More Related Content
Similar to MI 2 materi perumahsakitan (20)
MI 2 materi perumahsakitan
- 1. PERUMAHSAKITANPelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan
- 2. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini peserta mampu memahami Pengelolaan Rumah Sakit
- 3. 1 POSISI RS DLM SKN 2 REFORMASI PENGORGANISASIAN RS 3 STRATEGI SURVIVAL RS 4 KONSEP DASAR KESELAMATAN PASIEN 5 KONSEP PENGENDALIAN INFEKSI 6 HUBUNGAN MUTU PELAYANAN RS DG KESELAMATAN PASIEN & PENGENDALIAN INFEKSI Tujuan Khusus Pembelajaran Setelah mengikuti materi ini peserta mampu menjelaskan
- 4. Pokok bahasan 01 02 03 04 05 06 Posisi RS dalam SKN Reformasi Pengorganisasian RS Strategi Survival RS Konsep Dasar Keselamatan Pasien Konsep Pengendalian Infeksi Hubungan Mutu Pelayanan RS dg Keselamatan Pasien & Pengendalian Infeksi
- 6. Komponen 1 Subsistem upaya kesehatan 2 Subsistem penelitian & pengembangan kesehatan 3 Subsistem pembiayaan kesehatan 4 Subsistem sumber daya manusia kesehatan 5 Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan 6 Subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan Subsistem pemberdayaan masyarakat. 7 Subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan 8 Pengelolaan Kesehatan Peraturan Presiden No. 72 / 2012
- 7. Pemahaman Upaya Kesehatan dalam SKN Subsistem upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit.
- 8. “Tujuan dari penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”
- 9. Unsur-unsur subsistem upaya kesehatan terdiri dari : a. Upaya kesehatan. b. Fasilitas pelayanan kesehatan. c. Sumber daya upaya kesehatan. d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan.
- 10. a. Upaya Kesehatan Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan masyarakat miskin.
- 11. b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan oleh Pemerintah (termasuk TNI/POLRI), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau masyarakat yang sifatnya sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.
- 12. meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer, pelayanan kesehatan tingkat kedua/ sekunder dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga/tersier. Fasilitas pelayanan kesehatan :
- 13. c. Sumber Daya Upaya Kesehatan sumber daya manusia kesehatan, fasilitas kesehatan, pembiayaan, sarana dan prasarana, termasuk, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan yang memadai guna terselenggaranya upaya kesehatan.
- 14. Prinsip-prinsip subsistem upaya kesehatan terdiri dari: 1) terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. 2) bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan. 3) adil dan merata. 4) Nondiskriminasi. 5) Terjangkau. 6) teknologi tepat guna. 7) bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.
- 15. Penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan terdiri dari: 1) upaya kesehatan. 2) pembinaan dan pengawasan.
- 16. d. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Pembinaan upaya kesehatan ditujukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, harus didukung dengan standar pelayanan yang selalu dikaji dalam periode tertentu sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan.
- 17. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh bersama dengan organisasi profesi dan
- 18. Pengawasan ditujukan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan upaya kesehatan dan dilakukan secara intensif, baik internal maupun eksternal serta dapat melibatkan masyarakat dan swasta. Hasil pengawasan digunakan untuk perlindungan terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan selaku penyelenggara upaya kesehatan.
