P.1
0 likes127 views
Peraturan Menteri ini mengatur perubahan standar biaya penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu khususnya untuk industri rumah tangga/pengrajin, TDI, IUI, IUIPHHK, dan tempat penampungan terdaftar. Peraturan ini menetapkan standar biaya baru untuk kegiatan tersebut.
P.1
- 1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut-II/2014 telah ditetapkan Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu; b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya yang terkait Industri Rumah Tangga/Pengrajin, TDI, IUI, IUIPHHK, dan Tempat Penampungan Terdaftar, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi;
- 2. - 2 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5492); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. - 3 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015; 8. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17); 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut- II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1992);
- 4. - 4 - 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran 5, Lampiran 6, Lampiran 7, Lampiran 8, Lampiran 9, dan Lampiran 10 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2013 tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/Menhut- II/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2021), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- 5. - 5 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 89 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA
- 6. LAMPIRAN 5. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 TENTANG : TE Harga Per Satuan Jumlah Ket (Rp.) (Rp.) 1 4 5 6 A Biaya Langsung Personil 1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 1 hari 1 OH 1.972.500 1.972.500 2 Gaji/upah Auditor, 1 orang, 2 hari 2 OH 1.777.500 3.555.000 B Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost) I Pengumpulan data dan informasi 1 Paket 500.000 500.000 (ATK, Foto Copy, secara at cost) II Pemeriksaan Lapangan, 2 hari 1. 1 orang at cost at cost 2. Biaya Akomodasi, 1 orang, 1 malam 1 OH at cost at cost 3. Makan 4 kali 40.000 160.000 III Rapat Pembahasan (penyusunan laporan) 2 OH 300.000 600.000 IV Pengambilan Keputusan 1 paket 250.000 250.000 V Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat 1 Paket 750.000 750.000 Total biaya 7.787.500 Keterangan : *) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA ttd. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Transportasi: 2 3 STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA/PENGRAJIN Volume No. Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan. Komponen Kegiatan/Biaya Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *) Salinan sesuai dengan aslinya
- 7. LAMPIRAN 6. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 TENTANG : Harga Per Satuan Jumlah Ket (Rp.) (Rp.) 1 4 5 6 A Biaya Langsung Personil 1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang, 2 hari 2 OH 1.972.500 3.945.000 2 Gaji/upah Auditor, 1 orang 4 OH 1.777.500 7.110.000 B Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost) I Pengumpulan data dan informasi 1 Paket 500.000 500.000 (ATK, Foto Copy, dokumentasi secara at cost) II Pemeriksaan Lapangan, 4 hari 1. a. Luas areal < 50.000 Hektar 1 orang at cost at cost 2. Biaya Akomodasi, 1 orang, 3 malam 3 OH at cost at cost 3. Uang makan 8 kali 40.000 320.000 III Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday 5 OH 280.000 1.400.000 IV Opening dan Clossing Meeting 2 paket 100.000 200.000 V Pengambilan Keputusan 1 paket 300.000 300.000 VI Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat 1 Paket 1.500.000 1.500.000 Total biaya 15.275.000 Keterangan : *) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA ttd. Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan. DENGAN MODAL INVESTASI SAMPAI DENGAN 500.000,000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DILUAR TANAH DAN BANGUNAN, DAN IUIPHHK (KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 2.000 M3/TAHUN) Volume 2 3 STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS TDI, PEMEGANG IUI Transportasi: No. Komponen Kegiatan/Biaya
- 8. LAMPIRAN 7. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 : Harga Per Satuan Jumlah (Rp.) (Rp.) 1 4 5 A Biaya Langsung Personil 1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 oranG 2 OH 1.972.500 3.945.000 2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang 5 OH 1.777.500 8.887.500 3. Gaji/upah Auditor, 1 orang 5 OH 1.380.000 6.900.000 B Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost) I Pengumpulan data dan informasi 1 Paket 750.000 750.000 (ATK, Foto Copy, dokumentasi, secara at cost) II Pemeriksaan Lapangan, 5 hari 1. a. Luas areal < 50.000 Hektar 2 orang at cost at cost 2. Biaya Akomodasi Lead auditor dan Auditor, 4 hari 8 OH at cost at cost 3. Makan 20 kali 40.000 800.000 III Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday 10 OH 280.000 2.800.000 IV Opening dan Clossing Meeting 2 paket 125.000 250.000 V Pengambilan Keputusan 1 paket 500.000 500.000 VI Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat 1 Paket 1.500.000 1.500.000 Total biaya 26.332.500 Keterangan : - Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor *) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, NOMOR TENTANG STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IUIPHHK (KAPASITAS DI ATAS 2000 SAMPAI DENGAN 6.000 M3/TAHUN) Volume No. KRISNA RYA ttd. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. 2 3 Transportasi: Komponen Kegiatan/Biaya Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *) Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan.
