Abstract image of a woman sitting on books and studying on a laptop

Studi trunking 2007

F
fsfarisya

Laporan ini merangkum hasil studi evaluasi dan kebijakan penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial radio trunking di Indonesia yang dilakukan Departemen Komunikasi dan Informatika. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penyelenggaraan radio trunking dan memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan kuesioner kepada regulator, penyelengg

1 of 61
Downloaded 156 times
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
LAPORAN AKHIR STUDI EVALUASI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TERESTERIAL TRUNKED RADIO ACCESS DI INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI 2007
ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai kita semua sehingga tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi “Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia” tepat pada waktunya sesuai dengan Surat Keputusan Kapuslitbang Postel selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Litbang SDM Kominfo Nomor 5KEP/BLSDM/KOMINFO/2/2007 tanggal Februari 2007 tentang pembentukan tim studi Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia . Laporan Akhir ini telah disesuaikan dengan masukan saran dari peserta pada presentasi rancangan laporan akhir . Laporan akhir terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, . Selain itu mencakup metodologi , gambaran umum dan landasan teori. Bab selanjutnya memuat pembahasan terdiri dari hasil pengumpulan data dan analisa data, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Akhir kata, dengan segala kekuranagn dan keterbatasan, tim penulis mengucapkan terima kasha kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akhir tepat pada waktunya. Semoga Laporan Akhir ini dapar memberikan gambaran Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia sehingga penyelenggaraan radio trunking di Indonesia menjadi optimal Jakarta, 2007 TIM PENULIS Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia
iii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar........................................................................................................................ ii Daftar Isi ................................................................................................................ iii Daftar Tabel ................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 A. Latar Belakang ...............................................................................1 B. Permasalahan ........................................................................... 2 C. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 4 D. Ruang Lingkup ........................................................................ 5 BAB II METODOLOGI ................................................................................. 6 A. Pendekatan Penelitian ................................................................ 6 B. Pengumpuulan data........................................................................... 7 C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 7 D. Populasi dan Sampel .........................................................................7 E. Lokasi Penelitian ............................................................7 F. Teknis Analisis ...............................................................7 G. Desain Variabel Penelitian.............................................................. 8 BAB III METODOLOGI ................................................................................. 9 A. Regulasi ................................................................ 9 B. Penyelenggaraan Telekomunikasi .......................................10 C. Penyelenggaraan Radio Trunking di Indonesia......................... 11 D. Perkembangan Teknologi ........................................................15 BAB IV HASIL PENGUMPULAN DATA ......................................................18 A. Data Primer ......... .........................................................................18 B. Data Sekunder ...........................................................................32
iv BAB V EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING...................................33 A. Analisa Data ................................................................33 B. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Radio Trunking ....................50 BAB VI PENUTUP ...................................................................................53 A. Kesimpulan .................................................................................... 53 B. Rekomendasi ......................................................... 54
v DAFTAR TABEL Tabel II. 1 : Desain, Variabel dan Operasional Variabel Tabel III.1 : Daftar Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Teresterial Radio Trunking Tabel IV.1 : Data Modern Licensing Tabel IV.2 : Data Alasan Belum Menyelesaikan Perijinan Tabel IV.3 : Komitmen Responden Yang Tertuang dalam Modern Licensing Tabel IV.4 : Realisasi Terhadap Komitmen Responden yang Tertuang dalam Modern Licensing Tabel IV.5 : Coverage Area Radio Trunking Tabel IV.6 : Teknologi yang Digunakan Tabel IV.7 : Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan Tabel IV.8 : Model Bisnis Penyelenggaraan Layanan Radio Trunking Tabel IV.9 : Alokasi Frekuensi Tabel IV.10 : Penggunaan Frekuensi Tabel IV.11 : Pendapat tentang KM No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tabel IV.12 : Rencana Interkoneksi Tabel IV.13 : Stategi Tabel IV.14 : Pengguna Jasa Radio Trunking Tabel IV.15 : Jenis Layanan Radio Trunking Tabel IV.16 : Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator
1 BABI PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah menderegulasi sektor telekomunikasi nasional melalui adanya larangan praktek monopoli sehingga struktur industri menjadi lebih kompetitif. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan jaringan bergerak terdiri dari penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular, penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. Penyelenggara jaringan dan jasa bergerak teresterial meliputi penyelenggara radio trunking, penyelenggara radio panggil untuk umum. Radio trunking adalah telekomunikasi bergerak dua arah menggunakan teknik trunking dimana teknologi yang digunakan masih sangat konvensional ( half duplex suara). Penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi telah populer dilakukan pada awal tahun 90-an. Keberadaan penyelenggara radio trunking di Indonesia dibatasi hingga tujuh perusahaan, dengan syarat satu perusahaan minimal melayani tiga ibukota provinsi. Pada umumnya layanan jasa radio trunking tidak terlalu diminati oleh masyarakat karena cakupan layanan yang ditawarkan radio trunking sangat terbatas. Pelanggan radio trunking sebagaian besar adalah perusahan bukan perorangan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi konvensional (half duplex suara). Disamping itu kebijakan yang mengatur teknologi radio trunking dalam penyelenggaraan telekomunikasi dirasakan belum optimal.
2 Seiring dengan perkembangan teknologi, radio trunking telah mengalami berbagai kemajuan dimana dapat dimodifikasi menjadi handphone sekaligus walkie talkie yang memiliki kualitas suara dan transmisi yang baik untuk melakukan komunikasi/percakapan. Disamping itu pada radio trunking terdapat beberapa fitur antara lain sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS, dan juga pentransmisi data. Melihat kemajuan teknologi radio trunking dengan berbagai fitur maka radio trunking tersebut dapat digunakan salah satu penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan baik skala lokal maupun nasional. Mengingat kenyataan bahwa masih kurang meratanya infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah perbatasan, kepulauan atau yang belum mendapat akses telekomunikasi, pemerintah/regulator bidang telekomunikasi harus mampu mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan mengupayakan peningkatan penetrasi infrastruktur telekomunikasi. Dalam rangka upaya mengoptimalkan penggunaan radio truniking dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraa radio trunking maka perlu dilakukan studi tentang evaluasi dan kebijakan penyelenggaraan terrestrial trunked radio access di Indonesia. B. PER MASALAHAN Pengguna jasa radio trunking sebagian besar adalah perusahan bukan perorangan. Cakupan wilayah radio trunking hanya mencakup beberapa kota dan kabupaten dan dapat tidak tersambung antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Disamping itu teknologi radio trunking belum setara dengan teknologi selular.
3 Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi konvensional (half duplex suara). Seiring dengan perkembangan teknologi, radio trunking telah mengalami berbagai kemajuan dimana dapat dimodifikasi menjadi handphone sekaligus walkie talkie yang memiliki kualitas suara dan transmisi yang baik untuk melakukan komunikasi/percakapan serta pengembangan fitur antara lain sebagai pager, SMS, dan juga pentransmisi data. Namun implementasi dilapangan, layanan radio trunking masih sebatas layanan voice dengan cakupan beberapa kabupaten atau kota secara terpisah. Sesuai dengan KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dinyatakan bahwa Jaringan radio trunking dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya. Peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penyelenggara radio trunking, sehingga pengembangan layanan radio trunking belum berkembang seperti penyelenggara telekomunikasi lainnya. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok studi yaitu ” Bagaimana kondisi penyelenggaraan jaringan bergerak teristerial radio trunking di Indonesia “, dengan rincian masalah yang dapat diprediksi sebagai berikut : 1. Siapa saja penyelenggara radio trunking dan dimana saja radio trunking diselenggarakan; 2. Siapa saja pengguna/pelanggan radio trunking; 3. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking; 4. Sejauhmana pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan radio trunking; 5. Masalah apa saja yang timbul dalam penyelenggaraan radio trunking.
4 C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Penelitian Penelitian diharapkan menghasilkan gambaran penyelenggaraan radio trunking di Indonesia dan masukan dan bahan evaluasi penyempurnaan kebijakan. Sasaran Penelitian Penelitian ini diharapkan menghasilkan : 1. Laporan hasil studi ilmiah, terdiri dari : a. Laporan Pendahuluan (Inception Report ) Pada laporan pendahuluan ini diuraikan mengenai penjabaran kerangka acuan, meliputi penjabaran latar belakang, metodologi dan pendekatan teori serta rencana kerja kegiatan persiapan, daftar pertanyaan untuk survei dan penyusunan laporan-laporan. b. Laporan Antara (Interim Report ) Pada tahap laporan ini disampaikan kompilasi data dan informasi yang telah ditabulasi dari hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder. c. Rancangan Laporan Akhir (Draft of Final Report) Pada Rancangan Laporan Akhir ini telah dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi konsep penyempurnaan kebijakan, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data pada laporan sebelumnya. d. Laporan Akhir (Final Report) Laporan akhir merupakan laporan hasil penyempurnaan dari Rancangan Laporan Akhir setelah pembahasan dan Laporan Akhir disertai abstraksi studi. 2. Executive summary (ringkasan eksekutif) Merupakan ringkasan dari laporan akhir (final report) studi Konsep penyempurnaan kebijakan penyelenggaan radio trunking 3. Naskah/ buku hasil penelitian yang siap dipublikasikan
5 D. RUANG LINGKUP Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian survey pengguna radio trunking, penyelenggara radio trunking, regulator dengan pendekatan penelitian kualitatif, dan mengacu pada asumsi-asumsi konsep teoritik telekomunikasi. Jangkauan penelitian mencakup seluruh wilayah Indonesia.
