SlideShare a Scribd company logo
1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Oleh :
Siti Karimah **)
*) Disampaikan dalam Pra Lokakarya Dan Verifikasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) tanggal 22 Juli
2013 di Malang
**) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan
ditutup
2
• PENDAHULUAN
• LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TSP (CSR /
PKBL)
• KEBIJAKAN & STRATEGI KEMITRAAN
• POTENSI & KRITERIA PENGUSULAN PROGRAM
CSR
• PENUTUP
PENUTUP
OUT LINE
3
PENDAHULUAN
RPJMD
RKPD
MUSRENBANG
APBD
- Kebijakan
Pendapatan
- Kebijakan Belanja
- Pembiayaan Daerah
Pembangu
nan Jawa
Timur
Pembiayaan Pembangunan
bersumber dari Non APBD
- Mendorong partisipasi
peningkatan CSR/PKBL/TSP
- KPS, melalui model LC,BOT,
PPP
Kesejahteraa
n Masyarakat
Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan suatu komitmen
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk
bertindak etis dan memberikan kontribusi
kepada pengembangan ekonomi dari
komunitas setempat ataupun masyarakat
luas, bersaman dengan peningkatan taraf
hidup pekerja beserta keluarganya
(Wibisono, 2007).
5
PLANETPROFIT PEOPLE
Perusahaan tetap
harus berorientasi
untuk mecari
keuntungan
ekonomi yang
memungkinkan
untuk terus
beroprasi dan
berkembang
Perusahaan harus
memiliki
kepedulian
terhadap
kesejahteraan
Manusia, seperti
pemberian
beasiswa, sarana
pendidikan,
kesehatan dan
penguatan
kapasitas ekonomi
lokal
Perusahaan peduli
terhadap
lingkungan hidup
dan berkelanjutan
keragaman hayati
Prinsip CSR/TSP
Tiga prinsip dasar CSR yang dikenal dengan istilah Triple Bottom
Lines, yaitu profit, people dan planet :
BUMN / BUMD DAN
PERUSAHAAN SWASTA :
 Melaksanakan Good Corporate Governance;
 Melaksanakan tanggung jawab moral
perusahaan terhadap perbaikan taraf hidup
dan lingkungan masyarakat ;
 Perusahaan menjadi eksis, karena adanya
simbiosis mutualistis dengan masyarakat;
 Terbangunnya trust dan public image
terhadap eksistensi perusahaan;
 Munculnya Community initiative terhadap
keberlangsungan corporate.
PEMERINTAH :
1.Untuk meningkatkan daya
ungkit berbagai upaya
pembangunan KESMAS
misalnya dalam program
kemiskinan, pendidikan,
kesehatan dsb.
2. Mengimplementasi konsep
Pembangunan
Berkelanjutan (sustainable
development).
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN
TSP (CSR / PKBL)
8
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25
Tahun 2007Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa
"Setiap penanam modal berkewajiban
melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34,
berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya,
diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b)
pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan
kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha
dan/atau fasilitas penanaman modal.
9
(Swasta, BUMN, serta BUMD) dalam rangka
Program Corporate Social Responcibility
serta Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (CSR dan PKBL)
10
KEBIJAKAN & STRATEGI
KEMITRAAN
11
 Pemprov akan menjalankan fungsi regulasi dan intermediasi;
 Pemerintah tidak akan ikut serta secara teknis operasional
implementasi dari prog/kegiatan PKBL/CSR yang dilakukan
perusahaan (corporate);
 Pemprov menyiapkan perencanaan dan memanfaatkan data base
tersedia, selanjutnya ditawarkan pada perusahaan-perusahaan
untuk masukan implementasi program PKBL/CSR.
 Pemprov mengidentifikasi masalah dan issu yang dihadapi
masyarakat, serta kebutuhan masyarakat, yang relevan jika
dibiayai oleh dana PKBL/CSR;
 Membangun komitmen dengan perusahaan-perusahaan yang
bersedia memenuhi kebutuhan masy dgn dana PKBL/ CSR.
 Memberikan Apresiasi / Award kepada Perusahaan yang
berkomitment tinggi dalam melaksanakan TSP / CSR
 Pembentukan Tim Fasilitasi Perencanaan Program
Tanggungjawab Sosial Perusahaan /Corporate
Social Responsibility Dan Program Kemitraan Bina
Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan
Lingkungan
 Pembentukan Sekretariat Tim Fasilitasi Program
CSR-PKBL atau TSP.
 Membangun komunikasi dengan membentuk
Forum Kemitraan PKBL/CSR, serta melakukan
Inisiasi terhadap program yang ditawarkan kepada
perusahaan-perusahaan;
• Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan
Sinkronisasi Program CSR dan PKBL-TJSL di Provinsi
Jawa Timur;
• Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala;
• Menginventarisir dan mengelola informasi tentang program
CSR dan PKBL-TJSL di Jawa Timur;
• Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan
rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/atau para ahli
dari unsur Pemerintah dan Masyarakat;
• Membentuk Sekretariat Tetap sesuai dengan kebutuhan;
• Melaporkan hasil pelaksanaan program CSR dan PKBL-
