Slide PP 43/2014
Download as PPTX, PDF5 likes1,797 views
PP 43 Tahun 2014 mengatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan perdes, keuangan dan kekayaan desa, serta pembentukan dan peningkatan status desa persiapan.[/ringkasan]
Slide PP 43/2014
- 2. RISALAH DAN RUANG LINGKUP PP 43 TAHUN 2014 TTG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA BERISI 91 HALAMAN TERMASUK PENJELASAN PERATURAN INI MENGATUR TTG : 1. PENATAAN DESA 7. BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) 2. KEWENANGAN 8. KERJASAMA DESA 3. PEMERINTAHAN DESA 9. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA & LEMBAGA ADAT DESA 4. TATA CARA PENYUSUNAN PERDES 10. BIMWAS DESA OLEH CAMAT ATAU SEBUTAN LAINNYA 5. KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA 6. PEMBANGUNAN DESA & PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
- 3. KEWENANGAN KEWENANGAN DESA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 1. BERDASARKAN HAK ASAL USUL; 2. LOKAL BERSKALA DESA; 3. YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV, ATAU PEMDA KAB/KOTA; 4. YANG LAIN YANG DITUGASKAN OLEH PEMERINTAH, PEMDA PROV, ATAU PEMDA KAB/KOTA SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU. KEWENANGAN DESA TSB DIDALAM PP DESA SEDIKITNYA TERDIRI ATAS : 1. SISTEM ORGANISASI MASYARAKAT DESA 2. PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASY 3. PEMBINAAN LEMBAGA HUKUM ADAT 4. PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 5. PENGEMBANGAN PERAN MASY DESA 1. PENGELOLAAN TAMBATAN PERAHU 2. PENGELOLAAN PASAR DESA 3. PENGELOLAAN TEMPAT PEMANDIAN UMUM 4. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI 5. PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN MASY DESA 6. PEMBINAAN KESEHATAN MAST DAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU 7. PENGELOLAAN EMBUNG DESA 8. PENGELOLAAN AIR MNUM BERSKALA DESA 9. PEMBUATAN JALAN DESA ANTARPEMUKIMAN KE WILAYAH PERTANIAN SELAIN KEWENANGAN DIATAS, MENTERI DAPAT MENETAPKAN JENIS KEWENANGAN DESA SESUAI DENGAN SITUASI, KONDISI DAN KEBUTUHAN LOKAL (PS 34 AYAT 3 PP DESA)
- 4. PENJABAT DESA PENJABAT DESA • PENJABAT KADES BERASAL DARI PNS DI LINGK. PEMDA KAB/KOTA • PEMILIHAN KADES DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK DI SELURUH WIL KAB/KOTA, DAN DAPAT DILAKSANAKAN BERGELOMBANG MAKS. 3 (TIGA) KALI DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) TAHUN • JK TERJADI KEKOSONGAN JABATAN KADES DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KADES YANG SERENTAK, MAKA BUPATI/WALIKOTA MENUNJUK PENJABAT KADES MASA JABATAN KEPALA DESA • KADES MEMEGANG JABATAN SELAMA 6 (ENAM) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PELANTIKAN, DAN DAPAT MENJABAT PALING LAMA 3 (TIGA) KALI SECARA BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT • DALAM HAL KADES MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM HABIS MASA JABATANNYA ATAU DIBERHENTIKAN, KEPALA DESA DIANGGAP TELAH MENJABAT 1 (SATU) PERIODE MASA JABATAN
- 5. PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA TERDIRI ATAS : 1. SEKRETARIAT DESA YANG DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS DESA; 2. PELAKSANA KEWILAYAHAN YANG JUMLAHNYA DITENTUKAN SECARA PROPORSIONAL; DAN 3. PELAKSANA TEKNIS, PALING BANYAK 3 (TIGA) SEKSI SYARAT PERANGKAT DESA : 1. PENDIDIKAN PALING RENDAH SMA ATAU SEDERAJAT 2. BARUSIA 20-42 TAHUN 3. TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN PALING TIDAK TELAH BERTEMPAT TINGGAL SELAMA 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN; DAN 4. SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM PERDA KAB/KOTA.
