Belajar
Kompensasi
dari
Singapura
Belajar
Kompensasi
dari
Singapura
“Ensuring good governance in Singapore”
Is this experience transferable to other Asian countries?
Jon S.T. Quah
Professor of Political Science at the National University of Singapore (retirement in June 2007)
He is now an Anti-Corruption Consultant based in Singapore
Deky Lioman, ST
Universitas Indonesia
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
S-2 Ilmu Administrasi
Permasalahan…
• KPK dalam Survei Integritas Tahun 2013 menilai bahwa kualitas pelayanan
publik baru mencapai nilai 6,8 dari skala 10. Artinya adalah pelayanan
publik masih belum cukup memenuhi harapan masyarakat.
(*Survei Integritas Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, KPK, 2013)
• CPI (Corruption Perception Indeks ) Indonesia Tahun 2013, dengan nilai 32
atau berada di urutan 144 dari 177 Negara di dunia.
Atau peringkat 5 dari 10 Negara di Asia Tenggara di bawah Singapura,
Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Thailand
Skor CPI Singapura peringkat pertama di Asia Tenggara bahkan di ASIA
(Transparansi Internasional, 2013)
Corruption Perceptions Indeks…
Kompensasi di singapura
Data
dan
Fakta
• Pejabat Eselon I/II/III
menempati rangking
pertama terbanyak
dalam menjadi pelaku
korupsi…
• “Jenis perkara korupsi
“penyuapan” adalah
yang paling banyak
dilakukan
Mengapa harus belajar dari Singapura?
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono
mempelajari pelaksanaan reformasi birokrasi di Singapura
terutama untuk merekrut orang-orang terbaik dalam
pemerintahan.
"Singapura memang kecil, sistem pemerintahannya juga
lebih kecil. Tetapi ada yang bisa dipelajari dari Singapura,"
Wapres juga bertanya tentang pelaksanaan
reformasi birokrasi di Singapura. "Terutama
bagaimana merekrut orang-orang terbaik
untuk masuk dalam pemerintahan.
Karena saat ini orang-orang terbaik lebih tertarik masuk ke
swasta.
Wapres selaku Ketua Tim Pengarah Nasional Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi menegaskan, reformasi birokrasi antara
lain bertujuan meningkatkan pelayanan publik, pencegahan
penyalahgunaan wewenang, dan efisiensi.
Menpan RB :
Reformasi
Birokrasi
Singapura layak
dicontoh…
Kompensasi di singapura
Kompensasi di singapura
• Singapura merupakan sebuah negara kecil yang
luasnya hanya 707,1 kilometer persegi (hampir sama
dengan luas P. Samosir di Danau Toba),
• Singapura menjadi kota perdagangan terpenting dan
menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara.
• Singapura menjadi salah satu negara dengan
pertumbuhan perekonomian tercepat.
• PDB perkapitanya merupakan yang tertinggi kelima di
dunia mengalahkan negara-negara lain yang lebih
luas dan lebih kaya sumber daya alam.
• Singapura hanya memiliki 1 maskapai penerbangan
(Singapore Airlines) dan menjadi “the best airlines in
the world”.
• Singapura hanya memiliki 1 bandara (Changi
International Airport) dan menjadi “the best airport
in the world”.
Overview :
Tapi ternyata dahulu Singapura :
Sampai dengan 1959 :
Sangat berbeda karena saat itu
Singapura:
• negara dunia ketiga yang miskin
• menderita kekurangan perumahan serius (setengah populasi
tinggal di gubuk liar)
• tingkat pengangguran 14 persen
• ketidakstabilan politik
• kerusuhan buruh
• korupsi
• dan tingkat kejahatan yang tinggi
Sampai akhirnya pada tahun 1959 :
PAP (People’s Action Party)
memenangkan Pemilu di Singapura
pada 30 Mei 1959
Yang akan menjadi pemerintah yang
berkuasa dan akan membuat berbagai
kebijakan dan perubahan
dalam menciptakan pemerintah dan
masyarakat yang taat hukum sebagai
dasar menuju kemakmuran
Singapore Prime Minister : Lee Kuan Yew
Merdeka sepenuhnya sejak 9 Agustus 1965
Reformasi Kelembagaan dan Sikap SCS (PNS)
“mentalitas kolonial” masih melekat dalam diri PNS
1. PNS didorong untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proyek-proyek sipil massal
selama akhir pekan untuk memungkinkan mereka menjadi lebih baik, dapat
berkenalan dengan para pemimpin politik dan berkesempatan untuk terlibat dalam
pekerjaan manual.
2. Lulusan Nanyang University, yang berpendidikan Cina direkrut sejak 1960 untuk
mengisi pelayanan pendidikan (education service).
3. Central Complaints Bureau (Biro Pusat Pengaduan PNS ) didirikan untuk
menyampaikan pengaduan terhadap PNS kasar, tidak kompeten dan tidak disiplin.