TJSL di Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dan
DPRD Provinsi Jawa Timur.
DENGAN TERBENTUKNYA KORWIL PKBL /
FORUM CSR, akan memudahkan dalam :
15
POTENSI & KRITERIA
PENGUSULAN PROGRAM
CSR
16
POTENSI
17
Tahun
Sumber Modal
PMDN PMA TOTAL
Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
2008 34 61,9 93 10,71 127 20,95
2009 36 5,88 96 3,23 132 3,94
2010 88 144,44 114 18,75 202 53,03
2011 115 30,68 174 52,63 289 43,07
2012 355 208,7 195 12,07 550 90,31
Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Jumlah Investor (Perusahaan)
Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Tahun 2008-2012
18
Tahun
SUMBER MODAL
PMDN (000 000 Rp) PMA (000 US $)
Nilai
Pert.
% Nilai
Pert.
%
1 2 3 4 5
2008 19.912.810 19,2 2.585.906 203,76
2009 25.405.226 27,58 1.561.787 -39,6
2010 41.009.462 61,42 2.053.716 31,5
2011 26.239.621 -36,06 4.965.233 141,77
2012 46.310.912 76,49 3.378.129 -31,96
Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur
Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional
(PMDN/PMA)
Tahun 2008-2012
 BUMD  11 BUMD
PT Bank Jatim; PT. SIER; PDAB; PT.
Asuransi Bangun Askrida Surabaya;
PT. Panca Wira Usaha; PT BPR Jatim;
PT. JIM; PT. JKU; PT. Petrogas Jatim
Utama ; PT. JGU; PT. JAMKRIDA 
Yang menyampaikan laporan PKBL
hanya PT Bank Jatim
 BUMN  72 BUMN  Laporkan PKBL hanya 38
BUMN
Sumber : Korwil PKBL Jawa Timur
Tahun
PKBL ( Rupiah)
BL & Sosial
Kemitraan UKM &
Koperasi
Prog Lgs Pada
Masyarakat
2010 115.000.000.000 320.000.000.000 3.500.000.000
2011 123.000.000.000 460.000.000.000 3.600.000.000
2012 125.000.000.000 550.000.000.000 3.700.000.000
PELAKANAAN TSP / PKBL DI JAWA TIMUR
21
KRITERIA PENGUSULAN
PROGRAM CSR
22
Kegiatan CSR diklasifikasikan menjadi 2
(dua) yaitu CSR terprogram dan CSR tidak
terprogram.
• CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang
disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja
Perusahaan.
• CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang
dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan
oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program
kerja dan kriteria atau kegiatan dari adanya kejadian
yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya
bencana alam.
1. Pendidikan Memberikan akses terhadap pendidikan
2. Kesehatan Memberikan akses thd layanan kesehatan,
terutama untuk Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
(balita)
3. Lingkungan Meminimalisasi dampak negatif terhadap
lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan
4. Bidang Sarana dan Prasarana Umum dan Bencana Alam
Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana
umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan  Sanitasi;
5. Bencana Alam Penanggulangan kejadian tanggap darurat
dan Mengurangi dampak buruk terjadinya bencana alam.
Melakukan rehabilitasi daerah korban bencana alam dalam
bentuk pembangunan sarana prasarana umum baik kepada
masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan maupun
masyarakat luas.
Ruang Lingkup Kegiatan CSR / TSP
(biasanya) meliputi :
5. Budaya dan Olah Raga  Mendukung Pelestarian dan
pengembangan budaya Daerah dan Peningkatan Prestasi
Olah Raga;
6. Sosial  Bantuan Sarana prasarana peribadatan, bantuan
sembako, santunan kepada yatim piatu, lanjut usia, tuna
wisma dan penyandang cacat;
7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pelatihan,
Pendampingan, Kemitraan dan Pembiayaan / Permodalan;
8. Lingkungan  Pelestarian Alam dan Lingkungan
Lanjutan
1. Pelaksanaan kegiatan CSR ditinjau dari segi
cakupanya merupakan kegiatan yang memiliki
skala nasional / regional sesuai dengan skala
Perusahaan dan dapat meningkatkan citra
positif Perusahaan.
2. yang bisa menjadi Calon Penerima Bantuan dari
Program CSR adalah :
 Masyarakat/ lembaga yang mengajukan
rencana kerja (proposal).
 Kegiatan CSR dijalankan di Wilayah Operasi
Perusahaan dan masyarakat luas secara
selektif
25
 Indonesia termasuk Jawa Timur, telah berkomitmen untuk
mewujudkan pencapaian target Millenium Development
Goals (MDGs). Namun, untuk mencapai tujuan global
tersebut pemerintah tidak mungkin berjuang sendiri,
 Peranan dari sektor swasta/perusahaan untuk membantu
mewujudkan MDGs pada tahun 2015 mutlak diperlukan,
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara
keseluruhan sangat relevan dengan MDGs, yaitu diarahkan
untuk memberikan kontribusi dalam beberapa bidang untuk
meningkatkan peran sosial,
 Kemitraan yang sinergis, strategis dan out-of-the-box
antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam
program intervensi yang berbasis masyarakat merupakan
unsur esensial dalam upaya mendorong percepatan
pencapaian tujuan pembangunan milenium di tanah air,”
TERIMA
KASIH