- 19. Posisi Rumah Sakit Dalam SKN Dalam upaya kesehatan terdapat sub komponen yaitu : a. Upaya Kesehatan Primer b. Upaya Kesehatan Sekunder c. Upaya Kesehatan Tersier
- 20. JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA
- 22. Konsep Pelayanan Kesehatan berdasarkan Kriteria Kawasan
- 23. Sistem Pelayanan Kesehatan Era JKN
- 24. No Kriteria RS Rujukan Nasional RS Rujukan Provinsi RS Rujukan Regional RS Kab / Kota 1 Penetapan peraturan Menteri Kesehatan Gubernur Gubernur Bupati / Walikota 2 Akses rujukan Rujukan lintas provinsi /mengampu sekurangnya 4 provinsi Rujukan lintas kabupaten /mengampu sekurangnya 4 kabupaten/ kota Rujukan lintas kabupaten /mengampu sekurangnya 4 kabupaten/ kota Rujukan lintas kecamatan 3 Kelas RS A & RS Pendidikan A & RS Pendidikan B & RS Pendidikan C dan D Kriteria Rumah Sakit Rujukan
- 25. 4 Akredi- tasi Paripurna, JCI / Kelas dunia Paripurna Minimal Utama Madya/ Dasar 5 Transport asi Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 Provinsi Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 kabupaten Memiliki akses darat, udara dan air min. dari 4 kabupaten Akses dari kecamatan 6 Sistem remunera si + +/- +/- +/-
- 26. 7 Sister hospital Dengan RS bersertifikas i akreditasi nas dan/ intenasional LN Dengan RS Nasional/RS Tersier lainnya yg berstatus akreditasi Nas Dengan RS Nasional/RS Tersier lainnya yg berstatus akreditasi Nas/Internasional dalam negeri Sister Hospital dg RS regional 8 Unggulan Min. 2 layanan subspesialis Min 1 Sub spesialistik spesialistik Sesuaikan dg Permenkes 56/2014 9 Anggaran Pusat dan Pemda terpilih Pusat dan Pemda Pusat dan Pemda Pemda
- 27. 10 Jumlah penduduk Provinsi dengan kategori penduduk padat Menyesu- aikan Menyesu- aikan - 11 Evaluasi Setiap 5 th Setiap 5 th Setiap 5 th Sesuai Pemda
- 30. UU No. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara RSUD berbentuk Lembaga Teknis Daerah, Sistem keuangannya BLU Perubahan otonomi sistem keuangan bukan perubahan kelembagaan RS Pembentukan BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
- 31. Kontinum antara LEMBAGA BIROKRASI Sumber : Modul BLUD, Kementerian Dalam Negeri, 2008
- 33. Persiapan BLUD 1. Persiapan Internal : a. Mendorong perubahan pola pikir pimpinan dan pegawai BLUD dari pola pikir birokrasi menjadi pola pikir government entrepeneur. b. Menyusun, mengevaluasi dan/atau memperbaharui Pola Tata Kelola RSUD. c. Menyusun, mengevaluasi dan/atau memperbaharui Standar Pelayanan Minimal RSUD. d. Menyusun, mengevaluasi dan/atau memperbaharui Rencana Strategis Bisnis atau Rencana Lima Tahunan RSUD.
- 34. Persiapan Internal : e. Menyusun Laporan Keuangan tahun berjalan. f. Menyiapkan berbagai dokumen lain yang diperlukan, misalnya pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja dan pernyataan kesediaan untuk diaudit oleh auditor independen. g. Secara kontinu membangun sistem penilaian kinerja informasi manajemen, manajemen mutu rumah sakit, sebagainya.
- 35. 2. Persiapan External : a. Menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, DPRD, dan RSUD mengenai konsep dan tujuan BLUD, konsep manajemen keuangan/praktek-praktek bisnis yang sehat. b. Melakukan advokasi agar memperoleh dukungan pemerintah daerah dalam pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan kepada BLUD. c. Mengadvokasi pemerintah daerah untuk mempersiapkan berbagai draft keputusan dan peraturan kepala daerah yang diperlukan jika RSUD sudah ditetapkan sebagai BLUD d. Mendorong pemerintah untuk membentuk tim penilai yang objektif, independen, kompeten, dan integritas.
- 36. Keputusan Kepala Daerah Menggenai : 1. Pembentukan tim penilai. 2. Penetapan BLUD.
- 37. Peraturan Kepala Daerah mengenai: 1. Standar Pelayanan Minimal. 2. Rencana Bisnis Anggaran. 3. Pengadaan Barang dan Jasa. 4. Kerjasama Operasional. 5. Pengangkatan Dewan Pengawas. 6. Pengaturan Dewan Pengawas. 7. Pinjaman.