4. PNS – Ekspatriat yang sudah akan memasuki masa pensiun tapi sangat kompeten
didorong untuk tetap bertahan, sedangkan rekan-rekan mereka yang tidak
kompeten didorong untuk mengambil pensiun dini
Selama 137 tahun pemerintahan kolonial Inggris di Singapura, SCS atau PNS Singapura
hanya berfokus pada melakukan pekerjaan tradisional "rumah tangga"
Yaitu berfungsi untuk menjaga hukum dan ketertiban, membangun pekerjaan umum dan
mengumpulkan pajak.
Political Studi Centre menetapkan 4 metode tambahan dalam mengubah sikap dan
perilaku PNS
Reorganisasi SCS (Singapore Civil Services) menjadi 9 Kementerian, termasuk
membentuk Kementerian baru yaitu Ministries of Culture and National Development
yang dibentuk untuk menangani pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi.
Mengurangi beban SCS dalam mempercepat pembangunan
Pemerintah Mendirikan :
1960 : Housing Development Board (HBD)
1961 : Economic Development Board (EDB)
Kedua Badan tersebut dibentuk dalam rangka mengurangi beban SCS
(Singapore Civil Services) karena PNS memang tidak didesain untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
SCS (PNS) tergolong kaku dan tidak fleksibel karena halangan peraturan
SCS (PNS) masih banyak “mentalitas kolonial” dan tidak menyesuaikan diri
dengan permasalahan yang dihadapi Singapura
Mengatasi kekurangan perumahan
Menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi asing ke
Singapura, menciptakan industrialisasi publik
Meminimalkan Korupsi
Korupsi adalah cara hidup di Singapura selama periode kolonial Inggris
prioritas utama Pemerintah adalah untuk memastikan pemerintahan yang bersih
dengan mengadopsi kebijakan toleransi nol terhadap korupsi.
Dalam memoarnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew bertekad untuk
menjaga Singapura bebas dari korupsi dari awal pemerintahan mereka:
Kami muak dengan keserakahan, korupsi dan dekadensi banyak pemimpin Asia. [. . .]
Kami memiliki perasaan mendalam misi untuk membangun pemerintahan yang bersih
dan efektif. Ketika kita mengambil sumpah jabatan [. . .] Pada bulan Juni 1959, kami
semua mengenakan kemeja putih dan celana panjang putih untuk melambangkan
kemurnian dan kejujuran dalam perilaku pribadi kita dan kehidupan publik kita. [. . .]
Kami memastikan dari hari kami mulai menjabat pada Juni 1959 bahwa setiap dolar
pendapatan akan benar dihitung dan akan mencapai penerima manfaat di akar rumput
sebagai satu dolar, tanpa tersedot sepanjang jalan. Jadi dari awal kami memberikan
perhatian khusus pada daerah-daerah di mana kekuasaan diskresi telah dieksploitasi
untuk keuntungan pribadi
dan mempertajam instrumen yang bisa mencegah, mendeteksi atau mencegah praktek-
prakteknya
Sosok Leadership dari pemimpin Singapura
Undang – Undang Anti Korupsi:
• Penal Code of The Straits Settlements of Malacca, Penang and
Singapore, 1871, (Commissions of inquiry, the British Colonial
Government)
• POCO (Prevention of Corruption Ordinance), 1937
• POCA (Prevention of Corruption Act) , 1960
Biro Investigasi Korupsi
CPIB (Corrupt Practice Investigation Bureau) 1952 -> KPKnya Singapura
dalam 53 tahun terakhir Pemerintah sangat concern terhadap lembaga
ini diwujudkan dalam peningkatan jumlah petugas sebesar 17x dan
anggaran meningkat sebesar 20x lipat.
Upaya dalam mengurangi korupsi
Pemerintah membuat
Undang-Undang Anti Korupsi dan
Biro Investigasi Korupsi
Penambahan
Jumlah
Personil dan
Anggaran di
CPIB
Meritokrasi – Public Service Commision (PSC)
Inggris memperkenalkan meritokrasi untuk negara jajahannya di Afrika dan
Asia dengan penciptaan PSC (Public Service Commision).
PSC didirikan di Singapura sejak 1 Januari 1951
Tujuan :
• untuk mengisolasi pegawai negeri dari politik
• untuk mempercepat lokalisasi dengan mengganti petugas ekspatriat
dengan staf yang berkualitas lokal.
(untuk memenuhi kebutuhan staf pemerintah dengan sistem merit)
PSC bertanggung jawab
• Memilih dan mempromosikan PNS berdasarkan merit
(selecting and promoting civil servants on the basis of merit),
• Pengendalian disiplin (disciplinary control),
• Pemberian Beasiswa (granting of scholarships),
• Penghargaan Pelatihan (training awards)
Kompensasi :
pay for “best and brightest”
Pemerintah Singapura mempunyai kebijakan untuk membayar gaji yang kompetitif untuk
pekerjaan di sektor publik.
Hal ini bertujuan untuk merekrut pegawai yang terbaik dan tercerdas untuk bekerja di
pemerintahan
SCS (PNS) tergolong kaku dan tidak fleksibel karena halangan peraturan
“paying competitive salaries to attract the
“best and brightest” citizens to the SCS”
NWC (National Wages Council) didirikan pada tahun 1972 sebagai badan penasehat
untuk merumuskan pedoman umum kebijakan upah, merekomendasikan penyesuaian
upah tahunan dan untuk memberikan saran pada sistem insentif untuk meningkatkan
efesiensi dan produktivitas
NWC pernah merekomendasikan Annual Wage Suplements (AWS) pembayaran upah
tambahan atau 13th bulan gaji sejak tahun 1972 untuk meminimalkan kesenjangan gaji
sektor publik dan swasta.
