Makalah Discussion
- 1. REDENOMINASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA MAKALAH DISCUSSION Diajukan untuk memenuhi tugas Matakuliah Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah Oleh Defina Nurzamzam (1204344) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2014
- 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Semakin berkembang maju perekonomian suatu negara, semakin banyak dan kompleks aktivitas ekonomi yang terjadi di negara tersebut. Aktivitas ekonomi yang meliputi transaksi dan interaksi antara produsen dan konsumen tidak hanya terjadi antara penduduk lokal dalam negeri, namun juga melibatkan penduduk negara lain atau penduduk internasional. Transaksi ekonomi yang terjadi bukan atas keinginan dan kebutuhan pribadi (personal need) melainkan kebutuhan secara makro penduduk negara tersebut yang melahirkan prestasi ekonomi bagi negara tersebut. Perdagangan internasional yang sekarang menjadi trend di semua negara melahirkan bagaimana nilai mata uang domestik (rupiah) terhadap dollar (kurs valuta asing). Dan juga kebutuhan atau permintaan akan uang menjadi semakin tinggi. Sehingga jumlah uang lokal (rupiah) yang beredar di masyarakat menjadi tinggi pula. Saat ini, Indonesia memiliki pecahan uang (denominasi) rupiah ketiga terbesar didunia, setelah dollar Zimbabwe yang memiliki denominasi terbesar 5.000.000 dan Dong Vietnam 500.000. Denominasi rupiah meliputi 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, dan seterusnya dari yang tertinggi. Semakin banyak jumlah digit rupiah membuat inefisiensi dalam perekonomian, pencatat transaksi menjadi semakin ribet dan peluang human error menjadi semakin besar. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang semakin maju kendala dan hambatan dalam mengembangkan semua sektor ekonomi harus diminimalisir sekecil mungkin. Selain itu, kurs rupiah terhadap dollar juga merupakan kedua terbesar di antara negara-negara ASEAN setelah Dong Vietnam. Kurs rupiah berada di level 12.000 lebih untuk bisa mendapatkan 1 dollar Amerika. Hal tersebut menimbulkan dampak secara psikologis, minder dan pesimis dalam memegang uang rupiah. Masyarakat merasa rupiah “tidak bernilai” di dalam perdagangan internasional. Rupiah tidak hanya menjadi sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi- transaksi ekonomi, tapi juga sebagai “wibawa” bangsa Indonesia dalam perdagangan internasional. Dimana penduduk Indonesia harus bangga ketika memegang rupiah yang nilainya juga sama dengan mata uang negara lain. Atas berbagai permasalahan diatas, maka Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia memutuskan bahwa redenominasi
- 3. harus dilakukan dengan segera. Selain untuk meningkatkan persepsi nilai rupiah, juga untuk meningkatkan optimisasi masyarakat terhadap rupiah dalam rangka menyongsong Asean Economics Community (AEC) 2015 mendatang. 1.2 Rumusan Masalah Dari penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diangkat yaitu : 1. Bagaimana proses redenominasi itu ? 2. Apa dampak dari kebijakan redenominasi terhadap perekonomian Indonesia ? 1.3 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari makalah ini yaitu : 1. Mengetahui dan memahami tentang redenominasi dan bagaimana prosesnya. 2. Mengetahui dampak dari kebijakan redenominasi di dalam perekonomian.