6 BAB II METODHOLOGI A. PENDEKATAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang diambil di literatur sangat banyak menurut Lasswell tentang pemetaan kontektual termasuk dari sistem radio trunking, akan melibatkan pemetaan partisipan/ stake holder perspektif mereka, situasi dan nilai dan strategi mereka, serta hasil dan effek aktual yang mereka inginkan. Pemetaan konteks problem memberikan kemungkinan untuk memahami keragaman dimensi persepsi bagi masing-masing pihak baik regulator, penyelenggara, pengguna jasa radio trunking sebagai sumber data primer dan data sekunder, sehingga dapat memperbaharui pengetahuan, yakinan, untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan teressterial trunked radio access di Indoensia. B. PENGUMPULAN DATA Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) yang seragam yang harus diisi dan dijawab oleh responden yang telah ditentukan ke lokasi penelitian. Daftar pertanyaan untuk kegiatan survey terdiri dari 3 (tiga) kelompok . 1. Daftar pertanyaan kepada pengguna layanan radio trunking di Indonesia 2. Daftar pertanyaan untuk kelompok responden penyelenggara radio trunking di Indonesia. 3. Daftar pertanyaan untuk kelompok regulator
7 C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Data dikumpuljan melalui penyebaran kuesioner kepada responden pengguna/pelanggan layanan radio trunking, regulator dan penyelenggara trunking. D. POPULASI DAN SAMPEL Pada penelitian ini digunakan sampling jenuh oleh karena populasi yaitu penyelenggara radio trunking kurang dari 30 ( tiga puluh ), demikian juga perusahaan pengguna jasa trunking juga tidak melebihi angka 30 (tigapuluh) perusahaan. Merupakan non probality sampling, teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang dan kesempatan yang sama setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Disini tidak memperhitungkan hukum acak. E. LOKASI PENELITIAN Lokasi penelitian adalah 14 lokasi terdiri dari Medan, Pontianak, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Samarinda, Makassar, Manado, Batam,Balikpapan, Banten dan Jakarta. F. TEKNIK ANALISIS Analisa argumen bagi setiap responden dan dikaitkan dengan setiap kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan radio trunking. Analisis penyampaian kebijakan dan aspek yang paling menonjol dari Kebijakan, atau koreksi kebijakan dan penambahan serta agenda kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan radio trunking. Kebijakan perlu diatur, dilkelola, dievaluasi dan dihentikan ada juga berpendapat implementasi, monitoring, kontrol evaluasi dan review, pemeliharaan kebijakan, penggantian dan terminasi (hogwood dan Gunn, 1984).
8 G. DESAIN VARIABEL PENELITIAN Studi ini merupakan sebuah penelitian terapan untuk memecahkan masalah (problem solving research). Desain penelitian seperti terdiri fase pertama kajian awal kerangka peraturan dan perundangan radio trunking di Indonesia, pengumpulan data primer dan sekunder dan kajian terhadap model kebijakan. Fase kedua analisa dari argument penyelenggara dikaitkan dengan regulasi dan berdasarkan pengolahan data. Dan fase terakhir adalah perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan . Adapun data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan operasionalisasi penelitian yang dijabarkan dari komitmen , realisasi dari komitmen, tingkat optiomalisasi penggunaan frekuensi radio,rencana interkoneksi, klasifikasi pengguna hal ini akan di lihat dari sudut pengguna jasa radio trunking, penyelenggara, dan dari regulatoir sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. Tabel II.1 :Desain, Variabel dan Operasionalisasi Variabel No VARIABEL OPERASIONALISASI 1. Perusahaan Pengguna 1. Komitmen dalam modern lisensing. 2. Realisasi komitmen 3. Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi. 4. Rencana interkoneksi 5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking 2. Regulator 1. Komitmen dalam modern lisensing. 2. Realisasi komitmen 3.Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi. 4. Rencana interkoneksi 5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking 3. Penyelenggara radio Trunking 1. Komitmen dalam modern lisensing. 2. Realisasi komitmen 3. Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi. 4. Rencana interkoneksi 5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking
9 BAB III GAMBARAN UMUM A. REGULASI Regulasi telekomunikasi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator untuk menciptakan sistem pertelekomunikasian yang kondusif, yang dijadikan pedoman bagi pelanggan/pengguna, penyelenggara telekomunikasi, industri (vendor) dan regulator dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Regulasi yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan radio truking antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM. 29 Tahun 2004 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM 30 Tahun 2004 6. Peraturan Mentari Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/0/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
10 B. PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di Indoensia dibagi menjadi 3 (tiga): penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelengaraan telekomunikasi khusus. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dijelaskan bahwa jaringan ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan tetap itu sendiri dibedakan menjadi 4 (empat) : penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), penyelenggaraan jaringan tetap Sambungan Internasional (SLI) dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup Sedangkan penyelenggaraan jaringan bergerak itu sendiri dalam peraturan pemerintah di atas dibedakan menjadi 3(tiga): penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular, penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. Penyelenggara jaringan bergerak teresterial meliputi penyelenggara radio trunking, penyelenggara radio panggil untuk umum. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup menyediakan jaringan telekomunikasi untuk disewakan. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup ini dapat menyewakan baik jaringan maupun jasa telekomunikasi. Selain itu, penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang hanya digunakan untuk keperluan sendiri, yaitu pengguna jaringan untuk pemakaian kelompok pengguna tertutup. Penyelenggaraan jaringan tetap tetutup yang menyediakan jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang mengembangkan ke jaringan lain. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM 30 Tahun 2004, penyelenggara jasa teleponi dasar ini dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap, jaringan bergerak selular, jaringan bergerak satelit dan penyelenggara radio trunking.
11 Penyelenggara jaringan radio trunking dapat menyelenggarakan jasa telepon sambungan lokal. C. PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING DI INDONESIA Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Salah satu bentuk bentuk telekomunikasi adalah radio trunking, yaitu telekomunikasi bergerak melalui radio trunking. Teknik radio trunking adalah penggunaan sekelompok spektrum frekuensi secara bergantian (otomatis), sehingga diperoleh efisiensi yang lebih baik dan jumlah penggunaan per frekuensi yang lebih tinggi. Penyelenggaraan telekomunikasi radio trunking dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu simplex, semi-duplex, dan duplex. Teknik simplex adalah komunikasi antara dua tempat dengan menggunakan satu kanal (frekuensi), komunikasi dilakukan secara bergantian. Teknik semi-duplex adalah komunikasi dilakukan secara bergantian. Teknik duplex adalah komunikasi antara dua tempat dengan menggunakan sepasang kanal (frekuensi), komunikasi dilakukan bersamaan. Di Indonesia penyelenggara radio trunking termasuk dalam penyelenggaraan jaringan bergerak teresterail. Beberapa ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan radio trunking antara lain: Penyelenggaraan jaringan radio trunking diwajibkan membangun dan/atau menyediakan akses pelanggan di satu lokasi atau lebih Jarinngan radio trunking dangan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara satu dengan lainnya; Penyelenggara radio trunking wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak teresterial radio trunking;
12 Penyelenggara radio trunking diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota beberapa kabupaten dan kota; Jaringan radio trunking dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan teknis dan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri; Dalam hal jaringan radio trunking disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak selular; Penyelenggara radio trunking harus menggunakan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal; Pelanggan radio trunking dapat menyediakan sendiri terminal radio trunking, dalam hal pelanggan tidak dapat menyediakan terminal sendiri, penyelenggara radio trunking wajib menyediakan terminal radio trunking bagi pelanggannya. Penyelenggaraan radio trunking dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang besarnya ditetapkan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Rumus BHP adalah sebagai berikut: BHP = [(Ib × HDLP × b) + (Ip × HDDP P) ] /2 Dimana BHP adalah BHP Frekuensi Radio dalam rupiah HDDP adalah Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) HDLP adalah Harga Dasar Lebar Pita Frekuansi Radio p adalah lebar pita frekuensi yang diduduki (bandwidth occupied) dalam KHz Ib adalah indeks biaya pendudukan lebar pita Ip adalah indeks biaya daya pancar
13 Sampai saat ini penyelenggaraan jasa radio trunking di Indonesia dilakukan oleh 11 perusahaan. Di lihat dari segi ekonomi dan bisnis penyelenggaraan radio trunking merupakan salah satu entitas bisnis yang ikut merasakan pahitnya dampak krisis ekonomi di Indoensia dan beberapa Negara Asia Tenggara lainnya pada tahun 1997. Penyelenggaraan radio trunking mulai bias menikmati jerih payahnya sekitar tahun 2000an seiring dengan pemulihan perekonomian di Indonesia. Masa menikmati jerih paya usaha tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian hadir teknologi telekomunikasi CDMA yang kembali mereduksi pangsa pasar operator radia trunking, khususnya yang dijual secara retail kepada perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Jumlah penyelenggara radio trunking sampai pada tahun 2006 terdiri dari 8 penyelenggara. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel beriku: Tabel III.1 Daftar Penyelenggara Jaringan Bergerak Teresterial Radio Trunking Nama Penyelenggara Izin Wilayah Operasi PT Elnusa Rentrakom PT Indocall Rintis Buana 1829/DIRJEN/1999 Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bogor PT Jastrindo Dinamika 314/DIRJEN 1999 KP 95 Tahun 2004 Bandung, Cilegon, Cirebom, Surabaya, Papua PT Lyman Satya Jaya SK. 6/PT.003/PHB-98 Pontianak, Balikpapan, Palembang, Medan, Batam PT Maesa Nusatama 1709/DIRJEN/1999 KP 258 Tahun 2004 Jakarta, Denpasar PT Mitra Antar Semesta 1748/DIRJEN/1999 PT Mobilkom Telekomindo 136/DIRJEN/2000 PT Prasarana Lokapratama Sumber: Ditjen Postel 2006
14 Dari kedelapan penyelenggara tersebut pada dasarnya hanya ada 3-4 penyelenggara yang masih aktif, yaitu PT Mobilkom Telekomindo, PT Jastrindo Dinamika, PT. Maesa Nusatama. PT Elnus Rentrakom. PT Mobilkom Telekomindo berdiri tahun 1993, yang mendapat ijin dari pemerintah Indonesia untuk beroparsi di dua frekuensi sekaligus, yakni 400 MHz dan 800 MHz. Mobilkom menguasai pangsa pasar terbesar untuk radio trunking di Indonesia, dengan lebih dari 350 perusahaan pelanggan yang menggunakan jaringan komunikasi Mobilkom Sampai tahun 1996 Mobilkom telah menginvestasikan lebih dari 23 juta dilar AS untuk membangun infrastruktur (BTS). Ketika tahun 1997 mulai dioparasikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk menggunakan jasa radio trunking, klien harus investasi sebesar $550 sampai $3,5000 per unit. Karena harganya terlalu mahal akhirnya mereka menyewa. Akhirnya kien menyewa peralatan berikut jasa penggunaan radio trunking dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 350.000,- per unit per bulan. Biaya sewa ini termasuk jaminan kerusakan dan kien hanya menggunakan saja tidak dibebani biaya-biaya lainnya. Dari bidang usaha seperti ini, mobilkom hanya mendapat penghasilan sekitar Rp 200 Juta perbulan, sehingga dalam kondisi terus merugi. Dengan situasi seperti ini, daya tarik inverstasi penyelenggara radio trunking tidak menarik. PT Jastrindo merupakan penyelenggara radio trunking yang pertama beroperasi di Indoensia dengan lisensi sebagai penyelenggara jasa radio trunking di Seluruuh Indonesia. Mulai beroparsi sejak tahun 1993 dan kini sudah mengembangkan jaringannya di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua ( PT Freeport). Sistem Komunikasinya dua arah dengan semi duplex dan menggunakan master switch untuk pengaturan penggunaan kanal dalam jumlah besar. Setiap pengguna hanya menggunakan satu kanal secara ekskusif hanya pada saat on-line (virtual Private Network). Alokasi kanal dilakukan secara otomatis oleh sistem.