- 38. TIM PENILAI BLUD
- 40. Fleksibilitas Berdasar Kriteria Penilaian
- 41. Persyaratan Administratif dinilai berdasarkan bobot yang diberikan ; Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Pola tata kelola. Merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD Rencana Strategis Bisnis. Standar Pelayanan Minimal Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh lembaga independen
- 42. KENDALA Implementasi PPK BLUD • Latar belakang penetapan menjadi BLUD. • SKPD calon BLUD tidak terbiasa memiliki berbagai aturan internal tertulis (Tata Kelola). • Belum terbiasa dengan keberadaan Dewan Pengawas . • Masih ada kebingungan mengenai bentuk kelembagaan • Belum terbiasa memonitor kinerja pelayanan dan tidak ada standar kinerja pelayanan teknis • SKPD belum pernah menghitung unit cost pelayanan • Perbedaan pola pikir antara pemerintah daerah dengan pimpinan BLUD • Adanya pola pikir bahwa jika menjadi BLUD maka PAD erah akan berkurang • Kurangnya komitmen • Tidak terbiasa dengan fleksibilitas-fleksibilitas yang dimiliki oleh BLUD
- 44. Strategi merupakan proses berkelanjutan, respon terhadap hasil analisi lingkungan (diagnosa organisasi), mempunyai keterkaitan dengan anggaran, dan ada sistem timbal balik. Strategi ?
- 45. Strategi tersebut terdiri atas tiga hal utama yaitu : (1) menghubungkan strategi dengan penganggaran; (2) mempunyai sistem timbal balik; dan (3) mengandung kegiatan uji kegiatan, belajar, dan beradaptasi.
- 46. STRATEGI BESAR (GRAND STRATEGY)
- 47. 1. Strategi Pertumbuhan • pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan (integrasi) • pertumbuhan dengan diversifikasi, • pertumbuhan dengan cara aliansi.
- 48. 2. Strategi Pengurangan Kegiatan Kemungkinan rumah sakit mengurangi sebagian usahanya karena menghadapi lingkungan sehingga peluang rumah sakit tersebut turun 3. Strategi Berubah Haluan hingga Strategi Likuidasi
- 49. 4. Strategi Generik untuk Unit-Unit Pelayanan 1.Cost Leadership Strategy (CLS) Ada tiga alternatif strategi pada lembaga usaha menurut Porter (1985) 2. Differentiation Strategy (DS) 3. Focus Strategy
- 50. PenyusunanProgram & Penetapan Anggaran • Perumusan strategi harus diterjemahkan dalam program-program. Kaplan dan Norton (2001) memberikan suatu uraian yang sangat tepat untuk menghubungkan antara perumusan strategi dengan kegiatan sehari-hari. Dikenal dengan prosedur yang disebut Step Down Procedure yang dapat menghubungkan antara strategi dengan penyusunan anggaran, yaitu: • Perumusan strategi. • Terjemahan strategi menjadi Balanced Scorecard. • Menetapkan jangkauan sasaran (target). • Identifikasi program berdasarkan strategi dan sumber daya yang dibutuhkan. • Penetapan anggaran keuangan dan sumber daya manusia. • Anggaran.
- 51. Proses Strategi Berkaitan dengan Penyusunan Anggaran
- 53. • Meskipun pelayanan kesehatan telah mengalami banyak kemajuan, namun banyak kejadian yang berisiko terhadap keselamatan pasien. Setiap tindakan medis mempunyai resiko, baik kecil, sedang maupun besar. Tindakan medis semestinya memberikan dampak positif dan tidak merugikan pasien. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pasien yang menerima dampak buruk akibat medical error (kesalahan medis) selama di rumah sakit
- 54. Medical Error
- 55. Patient Safety • Permenkes 11 tahun 2017 : Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
- 56. Standar Keselamatan Pasien •Hak pasien; •Pendidikan bagi pasien dan keluarga; •Keselamatan Pasien dalam kesinambungan pelayanan; •Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan Keselamatan Pasien; •Peran kepemimpinan dalam meningkatkan Keselamatan Pasien;
- 57. Sasaran Keselamatan Pasien • Mengidentifikasi pasien dengan benar • Meningkatkan komunikasi yang efektif • Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai; • Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasienyang benar; • Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan • Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh.