- 4. BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Redenominasi Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah proses menyederhanakan penyebutan/penulisan denominasi (pecahan) rupiah dengan cara menghilangkan sejumlah angka nol tanpa mengurangi daya beli atau nilai mata uang tersebut. Banyak masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan redenominasi karena dianggap sama dengan sanering. Sebenarnya sanering sangat berbeda dengan redenominasi. Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang karena harga-harga barang tidak mengalami perubahan, sehingga daya beli efektif masyarakat menurun. Dari kedua pengertian diatas, jelas tampak berbeda antara redenominasi dan sanering. Kebijakan redenominasi hanya menghapuskan angka nol dalam denominasi (pecahan) rupiah. Sedangkan sanering dilakukan dengan pemotongan nilai uang rupiah yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Contoh : Harga Beras/Kg Redenominasi Sanering Uang Harga Uang Harga Rp 7.000 Rp 7 Rp 7 Rp 7 Rp 7000 Dalam kebijakan redenominasi, dengan uang Rp 7 dapat membeli 1 Kg beras. Sedangkan dengan sanering, uang Rp 7 hanya bisa membeli 0,001 Kg beras. Indonesia pernah melaksanakan kebijakan sanering pada tahun 1959, nilai uang kertas Rp 1.000 diturunkan menjadi Rp 100 dan uang Rp 500 menjadi Rp 50. Kebijakan tersebut mengalami kegagalan yang mengakibatkan harga-harga barang melambung tinggi dan inflasi juga semakin tinggi. Pengalaman tersebut masih menyisakan trauma bagi masyarakat Indonesia, sehingga kebijakan redenominasi dipandang sebelah mata bahkan ditolak untuk jangan dilakukan. 2.2 Tahapan Kebijakan Redenominasi Menurut Bank Indonesia, tahapan dari kebijakan Redenominasi : Tahap Penyiapan meliputi : penyusunan blue print langkah-langkah pelaksanaan, dasar hokum yg kuat (dapat berupa UU) atau produk hukum lainnya untuk PENYIAPAN PEMANTAPAN IMPLEMENTA SI & TRANSISI PHASING OUT
- 5. pelaksanaan program redenominasi, evaluasi atas sistem pembayaran, sistem akuntansi dan TI. Penyusunan strategi komunikasi & sosialisasi kepada Pemerintah & stakeholders serta edukasi kepada masyarakat luas. Rencana pencetakan uang & strategi distribusinya, dan lain-lain. Tahap pemantapan meliputi: pelaksanaan komunikasi & koordinasi dg Pemerintah, sosialisasi kepada stakeholders & edukasi kepada masyarakatluas. Penyesuaian infrastruktur sistem pembayaran, akuntansi & TI, dan lain-lain. Tahap implementasi dan transisi: penerbitan uang baru bersama-sama dg tetap berlakunya uang lama (dual circulation); penerapan dual price tagging serta penarikan uang lama secara bertahap sesuai kebutuhan perekonomian. Penerapan dual book entry/pelaporan apabila diperlukan, dan lain-lain. Tahap phasing out penarikan uang lama dan pernyataan tidak berlakunya uang lama serta penggunaan uang baru sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. 2.3 Pro dan Kontra Kebijakan Redenominasi Banyaknya manfaat dari redenominasi, yaitu efisiensi perekonomian dalam menyongsong iklim investasi yang kompetitif dan fleksibel. Dengan dilakukannya redenominasi, banyak aktivitas bisnis yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, meningkatnya persepsi masyarakat terhadap rupiah. Tidak hanya bangsa Indonesia yang bangga terhadap rupiah, namun penduduk negara lain juga akan memiliki persepsi dan pandangan yang positif terhadap rupiah. Sehingga implikasi jangka panjangnya yaitu terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, Bank Indonesia merasa kebijakan redenominasi harus segera dilakukan. Wacana kebijakan redenominasi pertama kali disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Darmin Nasution pada tahun 2010. Menurut ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia, Shubham Chaudhuri, redenominasi membuktikan Indonesia dalam kondisi baik sehingga lebih siap untuk menerima tantangan baru. Direktur utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito juga menilai redenominasi dapat membuat operasi IT dan penyimpanan data perdagangan saham lebih sederhana. Redenominasi juga dapat mempercepat proses settlement perdagangan saham di BEI karena redenominasi akan memperkecil jumlah angka dari setiap transaksi yang dilakukan oleh investor. Transaksi yang dilakukan oleh investor asing juga dapat meningkat karena mereka akan lebih mudah beradaptasi dengan nilai satuan rupiah yang lebih sederhana. Seorang pengamat Valuta Asing juga berpendapat senada yaitu secara ide langkah redenominasi akan berdampak positif terhadap angka-angka dalam APBN. Ini