- 6. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA •PENGHASILAN TETAP KADES DAN PERANGKAT DESA DIANGGARKAN DLM APB DESA YANG BERSUMBER DARI ALOKASI DANA DESA (ADD), YANG MERUPAKAN PENDAPATAN YANG BERSUMBER DARI APBN DAN DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA •SELAIN MENERIMA PENGHASILAN TETAP, KADESDAN PERANGKAT DESA MENERIMA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH , YANG DAPAT BERSUMBER DARI APB DESA •SELURUH PENDAPATAN DESA DITERIMA DAN DISALURKAN MELALUI REKENING KAS DESA DAN PENGGUNANAANNYA DITETAPKAN DALAM APB DESA
- 7. KETENTUAN ALOKASI ADD & BESARAN PENGHASILAN TETAP KETENTUAN ALOKASI ADD •ADD YANG BERJUMLAH KURANG DARI RP 500.000.000 DIGUNAKAN MAKS 60% •ADD RP 500 JUTA – RP 700 JUTA DIGUNAKAN MAKS 50% •ADD RP 700 JUTA – RP 900 JUTA DIGUNAKAN MAKS 40% •ADD DIATAS RP 900 JUTA DIGUNAKAN MAKS 30% BESARAN PENGHASILAN TETAP OLEH BUPATI/WALIKOTA •KEPALA DESA •SEKDES MINIMAL 70% DARI PENGHASILAN KADES SETIAP BULAN •PERANGKAT DESA MINIMAL 50% DARI PENGHASILAN KADES SETIAP BULAN
- 8. DANA & KEKAYAAN DESA DANA DESA ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA YANG DI TRANSFER MELALUI ABPD KAB/KOTA DAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADD, APBD DESA, ASSET DESA DAN BMD 1. ALOKASI DANA DESA (ADD) ADALAH DANA PARIMBANGAN YANG DITERIMA KAB/KOTA DALAM APBD KAB/KOTA SETELAH DIKURANGI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA 3. ASET DESA ADALAH BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APB DESA ATAU PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH 4. BARANG MILIK DESA (BMD) ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA BARANG BERGERAK DAN BARANG TIDAK BERGERAK
- 9. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DESA •PEMERINTAH DESA ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASY SETEMPAT DALAM SYSTEM PEMERINTAHAN NKRI •PEMERINTAH DESA ADALAH KEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA
- 10. PRAKARSA PEMBENTUKAN DESA PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA 1. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional; 2. Prakarsa pembentukan Desa dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait; 3. Ususl prakarsa pembentukan Desa diajukan kepada Menteri Bentuk Pembentukan Desa : 1. Pemekaran dari 1 desa menjadi 2 desa atau lebih; 2. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru 1. Pemerintah daerah Kab/Kota dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evalasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya. 2. Pemerintah daerah Kab/Kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masy Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi social budaya masy desa serta kemampuan dan potensi Desa Bentuk Pembentukan Desa atas Prakarsa Pemda : 1. Pemekaran dari 1 Desa menjadi 2 Desa atau lebih 2. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru 3. Pemda dalam melakukan pembentukan Desa malalui pemekaran Desa wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemdes induk dan Masy Desa yang bersangkutan
- 11. MEKANISME PEMBENTUKAN DESA ATAS PRAKARSA PEMERINTAH Usul prakarsa pembentukan Desa dibahas oleh Menteri bersama dengan menteri/pimpinan LPNK pemrakarsa serta Pemda Prov dan Pemda Kab/Kota yang bersangkutan Dalam melakukan pembahasan, Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan LPNK terkait Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa disepakati untuk pembentukan Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa Keputusan Menteri wajib ditindaklanjuti oleh Pemda Kab/Kota dengan menetapkannya dalam Perda Kab/Kota tentang Pembentukan Desa Perda Kab/Kota harus sudah ditetapkan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri
- 12. MEKANISME PEMBENTUKAN DESA ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH Rencana pemekaran Desa dibahas oleh BPD Desa Induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pemekaran Desa Hasil kesepakatan musyawarah Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Walikota Bupati/Walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa, membentuk tim pembentukan Desa persiapan Tim Pembentukan Desa Persiapan paling sedikit terdiri atas : - Unsur Pemda Kab/Kota yang membidangi Pemdes, Pemberdayaan Masy, Ren Bang dan Peraturan Per-UU - Camat atau sebutan lain - Unsur akademisi di bid Pem-an, Ren Bang Wil, Pembangunan dan Sosmas 1 3 2 4
