUTIF-LEGISLATIF-YUDIKATIF BERFUNGSI PROPORSIONAL 2. PENYELENGGARA NEGARA & BIROKRAT MENUJU JUJUR, BERSIH DAN BEBAS DARI KKN INDONESIA PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL YANG LEBIH: 3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM , ADIL DAN ADIL, TERBUKA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DAMAI, PADA MASYARAKAT MAKMUR & MENGHINDARI KEBIJAKAN & TINDAKAN YANG DISKRIMINATIF SEJAHTERA MENJAMIN KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM DEMOKRATIS, 4. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERDAMPAK LUAS MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL
- 4. 2. PERUBAHAN PARADIGMA DARI “GOVERNMENT” KE “GOVERNANCE” GOVERNMENT GOVERNANCE • HAK EKSKLUSIF NEGARA MASALAH PUBLIK ADALAH MENGATUR MASALAH PUBLIK URUSAN BERSAMA: • KEIKUTSERTAAN UNSUR LAIN • PEMERINTAH HANYA DIIZINKAN BILA • MASYARAKAT DIANGGAP PERLU • SWASTA KAIDAH PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) - PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL - KESEIMBANGAN PERAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT - BIROKRASI YANG JUJUR, BERSIH & KOMPETEN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK DILAKSANAKAN OLEH 3 PILAR MENERAPKAN 14 PRINSIP GOOD GOVERNANCE SECARA GOOD GOVERNANCE INTERAKTIF DAN SINERGIS DALAM SELURUH ASPEK PENYELENGGARAAN NEGARA, SEKTOR SWASTA & MASYARAKAT. 1. NEGARA/ PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH, MELIPUTI PULA: 3. MASYARAKAT 2. SWASTA PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK & PENETAPAN NSPK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 1. GOOD PUBLIC GOVERNANCE PENATAAN KELEMBAGAAN, 2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE KETATALAKSANAAN & PERILAKU SDM 3. GOOD CIVIL SOCIETY GOVERNANCE BIROKRAT
- 5. 3. DAMPAK 14 PRINSIP GG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELUARAN PRINSIP WAWASAN KEDEPAN TRANSPARANSI PARTISIPASI AKUNTABILITAS SUPREMASI HUKUM DEMOKRASI PROFESIONALITAS & KOMPETENSI DAYA TANGGAP EFISIEN & EFEKTIF DESENTRALISASI KEMITRAAN SWASTA & MASYARAKAT KOMITMEN MENGURANGI KESENJANGAN KOMITMEN PADA LINGKUNGAN HIDUP KOMITMEN PADA PASAR YG ADIL
- 6. 4. MERUBAH STIGMA NEGATIF MENJADI TANTANGAN PERSEPSI DUNIA MENGENAI INDONESIA INDEKS NEGARA GAGAL 2012 KEPASTIAN (BIDANG SOSIAL, HUKUM, KEAMANAN) HUKUM URUTAN 63 DARI 177 NEGARA (Failed State Index 2012 - Fund For Peace) KESENJANGAN DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2012 SOSIAL & URUTAN 92 DARI 144 NEGARA EKONOMI (WEF-World Economic Forum survey 2012) INEFISIENSI, INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA 2012 URUTAN 118 DARI 174 NEGARA SUAP, KORUPSI & (Transparency International survey 2012) GRATIFIKASI INDEKS PEMBANGUNAN SDM 2011- 2012 KESENJANGAN URUTAN 124 DARI 187 NEGARA (Human Development Index UNDP 2012) PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH TINGKAT KEMUDAHAN BER BISNIS 2012 URUTAN 128 DARI 185 NEGARA (IFC – Ease of doing business survey in 2012) ??????? DIPERLUKAN KONSISTENSI DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
- 7. 5. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA “GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT” UU 17/2007 TENTANG RPJP 2005-2025 (Bab IV.1.2.E - Butir 35) REFORMASI BIROKRASI UNTUK: MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR NEGARA, DAN MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, AGAR MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN SASARAN PENTING REFORMASI BIROKRASI: MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN PELAYANAN PENINGKATAN BIROKRASI YANG PUBLIK KAPASITAS & BERSIH DAN AKUNTABILITAS BEBAS DARI KKN BIROKRASI PENINGKATAN PENGAWASAN KETAATAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TUGAS & FUNGSI BIROKRASI N PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SANITASI ADALAH PELAYANAN PUBLIK
- 8. II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK 1. SANITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR KARENA LANGSUNG MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAYANAN & PEMANFAATAN SANITASI UNTUK MENINGKATKAN: DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DAYA DUKUNG LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN KARENA BERDAMPAK LUAS PADA MASYARAKAT, NEGARA MENGATUR PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN SANITASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK AGAR PELAYANAN SANITASI MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT SECARA ADIL, MAKA PENYELENGGARAANNYA HARUS DILANDASI KAIDAH GOOD GOVERNANCE