15 D. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI Dalam kontek peranan perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi, ada hal-hal yang sudah waktunya dan ada yang masih menunggu kemampuan pasar untuk dapat diimplementasikannya, merupakan inti pengamatan perkembangan teknologi
16 contoh peralatan dalam pusat penyambungan. Untuk melakukan panggilan dengan menggunakan radio trunking yang menghubungkan pesawat pelanggan dengan pusat penyambunganyang menggunakan teknologi digital, perangkat keras dan perangkat lunak. Dari sisi pengguna/ pelanggan, dibutuhkan terminal radio trunking, yaitu perangkat radio pelanggan yang memungkinkan hubungan dengan jaringan trunking atau melakukan panggilan dengan teknologi radio trunking. Saat ini tersedia berbagai model terminal radio trunking yang bias dipilih pelanggan berdasarkan pertimbangan selera, teknologi dan harga. Berikut beberapa contoh terminal radio trunking. Telekomunikasi dengan radio trunking dapat dilakukan antara sesama pelanggan jasa radio trunking ataupun dengan pelanggan PTSN (Public switch Telecommunication) Network).
17
18 BAB IV HASIL PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang aktual dari penyelenggara radio trunking. Data tersebut terdiri dari data primer yaitu jawaban koesioner dari penyelenggara radio trunking dan pengguna jasa radio trunking dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka melalui inventarisasi regulasi telekomunikasi, data tentang penyelenggaraan jasa radio trunking dan benchmarking dengan negara lain. A. DATA PRIMER Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada penyelenggara radio trunking, pengguna di 14 lokasi terdiri dari Medan, Pontianak, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Samarinda, Makassar, Manado, Batam,Balikpapan, Banten Jakarta , dan regulator. Namun dengan adanya kebijakan nasional yang dikeluarkan bertepatan dengan jadwal pelaksanaan pengumpulan data maka dari 14 lokasi yang direncanakan (sesuai TOR) hanya 3 (tiga) lokasi yaitu Makassar, Medan dan Manado yang bisa dilaksanakan . Seda ngkan kuesioner yang dikiramkan ke regulator (DJPT) belum dikembalikan. Adapun hasil pengumpulan data primer adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggara Radio Trunking Hasil pengumpulan/pengolahan data yang dilakukan terhadap penyelenggara radio trunking diperoleh jawaban dari 5 (lima) penyelenggara radio trunking sedang hasil pengolahan data secara keseluruhan adalah sebagai berikut
19 a. Melaksanakan Moderen Lisencing Dari hasil pengumpulan data kepada penyelenggara radio trunking terlihat bahwa 5 reponden diperoleh jawaban bahwa hanya PT Jatimas Fajar Satrio yang sudah mengoperasikan perusahaan berdasarkan modern lisencing sedang yang lainnya dalam proses persetujuan modern licensing bahkan ada yang belum mengajukan modern licensing . Tabel IV-1 : Data modern licensing No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Sedang dalam proses persetujuan Modern Lisencing 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Sudah melaksanakan modern lisencing 4 PT.Telepoint Nusantara Sudah diajukan permohonan ijin, dg surat No 61/TPN/III/05, tgl 8 Maret 2005, namun hinga saat ini belum terbit. 5 PT. Elnusa Rentrakom Masa laku izin akan habis dan ditinjau kembali pada tahun 2008. Sumber : diolah b. Alasan Penyelenggara radio trunking belum melakukan medern licensing oleh karena sedang dalam proses , belum mendapatkan ijin prinsip karena sedang dalam proses ULO bahkan ada yang sama sekali belum melalui proses. Tabel IV-2 : Alasan belum menyesuaikan perijinan No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Dalam Proses 2 PT. Daksina Arga Perkasa Baru memiliki Izin Prinsip, ISR dan ULO dalam proses 3 PT. Jatimas Fajar Satryo - 4 PT.Telepoint Nusantara Surat Dirjen Postel No 113/DJPT.3/KOMINFO/7/05/, tgl 25 Juli 2005, Izin penyelenggaraan jaringan Penyelenggaraan Jaringan Bergeraktersterial radio trunking (Modren Lisencing) saat ini dalam proses. 5 PT. Elnusa Rentrakom Belum Sumber : diolah
20 c. Komitmen Dari lima penyelenggara radio trunking yang menjadi responden telah memberikan jawaban komitmen yang tertuang dalam modern licensing mengenai lokasi pembangunan, cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV-3 :Komitmen responden yang tertuang dalam modernlicensing No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo PT. Mobilkom Telekomindo Jangkauan saat ini : Jakarta, Riau, Laut Jawa, Sumatera Selatan Pengembangan ; Kaltim, Sumsel, Jawa Tengah, & Jawa Timur 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Komitmen pembangunan dan pengembangan jaringan radio trunking, sampai tahun 2006 kapasitas kanal frekuensi yang harus penuhi masih kurang 7 kanal, hal ini disebabkan karena masih mudahnya pengurusan izin telsus (Konsesi/konvensional maupun radio trunking) sehingga pengguna semakin menjadi semakin kecil dan terbatas. Data penyelenggara ada di 9 sembilan lokasi wilayah propinsi diantaranya; 7 repeter (Sidoarjo, Sleman, Badung, Banjar, Kutai, Minahasa, Maros) Base stasiun Trunking Taman Anggrek(Jakarta), base stasiun Soekarno Hatta-Banten. 4 PT.Telepoint Nusantara PT.Telepoint Nusantara Dalam aplikasi moderen lisencing yang telah diajukan mengenai pembangunan, cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking sebagai berikut; - tahun 2008: pembangunan cakupan layanan dan pelayanan jaringan trunking di wilayah jabodetabek. - Tahun 2009, pembangunan cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking di wilayah Jawa Barat, Jawa tengah. - Tahun 2010; pembangunan, cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking di wilaya Jawa Timur.
21 Tahun 2011: Pembangunan cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking di wilayah Bali. 5 PT. Elnusa Rentrakom PT. Elnusa Rentrakom. Realisasi dari komitmen izin yang diberikan masih sulit untuk dipenuhi, karena pasar yang ada saat ini masih terbatas dan minat investor dalam bidang trunking radio masih kurang. Hal ini menjadi lebih sulit karena kemudahan para pengguna (instansi non pemerintah maupun pemerintah) dalam mendapatkan izin telekomunikasi khusus, walaupun secara undang-undang seharusnya tidak cukup kuat alasan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus. Sumber : diolah d. Realisasi Komitmen Realisasi terhadap komitmen modern licensing termasuk kewajiban penyelenggara radio trunking mengenai BHP Postel dan BHP Frekuensi serta kinerja operasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV-4 : Realisasi terhadap Komitmen responden yang tertuang dalam modern licensing No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Komit dalam merealiosasikan pembangunan infrastruktur yang telah disampaikan Komit terhadap biaya BHP dan BHP Frekuensi 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo PT. Jatimas Fajar Satryo memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi & Telekomunikasi serta kontribusi USO. Sesua dengan laporan tahunan 2006 telah dilaporkan kinerja operasi untuk menetukan BHP telekomunikasi dan kontribusi USO, telah mendapatkan SPP dari Ditjen Postel terkait dengan kewajiban terswebut dan segera akan dilakukan pembayaran. 4 PT.Telepoint Nusantara Sebagai penyelenggara sudah membayar BHP Frekuensi Radio di lokasi dimana sudah beroperasi ( Batam) 5 PT. Elnusa Rentrakom - Sumber : diolah
22 e. Coverage area Coverage area sudah dijangkau layanan radio trunking dari lima penyelenggara radio trunking yang menjadi responden secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-5 : Coverage Area Layanan Radio Trungking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Jabotabek, Jawa Barat, Laut Jawa , Sumatera Selatan 2 PT. Daksina Arga Perkasa PT. Daksina Arga Perkasa Sumatera Selatan sekitar Prabumulih dan Palembang 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Untuk setiap site pada 9 (9 lokasi) BTS sesuai dengan telah disebutkan diatas coverage area/daerah cakupannya relative mencapai 25-30 KM. 4 PT.Telepoint Nusantara Coverage area sementara masih di Pulau Batam 5 PT. Elnusa Rentrakom Sampai sat ini coverage area yang permanen baru di DKI Jakarta dan sekitarnya. Beberapa lokasi lain berdasarkan umur kontrak dengan pelanggan. Sumber : diolah f. Teknologi Dari hasil pengumpulan data terhadap penyelenggara radio trunking yang menjadi responden terlihat bahwa sebagian besar masih menggunakan teknologi analog, sedangkan PT Teleponit Nusantara saat ini telah menggunakan teknologi IDEN ( Integrated Digital Enhanced Network ). Tabel IV-6 : Teknologi yang digunakan PT. ELNUSA RENTRAKOM Pada saat ini masih menggunakan teknlogi SmarNet (analog) dan rencana ke depan akan menggunakan teknologi digital trunking yang lebih efisien. PT. Telepoint Nusantara Saat ini menggunakan teknologi IDEN ( integrated Digital Enhanced Network )dan rencana pengembangan akan direalisakan di wilayah Jabodetabek. Sumber Data : diolah Sept 2007
23 g. Tarif Dari hasil pengumpulan data terhadap penyelenggara radio trungking diperoleh data tentang tarif yang dikenakan kepada pelanggan jasa radio trunking bervariasi, ada yang mengenakan tarif flat per bulan ada juga yang mengenakan tarif berlangganan per bulan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-7 : Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Tarif Publik untuk Jabotabek Rp. 100.000,-/per unit Untuk daerah lainnya sesuai dengan SLA yang diinginkan 2 PT. Daksina Arga Perkasa Rencana pentarifan Rp. 300.000/ per izin 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Tarif berlangganan untuk tiap bulannya antara Rp.250.000- Rp.325.000,- per unit tergantung pada spesifikasi & kondisi perangkat 4 PT.Telepoint Nusantara Tarif yang dikenakan pada pelanggan yaitu Flat, minimal Rp100.000 s/d Rp. 250.000 tergantung dari paket yang dipilih. PT. Elnusa rentrakom - Sumber : diolah h. Model bisnis Dari data tentang model bisnis yang dilaksanakan oleh para penyelenggara terlihat bahwa terdapat model bisnis dengan sistem jual dan sewa perangkat secara langsung kepada calon pengguna, menyewakan perangkat radio dan transmisi bahkan sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis selain sebagai penyelenggaraan radio trunking maupun rencana memasukkan konten, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
24 Tabel IV-8 : Model bisnis penyelenggaraan layanan radio trunking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Saat ini mengembangan bisnis lain disamping sebagai penyelenggara jaringan radio trunking, seperti penyelenggara radio link sehingga dapat menekan biaya operasional dan dapat memberikan tarif yang lebih kompetitif 2 PT. Daksina Arga Perkasa Sistem Sewa layanan 3 PT. Jatimas Fajar Satryo melakukan kegiatan dengan sistem jual dan sewa perangkat secara langsung kepada calon pengguna. 4 PT.Telepoint Nusantara Akan berfokud pada vertical maerket(institusi, perusahaan, pemerintahan, perhoteklan, airport ) dan juga kepada masyarakat umum. 5 PT. Elnusa Rentrakom Model bisnis, sewa peangkat radio dan transmisi, kedepan kami merencanakan memasukkan konten. Sumber : diolah i. Alokasi frekuensi Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa penyelenggara yang sudah mendapat ijin prinsip telah mendapat alokasi frekuensi sedangkan penyelenggara yang belum mendapat ijin prinsip belum mendapat alokasi frekuensi, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-9 : Alokasi frekuensi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo PT. Mobilkom Telekomindo 400 Mhz : Rx 419.0625 – 422.500 spasing 12,5 Khz Tx 426.25625-429.75625, spasing 12,5 Khz 800 Mhz.: Rx 816-821 Mhz, spasing 12,5 Khz. Tx 861-866 Mhz, spasing 25 Khz 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo PT. Jatimas Fajar Satryo 400 Mhz : Rx 851.500-856.900 Mhz spasing 25 Khz Tx806.500-811.900 Mhz, spasing 25 Khz 4 PT.Telepoint Nusantara PT.Telepoint Nusantara 864-866 Mhz, lebar pita 25 Khz dan spacing kanal 45 Mhz 5 PT. Elnusa PT. Elnusa Rentrakom Beropresi pada CH1