- 13. TIM PEMBENTUKAN DESA •TIM PEMBETUKAN DESA PERSIAPAN MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN VERIFIKASI PERSYARATAN PEMBETUKAN DESA PERSIAPAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN •HASIL TIM PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DITUANGKAN KEDALAM BENTUK REKOMENDASI YANG MENYATAKAN LAYAK-TIDAKNYA DIBENTUK DESA PERSIAPAN •DALAM HAL REKOMENDASI DESA PERSIAPAN DINYATAKAN LAYAK, BIPATI/WALIKOTA MENETAPKAN PERBUP/WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DESA PERSIAPAN DAPAT DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI DESA DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI DESA PERSIAPAN
- 14. MEKANISME PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN Bupati/Walikota menyampaikan Perbup/Walikota kepada Gubernur Berdasarkan Perbup/Walikota, Gubernur menerbitkan surat yang memuat Kode Register Desa Persiapan Kode Reg Desa Persiapan merupakan bagian dari Kode Desa Induknya Surat Gubernur dijadikan sebagai dasar bagi Bupati/Walikota untuk mengangkat penjabat kepala Desa Persiapan PenjabatKades persiapanberasal dariunsurPNS PemdaKab/Kota untukmasa jabatanpaling lama1(satu) tahundandapat diperpanjang palingbanyak2 (dua)kalidalam masajabatan yangsama PenjabatKades Persiapan bertanggungjaw abkepadaBup ati/Walikota melaluiKepada DesaInduknya
- 15. TUGAS & LAPORAN PENJABAT KADES PERSIAPAN 1. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan Kaidah Kartografis 2. Pengelolaan anggaran Operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk 3. Pembentukan SOTK 4. Pengangkatan Perangkat Desa 5. Penyiapan Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa 6. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa 7. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan saranan ekonomi, pendidikan dan kesehatan 8. Pembukaan akses perhubungan antarDesa 9. Dalam melaksanakan tugasnya PJ Kades mengikutsertakan partisipasi Masy. Desa 1. Kepada Desa Induk; dan 2. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain; Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali Laporan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati/Walikota Laporan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Tim untuk dikaji dan diverifikasi
- 16. HASIL KAJIAN & EVALUASI GUBERNUR • Apabila hasil kajian dan verifikasi dinyatkaan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati/Walikota menyusun rancangan Perda Kab/Kota ttg Pembentukan Desa persiapan menjadi Desa • Rancangan Perda dibahas bersama dengan DPRD Kab/Kota • Apabila rancangan Perda kab/Kota disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda Kab/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda ttg Pembntukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masy Desa, dan/atau Peraturan Per-UU an Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap Ranperda paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan Perda Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Ranperda, Pemda Kab/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Perda dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari Evaluasi Gubernur
- 17. PENOLAKAN RANPERDA TERDAPAT 3 (TIGA) ASUMSI : •DALAM HAL GUBERNUR MENOLAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN RANPERDA, RANPERDA TERSEBUT TIDAK DAPAT DISAHKAN DAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SETELAH PENOLAKAN OLEH GUBERNUR •DALAM HAL GUBERNUR TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU IDAK MEMBERIKAN PENOLAKAN TERHADAP RANPERDAM BUPATI/WALIKOTA DAPAT MENGESAHKAN RANPERDA TERSEBUT SERTA SEKRETARIS DAERAH MENGUNDANGKANNYA DALAM LEMBARAN DAERAH •DALAM HAL BUPATI/WALIKOTA TIDAK MENETAPKAN RANPERDA YANG TELAH DISETUJUI OLEH GUBERNUR, RANPERDA TERSEBUT DALAM JANGKA WAKTU 20 (DUA PULUH) HARI SETELAH TANGGAL PERSETUJUAN GUBERNUR DINYATAKAN BERLAKU DENGAN SENDIRINYA
- 18. MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA PERSIAPAN PerDa Kab/Kota ttg Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri Perda Kab/Kota disertai lampiran peta batas Wilayah Desa Apabila hasil kajian dan verifikasi menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induknya Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk ditetapkan dengan Perbup/Walikota Ketentaun mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan
- 19. MEKANISME KESEPAKATAN PENGGABUNGAN DESA BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa Hasil Muasyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan Penggabungan Desa Hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan bersama BPD Keputusan bersama BPD ditandatangani oleh pada Kades yang bersangkutan Para Kades secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati/Walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama Penggabungan Desa ditetapkan Perda Kab/Kota