More Related Content

PDF
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
PDF
3. ppt bu anastutik
PDF
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
PPTX
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
PDF
Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan berdasarkan UU25/2004 dan Permendagri 54...
PDF
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
PDF
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
PDF
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM
Kumpulan TOR / Kerangka Acuan Kerja
3. ppt bu anastutik
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan berdasarkan UU25/2004 dan Permendagri 54...
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Rencana Aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM

What's hot (20)

PDF
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
PDF
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
PDF
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
PPTX
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...
PDF
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
PPTX
PPTX
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
PDF
Etika Pelayanan Publik
PDF
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
PDF
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
PDF
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
PDF
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
PPT
Materi Promosi Kesehatan
PPTX
pengukuran timbulan sampah
PDF
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
PPTX
BIMTEK RANCANG BANGUN.pptx
PPT
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
PDF
Perencanaan Partisipatif
PDF
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PPTX
Development from below (riska)
Konsep Pemantauan dan Evaluasi
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDAL
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Rumah Tangga Kumuh (Target ke-7 dalam Mi...
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Etika Pelayanan Publik
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep, Strategi, Tahapan, dan Proses
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Materi Promosi Kesehatan
pengukuran timbulan sampah
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
BIMTEK RANCANG BANGUN.pptx
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Partisipatif
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
Development from below (riska)
Ad

Similar to Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR (20)

PPT
Pagu indikatif kewilayahan1
PDF
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
PPTX
Model CSR Provinsi Jawa Timur (PBK Kelas B FIA UB 2015)
PPTX
Penguatan kelembagaan dengan CSR
DOC
Format penawaran adm teknis madani
DOC
Format penawaran adm teknis madani
PDF
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility -CSR) di Se...
PPT
Arahan dirjen ck#10 wiltim
PPTX
SOSIALISASI TJSL APRIL 2024 KABUPATEN BOGOR
DOC
Format penawaran adm teknis madani
PPTX
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
PDF
Pedoman Bantuan CSR Bidang Lingkungan.pdf
PDF
Ekoling4. pedoman csr klh
PPTX
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
PPTX
Model CSR Provinsi Jawa Tengah (pbk kelas A fia ub 2015)
PPTX
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
PDF
Materi-SIRD31 Proper Emas seminar proper.pdf
DOCX
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
DOCX
Silabus Pelatihan (Ketentuan TERBARU) _"Harmonisasi KEMITRAAN dan Program TJ...
PDF
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
Pagu indikatif kewilayahan1
Buku-Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).pdf
Model CSR Provinsi Jawa Timur (PBK Kelas B FIA UB 2015)
Penguatan kelembagaan dengan CSR
Format penawaran adm teknis madani
Format penawaran adm teknis madani
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility -CSR) di Se...
Arahan dirjen ck#10 wiltim
SOSIALISASI TJSL APRIL 2024 KABUPATEN BOGOR
Format penawaran adm teknis madani
RPJMD prioritas pendidikan.pptx
Pedoman Bantuan CSR Bidang Lingkungan.pdf
Ekoling4. pedoman csr klh
Implementasi program corporate social responsibility (csr)
Model CSR Provinsi Jawa Tengah (pbk kelas A fia ub 2015)
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Materi-SIRD31 Proper Emas seminar proper.pdf
Proposal PLPBK Desa suka Makmur terhadap calon Mitra
Silabus Pelatihan (Ketentuan TERBARU) _"Harmonisasi KEMITRAAN dan Program TJ...
KAK_Rencana_Aksi_Konvergensi_Stunting_2019.pdf
Ad