- 9. 2. PEMBANGUNAN SANITASI HARUS MELIBATKAN PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN STAKEHOLDERS TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN SANITASI OUTPUT OUTCOME IMPACT • INFRASTRUKTUR AIR • BERFUNGSINYA • KESEHATAN LIMBAH INFRASTRUKTUR MASYARAKAT • INFRASTRUKTUR SANITASI • DAYA DUKUNG DRAINASE • MENINGKATNYA LINGKUNGAN • INFRASTRUKTUR PELAYANAN SANITASI PERMUKIMAN & PENGELOLAAN SAMPAH PADA PUBLIK PERKOTAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PLANNING, SURVEY, LAND OPERATION & PROGRAMMING INVESTIGATION CONSTRUCTION ACQUISITION MAINTENANCE & BUDGETTING & DESIGN KETERPADUAN YANG SINERGIS PENDEKATAN STRUKTURAL PENDEKATAN NON STRUKTURAL PEREKAYASAAN TEKNIK UNTUK PEREKAYASAAN SOSIAL AGAR MASYARAKAT MEMANFAATKAN MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR FISIK INFRASTRUKTUR SANITASI SECARA SANITASI YANG HANDAL & OPTIMAL & BERPARTISIPASI DALAM BERMANFAAT PENGELOLAAN YANG BERKELANJUTAN MEMENUHI KEBUTUHAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT, DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TERUTAMA : TRANSPARANSI, PARTISIPASI & AKUNTABILITAS
- 10. 3.PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DOMINAN DALAM PENGEMBANGAN SANITASI TRANSPARANSI 1. TERBUKANYA INFORMASI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUI ALASAN SUATU KEBIJAKAN PUBLIK, PRIORITAS, DAN HASIL IMPLEMENTASINYA 2. MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI, DAN TURUT MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPASI MASYARAKAT TRANSPARANSI MENDORONG SULIT TERLAKSANA TANPA PEMENUHAN AKUNTABILITAS TRANSPARANSI BIROKRASI BIROKRASI PARTISIPASI AKUNTABILITAS 1. KETERLIBATAN MASYARAKAT DLM 1. PERTANGGUNGJAWABAN PERUMUSAN & PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK YG BERDAMPAK SESUAI PERATURAN (N.S.P.K), DAN LUAS KINERJA YG DIRENCANAKAN & DISEPAKATI DGN MASYARAKAT 2. KEIKUTSERTAAN MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN 2. TERSEDIANYA LAPORAN, PUBLIK YG MERUPAKAN KEBUTUHAN EVALUASI & AUDIT HASIL KINERJA, DASAR MASYARAKAT DAN SANKSI ATAS PENYIMPANGAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAPAT MEMANTAU, MENGEVALUASI DAN MENUNTUT AKUNTABILITAS BIROKRASI
- 11. III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS FASILITATOR 1. FASILITATOR MENERAPKAN PRINSIP TATAKELOLA YANG BAIK Transparansi • KETERBUKAAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS • MEMBUKA PELUANG UNTUK SARAN / MASUKAN / KOREKSI DARI PEMERINTAH , MASYARAKAT & STAKEHOLDERS Akuntabilitas • PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB KINERJA OUTPUT OUTCOME IMPACT • MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANG Responsibilitas • PEMENUHAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA • TANGGUNGJAWAB SOSIAL Independensi • BEKERJA SECARA PROFESIONAL KEAHLIAN & PENGALAMAN YANG SESUAI MENGGUNAKAN KAIDAH & METODOLOGI YG SAHIH BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL KINERJA • BEBAS DARI INTERVENSI & BENTURAN KEPENTINGAN Fairness • BEKERJA SECARA JUJUR • MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT (PEMERINTAH DAN MASYARAKAT) DENGAN ADIL & PROFESIONAL • MEMATUHI ETIKA PROFESI PRINSIP TATAKELOLA USAHA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI TENAGA AHLI
- 12. 2. MELAKSANAKAN PROFESI FASILITATOR SECARA BER-ETIKA 1. DEDIKASI PADA PROFESI MENJUNJUNG TINGGI NILAI LUHUR PROFESI, MENJAGA MARTABAT , DAN BERTANGGUNGJAWAB GUNA MENGHASILKAN KINERJA YANG BERMUTU SERTA BERMANFAAT MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KREATIFITAS, INOVASI SERTA BERSINERGI DENGAN SESAMA PROFESI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA MANDIRI MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN BERTANGGUNGJAWAB 2. PENGENDALIAN DIRI MEMUPUK IMBALAN KERJA DENGAN JUJUR; DAN BERMARTABAT MEMPERTAHANKAN HAK MEMENUHI HAK PIHAK LAIN DAN TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT MEMATUHI PERJANJIAN KERJA; MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN; DAN MENJAGA KEPENTINGAN PEMBERI TUGAS SERTA MASYARAKAT YANG TERKAIT SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU 3. PEKA PADA KEPENTINGAN UMUM TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERTINDAK JUJUR, TRANSPARAN, OBYEKTIF DAN MENGHINDARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DENGAN PEMBERI TUGAS MAUPUN PIHAK LAIN YANG TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS KONSISTEN PADA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERKOMPETISI DENGAN SEHAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA & MUTU LAYANAN JASA