- 20. PERUBAHAN STATUS DESA (DESA-KELURAHAN) • Luas Wilayah tidak Berubah • Jumlah penduduk minimal 8.000 jiwa atau 1.600 KK untuk Wilayah Jawa dan Bali serta Minimal 5.000 jiwa atau 1.000 KK untuk diluar Jawa dan Bali • SaPra Pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan • Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian • Kondisi Sosbud Masy berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masy agraris ke masy Industri dan jasa • Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan Syarat Desa- Kelurahan
- 21. MEKANISME DESA-KELURAHAN Bupati/Walikota membetuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kades Hasil kajian dan Verifikasi menjadi masukan bagi Bupati/Walikota untuk menyetujui atau tidak usulan perubahan status Desa- Kelurahan Dalam hal Bupati/Walikota menyetujui usulan perubahan Status, Bupati/Walikota menyampaikan Ranperda mengenai Perubahan Status Desa-Kelurahan kepada DPRD Kab/Kota untuk dibahas dan disetujui bersama Pembahasan dan penetapan Ranperda Kab/Kota mengenai Perubahan Status Desa- Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan Per-UU an
- 22. KONSEKUENSI DESA-KELURAHAN •KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD DARI DESA YANG DIUBAH STATUSNYA MENJADI KELURAHAN DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA •KEPALA DESA, PERANGKAT DESAN DAN ANGGOTA BPD DIBERI PENGHARGAAN DAN/ATAU PESANGON SESUAI DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA •PENGISIAN JABATAN LURAH DAN PERANGKAT KELURAHAN BERASAL DARI PNS DARI PEMDA KAB/KOTA BERSANGKUTAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU AN
- 23. PERUBAHAN STATUS KELURAHAN-DESA •PERUBAHAN STATUS KELURAHAN-DESA HANYA DAPAT DILAKUKAN BAGI KELURAHAN YANG KEHIDUPAN MASYARAKATNYA MASIH BERSIFAT PERDESAAN •PERUBAHAN STATUS KELURAHAN-DESA DAPAT SELURUHNYA MENJADI DESA ATAU SEBAGIAN MENJADI DESA DAN SEBAGIAN MENJADI KELURAHAN
- 24. PERUBAHAN STATUS (DESA ADAT-DESA) • Luas Wilayah tidak Berubah • Jumlah Penduduk : Wil. Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 KK, Wil. Bali paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 KK, Wil. Sulut dan Sulsel paling sedikit 3000 jiwa atau 600 KK, Wil. NTB paling sedikit 2500 Jiwa atau 500 KK, Wil. Sulteng, Sulbar, Sultra, Gorontalo dan Kalsel paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK, Wil. Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kaltara paling sedikit 1500 Jiwa atau 300 KK, Wil. NTT, Maluku, Malut paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK dan Wil. Papua dan Paua Barat paling sedikit 500 Jiwa atau 100 KK • SaPra Pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Desa • Potensi Ekonomi yang berkembang • Kondisi Sosbud masy yang berkembang • Meningkatknya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Syarat Desa Adat- Desa
- 25. MEKANISME DESA ADAT-DESA Perubahan Status Desa Adat-Desa dilakukan berdasarkan prakarsa Pemdes bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masy Desa setempat Prakarsa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa adat Kesepakatan hasil musyawarah desa adat dituangkan kedalam bentuk keputusan Keputusan hasil musyawarah disampaikan oleh Kades adat kepada Bupati/Walikota sebagai usulan perubahan status desa adat-desa Bupati/Walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kades adat Hasil Kajian dan Verifikasi menjadi masukan bagi Bupati/Walikota untuk menyetujui atau tidak usulan perubahan status Dalam hal Bupati/Wawlikota meyetujui perubahan status, Bupati/Walikota menyampaikan Ranperda Kab/Kota mengenai Perubahan Status Desa Adat-Desa kepad DPRD Kab/Kota untuk dibahas dan Disetujui bersama Apabila Ranperda Kab/Kota disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kab/Kota, Bupati/Walikota meyampaikan Ranperda Kab/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi
- 26. PERUBAHAN STATUS DESA – DESA ADAT •PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN PEMDA KAB/KOTA DAPAT MENGUBAH STATUS DESA MENJADI DESA ADAT •KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PENGUBAHAN STATUS DESA MENJADI DESA ADAT DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
- 27. PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT •PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA MELAKUKAN INVENTARISASI DESA YANG ADA DI WILYAHNYA YANG TELAH MENDAPTKAN KODE DESA •HASIL INVENTARISASI DESA DIJADIKAN DASAR OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA UNTUK MENETAPKAN DESA DAN DESA ADAT YANG ADA DIWILAYAHNYA •DESA DAN DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA
- 28. MEKANISME PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT Pengidentifikasian Desa yang ada Pengkajian terhadap Desa yang ada yang dapat ditetapkan menjadi desa adat Pengidentifikasian dan pengkajian dilakukan Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota bersama Majelis adat atau Lembaga lainnya yang sejenis Bupati/Walikota menetapkan Desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian Penetapan Desa adat dituangkan dalam Ranperda Ranperda yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna DPRD Kab/Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkna No. register dan kepada Menteri untuk mendapatkan kode desa Ranperda yang telah mendapatkan nomor register dan kode desa ditetapkan menjadi Perda
- 29. KEWENANGAN DESA • Sistem Organisasi Masy Adat • Pembinaan Kelembagaan Masy • Pembinaan Lembaga dan Hk. Adat • Pengelolaan Tanah Kas Desa • Pengembangan Peran Masy Desa Berdasarkan Hak Asal Usul • Pengelolaan Tambatan Perahu • Pasar Desa • Tempat Pemandian Umum • Jaringan irigasi • Ling. Pemukiman Masy. Desa • Pembinaan Kesehatan Masy dan pegelolaan Posyandu • Pengembangan dan Pembinan Sanggar Seni dan belajar • Pengelolaan perpustakaan desa dan taman baca • Pengelolaan Embung Desa • Pengelolaan air minum berskala desa • Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian Kewenangan Lokal berskala Desa
- 30. • Selain Kewenangan diatas, Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan Lokal • Kewenangan juga dapat diberikan oleh Pemda Prov, Pemda Kab/Kota sesuai dengan Peraturan Per-UU an • Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan desa diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri Kewenangan Lain • Penataan Sistem Organisasi Kelembagaan masy adat • Pranata Hk. Adat • Pemilikan hak tradisional • Pengelolaan tanah kas desa • Pengelolaan tanah ulayat • Kesepakatan dalam kehidupan masy Desa adat • Pengisian Jabatan Kades adat dan perangkat desa adat • Masa Jabatan kades adat Kewenangan Asal Usul KEWENANGAN DESA (LANJUTAN……)
- 31. KEWENANGAN DESA • KETENTUAN MENGENAI FUNGSI DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASY DESA BERLAKU SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP FUNGSI DAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ADAT, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA ADAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADAT • DALAM MENYELENGGARAKAN HAK ASAL USUL SERTA FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN, DESA ADAT MEMBENTUK KELEMBAGAAN YANG MEWADAHI KEDUA FUNGSI TSB. • DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAHANM KEPALA DESA ADAT ATAU SEBUTAN LAIN DAPAT MENDELGASIKAN KEWENANGAN PELAKSANAANNYA KEPADA PERANGKAT DESA ADAT ATAU SEBUTAN LAIN
- 32. KEWENANGAN DESA • PEMERINTAH DAERAH BAK/KOTA MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOCAL BERSKALA DESA SEBAGAMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 36 DENGAN MELIBATKAN DESA • BERDASARKAN HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI, BUPATI/WALIKOTA MENETAPKAN PERBUP/WALIKOTA TTG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOCAL BERSKALA DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN • PERBU[P/WALIKOTA DITINDAKLANJUTI OLEH PEMERINTAH DESA DENGAN MENETAPKAN PERATURAN DESA TENATNG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOCAL BERSKALA DESA SESUAI DENGAN SITUASI,KONDISI DAN KEBUTUHAN LOKAL
- 33. TATA CARA PILKADES •PILKADES DILAKSANAKAN SECARA SERENTAK DI SELURUH WILAYAH KAB/KOTA •PILKADES SECARA SERENTAK DAPAT DILAKSANAKAN BERGELOMBANG PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) TAHUN •DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN KADES DALAM PENYELENGGARAAN PILKADES SERENTAK, BUPATI/WALIKOTA MENUNJUK PENJABAT KADES •PENJABAT KADES BERASAL DARI PNS DI LINGKUNGAN PEMDA KAB/KOTA
- 34. Persiapan • Pemberitahuan BPD kepada Kades ttg akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan (AMJ) • Pembentukan panitia Pilkades oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan AMJ • Laporan AMJ Kades kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan AMJ • Perencanaan biaya Pilkades diajukan oleh Panitia kepada Bupati/Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan • Persetujuan Pencalonan • Pengumuman dan pendaftaran balon dalam jangka waktu 9 hari • Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jang waktu 20 hari • Penetapan calon Kades sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang calon • Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pilkades • Pelaksanaan Kampanye calon Kades dalam jangka waktu 3 hari • Masa tenang dalam jangka waktu 3 hari Pemungutan Suara • Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara • Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau • Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas Penetapan • Laporan penitia Pilkades mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara • Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 hari setelah menerima laporan panitia • Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kades paling lambat 30 hari hari sejak diterima laporan dari BPD • Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melantik calon terpilih paling lambat 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Kades sesuai dengan Peraturan Per-UU an