- 58. 7langkah menuju Keselamatan Pasien 1. Membangun kesadaran akan nilai Keselamatan Pasien; Ciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan 2. Memimpin dan mendukung staf; Tegakkan fokus yang kuat tentang keselamatan pasien. 3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko; Bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengindentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan. 4. Mengembangkan sistem pelaporan; Pastikan kemudahan untuk melaporkan insiden 5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien; Kembangkan teknik berkomunikasi yang baik dengan pasien 6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang Keselamatan Pasien; dan 7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem Keselamatan Pasien
- 60. Salah satu sasaran dalam keselamatan pasien adalah mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Menurut WHO, pencegahan dan pengendalian Infeksi (PPI) adalah pendekatan ilmiah dan solusi praktis yang dirancang untuk mencegah bahaya yang disebabkan oleh infeksi pada pasien dan pekerja kesehatan. Hal ini didasarkan pada penyakit menular, epidemiologi, ilmu sosial dan penguatan sistem kesehatan. PPI adalah kebutuhan yang sama bagi pasien dan petugas kesehatan. Infeksi DasarKonsep
- 61. Secara hirarkis hal ini telah di tata sesuai dengan efektivitas pencegahan dan pengendalian infeksi (Infection Prevention and Control – IPC), yang meliputi: pengendalian bersifat administratif, pengendalian dan rekayasa lingkungan, alat pelindung diri (APD) (Kemenkes-WHO, 2013). Konsep Infeksi Dasar
- 62. Hubungan Mutu Pelayanan RS dg Keselamatan Pasien & Pengendalian Infeksi
- 63. Setiap inisiatif atau pembahasan tentang mutu dan hasilnya dalam sistem pelayanan kesehatan harus berangkat dari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan 'mutu'. Tanpa pemahaman ini, mustahil untuk merancang intervensi dan implementasinya akan sesuai rencana. yang digunakan untuk meningkatkan hasil.
- 64. Sangat umum menyebut istilah mutu. Dalam bahasa percakapan, mutu berarti sesuatu yang baik, memuaskan, dan memperoleh pengakuan. Mutu didambakan oleh setiap orang pada setiap kesempatan, tidak terkecuali ketika menggunakan pelayanan kesehatan (Utarini, 2011). Bahkan tujuan pertama dari kegiatan akreditasi yang saat ini dilakukan oleh berbagai rumah sakit di Indonesia adalah meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit. Mutu
- 65. a. Mutu dan pengendalian infeksi Mutu dan keselamatan dalam pelayanann adalah prioritas provider kesehatan saat ini. Infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan sekarang dianggap oleh banyak orang sebagai hal yang dapat dicegah. Beberapa laporan menunjukkan bahwa banyak infeksi dapat dihindari dengan penerapan best practices berbasis bukti, sebuah konsep yang melekat pada kegiatan atau pendekatan yang berfokus pada upaya peningkatan mutu pelayanan. .
- 67. Mutu dan keselamatan pasien telah menjadi focus perhatian berbagai provider pelayanan kesehatan dalam 15-20 tahun terakhir. Berbagai stakeholder secara aktif mendiskusikan cara-cara untuk mengukur safety dan mutu pelayanan. b. Mutu dan Keselamatan pasien
- 68. Upaya peningkatan mutu dan keselamatan secara khusus membahas interaksi profesional, organisasi, dan produk / teknologi dengan pasien yang menggunakannya. Strategi peningkatan mutu dan keamanan ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja penyedia layanan kesehatan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan pelanggan, dengan tujuan akhir untuk mencapai / mempertahankan tingkat kesehatan tertinggi bagi pelanggan (pasien).(Øvretveit and Klazinga, 2008)
- 69. Pelayanan kesehatan Tujuan akhir dari sistem pelayanan kesehatan adalah untuk memaksimalkan potensi kesehatan individu dan populasi. Penyediaan layanan kesehatan, bersama dengan stakeholder lain merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan tersebut.