More from infosanitasi (20)

PDF
Permen pupr24 2014
PDF
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
PDF
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
PDF
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
PDF
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
PDF
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
PDF
Permen PUPR pupr26 2014
PDF
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
PDF
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
PDF
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
PDF
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
PDF
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
PDF
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
PDF
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
PDF
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
PDF
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
PDF
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
PDF
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
PDF
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
PDF
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen pupr24 2014
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR pupr26 2014
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...

Recently uploaded (20)

PPTX
Bab 4 Etika Perniagaan dan tanggungjawab sosial.pptx
PPTX
Draft Konsep Edukasi Inkbator Bisnis.pptx
PPT
Hukum Perdata iNDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK.ppt
PPTX
TM#1_Bab_1 Dasar-Dasar Sistem Informasi Dalam Bisnis.pptx
PPTX
18 Pengembangan Industri Pangan Halal-LPH LPPOM-Raafqi.pptx
PDF
Salindia+(PPT) (1)mmnmnmnmmmnmmnmnmnm.pdf
PPTX
Rapat koordinasi pendidikan 22 Maret 2024_revisi2.pptx
PDF
METODE HARGA POKOK PESANAN - MATKUL AKBI
PPTX
5.P5P2RA bimtek implementasi OK (1).pptx
PDF
AKUNTANSI BIAYA PENDAHULUAN - MATKUL AKBI
PPTX
kesya amelia-19-MPLB 1gbhjklklkhhjkl.pptx
PDF
Asuransi perjalanan dalam hadist yg adav
PPTX
360036395-asuhan keperaatan JIWA-NARAPIDANA.pptx
PPTX
PPT presentasi Uswatun Hasanah universitas Mataram
PPTX
PSAP 5-8 Akuntansi Persediaan investasi aset teap
PPT
konsepakuntansi-090609043535-phpapp02.ppt
PDF
Perkembangan ilmu Administrasi Bisnis dan lainnya
PPTX
Pertemuan 2_E-Business Ethic & Social Responsibility.pptx
PPTX
Metode pelaksanaan perecepatan pembangunan perumahan dua lantai
PPTX
06. Input Pasien dan Laporan Tes IMS_SIHA 2.1 JT_JS.pptx
Bab 4 Etika Perniagaan dan tanggungjawab sosial.pptx
Draft Konsep Edukasi Inkbator Bisnis.pptx
Hukum Perdata iNDONESIA DALAM TEORI DAN PRAKTIK.ppt
TM#1_Bab_1 Dasar-Dasar Sistem Informasi Dalam Bisnis.pptx
18 Pengembangan Industri Pangan Halal-LPH LPPOM-Raafqi.pptx
Salindia+(PPT) (1)mmnmnmnmmmnmmnmnmnm.pdf
Rapat koordinasi pendidikan 22 Maret 2024_revisi2.pptx
METODE HARGA POKOK PESANAN - MATKUL AKBI
5.P5P2RA bimtek implementasi OK (1).pptx
AKUNTANSI BIAYA PENDAHULUAN - MATKUL AKBI
kesya amelia-19-MPLB 1gbhjklklkhhjkl.pptx
Asuransi perjalanan dalam hadist yg adav
360036395-asuhan keperaatan JIWA-NARAPIDANA.pptx
PPT presentasi Uswatun Hasanah universitas Mataram
PSAP 5-8 Akuntansi Persediaan investasi aset teap
konsepakuntansi-090609043535-phpapp02.ppt
Perkembangan ilmu Administrasi Bisnis dan lainnya
Pertemuan 2_E-Business Ethic & Social Responsibility.pptx
Metode pelaksanaan perecepatan pembangunan perumahan dua lantai
06. Input Pasien dan Laporan Tes IMS_SIHA 2.1 JT_JS.pptx

Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR

  • 1. 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Oleh : Siti Karimah **) *) Disampaikan dalam Pra Lokakarya Dan Verifikasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) tanggal 22 Juli 2013 di Malang **) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan ditutup
  • 2. 2 • PENDAHULUAN • LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TSP (CSR / PKBL) • KEBIJAKAN & STRATEGI KEMITRAAN • POTENSI & KRITERIA PENGUSULAN PROGRAM CSR • PENUTUP PENUTUP OUT LINE
  • 4. RPJMD RKPD MUSRENBANG APBD - Kebijakan Pendapatan - Kebijakan Belanja - Pembiayaan Daerah Pembangu nan Jawa Timur Pembiayaan Pembangunan bersumber dari Non APBD - Mendorong partisipasi peningkatan CSR/PKBL/TSP - KPS, melalui model LC,BOT, PPP Kesejahteraa n Masyarakat
  • 5. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). 5
  • 6. PLANETPROFIT PEOPLE Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mecari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroprasi dan berkembang Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan Manusia, seperti pemberian beasiswa, sarana pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas ekonomi lokal Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati Prinsip CSR/TSP Tiga prinsip dasar CSR yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu profit, people dan planet :
  • 7. BUMN / BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA :  Melaksanakan Good Corporate Governance;  Melaksanakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap perbaikan taraf hidup dan lingkungan masyarakat ;  Perusahaan menjadi eksis, karena adanya simbiosis mutualistis dengan masyarakat;  Terbangunnya trust dan public image terhadap eksistensi perusahaan;  Munculnya Community initiative terhadap keberlangsungan corporate. PEMERINTAH : 1.Untuk meningkatkan daya ungkit berbagai upaya pembangunan KESMAS misalnya dalam program kemiskinan, pendidikan, kesehatan dsb. 2. Mengimplementasi konsep Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development).
  • 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 9
  • 10. (Swasta, BUMN, serta BUMD) dalam rangka Program Corporate Social Responcibility serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR dan PKBL) 10
  • 12.  Pemprov akan menjalankan fungsi regulasi dan intermediasi;  Pemerintah tidak akan ikut serta secara teknis operasional implementasi dari prog/kegiatan PKBL/CSR yang dilakukan perusahaan (corporate);  Pemprov menyiapkan perencanaan dan memanfaatkan data base tersedia, selanjutnya ditawarkan pada perusahaan-perusahaan untuk masukan implementasi program PKBL/CSR.  Pemprov mengidentifikasi masalah dan issu yang dihadapi masyarakat, serta kebutuhan masyarakat, yang relevan jika dibiayai oleh dana PKBL/CSR;  Membangun komitmen dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia memenuhi kebutuhan masy dgn dana PKBL/ CSR.  Memberikan Apresiasi / Award kepada Perusahaan yang berkomitment tinggi dalam melaksanakan TSP / CSR
  • 13.  Pembentukan Tim Fasilitasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan /Corporate Social Responsibility Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  Pembentukan Sekretariat Tim Fasilitasi Program CSR-PKBL atau TSP.  Membangun komunikasi dengan membentuk Forum Kemitraan PKBL/CSR, serta melakukan Inisiasi terhadap program yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan;
  • 14. • Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Program CSR dan PKBL-TJSL di Provinsi Jawa Timur; • Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala; • Menginventarisir dan mengelola informasi tentang program CSR dan PKBL-TJSL di Jawa Timur; • Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan Masyarakat; • Membentuk Sekretariat Tetap sesuai dengan kebutuhan; • Melaporkan hasil pelaksanaan program CSR dan PKBL- TJSL di Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur. DENGAN TERBENTUKNYA KORWIL PKBL / FORUM CSR, akan memudahkan dalam :