- 9. LAMPIRAN 8. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 : Harga Per Satuan Jumlah (Rp.) (Rp.) 1 4 5 A Biaya Langsung Personil 1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang 2 OH 1.972.500 3.945.000 2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang 8 OH 1.777.500 14.220.000 3. Gaji/upah Auditor, 1 orang 8 OH 1.380.000 11.040.000 B Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost) I Pengumpulan data dan informasi 1 Paket 1.000.000 1.000.000 (ATK, Foto Copy, dokumentasi secara at cost) II Pemeriksaan Lapangan, 8 hari 1. a. Luas areal < 50.000 Hektar 2 orang at cost at cost 2. Biaya Akomodasi Lead Auditor dan Auditor, 7 hari 14 OH at cost at cost 3. Makan 32 kali 40.000 1.280.000 III Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday 10 OH 280.000 2.800.000 IV Opening dan Clossing Meeting 2 paket 125.000 250.000 V Pengambilan Keputusan 1 paket 750.000 750.000 VI Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat 1 Paket 1.500.000 1.500.000 Total biaya 36.785.000 Keterangan : - Jumlah auditor 2 orang, salah satunya sebagai Lead Auditor *) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Komponen Kegiatan/Biaya Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan. Salinan sesuai dengan aslinya NOMOR TENTANG STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS PEMEGANG IUI MODAL DI ATAS Rp.500 JUTA DAN IUIPHHK KAPASITAS DI ATAS 6.000 M3/TAHUN Volume No. KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA ttd. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. 2 3 Transportasi: Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *)
- 10. LAMPIRAN 9. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 : Harga Per Satuan Jumlah (Rp.) (Rp.) 1 4 5 A Biaya Langsung Personil 1. Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang 1 OH 1.972.500 1.972.500 2. Gaji/upah Lead Auditor, 1 orang 4 OH 1.777.500 7.110.000 3. Gaji/upah Auditor, 1 orang 4 OH 1.380.000 5.520.000 B Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost) I Pengumpulan data dan informasi 1 Paket 500.000 500.000 (ATK, Foto Copy, dokumentasi secara at cost) II Pemeriksaan Lapangan, 2 hari 1. 2 orang at cost at cost 2. Biaya Akomodasi, 2 orang, 1 hari 2 OH at cost at cost 3. Lumpsum Lead auditor dan auditor, 2 orang 8 kali 40.000 320.000 III Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday 10 OH 280.000 2.800.000 IV Opening dan Clossing Meeting 1 paket 200.000 200.000 V Pengambilan Keputusan 1 paket 300.000 300.000 VI Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat 1 Paket 1.500.000 1.500.000 Total biaya 20.222.500 Keterangan : - Jumlah auditor dapat lebih dari 1 orang. Dalam hal jumlah auditor 2 orang salah satunya sebagai Lead Auditor *) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, NOMOR TENTANG STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ATAS TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR Volume No. KRISNA RYA ttd. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun berjalan. 2 3 Transportasi: Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *) Komponen Kegiatan/Biaya
- 11. LAMPIRAN 10. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA : P.1/MENLHK/SETJEN/PHPL.1/1/2016 : Harga Per Satuan Jumlah Ket (Rp.) (Rp.) 1 4 5 6 A Biaya Langsung Personil 1 Gaji/upah Pengambil Keputusan, 1 orang 2 OH 1.972.500 3.945.000 2 Gaji/upah Auditor a. Untuk jumlah sampel kurang dari 25 orang 10 OH 1.777.500 17.775.000 b. Untuk jumlah sampel 25 s.d. 50 orang 20 OH 1.777.500 35.550.000 c. Untuk jumlah sampel lebih 50 orang 30 OH 1.777.500 53.325.000 B Biaya Langsung Non Personil (dibayar sesuai dengan bukti pengeluaran yang berlaku/at cost) I Pengumpulan data dan informasi 1 Paket 750.000 750.000 (ATK, Bahan Computer, Foto Copy, dokumentasi, secara at cost) II Pemeriksaan Lapangan 1. a. Luas areal < 50.000 Hektar 1 OT at cost at cost 2. Biaya Akomodasi, sesuai jumlah auditor dan hari pelaksanaan *) at cost at cost 3. Lumpsum auditor **) - Untuk setiap 3 sampel wilayah Jawa, Bali, NTB, NTT 2 kali 40.000 80.000 - Untuk setiap 2 sampel di luar Jawa, Bali, NTB, NTT 2 kali 40.000 80.000 III Rapat Pembahasan (penyusunan laporan), Paket Fullday 10 OH 280.000 2.800.000 IV Opening dan Clossing Meeting 2 Paket 125.000 250.000 V Pengambilan Keputusan 1 Paket 300.000 300.000 VI Biaya Pelaporan dan Pembuatan Sertifikat 1 Paket 1.500.000 1.500.000 Keterangan : *) **) MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.13/MENHUT-II/2013 TENTANG STANDAR BIAYA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU. Lumpsum auditor menyesuaikan jumlah auditor dan jumlah hari pemeriksaan Transportasi: Volume Tiket dan akomodasi dibayarkan secara at cost sesuai dengan tarif penerbangan kelas ekonomi dan standar hotel bintang 2 berdasarkan Pedoman Harga Satuan Pokok Kegiatan pada Kementerian Kehutanan tahun berjalan. 2 3 Jakarta ke Kota tujuan, biaya taksi dan tiket serta transport lokal secara at cost *) KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA Salinan sesuai dengan aslinya ttd. NOMOR TENTANG SECARA KELOMPOK ATAS PEMILIK HUTAN HAK STANDAR BIAYA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU No. Komponen Kegiatan/Biaya