- 35. KADES DAN PNS MENCALONKAN • KADES YANG AKAN MENCALONKAN DIRI KEMBAL DIBERI CUTI SEJAK DITETAPKAN SEBAGAI CALON SAMPAI DENGAN SELESAINYA PELAKSANAAN PENETAPAN CALON TERPILIH • DALAM HAL KADES CUTI, SEKDES MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KADES • PNS YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADES HARUS MENDAPAT IZIN TERTULIS DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN • DALAM HAL PNS TERPILIH DAN DIANGKAT MENJADI KADES, YANG BERSANGKUTAN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA SELAMA MENJADI KADES TANPA KEHILANGAN HAK SEBAGAI PNS • PERANGKAT DESA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM PILKADES DIBERI CUTI TERHITUNG SEJAK YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR SEBAGAI BALON KADES SAMPAI DENGAN SELESAINYA PELAKSANAAN PENETAPAN CALON TERPILIH • TUGAS PERANGKAT DESA DIRANGKAP OLEH PERANGKAT DESA LAINNYA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KADES
- 36. PILKADES ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA MUSYAWARAH DESA YANG DISELENGGARAKAN KHUSUS UNTUK PELAKSANAAN PILKADES ANTAR WAKTU DILAKSANAKAN PALING LAMA DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN TERHITUNG SEJAK KADES DIBERHENTIKAN, DENGAN MEKANISME : Pembentukan panitia Pilkades antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak Kades diberhentikan Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia Pilkades paling lambat dalam jangka waktu 30 hari sejak terhitung sejak panitia terbentuk Pemberian persetujuan biaya oleh Penjabat Kades paling lama dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Pengumuman dan pendaftaran balon Kades oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 hari Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi balon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 hari Penetapan calon Kades antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 orang calon dan paling banyak 3 orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa
- 37. MUSYAWARAH BPD MELIPUTI : • PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA DIPIMPIN OLEH KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHANNYA DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN; • PENGESAHAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIHOLEH MUSYAWARAH DESA MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA; • PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN MELALUI MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU MELALUI PEMUNGUTAN SUARA YANG TELAH DISEPAKATI OLEH MUSYAWARAH DESA; • PELAPORAN HASIL PEMILIHANCALON KEPALA DESA OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPADA MUSYAWARAH DESA; • PENGESAHAN CALON TERPILIH OLEH MUSYAWARAH DESA; • PELAPORAN HASIL PEMILIHANKEPALA DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM JANGKA WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH MUSYAWARAH DESA MENGESAHKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH; • PELAPORAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL MUSYAWARAH DESA OLEH KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI SETELAH MENERIMA LAPORAN DARI PANITIA PEMILIHAN; • PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIHPALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK DITERIMANYA LAPORAN DARI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; DAN • PELANTIKAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK DITERBITKAN KEPUTUSAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH DENGAN URUTAN ACARA PELANTIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 38. MASA JABATAN KADES •KEPALA DESA MEMEGANG JABATAN SELAMA 6 (ENAM) TAHUN TERHITUNG SEJAK TANGGAL PELANTIKAN. •KEPALA DESA DAPAT MENJABAT PALING LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN SECARA BERTURUT- TURUT ATAU TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT. •KETENTUAN PERIODISASI MASA JABATAN BERLAKU DI SELURUH WILAYAH INDONESIA. •KETENTUAN PERIODISASI MASA JABATAN TERMASUK MASA JABATAN KEPALA DESA YANG DIPILIH MELALUI MUSYAWARAH DESA. •DALAM HAL KEPALA DESA MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM HABIS MASA JABATANNYA ATAU DIBERHENTIKAN, KEPALA DESA DIANGGAP TELAH MENJABAT 1 (SATU) PERIODE MASA JABATAN.