Peningkatan gaji terjadi pada 1973, 1979, 1982, 1989, 1994 untuk mengurangi
differensial dengan gaji sektor swasta
Model penggajian di Singapura fleksibel tergantung pada situasi perekonomian negara
Gaji PNS dapat dinaikkan dan dapat pula diturunkan jika keadaan perekonomian sedang
tidak baik
ada tambahan “bonus pertumbuhan” setiap tahunnya.
Bonus ini diberikan jika pertumbuhan ekonomi dinilai baik.
Penurunan gaji terjadi pada:
1959 : Penghapusan tunjangan variabel Divisi I dan 2 untuk “balance the budget”
1997 : Krisis ekonomi Asia
2001,2003 : Resesi Ekonomi
2009 : Resesi Ekonomi
Kenaikkan gaji terjadi pada :
1961, 1972, 1973, 1979, 1982, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000, 2007
Pada 2010, gaji Tahunan Perdana Menteri Singapura adalah yang tertinggi di dunia
(economist, 2010a, b)
Pada 2010, gaji Tahunan Perdana Menteri Singapura adalah yang tertinggi di dunia (economist, 2010a, b)
Jabatan Kurs Rupiah Bulanan ($) Bulanan (Rp.) Tahunan ($) Tahunan (Rp.)
President 11.500 84.478 971.497.000 2.735.369
31.456.743.500
(32,5 x gaji)
Prime Minister 11.500 81.934 942.241.000 2.657.619
30.562.618.500
(32,4 x gaji)
Minister/Permane
nt Secretary
11.500 42.239 485.748.500 1.371.219
15.769.018.500
(32,4 x gai)
Superscale Civil
Servant (entry)
11.500 12.892 148.258.000 281.312
3.235.088.000
(21,8 x gaji)
Member of
Parliament
11.500 9.690 111.435.000 159.033
1.828.879.500
(16,4 x gaji)
(Kurs) $Singapura = Rp.9500
Gaji PNS terendah $Singapura 2.350 = Rp.22.325.000,-
Sumber : anonymus (internet)
(1) Reorganisasi dan Reformasi sikap dari SCS (PNS),
(2) Meminimalisir Korupsi,
(3) Meritokrasi,
(4) Kompensasi
Pembayaran gaji yang kompetitif untuk menarik “best and
brightest” untuk bekerja di SCS dan pemerintah.
Kesimpulan :
4 Kunci Kebijakan
Pemerintah Singapura
kompensasi adalah setiap bentuk imbalan yang diterima oleh seseorang
sebagai balasan atas kontribusinya terhadap organisasi
(Mondy & Noe, (1990))
Dengan kata lain, sasaran utama program imbalan adalah
“menarik orang-orang berkualitas untuk memasuki organisasi, menjaga
pegawai agar tetap bekerja, dan mendorong pegawai untuk mencapai
tingkat kinerja yang tinggi”
The Theory…
tujuan kompensasi menurut Moorhead & Griffin adalah:
“menarik, memertahankan dan memotivasi pegawai yang
berkualitas”
(McKenna, 2006: 608).
tujuan kompensasi
“menciptakan sistem imbalan yang sesuai bagi pegawai dan majikan.
Hasil yang diinginkan adalah seorang pegawai yang terikat pada pekerjaannya
dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi pegawai “
(Ivancevich, 2007: 295)
“In the end, whatever the system, it is the quality of the
men who run it, that is decisive. For they will decide what to
make of the society, and how to get the people to give of their
best. The Singapore system has worked. It will continue to work
if you vote for honest, able and dedicated men, and you give
them your best, for the good of all”
(Lee, 1984, p. 18).
Lee Kuan Yew dalam Pidato National Day Rally 1984 :
Saran
• 4 Faktor Keberhasilan Kebijakan dari Pemerintah Singapura dalam
melakukan perbaikan pelayanan publik dapat diimplementasikan
dan bisa menjadi salah satu role model yang baik bagi organisasi
• Tidak semua organisasi dapat meniru apa yang telah dilakukan
Pemerintah Singapura, tetapi untuk mengimplementasikannya
dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada
organisasi
• Peran Leadership dari Pemimpin sangat berpengaruh dalam
memimpin Reformasi Kelembagaan, Meminimalisir Korupsi,
Meritokrasi dan Kompensasi
( Tambahan )
Studi Kasus di Indonesia…
Apakah bisa diterapkan di Indonesia?
Siapa…?
Bisa…
Apa sudah ada yang menerapkan?
Sudah…
Setelah dianalisis ada 4 hal yang dilakukan PT KAI
yang serupa dengan yang dilakukan oleh
Pemerintah Singapura
Kenapa PT. KAI, karena struktur organisasi dan
budaya kerjanya sangat mirip dengan PNS. Dahulu
PT.KAI adalah PNS Dephub sebelum menjadi BUMN
Sejak 2009, Ignatius Jonan menjadi CEO PT. KAI dan
mulai menerapkan model ini.