  • 17. 17 Tahun Sumber Modal PMDN PMA TOTAL Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 2008 34 61,9 93 10,71 127 20,95 2009 36 5,88 96 3,23 132 3,94 2010 88 144,44 114 18,75 202 53,03 2011 115 30,68 174 52,63 289 43,07 2012 355 208,7 195 12,07 550 90,31 Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Perkembangan Jumlah Investor (Perusahaan) Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2008-2012
  • 18. 18 Tahun SUMBER MODAL PMDN (000 000 Rp) PMA (000 US $) Nilai Pert. % Nilai Pert. % 1 2 3 4 5 2008 19.912.810 19,2 2.585.906 203,76 2009 25.405.226 27,58 1.561.787 -39,6 2010 41.009.462 61,42 2.053.716 31,5 2011 26.239.621 -36,06 4.965.233 141,77 2012 46.310.912 76,49 3.378.129 -31,96 Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2008-2012
  • 19.  BUMD  11 BUMD PT Bank Jatim; PT. SIER; PDAB; PT. Asuransi Bangun Askrida Surabaya; PT. Panca Wira Usaha; PT BPR Jatim; PT. JIM; PT. JKU; PT. Petrogas Jatim Utama ; PT. JGU; PT. JAMKRIDA  Yang menyampaikan laporan PKBL hanya PT Bank Jatim  BUMN  72 BUMN  Laporkan PKBL hanya 38 BUMN
  • 20. Sumber : Korwil PKBL Jawa Timur Tahun PKBL ( Rupiah) BL & Sosial Kemitraan UKM & Koperasi Prog Lgs Pada Masyarakat 2010 115.000.000.000 320.000.000.000 3.500.000.000 2011 123.000.000.000 460.000.000.000 3.600.000.000 2012 125.000.000.000 550.000.000.000 3.700.000.000 PELAKANAAN TSP / PKBL DI JAWA TIMUR
  • 22. 22 Kegiatan CSR diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu CSR terprogram dan CSR tidak terprogram. • CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Perusahaan. • CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program kerja dan kriteria atau kegiatan dari adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya bencana alam.
  • 23. 1. Pendidikan Memberikan akses terhadap pendidikan 2. Kesehatan Memberikan akses thd layanan kesehatan, terutama untuk Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (balita) 3. Lingkungan Meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan 4. Bidang Sarana dan Prasarana Umum dan Bencana Alam Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan  Sanitasi; 5. Bencana Alam Penanggulangan kejadian tanggap darurat dan Mengurangi dampak buruk terjadinya bencana alam. Melakukan rehabilitasi daerah korban bencana alam dalam bentuk pembangunan sarana prasarana umum baik kepada masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan maupun masyarakat luas. Ruang Lingkup Kegiatan CSR / TSP (biasanya) meliputi :
  • 24. 5. Budaya dan Olah Raga  Mendukung Pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; 6. Sosial  Bantuan Sarana prasarana peribadatan, bantuan sembako, santunan kepada yatim piatu, lanjut usia, tuna wisma dan penyandang cacat; 7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pelatihan, Pendampingan, Kemitraan dan Pembiayaan / Permodalan; 8. Lingkungan  Pelestarian Alam dan Lingkungan Lanjutan
  • 25. 1. Pelaksanaan kegiatan CSR ditinjau dari segi cakupanya merupakan kegiatan yang memiliki skala nasional / regional sesuai dengan skala Perusahaan dan dapat meningkatkan citra positif Perusahaan. 2. yang bisa menjadi Calon Penerima Bantuan dari Program CSR adalah :  Masyarakat/ lembaga yang mengajukan rencana kerja (proposal).  Kegiatan CSR dijalankan di Wilayah Operasi Perusahaan dan masyarakat luas secara selektif 25
  • 26.  Indonesia termasuk Jawa Timur, telah berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Namun, untuk mencapai tujuan global tersebut pemerintah tidak mungkin berjuang sendiri,  Peranan dari sektor swasta/perusahaan untuk membantu mewujudkan MDGs pada tahun 2015 mutlak diperlukan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara keseluruhan sangat relevan dengan MDGs, yaitu diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam beberapa bidang untuk meningkatkan peran sosial,  Kemitraan yang sinergis, strategis dan out-of-the-box antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam program intervensi yang berbasis masyarakat merupakan unsur esensial dalam upaya mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium di tanah air,”