25 Rentrakom TX 861.7375, Rx 816.7375 CH2 TX 862.7375, Rx 817.7375 CH 3 TX 863.7375, Rx 818.7375 Spasing kanal : 1. 000 Khz Sumber : diolah j. Penggunaan Frekuensi Dari hasil pengumpulan data tentang pengunaan frekuensi oleh masing-masing penyelenggara radio trunking, terlihat bahwa sebagian besar belum menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan secara optimal, akan tetapi PT Telepoint Nusantara yang mendapat hanya 4 kanal membutuhkan frekuensi yang lebar lagi mengingat pelanggan PT Teleponit Nusantara terus bertambah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-10 : Penggunaan frekuensi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum optimal 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Belum optimal, karena beberapa site jumlah pengguna masih sedikit. 4 PT.Telepoint Nusantara Mengingat frekuensi yang diperoleh hanya 4 kanal dan pelanggan terus meningkat, maka dibutuhkan frekuensi yang lebih lebar lagi, yang nantinya untuk pengembangan di Jabodetabek (minimal 2 Mhz/ 80 kanal). 5 PT. Elnusa Rentrakom Saat ini sudah digunakan secara optimal untuk melayani 205 unit radio Sumber : diolah k. Pendapat tentang Keputusan Menteri Perhubungan No 20 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa pendapat penyelenggara radio trunking tentang Keputusan Menteri
26 Perhubungan No 20 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bahwa radio trungking dapat dihubungan dengan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, penyelenggara radio trunking yang menjadi responden berpendapat penyelenggara yang masih menggunakan teknologi analog belum/tidak membutuhkan interkoneksi sedang penyelenggara yang sudah/sedang merencanakan system digital merasa bahwa interkoneksi sangat mendukung, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-11 : Pendapat tentang KM No 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Saat ini PT. Mobilkom tidak membutuhkan interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya 2 PT. Daksina Arga Perkasa Secara teknis mungkin bisa dan untuk pelayanan customer yang maksimal dilegalkan 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Untuk penyelengara jasa telekomunikasi sebaiknya dihubungkan dengan jasa telekomunikasi lainnya , kecuali tidak untuk telsus, demi untuk pelayanan dan added value pada penyelengara mapun pelangan 4 PT.Telepoint Nusantara Sangat mendukung, mengingat dengan adanya interkoneksi dengan operator lainnya sangat didukung oleh teknologi digital trunking. 5 PT. Elnusa Rentrakom Sebagai jasa telephoni dasar memang penyelenggara trunking harus dapat dihubungkan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya hal ini tidak hanya karena kebutuhan privacy dan integrasi pelangan namun juga menyangkut kebutuhan integrasi keperluan keamanan dan keselamata. Sumber : diolah
27 l. Rencana interkoneksi Dari hasil pengumpulan data, terlihat bahwa penyelenggara radio trunking ada yang bersedia berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lain, ada yang baru berencena bahkan ada yang sama sekali belum ada rencana , secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-12 : Rencana Interkoneksi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum ada rencana untuk interkoneksi 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada rencana untuk interkoneksi 3 PT. Jatimas Fajar Satryo menjamin tersedianya interkoneksi dititik interkoneksi bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, tetapi saat ini belum tergantung pada kebutuhan dan permintaan dari pemakai jasa. 4 PT.Telepoint Nusantara Pada prinsipnya perusahaan berencana untuk melakukan interkoneksi dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi digital, untuk Jabodetabek kalau sudah beroperasi membutuhkan izin interkoneksi. 5 PT. Elnusa Rentrakom Saat ini belum ada rencana namun sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelanggan interkoneksi akan dilakukan. Sumber : diolah m. Stategi Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa penyelenggara radio trunking sedang mempersiapkan kemungkinan interkoneksi jika jumlah pelanggan sudah cukup banyak dengan strategi win-win solusion, namum ada juga penyelenggara yang belum mempunyai strategi
28 Tabel IV-13 : Strategi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum ada strategi 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada strategi 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Transaparan dalam penyediaan interkoneksi bagi setiap jaringan telekomunikasi dengan tarif yang feasible sesuai dengan kualitas sehingga tidak memberatkan bagi pelanggan. 4 PT.Telepoint Nusantara Akan melakukan interkoneksi kalau jumlah pelanggan sudah mencukupi dan strategi dasarnya adalah hasilakhir yaitu win-win solution. 5 PT. Elnusa Rentrakom Interkoneksi akan dilakukan dengan operator jaringan telekomunikasi terkait Sumber : diolah n. Pengguna Jasa radio Trunking Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa pelanggan jasa radio trunking adalah coporate bukan perorangan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-14 : Pengguna Jasa radio Trunking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Industri oil dan Gas, industri courir, industri jasa sekuriti 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Pelaku-pelaku usaha di wilayah/area bandar udara dan sekitarnya (9 lokasipenyelenggaraaan sebagaimana terlampir. 4 PT.Telepoint Nusantara Belum diklasifikasikan , sementarapengguna adalah perusahaan/pabrik, travel, kurur dan hotel. 5 PT. Elnusa Rentrakom PT. Infomedias Nusantara, PT. Pelita Air Service, Conoco Philip, PT. Bima Jaya Security. Jumlah pengguna per tahun; Tahun 2005= 30 Unit Tahun 2006 = 173 unit Tahun 2007 = 205 unit Sumber : diolah
29 o. Jenis Layanan Jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking antara lain Sewa Jaringan dan sewa terminal Daksina Arga Layanan jasa Voice, Caller ID, Visit Regulaer maintenance, repaire, Privat call layanan group talk dan individual talk, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-15 : Jenis Layanan Radio Trunking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Sewa Jaringan dan sewa terminal 2 PT. Daksina Arga Perkasa belum ada 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Layanan jasa Voice, Caller ID, Visit Regulaer maintenance, repaire 4 PT.Telepoint Nusantara Layanan yang disediakan – Privat call: satu pelanggan ke 1 pelanggan, group call 1 pelanggan kepada beberapa pelanggan, dengan catatan bahwa pembicaraan tersebut tidakdapat didengar oleh non pelanggan karena bentuk sinyal digital dan encypted.. 5 PT. Elnusa Rentrakom Layanan group talk dan individual talk Sumber : diolah p. Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator Pendapat penyelenggara radio trungking mengenai pembinaan yang dilakukan regulator adalah sebagai berikut: Tabel IV-16 : Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Regulator belum memberikan pembinaan secara penuh dimana pemerintah masih memberi izin telsus baik untuk pengguna radio konvensional maupun trunking 2 PT. Daksina Arga Perkasa Peraturan dilaksanakan secara konsisten dan pertimbangan kesulitran operator. 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Pada dasarnya untuk saat ini pembinaan sudah membaik tapi masih jauh dari harapan hal ini terkait pelaksanaan aturan yang menyangkut penyelenggaraan telekomunikasi khusus
30 (konsesi/konvensional maupun radio trunking) dan jasa telekomunikasi masih belum optimal. Kebijakasanaan perijinan telekomunikasi khusus harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang dan seksama karena perusahaan- perusahaan itulah yang sebenarnya menjadi potensi pengguna trunking. Terkait kegiatan pengawasan dan pembinaan penggunaan frekuensi, keberadaan dan fungsi Balmon harus sebnatisa dioptimalkan dan dipantau terus kinerjanya. PT. Fajarmas satryo merasa penyalahgunaan frekuensi terjadi dimana-mana baik dari radio konvenmsional maupun radio trunking dalam hal ini bisa diselesaikan di lapangan. Jadi harapan kami kedepan keberadaan regulator beserta perangkatnya mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal. 4 PT.Telepoint Nusantara Pembinaan yang diberikan oleh regulator cukup baik tetapi agar lebih optimalkepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penyelenggara radio trunking sejalan dengan adanya perkembangan dan keamjuan teknologi trunking yaitu mengalihkan dari analog ke digital. 5 PT. Elnusa Rentrakom Masih perlu ditingkatkan terutama masalah persaingan usaha yang menuju persaingan kurang sehat. Dengan kondisi saat ini penyelenggara trunking sulit untuk berkembang dan secara nasional juga merugikan pemerintah karena tidak bisa mengandalkan jaringan trunking dalam konsdisi darurat, dimana di beberapa negara jaringan ini justru menjadi tulang punggung tanggap bencana. Sumber : diolah
31 2. Penguna Radio Trunking Pengguana radio trunking yang menjadi responden adalah pengguna radio trunking yang ada diwilayah Makassar, diantaranya adalah PT Angkasa Pura I dan PT Madala Airline a. PT. Anggaka Pura I Makassar PT. Angkasa Pura I Makassara berlangganan radio trunking ke PT Jatimas. PT Angkasa Pura I belangganan sejak dari tahun 1996 sampai sekarang. Alasan menggunakan jasa radio trunking ini karena sebatas keperluan komunikasi internal dan fasilitas seperti terminal, jaringan dan service sudah disediakan oleh penyelenggara radio trunking PT Angkasa Pura I beroprasi disekitar Bandara Hasanuddi, area tersebut sudah tercover oleh layanan radio trunking. Layanan digunakan masih sebatas vioce dan kualitas layanannya dirasakan baik. PT angkasa pura I memerlukan layanan radio trunking yang dapat terhubungan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Teknologi yang digunakan baik dan tarifnya cukup baik. Masalah yang sering dijumpai dalam penggunaan radio trunking adalah kerusakan pada terminal . Bilimana terjadi kerusakan terminal penyelenggara radio trunking dengan cepat penangani ganggunan kerusahan tersebut. b. PT Mandala Air line PT Mandala Airline berlangganan radio trunking ke PT Jatimas. Alasan menggunakan jasa radio trunking karena fasilitas seperti terminal, jaringan dan service sudah disediakan oleh penyelenggara trunking. Coverage area layanan radio trunking dapat menjangkau semua area Bandara Hasanuddin sehingga komunikasi PT Mandala Airline dapat berjalan lancar. Layanan digunakan masih sebatas voice dan kualitas layanannya
32 dirasakan baik. Sampai saat ini kebutuhan PT Mandala Airline hanya sebatas kebutuhan komunikasi antar karyawan, sedangkan komunikasi eksternal menggunakan layanan dari penyelenggara telekomunikasi yang lain. B. DATA SEKUNDER BENCHMARKING DENGAN SINGAPURA Sebuah perusahaan di Singapura bernama Digital Network Access Communications Pte LTD telah memperkenalkan Push to Talk teknologi komunikasi selular dengan kelebihan yaitu berfungsi sebagai Walkie Talkie atau Handy Talkie atau HT. Teknologi ini dikembangkan oleh Motorolla dengan menggunakan Integrated Digital Enhanced Network atau iDEN. Alat tersebut dapat digunakan sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS dan juga pentrasmisi data.
33 BAB V EVALUASI DAN ANALISA KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING A. ANALISA DATA Bahwa setiap kebijakan perlu diatur, dikelola, dievaluasi implementasi, monitoring, kontrol evaluasi dan review, pemeliharaan kebijakan, penggantian dan terminasi (Hogwood dan Gunn, 1984), demikian juga dalam analisa kebijakan penyelenggaraan radio trunking di Indonesia perlu dianalisa setiap isu/permalahan dalam penyelenggara radio trunking dan dikaitkan dengan setiap kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan radio trunking kemudian diuraikan dampak yang telah dihasilkan oleh kebijakan untuk mendapatkan pemecahan masalah/solusi untuk setiap isu/permasalahan tersebut. Isu dan aspek permasalahan yang paling menonjol akan dianalisa sesuai dengan kebijakan yang sudah ada serta agenda kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan radio trunking. Berikut analisa yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam studi tersebut: 1. Penyelenggara radio trunking dan Wilayah Layanan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada Pasal (4) diuraikan bahwa Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau Koperasi.