- 6. terutama saat nilai riil rupiah memperihatinkan. Dengan redenominasi, nilai riil rupiah jadi lebih mudah dilakukan. Selain itu, redenominasi sangat baik terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun pencetusan dan pelaksanaan kebijakan redenominasi harus dipersiapkan secara matang agar hasilnya menggembirakan seperti yang terjadi oleh negara-negara yang telah melaksankan kebijakan redenominasi yaitu Turki, Ukraina dan Polandia. Untuk itu, diperlukan support dari semua kalangan, baik dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan ini. Seperti kata Nurhaida, Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, inisiatif pemerintah itu harus didukung oleh seluruh pelaku ekonomi sehingga dapat diterima dan dijalankan tanpa hambatan. Senada dengan Nurhaida, menurut Lana Soelistianingsih, Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia juga menekankan pada kesiapan infrastruktur penentu kelangsungan penerapan redenominasi harus diperhatikan. Tidak semua kalangan masyarakat maupun pemangku kebijakan yang setuju terhadap penerapan kebijakan redenominasi. Namun ada beberapa pihak yang menilai redenominasi belum urgent bagi negara Indonesia dan bahkan akan menimbulkan permasalahan ekonomi yang lebih serius seperti inflasi semakin tinggi. Seperti kata Airlangga Hartarto, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Indonesia belum tepat menerapkan kebijakan redenominasi, sebab perekonomian Indonesia masih didominasi oleh masyarakat miskin yang berjumlah 70 juta jiwa. Seorang pengamat pasar uang, Krisna Dwi Setiawan juga sependapat dengan Airlangga Hartarto bahwa mengecilkan nilai nominal mata uang itu mudah. Yang sulit apakah harga dan jasa bersedia untuk dikecilkan pula ? jadi, banyak faktor yang harus dikaji lebih mendalam. Dalam menjawab berbagai keraguan yang dilontarkan bagi oleh pengamat ekonomi dan pihak lain, Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Dody Budi Waluyo menegaskan bahwa untuk mengurangi resiko inflasi yang berlebihan, BI akan mengeluarkan mata uang rupiah baru hingga ke satuan sen. Dari berbagai uraian dan pendapat diatas jelas bahwa kebijakan redenominasi memiliki sisi negatif dan positif. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah berani melakukan suatu kebijakan ekonomi untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang lebih maju. Untuk mengantisipasi dampak negatif yang timbul, pelaksana kebijakan yaitu Bank Indonesia dapat mempersiapkan segala hal dengan sebaik mungkin, sehingga kerugian atau kesalahan dapat diminimalkan sekecil mungkin.
- 7. BAB III SIMPULAN DAN SARAN 3.1 Simpulan Kebijakan redenominasi adalah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pejabat moneter yaitu Bank Indonesia dengan menghapuskan digit nol mata uang rupiah. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam perekonomian dan meningkatkan persepsi positif terhadap rupiah baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat negara lain. Beberapa negara telah melakukan kebijakan redenominasi, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Contoh negara yang berhasil yaitu Turki. Setelah melakukan redenominasi, Perekonomian Turki mengalami kemajuan. Inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Sedangkan negara yang gagal melakukan redenominasi, karena beberapa faktor yaitu salah satunya perekonomian negara tersebut sedang tidak stabil. Inflasi tinggi, pengangguran dan angka kemiskinan tinggi. Untuk itu, berkaca dari negara-negara yang berhasil melakukan kebijakan redenominasi, Indonesia harus menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dampak dari kebijakan redenominasi terhadap perekonomian yaitu untuk nilai mata uangnya sendiri tidak terjadi perubahan. Hanya angka nol yang dihilangkan. Sedangkan dari sisi psikologis, optimisasi masyarakat meningkat dengan bangga memiliki uang rupiah sehingga perekonomian pun akan positif. 3.2 Saran Walaupun Perekonomian Indonesia saat ini cukup menggembirakan dan menurut berbagai pengamat tepat untuk dilakukan kebijakan redenominasi. Namun pengalaman dari negara- negara yang gagal menerapkan redenominasi juga cukup memberi pelajaran. Berbagai persiapan harus dilakukan agar tidak menghasilkan kegagalan redenominasi yaitu dengan : 1. Sosialisasi yang menyeluruh sampai dengan desa terjauh/terluar tentang redenominasi 2. Infrastruktur yang memadai meliputi pengayaan uang transisi dan uang baru yang dilakukan oleh Bank Indonesia 3. Semua pihak dan kalangan ikut berkontribusi untuk melaksanakan kebijakan redenominasi.
- 8. DAFTAR PUSTAKA Bank Indonesia. 2010. Kajian Program Redenominasi Rupiah. http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/SP11_2013.pdf Alhusain, Ahmad Sani. 2012. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik : Rencana Redenominasi Rupiah. http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info %20Singkat-IV-24-II-P3DI-Desember-2012-32.pdf Anwar, Farial. 2010. Redenominasi Rupiah Tak Perlu. http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/98393-%5B_Konten_%5D- Redenominasi.pdf Juanda, Bambang. 2013. Kebijakan redenominasi dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Bogor : Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. http://bbjuanda.files.wordpress.com/2012/10/kuliah-umum-redenominasi.pdf