- 39. LAPORAN KADES •MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA; •MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PADA AKHIR MASA JABATAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA; •MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN. •LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN PALING LAMBAT 3 (TIGA) BULAN SETELAH BERAKHIRNYA TAHUN ANGGARAN.
- 40. LANJUTAN…… Laporan memuat : a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan • Kades wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain • Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
- 41. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPP DESA) Laporan LPP Des memuat : a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai d. Hal yang dianggap perlu perbaikan • Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan. • Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. • Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. • Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. • Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.
- 42. PEMBERHENTIAN KADES KADES DIBERHENTIKAN KARENA : • BERAKHIR MASA JABATANNYA; • TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERKELANJUTAN ATAU BERHALANGAN TETAP SECARA BERTURUT-TURUT SELAMA 6 (ENAM) BULAN; • TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI KEPALA DESA; • MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI KEPALA DESA; • ADANYA PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN, PENGGABUNGAN 2 (DUA) DESA ATAU LEBIH MENJADI 1 (SATU) DESA BARU, ATAU PENGHAPUSAN DESA; • TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN SEBAGAI KEPALA DESA; ATAU • DINYATAKAN SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP. • APABILA KEPALA DESA BERHENTI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELAPORKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA MELALUI CAMAT ATAU SEBUTAN LAIN. • PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA.
- 43. SISA MASA JABATAN •DALAM HAL SISA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG BERHENTI TIDAK LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN KARENA DIBERHENTIKAN, BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI TERPILIHNYA KEPALA DESA YANG BARU. •DALAM HAL SISA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG BERHENTI LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN KARENA DIBERHENTIKAN, BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI TERPILIHNYA KEPALA DESA YANG BARU MELALUI HASIL MUSYAWARAH DESA.
- 44. PENUNDAAN PELAKSANAAN PILKADES • DALAM HAL TERJADI KEBIJAKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, KEPALA DESA YANG HABIS MASA JABATANNYA TETAP DIBERHENTIKAN DAN SELANJUTNYA BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PENJABAT KEPALA DESA. • KEBIJAKAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH MENTERI. • BUPATI/WALIKOTA MENGANGKAT PENJABAT KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA. • PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA PALING SEDIKIT HARUS MEMAHAMI BIDANG KEPEMIMPINAN DAN TEKNIS PEMERINTAHAN. • PENJABAT KEPALA DESA MELAKSANAKAN TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN SERTA MEMPEROLEH HAK YANG SAMA DENGAN KEPALA DESA. • KEPALA DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA BERHENTI SEBAGAI KEPALA DESA DIKEMBALIKAN KEPADA INSTANSI INDUKNYA. • KEPALA DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN MEMPEROLEH HAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
- 45. PERANGKAT DESA Sekretariat Desa • Sekretariat Desa dipimpin oleh SekretarisDesa dibantu oleh unsur staf secretariat yang bertugas membantu Kades dalam bidang Administrasi Pemerintahan • Sekdes paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan • Ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Permen Pelaksana Kewilayahan • Merupakan unsur pembantu Kades sebagai satuan tugas kewilayahan • Jumlah pelaksana kewilyahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa Pelaksana Teknis • Merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional • Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi • Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Permen Perangkat Desa • Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa
- 46. PERSYARATAN PERANGKAT DESA •BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH MENENGAH UMUM ATAU YANG SEDERAJAT; •BERUSIA 20 (DUA PULUH) TAHUN SAMPAI DENGAN 42 (EMPAT PULUH DUA) TAHUN; •TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN; DAN •SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. •SYARAT LAIN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA HARUS MEMPERHATIKAN HAK ASAL USUL DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
- 47. MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Perangkat Desa Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa
- 48. LANJUTAN….. PERANGKAT DESA PNS : 1. Pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. 2. Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. PERANGKAT DESA BERHENTI : 1. Meninggal Dunia 2. Permintaan Sendiri 3. Diberhentikan, karena : a. Usia genap 60 tahun b. Berhalangan tetap c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- 49. MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa
- 50. PAKAIAN DINAS & ATRIBUT •KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENGENAKAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT. •KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
- 51. SEKIAN DAN TERIMA KASIH