34 Data menunjukkan bahwa penyelenggaraan radio trunking saat ini hanya diminati oleh Badan Usaha Swasta antara lain PT. Mobilkom Telekomindo PT. Daksina Arga Perkasa PT. Jatimas Fajar Satryo PT.Telepoint Nusantara PT. Elnusa Rentrakom . Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah belum ada yang menjadi penyelenggara radio trunking. Penyelenggaraan radio trunking di Indonesia tidak berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya. Salah satu faktor yang penyebab kurang berkembangnya penyelenggaraan radio trunking adalah area layananannya terfokus pada daerah-daerah tertentu seperti di PT. Mobilkom Telekomindo mengembangkan layanannya di wilayah Jabotabek, Jawa Barat, Laut Jawa , Sumatera Selatan. PT. Daksina Arga Perkasa mengembangkan layanannya di wilayah Sumatera Selatan sekitar Prabumulih dan Palembang. PT. Telepoin Nusantara mengembangkan layanannya di Pulau Batam. PT. Elnusa Rentrakom mengembangkan layanan di DKI Jakarta dan sekitarnya . Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 36 diuraikan bahwa Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak terestrial untuk akses pelanggan di satu lokasi atau lebih . Pasal 38 diuraikan bahwa jaringan radio trunking dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara satu dengan lainnya dan Penyelenggaraan radio trunking diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota, atau beberapa kabupaten dan kota Pada Keputusan Menteri No 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 16 ayat 6 diuraikan bahwa Penyelenggara jasa teleponi dasar yang menggunakan radio trunking mencakup wilayah regional atau lokal.
35 Kebijakan tersebut dinilai tidak mendukung perkembangan radio trunking karena penyelenggara radio trunking diperbolehkan menyediakan layanannya hanya pada daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, dan tidak berminat mengembangkan layanannya ke daerah potensi ekonominya sedikit. Penyelenggara radio trunking berkewajiban membangun/mengembangkan layanannya sesuai dengan komitmen yang telah tertuang didalam modern licencing. Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi komitmen setiap penyelenggara radio trunking yang perijinannya sudah menyesuaikan modern licensing. Untuk mengoptimalkan layanan radio trunking maka sebaiknya dibuat suatu kebijakan penyelenggaraan radio trunking dapat memanfaatkan layanan radio trunking sebagai alat komunikasi di daerah yang belum dijangkau oleh telekomunikasi atau di pulau-pulau di daerah perbatasan ataupun di daerah rawan bencana mengingat radio trunking beroperasi pad frekuensi rendah sehingga jangkauannya luas > 30 KM. 2. Pengguna/pelanggan radio trunking; Hasil survey memperlihat bahwa pengguna/pelanggan jasa radio trunking adalah corporate atau perusahaan, perorangan belum berminat. Layanan Radio trunking hanya digunakan berkomunikasi untuk keperluan khusus antara kantor dengan para karyawannya. Layanan radio trunking saat ini sebagian besar digunakan antara lain oleh Industri oil dan Gas, industri courir, industri jasa sekuriti, pelaku- pelaku usaha di wilayah/area bandar udara, perusahaan/pabrik, jasa transportasi dan hotel sehingga pelanggannya sangat terbatas. Penyelenggara radio trunking belum memperluas pelangganya dari kalangan pemerintah, industri bangunan dan komersial.
36 3. Jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking; Jenis Layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking masih sebatas voice. Singapore dikembangkan teknologi Intergrated Enhanced Network atau iDEN. Teknologi Intergrated Enhanced Network memiliki kelebihan kualitas suara dan transmisi yang tinggi, dan memungkinkan pembicaraan yang jelas, disamping menjamin kerahasiaan dan keamanan. Dengan teknologi ini maka layanan dapat ditingkatkan dimana layanan radio trunking dapat sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS dan juga pentransmisi data. 4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan radio trunking; a. Modern licensing Moderm licensing merupakan salah satu sarana pengendalian lewat perangkat perijinan (licensi). Dalam perangkat perijinan ini penyelenggara telekomunikasi akan terkait untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan yang telah disepakati dengan regulator. Hak penyelenggara yang disepakati dalam Modren Lisencing antara lain :menyelenggarakan jasa, menerima pembayaran dari pengguna jasa, memilih dan menggunakan teknologi sepanjang memenuhi standar teknis, sedangkan kewajiban yang disepakati dalam modern licesing antara lain pengembangan wilayah layanan dan kinerja operasi, kewajiban pelayanan Universal, mengikuti persyaratan teknis, pemenuhan kewajiban terhadap pengguna jasa, membayar BHP telekomunikasi, uji laik operasi, ganti rugi pada pengguna jasa dan pelaporan. Pelaksanaan modern licensing didukung oleh kebijakan antara lain
37 1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 11 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Pasal 17 : Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip : a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik- baiknya bagi semua pengguna; b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. Pasal 60 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini. 2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 55 ayat (1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan
38 Pasal 56 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin prinsip diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. (3) Izin prinsip tidak dapat dipindah-tangankan. Pasal 66 Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi Pasal 67: (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5(lima)tahun dilakukan evaluasi (2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri menerapkan sanksi administrasi. (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi diatur dengan Keputusan Menteri 3) Keputusan Menteri (KM.20 thn 2001, tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Pasal 2 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin. Pada UU no 36 Tentang Telekomunikasi pasal 11 diuraikan tentang perijinan yang memuat azas dan prinsip perijinan dengan modern licensing. Sejak berlakunya undang undang ini penyelenggara telekomunikasi diberi waktu 1 tahun (pasal 60) untuk menyesuaikan dengan undang- undang ini.
39 Dari hasil survey memperlihatkan bahwa sampai saat ini belum semua penyelenggara radio trunking menyesuaikan perijinannya sesuai dengan undang-undang nomor 36 tentang telekomunikasi . Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan radio trunking maka setiap penyelenggara radio trunking yang belum menyesuaikan perizinannya agar diwajibkan menyesuaikan perijinannya sesuai Modern Licensing dan pemerintah diwajibkan memberi pengawasan, peringatan/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi penyelenggara yang sudah menyesuaikan perijinannya sesuai modern Licensing supaya konsisten dengan komitmennya. b. Tarif 1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 27 Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
40 2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a.biaya sewa jaringan b.biaya interkoneksi Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a) biaya akses b) biaya pemakaian c) biaya kontribusi pelayanan universal Model bisnis yang dilaksanakan oleh para penyelenggara rata-rata menyewakan jaringan, menyewakan perangkat. Tarif yang ditawarkan oleh penyelenggara radio trunking bermacam-macam terlihat bahwa tarif yang ditawarkan bervariasi antara Rp. 100.00 sampai 300.000 perbulan , tergantung paket yang ditawarkan oleh penyelenggara. c. Alokasi dan penggunaan frekuensi 1) UU No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbi satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menggangu (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah
41 Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Pemeintah No 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 23: BHP Fekuensi untuk ISR dalam bentuk penggunaan pita fekuensi tertentu (dalam suatu cakupan) untuk jangka waktu 10 tahun Pasal 29: Besaran tarif ijin penggunaan pita frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi 3) Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 21: BHP spektrum frekuensi meliputi BHP ijin pita frekunesi radio dan BHP untuk ISR
42 Pasal 22: BHP untuk ijin pita frekunesi radio terdiri dari Biaya awal (up front fee) atau biaya awal Kewajiban membayar BHP spektrum frekuensi tahun berikutnya Penyelenggara radio trunking mendapat izin penggunaan spektrun frekuensi radio dalam bentuk blok fekuensi . PT. Mobilkom Telekomindo 400 Mhz : Rx 419.0625 – 422.500 spasing 12,5 Khz Tx 426.25625-429.75625, spasing 12,5 Khz 800 Mhz.: Rx 816-821 Mhz, spasing 12,5 Khz. Tx 861-866 Mhz, spasing 25 Khz. PT. Jatimas Fajar Satryo 400 Mhz : Rx 851.500-856.900 Mhz spasing 25 Khz Tx806.500-811.900 Mhz, spasing 25 Khz . PT. Telepoin Nusantara 864-866 Mhz, lebar pita 25 Khz dan spacing kanal 45 Mhz . PT. ELNUSA RENTRAKOM Beropresi pada CH1 TX 861.7375, Rx 816.7375 CH2 TX 862.7375, Rx 817.7375 CH 3 TX 863.7375, Rx 818.7375 Spasing kanal : 1. 000 Khz . Blok spektrum frekuensi tersebut dinilai belum termanfaatkan secara optimal karena jumlah pelanggannya yang masih kecil. Kebijakan tentang alokasi/penggunaan frekuensi dimasa yang akan datang perlu dipertimbangkan agar penggunaan pita frekuensi untuk penyelenggaraan radio trunking lebih efektif dan optimal. Untuk Optimalisasi tersebut Pemberian izin frekuensi sebaiknya dengan mekanisme ISR tidak secara blok frekuensi .
43 5. Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan radio trunking. a. Interkoneksi 1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 25 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan prinsip: a. Pemanfaatan sumber daya secara efisien b. Keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi c. Peningkatan mutu pelayanan d. Persaingan sehat yang tidak saling merugikan (4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi , hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 20 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi (2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi
44 (3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya Pasal 21 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi (2) Dalam pelaksanaan interkonesi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 (1) Jaringan radio truking dapat disambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya (2) Pelaksanaan penyambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri (3) Dalam hal jaringan radio trunking disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraa jaringan telekomunikasi bergerak selular Layanan radio trunking belum dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya maupun dengan sesama penyelenggara radio trunking, dimana layanan ini hanya dapat digunakan antar sesama pelanggan dalam perusahaan tersebut. Penyelenggara radio trunking masih menggunakan teknologi analog ,
45 dimana teknologi ini tidak mendukung pelaksanaan interkoneksi . Jika dilihat dari kebijakan yang ada, penyelenggaraan radio trunking dimungkinkan untuk dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain akan tetapi apabila jaringan radio trukning tersambung ke jaringan telekomunikasi lain maka diberlakukan ketentuan sama seperti penyelenggara jaringan bergerak selular. Dari data yang dikumpulkan penyelenggara radio trunking belum berminat/berencana untuk berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain karena disamping investasi untuk migrasi teknologi dinilai cukup mahal, juga belum ada permintaan yang mendesak dari para pengguna/pelanggannya Pemerintah dan penyelenggara radio trunking sebaiknya bersama-sama merencanakan stategi apabila penyelenggara radio trunking berinterkonesi dengan penyelenggara telekomunikasi lain, sebab untuk dapat berintegrasi perlu mempertimbangkan antara lain: Migrasi teknologi, Investasi dan Regulasi. b. Startegi menghadapi interkoneksi Penyelenggara radio trunking belum mendapatkan acuan yang jelas bagaimana arah penyelenggaraan dimasa mendatang. Pemerintah dan penyelenggara sebaiknya duduk bersama- sama memikirkan arah pengembangan radio trunking di masa mendatang, sehingga penyelenggaraan radio trunking dapat dimanfaatkan secara optimal
