Sosialisasi Standar Biaya 2014
Download as PPTX, PDF4 likes13,266 views
Dokumen tersebut membahas tentang standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menjamin efisiensi penggunaan anggaran. Standar biaya mencakup item-item seperti honorarium, transportasi, dan akomodasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan penggunaan dan pengawasan standar biaya tersebut.
Sosialisasi Standar Biaya 2014
- 1. 1 Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan – Tahun 2013 SBM & SBK TA 2014 (PMK NOMOR 71 DAN 72/PMK.02/2013)
- 3. 1. Standar Biaya (SB) merupakan salah satu instrumen penting utk menjamin keberhasilan implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). 2. Standar Biaya yg ditetapkan dlm PMK bukan sbg alat utk menambah penghasilan melainkan sbg alat penggunaan input biaya secara lebih efisien dlm penyusunan RKA-K/L. 2. Penerapan Standar Biaya dlm pelaksanaan anggaran selama ini masih dijumpai beberapa permasalahan, antara lain berupa inefisiensi perjadin krn: - tidak tepat tempat, - tidak tepat jumlah, - tidak tepat topik dengan tusi, - tidak tepat pertanggungjawaban (moral hazard) 3. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan K/L diharapkan dapat menerapkan ketentuan Standar Biaya dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip Keuangan Negara. I. Latar Belakang…..(1)
- 4. 4 BENTUK PENGATURAN SB BeschikkingRegelling • Bersifat tahunan • Penetapan satuan2 biaya baik SBM maupun SBK termasuk struktur biaya • Bersifat jangka panjang • Pengaturan penerapan standar biaya 1. Panduan penerapan SBM 2. Panduan penerapan SBK, 3. Panduan penerapan Standar Struktur Biaya & Indeksasi) 1. PMK & Surat Menkeu ttg SBM 2. PMK SBK 3. PMK/Surat Menkeu ttg Standar Struktur Biaya & Indeksasi I. Latar Belakang ….(2)
- 5. II. Pengaturan SBM ..(1) (PMK No. 71/PMK.02/2013) 1. Pemberlakuan berlaku untuk satu Kementerian Negara/Lembaga, atau beberapa/seluruh Kementerian Negara/Lembaga 2. Penetapan Melalui PMK / persetujuan Menkeu 3. 4. 5. 6. Kriteria SBM dgn persetujuan Menkeu Penggunaan Tanggung jawab penggunaan Pengawasan Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu dan/atau adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga. Daerah terpencil, daerah perbatasan, pulau terluar, dan /atau penyelenggaraan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri K/L wajib menggunakan SBM dalam penyusunan RKA-K/L Kesesuaian dan kebenaran atas penggunaan SBM sepenuhnya menjadi tanggung jawab PA/KPA Pengawasan atas penggunaan SBM dilakukan oleh aparat pengawas fungsional K/L Definisi Standar Biaya Masukan Satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran.
- 6. II. Pengaturan SBM ..(2) (PMK No. 71/PMK.02/2013) Dalam penerapan SBM, K/L harus melakukan langkah-langkah efisiensi sbb : Pembatasan & pengendalian biaya perjadin Pembatasan & pengendalian biaya rapat diluar kantor Penerapan sewa kendaraan operasional sbg salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional Pembatasan honorarium tim pelaksana kegiatan Keikutsertaan pejabat/pegawai dlm tim pelaksanaan kegiatan/sekretariat tidak dibatasi, namun pemberian honorarium diatur dgn ketentuan sbb: Pejabat negara/pjb.es I/II tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 2 tim pelaksanan keg Pejabat es III/IV, dan pejabat fungsional tiap bulan hanya diperkenankan menerima honorarium tim yg bersumber dari DIPA KL ybs maksimal 3 tim pelaksanaan kegiatan Penggunaan SB lain yg menambah penghasilan dan fasilitas bagi Pejabat Negara, PNS dan Non PNS harus dgn persetujuan Menkeu Penghapusan format SPTJM dalam pertanggungjawaban penggunaan SB lain diluar PMK SBM
- 7. PMK SBM TA 2014 PMK SBM Lampiran I 32 Item Lampiran II 28 Item Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga stlh mendapat Persetujuan Menkeu 7 SBM Lainnya PMK SBM TA 2014 terdiri dari 3 pasal & 2 lampiran III. Cakupan
- 8. Pengganti harga pasar batas tertinggi perencanaan & pelaksanaan Cakupan 32 item satuan biaya, meliputi: Honorarium Uang Makan & Lembur Uang Harian Perjalanan Dinas DN & LN Biaya Penginapan Perjalanan Dinas DN A. Penambahan item SBM 1. Honoraium Panitia Pengadaan Barang Jasa (Pengguna Anggaran) 2. Uang Harian Diklat 3. Uang harian perjadin dlm kota >8 jam 4. Pengepakan (perjadin pindah) B. Penyempurnaan 1. Susunan uang harian 2. Batasan minimal honor PBJ 3. Pembatasan Honor Tim Pelaksana Kegiatan 4. Honor Kelebihan jam Peneliti 5. Pengelola keuangan yg mengelola >1 DIPA 6. Honorarium tim yg ditetapkan oleh Gubernur C. Penyesuaian besaran 1.Honor Pembantu Peneliti 2.Honorarium satpam dst…. 3.Biaya Penginapan Perjadin DN D. Penghapusan Honor kelebihan jam Penelitian IV. Lampiran PMK I SBM
- 9. Referensi harga pasar batas tertinggi perencanaan & estimasi pelaksanaan Cakupan 28 item satuan biaya, meliputi: Barang/jasa Pemeliharaan Perjalanan B. Penyempurnaan Penjelasan Lampiran Satuan biaya transport dalam kota Pengadaan bahan makanan TNI Polri Konsumsi tahanan KPK C. Penyesuaian besaran Pengadaan kendaraan (spesifikasi untuk es. I & II) Pemeliharaan sarana kantor Konsumsi rapat Pengadaan Bama dstD. Penghapusan Toga Hakim & mahasiswa A. Penambahan item SBM 1. Kendaraan operasional Mikro Bus V. Lampiran II PMK SBM (1)