Reorganisasi dan Reformasi sikap dari Pegawai
Ada empat hal yang akan direstrukturisasi oleh PT KAI yaitu
pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu.
(Reorganisasi)
perubahan orientasi perusahaan yang semula product oriented
menjadi customer oriented. (Reform sikap)
Meminimalisir Korupsi
Penegakkan disiplin Pegawai dari yang biasa menerima suap yaitu “bayar
karcis diatas kereta” . Kini hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan
lagi karena adanya sistem ticketing yang jauh lebih baik ketika akan
masuk ke dalam peron.
Penumpang yang tadinya tidak bayar karena bisa lolos dari petugas
pemeriksa, kini penumpang harus tertib membayar tiket.
Warung yang tadinya bisa didirikan karena ada kongkalikong dengan
pihak stasiun, kini tidak boleh lagi membuka usaha di tempat yang
tidak semestinya dan harus mempunyai ijin usaha tentunya dengan
tempat yang telah disediakan.
Meritokrasi,
Merit System diterapkan di lingkungan PT KAI, karier seorang
pegawai ditentukan oleh kompetensi bukan lagi berdasarkan
daftar urut atau senioritas.
Memberikan studi banding ke luar negeri kepada pegawai yang
berprestasi, mulai dari penjaga loket hingga manajer.
Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kepada pegawai
bagaimana seharusnya kereta api dikelola dengan baik
Kompensasi
Merubah sistem penggajian.
Memberikan kenaikan gaji yang layak, sehingga pegawai dapat
berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Tidak mencari
sampingan dikarenakan gajinya tidak mencukupi
Dengan 4 Kebijakan
Laba Rugi PT
KAI
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Laba 14,207 M - 40,506 M -83,486 M 154,8 M 216,336 M 201,908 M 425,568
Hasilnya adalah :
Secara makro, PT. KAI yang selalu merugi pada 2007, 2008 berhasil meraih keuntungan sejak 2009
dst.
Rugi pada Tahun 2007, 2008 (belum menerapkan 4 Kebijakan baru)
PT KAI Untung sejak 2009 – 2012 (Ignatius Jonan bergabung dengan PT.KAI pada tahun 2009 dan
menerapkan 4 kebijakan tersebut)
Jurnal :
Quah, J.S.T. (2013), “Ensuring good governance in Singapore : Is this experience transferable
to other Asian countries?”, International Journal of Public Sector Management, Emerald
Group Publishing Limited, Vol.26 No.5 2013 page 401 - 420
Buku :
Djuraid, Hadi M (2013). Jonan dan Evolusi Kereta Api Indonesia. Jakarta, BUMN Track
Internet :
1. Komisi Pemberantasan Korupsi
www.kpk.go.id
Laporan Tahunan 2012
Laporan Tahunan 2013
2. Transparency International :
www.transparency.org
Corruption Perception Index 2012
Corruption Perception Index 2013
3. http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/komisi-pemberantasan-korupsi-singapura-
cpibcorrupt-practices-investigation-bureau-438568.html
4. http://finance.detik.com/read/2009/02/25/190122/1090621/4/manajemen-baru-kai-
fokus-restrukturisasi-4-layanan)
Referensi

More Related Content

PDF
Pengolahan dan analisis data penelitian dengan smart pls 3
PPT
Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada Laporan Keua...
PPSX
Cara Menilai Kinerja Keuangan Bank
DOC
Biaya overhead-pabrik
PPT
Pelayanan publik kuliah ke 2
PPTX
Penganggaran sektor publik
PPTX
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
PPT
value for money - akutansi sektor publik
Pengolahan dan analisis data penelitian dengan smart pls 3
Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas pada Laporan Keua...