46 c. Pendapat tentang regulator Pendapat penyelenggara radio trunking tentang pembinaan dari regulator antara lain : Pemerintah belum melakukan pembinaan secara penuh pada radio trunking. Pemerintah dalam memberikan izin kepada penyelenggara telekomunikasi khusus kurang mempertimbangkan kondisi eksisting penyelenggara radio trunking di wilayah setempat Dari pendapat tersebut dianalisa bahwa sebaiknya penyelenggara dan regulator bersama-sama berupaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan radio trunking antara lain dengan cara: Realisasi pelaksanaan penyesuaian modern licencing terus dilaksanakan dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan modern licingcing bagi penyelenggara yang sudah menyesuaikan perijinannya Pemerintah dan penyelenggara radio trunking harus mempunyai misi yang sama dimasa mendatang tentang kesinambungan penyelenggara radio trunking Dalam memberikan perijinan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus pemerintah sebaiknya mempertimbangan kondisi eksisting penyelenggara jasa radio trunking di wilayah setempat Diperlukan kebijakan agar penyelenggara radio trunking diijinkan untuk membangun jaringannya di daerah rawan bencana, karena radio trunking dimungkinkan sebagai alat komunikasi utama jika terjadi bencana .
47 d. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus Layanan radio trunking juga dapat diselenggarakan melalui penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain: 1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 30 ayat (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi setelah mendapat izin Menteri. Pasal 30 ayat (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. 2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 39 Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: c. sendiri d. pertahanan kemanan
48 e. penyiaran Pasal 43 ayat (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika: a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah Pasal 45 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya. Pasal 45 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika : a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
49 Pasal 50 : Penyelenggara telekomunikasi khusus dilarang untuk : a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya; b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi. Pemberian izin Kepada penyelenggara telekomunikasi khusus baik untuk pengguna radio konvensional maupun trunking di lokasi yang sudah dilayani penyelenggara radio trunking sering terjadi, bahkan penyelenggara trunking telsus beroperasi di lokasi yang telah dilayani jasa radio trunking. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah. Dalam memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus Perlu konsistensi pemerintah untuk tidak memberikan izin bagi penyelenggara trunking telsus dilokasi dimana lokasi tersebut sudah dijangkau penyelenggara radio trunking. Diharapkan badan hukum atau pemerintah yang berada dilokasi tersebut dapat berlanggan kepada penyelenggara radio trunking.
50 B. EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING Perkembangan layanan radio trunking tidak sepesat perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, bahkan penyelenggaraan radio trunking hampir tidak mengalami kemajuan. Dalam analisa studi evaluasi kebijakan penyelenggaraan terrestrial trunked radio access di Indonesia ditemukenali beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya penyelenggaraan radio trunking. Faktor-faktor tersebut antara lain: teknologi yang digunakan penyelenggara radio trunking saat belum mendukung , daerah layanannya terbatas, pangsa pasarnya tertentu, fiturnya terbatas. Selain itu dalam kebijakan penyelenggaraan radio trunking di Indonesia ditemukenali beberapa hal yang perlu diselaraskan, dan beberapa aspek penyelenggaraan yang perlu dipikirkan bersama oleh stakehorder untuk dituangkan pada rangcangan kebijakan penyelenggaraan radio trunking ke depan: a. Kebijakan yang perlu diselaraskan untuk mendorong penyelenggaraan radio trunking 1) Efisiensi Frekuensi Ijin penggunakan frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio trunking masih diberikan dalam bentuk blok frekuensi, hal ini dinilai kurang efektif dan efisien mengingat pengguna radio truking masih sedikit . Untuk Optimalisasi tersebut Pemberian izin frekuensi sebaiknya dengan mekanisme ISR tidak secara blok frekuensi . 2) Penyesuaian perijinan Kebijakan tentang penyesuaian perijinan bagi penyelenggara radio trunking belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu perlu konsistensi pemerintah dan kesadaran penyelenggara untuk menyesuaikan perijinan secara modern licensing, untuk mendorong perkembangan penyelenggaraan radio trunking
51 3) Pembinaan terhadap penyelenggara eksisting yang belum menyesuaikan perijinannya dengan Undang-undang 36 tentang telekomunikasi dan turunannya. b. Aspek-aspek penyelenggaraan yang perlu dipikirkan oleh stakehorder untuk meningkatkan perkembangan penyelenggaraan radio trunking ke depan 1) Kebijakan interkoneksi Kebijakan pemerintah yang memungkinkan penyenggaraan radio trunking dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya perlu dicarikan solusinya agar dapat diimplementasikan seluruh penyelenggara radio trunking. Hal ini dapat dimungkinkan bilamana teknologi yang digunakan tidak lagi analog tetapi menggunakan teknologi digital. Untuk melakukan migrasi teknologi perlu dilakukan strategi-strategi diantaranya upaya kolabirasi antara strakeholder. Upaya kolaborasi stakehorder diperlukan dalam rangka: menentukan teknologi apa yang tepat digunakan dalam perkembangan radio trunking ke depan. Elemen kunci dalam mendorong pengembangan radio trunking di Indonesia adalah bahwa perlu adanya standar teknologi tertentu adopsi secara global. Dengan diketahuinya standar teknologi yang digunakan akan menentukan infrastruktur dasar dari layanan radio trunking sehingga dapat melakukan interoperbility antar jaringan dan layanan. Waktu transisi dan waktu implementasi. Layanan radio truking bukan merupakan layanan yang baru, oleh karena itu diperlukan proses transisi dari sistem yang lama menuju sistem layanan yang baru. Selama proses transisi ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategi dalam rangka mendorong implementasi dan perkembangan layanan radio trunking diantaranya membuat kebijakan
52 penyelenggaraan layanan radio trunking menggunakan peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri penyelenggara dan menentukan regulasi yang sesuai dan memenuhi kepentingan berbagai pihak Alokasi frekuensi yang akan digunakan Penyelarasan penyelenggaraan/perijinan Cakupan layanan Pentarifan BHP Frekuensi Kebutuhan dan perlindungan pelanggan 2) Kebijakan untuk menciptakan iklim yang sehat pada saat migrasi dan implementasi Penyelenggaraan radio truking akan menjadi pesaing dalam industri selular. Oleh karena itu pemerintah harus membuat perangkat kebijakan yang memungkinkan iklim kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat ditandai dengan tumbuh kembangnya industri yang terlibat dalam penyelenggaraan radio trunking, tidak ada industri yang menjadi Significant Market Power (SMP) sehingga menghambat pemain baru
53 BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Penyelenggararaan radio trunking pada saat ini diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Swasta, sedangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi belum ada yang menjadi penyelenggara. 2. Pengguna/pelanggan dari radio trunking saat ini masih sebatas perusahaan atau corporate, umumnya di daerah/lokasi industri, sektor perbankan, sektor jasa sekuritas, sektor minyak dan gas dan lain-lain, sedangkan perorangan belum ada yang menjadi pelanggan. 3. Para penyelenggara radio trunking eksisting di Indonesia masih menyediakan layanan voice , sementara di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia layanan tidak hanya sebatas voice tetapi juga data karena sudah menggunakan teknologi digital; 4. Sebagian besar penyelenggara radio trunking belum menyesuaikan perijinan modern licensing, namun bebarapa penyelenggara menyatakan penyesuaiaan perijinan sedang dalam proses di Ditjen Postel. 5. Pemanfaatan frekuensi para penyelenggara radio trunking belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya . 6. Penyelenggara radio trunking eksisting sebagian besar masih menggunanakan teknologi analog namun penyelenggara tersebut berpendapat akan menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 7. Para penyelenggara radio trunking eksisting saat ini belum berminat melakukan inverstasi untuk pengembangan radio trunking yang dapat interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Namun beberapa berpendapat perlu disiapkan kebijakan untuk mengantisipasi permintaan dan kebutuhan pelanggan ke depan.
54 B. REKOMENDASI 1. Perlu suatu kebijakan yang mendorong/memotivasi BUMD, koperasi dan BUMN menjadi penyelenggara radio , terutama di daerah-daerah perbatasan, kepulauaan, dan daerah yang belum dijangkau telekomunikasi. 2. Pengguna layanan radio trunking dapat dikembangkan ke pengguna perorangan bilamana layanan radio trunking sudah dapat berinterkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya, sehingga penyelenggara perlu mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pelanggan tersebut. 3. Untuk mendorong penyelenggaraan radio trunking perlu dilakukan penyelarasan kebijakan meliputi : a. Efisiensi Frekuensi Kebijakan tentang alokasi frekuensi untuk penyelenggaraan radio trunking perlu dioptimalkan dengan cara pemberian ijin penggunaan spektrum radio berdasarkan ISR dan kepada penyelenggara yang sudah mendapat perijinan secara blok agar ditinjau kembali b. Penyesuaian perijinan Kebijakan tentang penyesuaian perijinan bagi penyelenggara radio trunking belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu perlu konsistensi pemerintah dan kesadaran penyelenggara untuk menyesuaikan perijinan secara modern licensing, untuk mendorong perkembangan penyelenggaraan radio trunking c. Kebijakan tentang pembinaan terhadap penyelenggara radio trunking. Bagi penyelenggara eksisting yang belum menyesuaikan perijinannya dengan Undang-undang 36 tentang telekomunikasi dan turunannya agar segera ditindak lanjuti.
55 4. Peningkatan penyelenggaraan radio trunking dimasa mendatang perlu disiapkan kebijakan antara lain : a. Kebijakan interkoneksi Kebijakan pemerintah yang memungkinkan penyenggaraan radio trunking dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya perlu dicarikan solusinya agar dapat diimplementasikan seluruh penyelenggara radio trunking. Hal ini dapat dimungkinkan bilamana teknologi yang digunakan tidak lagi analog tetapi menggunakan teknologi digital. Untuk melakukan migrasi teknologi perlu dilakukan strategi-strategi diantaranya upaya kolabirasi antara strakeholder. Upaya kolaborasi stakehorder diperlukan dalam rangka: menentukan teknologi yang tepat digunakan dalam perkembangan radio trunking ke depan. Waktu transisi dan waktu implementasi. Alokasi frekuensi yang akan digunakan Penyelarasan penyelenggaraan/perijinan Cakupan layanan Pentarifan BHP Frekuensi Kebutuhan dan perlindungan pelanggan b. Kebijakan untuk menciptakan iklim yang sehat pada saat migrasi dan implementasi
56 DAFTAR REFERENSI 1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 4. Keputusan Menteri No. 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 5. Keputusan Menteri No. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 7. Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