- 10. 1 Makan 11 Sewa Kendaraan Roda 6 (Besar) 2 Snack 12 Pakaian Kerja Dokter 3 Kend. Operasional Pejabat Es. II 13 Pakaian Dinas Pegawai/Perawat 4 Kendaraan Operasional 14 Pakaian Seragam Mahasiswa 5 Kendaraan Operasional Pick Up 15 Pakaian Kerja Supir/Pesuruh 6 Kendaraan Operasional Lapangan 16 Pakaian Kerja Satpam 7 Kendaraan Operasional Roda 2 17 Sewa Gedung 8 Kendaraan Lapangan Trail 18 Pemeliharaan Gedung 9 Sewa Kendaraan Roda 4 19 Honor satpam, pramubakti, supir 10 Konsumsi tahanan 20 Keperluan sehari-hari perkantoran 11 Sewa Kendaraan Roda 6 (sedang) V. Lampiran II PMK SBM (2)
- 11. No Prov Kabupaten Ibukota Toleransi 1 NAD Simeuleu Sinabang 134 % dari Satuan biaya prov. NAD 2 Sumut Nias Gunung sitoli 118% dari Satuan biaya prov. Sumut Nias Barat Lahomi 124% Nias Utara Lotu 125% Nias Selatan Teluk Dalam 130% 3 Sumbar Kep. Mentawai Tuapejat 135% dari Satuan biaya prov. Sumbar 4 Sulut Kep.Sangihe Tahuna 140% dari Satuan biaya prov. Sulawesi Utara Kep. Siau Tagolandang Biaro Ondong Siau 141% Kep. Talaud Melonguane 147% 5 Papua Tolikara Karubaga 203% dari Satuan biaya prov. Papua Peg. Bintang Oksibil 225% Nduga Kenyam 231% Puncak Jaya Kotamulia 251% Intan jaya Sugapa 264% Puncak Ilaga 269% 6 Papua Barat Maybrat Kumurkek 156% dari Satuan biaya prov. Papua Barat V. Lampiran PMK SBM (3)
- 12. Penyusunan SBK dilakukan pada Level output / sub output Jenis SBK terdiri dari Indeks Biaya Keluaran & Total Biaya Keluaran K/L wajib menggunakan SBK dalam penyusunan RKA-K/L Kemenkeu dan K/L secara bersama-sama atau sendiri melaksanakan monev penerapan SBK sesuai kewenangannya dengan difokuskan pada: a. Realisasi anggaran, b. Tahapan/komponen Khusus usulan SBK dari satker BLU disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Ditjen Perbendaharaan untuk di lakukan penelaahan, dan selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Anggaran sebagai bagian dari usulan SBK yg akan ditetapkan oleh Menkeu VI. Hal-hal penting dalam SBK
- 14. Lampiran: PMK NOMOR 91/PMK.02/2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.02/2012 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013
- 15. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAK/L telah ditetapkan PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 31/PMK.02/2013; Sebagai tindak lanjut usulan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penyesuaian terhadap besaran satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri (one way) serta dalam rangka kebijakan penghematan anggaran untuk pembatasan honorarium dan perjalanan dinas. I. Latar Belakang
- 16. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yg diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Presiden/Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Eselon I/KPA. Terhadap tim pelaksana kegiatan yg dibentuk berdasarkan ketetapan Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaannya berasal dari APBN, maka besaran honorarium yang diberikan dalam pelaksanaannya disetarakan dengan honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri. II. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- 17. Tim Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk sepanjang memenuhi syarat-syarat adalah sebagai berikut: Mempunyai keluaran (output) yang jelas dan terukur; Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon I lainnya; Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja; Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. Catatan: Dalam hal tim telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, K/L melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi. III. Ketentuan Pembentukan Pelaksana Kegiatan
- 18. Ketentuan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan diatur sbb: Untuk K/L yang telah menerima tunjangan kinerja: Keikutsertaan pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Pejabat Negara/Pejabat Eselon I/II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 2 (dua) tim pelaksana kegiatan. Pejabat Eselon III/IV,dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium tim yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang bersangkutan paling banyak untuk 3 (tiga) tim pelaksana kegiatan. Untuk K/L yg belum menerima tunjangan kinerja: Agar dalam pembentukan tim pelaksana kegiatan mempedomani kriteria pembentukan tim. IV. Kebijakan Pembatasan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
- 19. Ketentuan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sbb: Honorarium diberikan kpd pegawai negeri/non pegawai negeri yg diberi tugas utk melaksanakan kegiatan administratif yg berfungsi utk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat hanya dpt dibentuk utk menunjang tim pelaksana kegiatan yg ditetapkan oleh Presiden/Menteri. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang. Keikutsertaan pegawai negeri/non pegawai negeri dlm sekretariat tim pelaksana kegiatan tidak dibatasi namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: Pejabat Eselon II setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yg bersumber dari DIPA K/L ybs paling banyak untuk 2 (dua) sekretariat tim pelaksana kegiatan; Pejabat Eselon III/IV, dan pejabat fungsional serta pelaksana setiap bulannya hanya diperkenankan menerima honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yg bersumber dari DIPAK/L ybs paling banyak untuk 3 (tiga) sekretariat tim pelaksana kegiatan. V. Kebijakan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
- 20. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal II). Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2013. VI. Pemberlakuan