Cara Menilai Kinerja Keuangan Bank
Biaya overhead-pabrik
Pelayanan publik kuliah ke 2
Penganggaran sektor publik
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditing
value for money - akutansi sektor publik

What's hot (20)

DOCX
Konsep hutang dan ekuitas
PDF
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
PPTX
AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA
PPTX
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
PPTX
PEMERIKSAAN ASET TETAP.pptx
PPTX
motivasi dalam organisasi
PDF
Etika dalam akuntansi, lingkungan bisnis dan lingkungan sosial
RTF
Akuntansi persediaan
PPTX
BAB 7 ASPEK PERILAKU DARI AKUNTANSI KEPRILAKUAN
PPTX
Pra audit
DOCX
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
PPTX
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
DOCX
value for money audit
PPTX
Akuntansi manajerial dan konsep biaya
PDF
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
PPTX
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
PPTX
Aplikasi teori pada regulasi akuntansi
PDF
Regresi dengan Variabel Dummy, Mediasi, dan Moderasi
PPTX
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
PPTX
Globalisasi Ekonomi
Konsep hutang dan ekuitas
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA
KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
PEMERIKSAAN ASET TETAP.pptx
motivasi dalam organisasi
Etika dalam akuntansi, lingkungan bisnis dan lingkungan sosial
Akuntansi persediaan
BAB 7 ASPEK PERILAKU DARI AKUNTANSI KEPRILAKUAN
Pra audit
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Pert 02 lingkungan akuntansi pemerintahan
value for money audit
Akuntansi manajerial dan konsep biaya
Dampak Teknologi Informasi Pada Proses Audit
BAB 3 PERILAKU BIAYA AKTIVITAS
Aplikasi teori pada regulasi akuntansi
Regresi dengan Variabel Dummy, Mediasi, dan Moderasi
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Globalisasi Ekonomi
Ad

Similar to Kompensasi di singapura (20)

DOCX
sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN
PPTX
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
PPTX
Kegiatan perekonomian di indonesia kel. averiz
PPTX
PPT Softskill Akuntansi Internasional (Singapura)
PDF
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
PDF
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
DOC
pemberantasan korupsi di singapura
PPTX
KetenagaKerjaan.pptx
PPS
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
PDF
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkri
PDF
Modul manajemen asn cetak
PDF
2. Manajemen ASN.pdf
PDF
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
PPTX
PERTEMUAN 3 KARAKTERISTIK SISTEM EKONOMI.pptx
PPT
Bahan Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara
PPT
Materi 8 pemberantasan korupsi_negara_lain 2010_
PDF
Citi accelerating pathways survey
PPTX
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
PDF
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
PPT
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
sistem Ekonomi Negara-Negara di ASEAN
Perbandingan kebijakan pemberantasan korupsi s h-i
Kegiatan perekonomian di indonesia kel. averiz
PPT Softskill Akuntansi Internasional (Singapura)
20130415 paparan deputi bidang pelayanan publik mahasiswa ui wamen
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tung...
pemberantasan korupsi di singapura
KetenagaKerjaan.pptx
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Sistem penyelengaraan administrasi negara nkri
Modul manajemen asn cetak
2. Manajemen ASN.pdf
Panel 1.1 - Kemendagri (Prof.Dr.H.Djohermansyah)
PERTEMUAN 3 KARAKTERISTIK SISTEM EKONOMI.pptx
Bahan Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara
Materi 8 pemberantasan korupsi_negara_lain 2010_
Citi accelerating pathways survey
MASA PEMERINTAHAN SBY SEJARAH XII
RPJMN 2015-2019 Bidang Pendidikan
6a49f_GOOD__GOVERNANCE__NEW_.ppt
Ad

More from Deky Lioman (6)

PDF
Passing Grade TKD Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014
PDF
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
PDF
Undang Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
PDF
Reformasi Kepegawaian Negeri di Amerika Serikat
PDF
Talent Rewards di PT. KAI (2009 - 2013)
PDF
Learning organization
Passing Grade TKD Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014
Undang Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Reformasi Kepegawaian Negeri di Amerika Serikat
Talent Rewards di PT. KAI (2009 - 2013)
Learning organization

Kompensasi di singapura

  • 1. Belajar Kompensasi dari Singapura Belajar Kompensasi dari Singapura “Ensuring good governance in Singapore” Is this experience transferable to other Asian countries? Jon S.T. Quah Professor of Political Science at the National University of Singapore (retirement in June 2007) He is now an Anti-Corruption Consultant based in Singapore Deky Lioman, ST Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S-2 Ilmu Administrasi
  • 2. Permasalahan… • KPK dalam Survei Integritas Tahun 2013 menilai bahwa kualitas pelayanan publik baru mencapai nilai 6,8 dari skala 10. Artinya adalah pelayanan publik masih belum cukup memenuhi harapan masyarakat. (*Survei Integritas Pelayanan Prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, KPK, 2013) • CPI (Corruption Perception Indeks ) Indonesia Tahun 2013, dengan nilai 32 atau berada di urutan 144 dari 177 Negara di dunia. Atau peringkat 5 dari 10 Negara di Asia Tenggara di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Thailand Skor CPI Singapura peringkat pertama di Asia Tenggara bahkan di ASIA (Transparansi Internasional, 2013)
  • 6. • Pejabat Eselon I/II/III menempati rangking pertama terbanyak dalam menjadi pelaku korupsi…
  • 7. • “Jenis perkara korupsi “penyuapan” adalah yang paling banyak dilakukan
  • 8. Mengapa harus belajar dari Singapura? TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono mempelajari pelaksanaan reformasi birokrasi di Singapura terutama untuk merekrut orang-orang terbaik dalam pemerintahan. "Singapura memang kecil, sistem pemerintahannya juga lebih kecil. Tetapi ada yang bisa dipelajari dari Singapura," Wapres juga bertanya tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di Singapura. "Terutama bagaimana merekrut orang-orang terbaik untuk masuk dalam pemerintahan. Karena saat ini orang-orang terbaik lebih tertarik masuk ke swasta. Wapres selaku Ketua Tim Pengarah Nasional Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menegaskan, reformasi birokrasi antara lain bertujuan meningkatkan pelayanan publik, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan efisiensi.