More Related Content

PDF
Studi backbone telekomunikasi 2006
fsfarisya
 
PPT
Trunking
kennyofic
 
PPT
Membina sudut 30,60,90 dan 120 darjah
m_zul21
 
PDF
Bab 2.1: Pendawaian Rangkaian
Zulhana Zulkifle
 
PPTX
sistem pendawaian
Ary HuzAirie
 
PPT
SISTEM PENDAWAIAN
Md Emran Saidi
 
PDF
Studi smart card rfid 2009
fsfarisya
 
PDF
Studi qo s konvergensi 2011
fsfarisya
 
Studi backbone telekomunikasi 2006
fsfarisya
 
Trunking
kennyofic
 
Membina sudut 30,60,90 dan 120 darjah
m_zul21
 
Bab 2.1: Pendawaian Rangkaian
Zulhana Zulkifle
 
sistem pendawaian
Ary HuzAirie
 
SISTEM PENDAWAIAN
Md Emran Saidi
 
Studi smart card rfid 2009
fsfarisya
 
Studi qo s konvergensi 2011
fsfarisya
 

More from fsfarisya (20)

PDF
Himpunan naskah internasional (ii b) - moedjiono
fsfarisya
 
PDF
Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono
fsfarisya
 
PDF
Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono
fsfarisya
 
PDF
Studi roadmap tik 2005
fsfarisya
 
PDF
Studi next generation network 2005
fsfarisya
 
PDF
Studi fixed wireless 2005
fsfarisya
 
PDF
Studi sms premium 2007
fsfarisya
 
PDF
Studi iptv 2007
fsfarisya
 
PDF
Studi smart card 2008
fsfarisya
 
PDF
Studi sihru 2008
fsfarisya
 
PDF
Studi igos 2008
fsfarisya
 
PDF
Studi uu ite dan uu kip 2009
fsfarisya
 
PDF
Studi smart card rfid 2009
fsfarisya
 
PDF
Studi layanan telekomunikasi 2009
fsfarisya
 
PDF
Studi layanan jasa internet 2009
fsfarisya
 
PDF
Studi diseminasi bencana 2009
fsfarisya
 
PDF
Studi uso 2010
fsfarisya
 
PDF
Studi menara 2010
fsfarisya
 
PDF
Studi Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Oleh Penyelenggara TIK
fsfarisya
 
PDF
Studi Pemenuhan Kualitas Layanan Kepada Pengguna Frekuensi Radio
fsfarisya
 
Himpunan naskah internasional (ii b) - moedjiono
fsfarisya
 
Himpunan naskah nasional & internasional (i) moedjiono
fsfarisya
 
Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono
fsfarisya
 
Studi roadmap tik 2005
fsfarisya
 
Studi next generation network 2005
fsfarisya
 
Studi fixed wireless 2005
fsfarisya
 
Studi sms premium 2007
fsfarisya
 
Studi iptv 2007
fsfarisya
 
Studi smart card 2008
fsfarisya
 
Studi sihru 2008
fsfarisya
 
Studi igos 2008
fsfarisya
 
Studi uu ite dan uu kip 2009
fsfarisya
 
Studi smart card rfid 2009
fsfarisya
 
Studi layanan telekomunikasi 2009
fsfarisya
 
Studi layanan jasa internet 2009
fsfarisya
 
Studi diseminasi bencana 2009
fsfarisya
 
Studi uso 2010
fsfarisya
 
Studi menara 2010
fsfarisya
 
Studi Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Oleh Penyelenggara TIK
fsfarisya
 