  • 12. • Singapura merupakan sebuah negara kecil yang luasnya hanya 707,1 kilometer persegi (hampir sama dengan luas P. Samosir di Danau Toba), • Singapura menjadi kota perdagangan terpenting dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. • Singapura menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian tercepat. • PDB perkapitanya merupakan yang tertinggi kelima di dunia mengalahkan negara-negara lain yang lebih luas dan lebih kaya sumber daya alam. • Singapura hanya memiliki 1 maskapai penerbangan (Singapore Airlines) dan menjadi “the best airlines in the world”. • Singapura hanya memiliki 1 bandara (Changi International Airport) dan menjadi “the best airport in the world”. Overview :
  • 13. Tapi ternyata dahulu Singapura : Sampai dengan 1959 : Sangat berbeda karena saat itu Singapura: • negara dunia ketiga yang miskin • menderita kekurangan perumahan serius (setengah populasi tinggal di gubuk liar) • tingkat pengangguran 14 persen • ketidakstabilan politik • kerusuhan buruh • korupsi • dan tingkat kejahatan yang tinggi
  • 14. Sampai akhirnya pada tahun 1959 : PAP (People’s Action Party) memenangkan Pemilu di Singapura pada 30 Mei 1959 Yang akan menjadi pemerintah yang berkuasa dan akan membuat berbagai kebijakan dan perubahan dalam menciptakan pemerintah dan masyarakat yang taat hukum sebagai dasar menuju kemakmuran Singapore Prime Minister : Lee Kuan Yew Merdeka sepenuhnya sejak 9 Agustus 1965
  • 15. Reformasi Kelembagaan dan Sikap SCS (PNS) “mentalitas kolonial” masih melekat dalam diri PNS 1. PNS didorong untuk berpartisipasi secara sukarela dalam proyek-proyek sipil massal selama akhir pekan untuk memungkinkan mereka menjadi lebih baik, dapat berkenalan dengan para pemimpin politik dan berkesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan manual. 2. Lulusan Nanyang University, yang berpendidikan Cina direkrut sejak 1960 untuk mengisi pelayanan pendidikan (education service). 3. Central Complaints Bureau (Biro Pusat Pengaduan PNS ) didirikan untuk menyampaikan pengaduan terhadap PNS kasar, tidak kompeten dan tidak disiplin. 4. PNS – Ekspatriat yang sudah akan memasuki masa pensiun tapi sangat kompeten didorong untuk tetap bertahan, sedangkan rekan-rekan mereka yang tidak kompeten didorong untuk mengambil pensiun dini Selama 137 tahun pemerintahan kolonial Inggris di Singapura, SCS atau PNS Singapura hanya berfokus pada melakukan pekerjaan tradisional "rumah tangga" Yaitu berfungsi untuk menjaga hukum dan ketertiban, membangun pekerjaan umum dan mengumpulkan pajak. Political Studi Centre menetapkan 4 metode tambahan dalam mengubah sikap dan perilaku PNS Reorganisasi SCS (Singapore Civil Services) menjadi 9 Kementerian, termasuk membentuk Kementerian baru yaitu Ministries of Culture and National Development yang dibentuk untuk menangani pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi.
  • 16. Mengurangi beban SCS dalam mempercepat pembangunan Pemerintah Mendirikan : 1960 : Housing Development Board (HBD) 1961 : Economic Development Board (EDB) Kedua Badan tersebut dibentuk dalam rangka mengurangi beban SCS (Singapore Civil Services) karena PNS memang tidak didesain untuk mengatasi permasalahan tersebut. SCS (PNS) tergolong kaku dan tidak fleksibel karena halangan peraturan SCS (PNS) masih banyak “mentalitas kolonial” dan tidak menyesuaikan diri dengan permasalahan yang dihadapi Singapura Mengatasi kekurangan perumahan Menciptakan lapangan pekerjaan dan menarik investasi asing ke Singapura, menciptakan industrialisasi publik
  • 17. Meminimalkan Korupsi Korupsi adalah cara hidup di Singapura selama periode kolonial Inggris prioritas utama Pemerintah adalah untuk memastikan pemerintahan yang bersih dengan mengadopsi kebijakan toleransi nol terhadap korupsi. Dalam memoarnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew bertekad untuk menjaga Singapura bebas dari korupsi dari awal pemerintahan mereka: Kami muak dengan keserakahan, korupsi dan dekadensi banyak pemimpin Asia. [. . .] Kami memiliki perasaan mendalam misi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Ketika kita mengambil sumpah jabatan [. . .] Pada bulan Juni 1959, kami semua mengenakan kemeja putih dan celana panjang putih untuk melambangkan kemurnian dan kejujuran dalam perilaku pribadi kita dan kehidupan publik kita. [. . .] Kami memastikan dari hari kami mulai menjabat pada Juni 1959 bahwa setiap dolar pendapatan akan benar dihitung dan akan mencapai penerima manfaat di akar rumput sebagai satu dolar, tanpa tersedot sepanjang jalan. Jadi dari awal kami memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah di mana kekuasaan diskresi telah dieksploitasi untuk keuntungan pribadi dan mempertajam instrumen yang bisa mencegah, mendeteksi atau mencegah praktek- prakteknya Sosok Leadership dari pemimpin Singapura
  • 18. Undang – Undang Anti Korupsi: • Penal Code of The Straits Settlements of Malacca, Penang and Singapore, 1871, (Commissions of inquiry, the British Colonial Government) • POCO (Prevention of Corruption Ordinance), 1937 • POCA (Prevention of Corruption Act) , 1960 Biro Investigasi Korupsi CPIB (Corrupt Practice Investigation Bureau) 1952 -> KPKnya Singapura dalam 53 tahun terakhir Pemerintah sangat concern terhadap lembaga ini diwujudkan dalam peningkatan jumlah petugas sebesar 17x dan anggaran meningkat sebesar 20x lipat. Upaya dalam mengurangi korupsi Pemerintah membuat Undang-Undang Anti Korupsi dan Biro Investigasi Korupsi
  • 20. Meritokrasi – Public Service Commision (PSC) Inggris memperkenalkan meritokrasi untuk negara jajahannya di Afrika dan Asia dengan penciptaan PSC (Public Service Commision). PSC didirikan di Singapura sejak 1 Januari 1951 Tujuan : • untuk mengisolasi pegawai negeri dari politik • untuk mempercepat lokalisasi dengan mengganti petugas ekspatriat dengan staf yang berkualitas lokal. (untuk memenuhi kebutuhan staf pemerintah dengan sistem merit) PSC bertanggung jawab • Memilih dan mempromosikan PNS berdasarkan merit (selecting and promoting civil servants on the basis of merit), • Pengendalian disiplin (disciplinary control), • Pemberian Beasiswa (granting of scholarships), • Penghargaan Pelatihan (training awards)
  • 21. Kompensasi : pay for “best and brightest” Pemerintah Singapura mempunyai kebijakan untuk membayar gaji yang kompetitif untuk pekerjaan di sektor publik. Hal ini bertujuan untuk merekrut pegawai yang terbaik dan tercerdas untuk bekerja di pemerintahan SCS (PNS) tergolong kaku dan tidak fleksibel karena halangan peraturan “paying competitive salaries to attract the “best and brightest” citizens to the SCS” NWC (National Wages Council) didirikan pada tahun 1972 sebagai badan penasehat untuk merumuskan pedoman umum kebijakan upah, merekomendasikan penyesuaian upah tahunan dan untuk memberikan saran pada sistem insentif untuk meningkatkan efesiensi dan produktivitas NWC pernah merekomendasikan Annual Wage Suplements (AWS) pembayaran upah tambahan atau 13th bulan gaji sejak tahun 1972 untuk meminimalkan kesenjangan gaji sektor publik dan swasta. Peningkatan gaji terjadi pada 1973, 1979, 1982, 1989, 1994 untuk mengurangi differensial dengan gaji sektor swasta
  • 22. Model penggajian di Singapura fleksibel tergantung pada situasi perekonomian negara Gaji PNS dapat dinaikkan dan dapat pula diturunkan jika keadaan perekonomian sedang tidak baik ada tambahan “bonus pertumbuhan” setiap tahunnya. Bonus ini diberikan jika pertumbuhan ekonomi dinilai baik. Penurunan gaji terjadi pada: 1959 : Penghapusan tunjangan variabel Divisi I dan 2 untuk “balance the budget” 1997 : Krisis ekonomi Asia 2001,2003 : Resesi Ekonomi 2009 : Resesi Ekonomi Kenaikkan gaji terjadi pada : 1961, 1972, 1973, 1979, 1982, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000, 2007 Pada 2010, gaji Tahunan Perdana Menteri Singapura adalah yang tertinggi di dunia (economist, 2010a, b)
  • 23. Pada 2010, gaji Tahunan Perdana Menteri Singapura adalah yang tertinggi di dunia (economist, 2010a, b) Jabatan Kurs Rupiah Bulanan ($) Bulanan (Rp.) Tahunan ($) Tahunan (Rp.) President 11.500 84.478 971.497.000 2.735.369 31.456.743.500 (32,5 x gaji) Prime Minister 11.500 81.934 942.241.000 2.657.619 30.562.618.500 (32,4 x gaji) Minister/Permane nt Secretary 11.500 42.239 485.748.500 1.371.219 15.769.018.500 (32,4 x gai) Superscale Civil Servant (entry) 11.500 12.892 148.258.000 281.312 3.235.088.000 (21,8 x gaji) Member of Parliament 11.500 9.690 111.435.000 159.033 1.828.879.500 (16,4 x gaji)
  • 24. (Kurs) $Singapura = Rp.9500 Gaji PNS terendah $Singapura 2.350 = Rp.22.325.000,- Sumber : anonymus (internet)
  • 25. (1) Reorganisasi dan Reformasi sikap dari SCS (PNS), (2) Meminimalisir Korupsi, (3) Meritokrasi, (4) Kompensasi Pembayaran gaji yang kompetitif untuk menarik “best and brightest” untuk bekerja di SCS dan pemerintah. Kesimpulan : 4 Kunci Kebijakan Pemerintah Singapura
  • 26. kompensasi adalah setiap bentuk imbalan yang diterima oleh seseorang sebagai balasan atas kontribusinya terhadap organisasi (Mondy & Noe, (1990)) Dengan kata lain, sasaran utama program imbalan adalah “menarik orang-orang berkualitas untuk memasuki organisasi, menjaga pegawai agar tetap bekerja, dan mendorong pegawai untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi” The Theory… tujuan kompensasi menurut Moorhead & Griffin adalah: “menarik, memertahankan dan memotivasi pegawai yang berkualitas” (McKenna, 2006: 608). tujuan kompensasi “menciptakan sistem imbalan yang sesuai bagi pegawai dan majikan. Hasil yang diinginkan adalah seorang pegawai yang terikat pada pekerjaannya dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi pegawai “ (Ivancevich, 2007: 295)
  • 27. “In the end, whatever the system, it is the quality of the men who run it, that is decisive. For they will decide what to make of the society, and how to get the people to give of their best. The Singapore system has worked. It will continue to work if you vote for honest, able and dedicated men, and you give them your best, for the good of all” (Lee, 1984, p. 18). Lee Kuan Yew dalam Pidato National Day Rally 1984 :
  • 28. Saran • 4 Faktor Keberhasilan Kebijakan dari Pemerintah Singapura dalam melakukan perbaikan pelayanan publik dapat diimplementasikan dan bisa menjadi salah satu role model yang baik bagi organisasi • Tidak semua organisasi dapat meniru apa yang telah dilakukan Pemerintah Singapura, tetapi untuk mengimplementasikannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada organisasi • Peran Leadership dari Pemimpin sangat berpengaruh dalam memimpin Reformasi Kelembagaan, Meminimalisir Korupsi, Meritokrasi dan Kompensasi
  • 29. ( Tambahan ) Studi Kasus di Indonesia…
  • 30. Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Siapa…? Bisa… Apa sudah ada yang menerapkan? Sudah…
  • 31. Setelah dianalisis ada 4 hal yang dilakukan PT KAI yang serupa dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura Kenapa PT. KAI, karena struktur organisasi dan budaya kerjanya sangat mirip dengan PNS. Dahulu PT.KAI adalah PNS Dephub sebelum menjadi BUMN Sejak 2009, Ignatius Jonan menjadi CEO PT. KAI dan mulai menerapkan model ini.
  • 32. Reorganisasi dan Reformasi sikap dari Pegawai Ada empat hal yang akan direstrukturisasi oleh PT KAI yaitu pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu. (Reorganisasi) perubahan orientasi perusahaan yang semula product oriented menjadi customer oriented. (Reform sikap)
  • 33. Meminimalisir Korupsi Penegakkan disiplin Pegawai dari yang biasa menerima suap yaitu “bayar karcis diatas kereta” . Kini hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan lagi karena adanya sistem ticketing yang jauh lebih baik ketika akan masuk ke dalam peron. Penumpang yang tadinya tidak bayar karena bisa lolos dari petugas pemeriksa, kini penumpang harus tertib membayar tiket. Warung yang tadinya bisa didirikan karena ada kongkalikong dengan pihak stasiun, kini tidak boleh lagi membuka usaha di tempat yang tidak semestinya dan harus mempunyai ijin usaha tentunya dengan tempat yang telah disediakan.
  • 34. Meritokrasi, Merit System diterapkan di lingkungan PT KAI, karier seorang pegawai ditentukan oleh kompetensi bukan lagi berdasarkan daftar urut atau senioritas. Memberikan studi banding ke luar negeri kepada pegawai yang berprestasi, mulai dari penjaga loket hingga manajer. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan kepada pegawai bagaimana seharusnya kereta api dikelola dengan baik
  • 35. Kompensasi Merubah sistem penggajian. Memberikan kenaikan gaji yang layak, sehingga pegawai dapat berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Tidak mencari sampingan dikarenakan gajinya tidak mencukupi
  • 36. Dengan 4 Kebijakan Laba Rugi PT KAI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Laba 14,207 M - 40,506 M -83,486 M 154,8 M 216,336 M 201,908 M 425,568 Hasilnya adalah : Secara makro, PT. KAI yang selalu merugi pada 2007, 2008 berhasil meraih keuntungan sejak 2009 dst. Rugi pada Tahun 2007, 2008 (belum menerapkan 4 Kebijakan baru) PT KAI Untung sejak 2009 – 2012 (Ignatius Jonan bergabung dengan PT.KAI pada tahun 2009 dan menerapkan 4 kebijakan tersebut)
  • 37. Jurnal : Quah, J.S.T. (2013), “Ensuring good governance in Singapore : Is this experience transferable to other Asian countries?”, International Journal of Public Sector Management, Emerald Group Publishing Limited, Vol.26 No.5 2013 page 401 - 420 Buku : Djuraid, Hadi M (2013). Jonan dan Evolusi Kereta Api Indonesia. Jakarta, BUMN Track Internet : 1. Komisi Pemberantasan Korupsi www.kpk.go.id Laporan Tahunan 2012 Laporan Tahunan 2013 2. Transparency International : www.transparency.org Corruption Perception Index 2012 Corruption Perception Index 2013 3. http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/komisi-pemberantasan-korupsi-singapura- cpibcorrupt-practices-investigation-bureau-438568.html 4. http://finance.detik.com/read/2009/02/25/190122/1090621/4/manajemen-baru-kai- fokus-restrukturisasi-4-layanan) Referensi