Studi Pemenuhan Kualitas Layanan Kepada Pengguna Frekuensi Radio
fsfarisya
 
Ad

Studi trunking 2007

  • 1. LAPORAN AKHIR STUDI EVALUASI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TERESTERIAL TRUNKED RADIO ACCESS DI INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI 2007
  • 2. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai kita semua sehingga tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Studi “Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia” tepat pada waktunya sesuai dengan Surat Keputusan Kapuslitbang Postel selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Litbang SDM Kominfo Nomor 5KEP/BLSDM/KOMINFO/2/2007 tanggal Februari 2007 tentang pembentukan tim studi Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia . Laporan Akhir ini telah disesuaikan dengan masukan saran dari peserta pada presentasi rancangan laporan akhir . Laporan akhir terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, . Selain itu mencakup metodologi , gambaran umum dan landasan teori. Bab selanjutnya memuat pembahasan terdiri dari hasil pengumpulan data dan analisa data, dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Akhir kata, dengan segala kekuranagn dan keterbatasan, tim penulis mengucapkan terima kasha kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akhir tepat pada waktunya. Semoga Laporan Akhir ini dapar memberikan gambaran Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia sehingga penyelenggaraan radio trunking di Indonesia menjadi optimal Jakarta, 2007 TIM PENULIS Evaluasi dan Kebijakan Penyelenggaraan Teresterial Access Trunked Radio Access di Indonesia
  • 3. iii DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar........................................................................................................................ ii Daftar Isi ................................................................................................................ iii Daftar Tabel ................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1 A. Latar Belakang ...............................................................................1 B. Permasalahan ........................................................................... 2 C. Tujuan dan Sasaran ........................................................................ 4 D. Ruang Lingkup ........................................................................ 5 BAB II METODOLOGI ................................................................................. 6 A. Pendekatan Penelitian ................................................................ 6 B. Pengumpuulan data........................................................................... 7 C. Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 7 D. Populasi dan Sampel .........................................................................7 E. Lokasi Penelitian ............................................................7 F. Teknis Analisis ...............................................................7 G. Desain Variabel Penelitian.............................................................. 8 BAB III METODOLOGI ................................................................................. 9 A. Regulasi ................................................................ 9 B. Penyelenggaraan Telekomunikasi .......................................10 C. Penyelenggaraan Radio Trunking di Indonesia......................... 11 D. Perkembangan Teknologi ........................................................15 BAB IV HASIL PENGUMPULAN DATA ......................................................18 A. Data Primer ......... .........................................................................18 B. Data Sekunder ...........................................................................32
  • 4. iv BAB V EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING...................................33 A. Analisa Data ................................................................33 B. Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Radio Trunking ....................50 BAB VI PENUTUP ...................................................................................53 A. Kesimpulan .................................................................................... 53 B. Rekomendasi ......................................................... 54
  • 5. v DAFTAR TABEL Tabel II. 1 : Desain, Variabel dan Operasional Variabel Tabel III.1 : Daftar Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Teresterial Radio Trunking Tabel IV.1 : Data Modern Licensing Tabel IV.2 : Data Alasan Belum Menyelesaikan Perijinan Tabel IV.3 : Komitmen Responden Yang Tertuang dalam Modern Licensing Tabel IV.4 : Realisasi Terhadap Komitmen Responden yang Tertuang dalam Modern Licensing Tabel IV.5 : Coverage Area Radio Trunking Tabel IV.6 : Teknologi yang Digunakan Tabel IV.7 : Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan Tabel IV.8 : Model Bisnis Penyelenggaraan Layanan Radio Trunking Tabel IV.9 : Alokasi Frekuensi Tabel IV.10 : Penggunaan Frekuensi Tabel IV.11 : Pendapat tentang KM No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tabel IV.12 : Rencana Interkoneksi Tabel IV.13 : Stategi Tabel IV.14 : Pengguna Jasa Radio Trunking Tabel IV.15 : Jenis Layanan Radio Trunking Tabel IV.16 : Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator
  • 6. 1 BABI PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi telah menderegulasi sektor telekomunikasi nasional melalui adanya larangan praktek monopoli sehingga struktur industri menjadi lebih kompetitif. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan jaringan bergerak terdiri dari penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular, penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. Penyelenggara jaringan dan jasa bergerak teresterial meliputi penyelenggara radio trunking, penyelenggara radio panggil untuk umum. Radio trunking adalah telekomunikasi bergerak dua arah menggunakan teknik trunking dimana teknologi yang digunakan masih sangat konvensional ( half duplex suara). Penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi telah populer dilakukan pada awal tahun 90-an. Keberadaan penyelenggara radio trunking di Indonesia dibatasi hingga tujuh perusahaan, dengan syarat satu perusahaan minimal melayani tiga ibukota provinsi. Pada umumnya layanan jasa radio trunking tidak terlalu diminati oleh masyarakat karena cakupan layanan yang ditawarkan radio trunking sangat terbatas. Pelanggan radio trunking sebagaian besar adalah perusahan bukan perorangan. Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi konvensional (half duplex suara). Disamping itu kebijakan yang mengatur teknologi radio trunking dalam penyelenggaraan telekomunikasi dirasakan belum optimal.
  • 7. 2 Seiring dengan perkembangan teknologi, radio trunking telah mengalami berbagai kemajuan dimana dapat dimodifikasi menjadi handphone sekaligus walkie talkie yang memiliki kualitas suara dan transmisi yang baik untuk melakukan komunikasi/percakapan. Disamping itu pada radio trunking terdapat beberapa fitur antara lain sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS, dan juga pentransmisi data. Melihat kemajuan teknologi radio trunking dengan berbagai fitur maka radio trunking tersebut dapat digunakan salah satu penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan baik skala lokal maupun nasional. Mengingat kenyataan bahwa masih kurang meratanya infrastruktur telekomunikasi terutama di daerah perbatasan, kepulauan atau yang belum mendapat akses telekomunikasi, pemerintah/regulator bidang telekomunikasi harus mampu mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dengan mengupayakan peningkatan penetrasi infrastruktur telekomunikasi. Dalam rangka upaya mengoptimalkan penggunaan radio truniking dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia dan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraa radio trunking maka perlu dilakukan studi tentang evaluasi dan kebijakan penyelenggaraan terrestrial trunked radio access di Indonesia. B. PER MASALAHAN Pengguna jasa radio trunking sebagian besar adalah perusahan bukan perorangan. Cakupan wilayah radio trunking hanya mencakup beberapa kota dan kabupaten dan dapat tidak tersambung antara lokasi yang satu dengan lokasi lainnya. Disamping itu teknologi radio trunking belum setara dengan teknologi selular.
  • 8. 3 Sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa penggunaan radio trunking sebagai alat komunikasi konvensional (half duplex suara). Seiring dengan perkembangan teknologi, radio trunking telah mengalami berbagai kemajuan dimana dapat dimodifikasi menjadi handphone sekaligus walkie talkie yang memiliki kualitas suara dan transmisi yang baik untuk melakukan komunikasi/percakapan serta pengembangan fitur antara lain sebagai pager, SMS, dan juga pentransmisi data. Namun implementasi dilapangan, layanan radio trunking masih sebatas layanan voice dengan cakupan beberapa kabupaten atau kota secara terpisah. Sesuai dengan KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dinyatakan bahwa Jaringan radio trunking dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya. Peluang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh penyelenggara radio trunking, sehingga pengembangan layanan radio trunking belum berkembang seperti penyelenggara telekomunikasi lainnya. Dari latar belakang dan permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok studi yaitu ” Bagaimana kondisi penyelenggaraan jaringan bergerak teristerial radio trunking di Indonesia “, dengan rincian masalah yang dapat diprediksi sebagai berikut : 1. Siapa saja penyelenggara radio trunking dan dimana saja radio trunking diselenggarakan; 2. Siapa saja pengguna/pelanggan radio trunking; 3. Jenis layanan apa saja yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking; 4. Sejauhmana pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan radio trunking; 5. Masalah apa saja yang timbul dalam penyelenggaraan radio trunking.
  • 9. 4 C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Penelitian Penelitian diharapkan menghasilkan gambaran penyelenggaraan radio trunking di Indonesia dan masukan dan bahan evaluasi penyempurnaan kebijakan. Sasaran Penelitian Penelitian ini diharapkan menghasilkan : 1. Laporan hasil studi ilmiah, terdiri dari : a. Laporan Pendahuluan (Inception Report ) Pada laporan pendahuluan ini diuraikan mengenai penjabaran kerangka acuan, meliputi penjabaran latar belakang, metodologi dan pendekatan teori serta rencana kerja kegiatan persiapan, daftar pertanyaan untuk survei dan penyusunan laporan-laporan. b. Laporan Antara (Interim Report ) Pada tahap laporan ini disampaikan kompilasi data dan informasi yang telah ditabulasi dari hasil pengumpulan data baik primer maupun sekunder. c. Rancangan Laporan Akhir (Draft of Final Report) Pada Rancangan Laporan Akhir ini telah dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi konsep penyempurnaan kebijakan, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data pada laporan sebelumnya. d. Laporan Akhir (Final Report) Laporan akhir merupakan laporan hasil penyempurnaan dari Rancangan Laporan Akhir setelah pembahasan dan Laporan Akhir disertai abstraksi studi. 2. Executive summary (ringkasan eksekutif) Merupakan ringkasan dari laporan akhir (final report) studi Konsep penyempurnaan kebijakan penyelenggaan radio trunking 3. Naskah/ buku hasil penelitian yang siap dipublikasikan
  • 10. 5 D. RUANG LINGKUP Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian survey pengguna radio trunking, penyelenggara radio trunking, regulator dengan pendekatan penelitian kualitatif, dan mengacu pada asumsi-asumsi konsep teoritik telekomunikasi. Jangkauan penelitian mencakup seluruh wilayah Indonesia.
  • 11. 6 BAB II METODHOLOGI A. PENDEKATAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang diambil di literatur sangat banyak menurut Lasswell tentang pemetaan kontektual termasuk dari sistem radio trunking, akan melibatkan pemetaan partisipan/ stake holder perspektif mereka, situasi dan nilai dan strategi mereka, serta hasil dan effek aktual yang mereka inginkan. Pemetaan konteks problem memberikan kemungkinan untuk memahami keragaman dimensi persepsi bagi masing-masing pihak baik regulator, penyelenggara, pengguna jasa radio trunking sebagai sumber data primer dan data sekunder, sehingga dapat memperbaharui pengetahuan, yakinan, untuk mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan teressterial trunked radio access di Indoensia. B. PENGUMPULAN DATA Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan) yang seragam yang harus diisi dan dijawab oleh responden yang telah ditentukan ke lokasi penelitian. Daftar pertanyaan untuk kegiatan survey terdiri dari 3 (tiga) kelompok . 1. Daftar pertanyaan kepada pengguna layanan radio trunking di Indonesia 2. Daftar pertanyaan untuk kelompok responden penyelenggara radio trunking di Indonesia. 3. Daftar pertanyaan untuk kelompok regulator
  • 12. 7 C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Data dikumpuljan melalui penyebaran kuesioner kepada responden pengguna/pelanggan layanan radio trunking, regulator dan penyelenggara trunking. D. POPULASI DAN SAMPEL Pada penelitian ini digunakan sampling jenuh oleh karena populasi yaitu penyelenggara radio trunking kurang dari 30 ( tiga puluh ), demikian juga perusahaan pengguna jasa trunking juga tidak melebihi angka 30 (tigapuluh) perusahaan. Merupakan non probality sampling, teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang dan kesempatan yang sama setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample. Disini tidak memperhitungkan hukum acak. E. LOKASI PENELITIAN Lokasi penelitian adalah 14 lokasi terdiri dari Medan, Pontianak, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Samarinda, Makassar, Manado, Batam,Balikpapan, Banten dan Jakarta. F. TEKNIK ANALISIS Analisa argumen bagi setiap responden dan dikaitkan dengan setiap kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan radio trunking. Analisis penyampaian kebijakan dan aspek yang paling menonjol dari Kebijakan, atau koreksi kebijakan dan penambahan serta agenda kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan radio trunking. Kebijakan perlu diatur, dilkelola, dievaluasi dan dihentikan ada juga berpendapat implementasi, monitoring, kontrol evaluasi dan review, pemeliharaan kebijakan, penggantian dan terminasi (hogwood dan Gunn, 1984).
  • 13. 8 G. DESAIN VARIABEL PENELITIAN Studi ini merupakan sebuah penelitian terapan untuk memecahkan masalah (problem solving research). Desain penelitian seperti terdiri fase pertama kajian awal kerangka peraturan dan perundangan radio trunking di Indonesia, pengumpulan data primer dan sekunder dan kajian terhadap model kebijakan. Fase kedua analisa dari argument penyelenggara dikaitkan dengan regulasi dan berdasarkan pengolahan data. Dan fase terakhir adalah perumusan rekomendasi dan evaluasi kebijakan . Adapun data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan operasionalisasi penelitian yang dijabarkan dari komitmen , realisasi dari komitmen, tingkat optiomalisasi penggunaan frekuensi radio,rencana interkoneksi, klasifikasi pengguna hal ini akan di lihat dari sudut pengguna jasa radio trunking, penyelenggara, dan dari regulatoir sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1. Tabel II.1 :Desain, Variabel dan Operasionalisasi Variabel No VARIABEL OPERASIONALISASI 1. Perusahaan Pengguna 1. Komitmen dalam modern lisensing. 2. Realisasi komitmen 3. Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi. 4. Rencana interkoneksi 5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking 2. Regulator 1. Komitmen dalam modern lisensing. 2. Realisasi komitmen 3.Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi. 4. Rencana interkoneksi 5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking 3. Penyelenggara radio Trunking 1. Komitmen dalam modern lisensing. 2. Realisasi komitmen 3. Tingkat optimalisasi penggunaan Frekuensi. 4. Rencana interkoneksi 5. Klasifikasi pengguna jasa radio trunking
  • 14. 9 BAB III GAMBARAN UMUM A. REGULASI Regulasi telekomunikasi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator untuk menciptakan sistem pertelekomunikasian yang kondusif, yang dijadikan pedoman bagi pelanggan/pengguna, penyelenggara telekomunikasi, industri (vendor) dan regulator dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Regulasi yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan radio truking antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM. 29 Tahun 2004 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM 30 Tahun 2004 6. Peraturan Mentari Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/0/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
  • 15. 10 B. PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di Indoensia dibagi menjadi 3 (tiga): penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelengaraan telekomunikasi khusus. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dijelaskan bahwa jaringan ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Penyelenggaraan tetap itu sendiri dibedakan menjadi 4 (empat) : penyelenggaraan jaringan tetap lokal, penyelenggaraan jaringan tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), penyelenggaraan jaringan tetap Sambungan Internasional (SLI) dan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup Sedangkan penyelenggaraan jaringan bergerak itu sendiri dalam peraturan pemerintah di atas dibedakan menjadi 3(tiga): penyelenggaraan jaringan bergerak teresterial, penyelenggaraan jaringan bergerak selular, penyelenggaraan jaringan bergerak satelit. Penyelenggara jaringan bergerak teresterial meliputi penyelenggara radio trunking, penyelenggara radio panggil untuk umum. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup menyediakan jaringan telekomunikasi untuk disewakan. Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup ini dapat menyewakan baik jaringan maupun jasa telekomunikasi. Selain itu, penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang hanya digunakan untuk keperluan sendiri, yaitu pengguna jaringan untuk pemakaian kelompok pengguna tertutup. Penyelenggaraan jaringan tetap tetutup yang menyediakan jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilarang mengembangkan ke jaringan lain. Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan perubahannya Nomor KM 30 Tahun 2004, penyelenggara jasa teleponi dasar ini dilakukan oleh penyelenggara jaringan tetap, jaringan bergerak selular, jaringan bergerak satelit dan penyelenggara radio trunking.
  • 16. 11 Penyelenggara jaringan radio trunking dapat menyelenggarakan jasa telepon sambungan lokal. C. PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING DI INDONESIA Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan setiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Salah satu bentuk bentuk telekomunikasi adalah radio trunking, yaitu telekomunikasi bergerak melalui radio trunking. Teknik radio trunking adalah penggunaan sekelompok spektrum frekuensi secara bergantian (otomatis), sehingga diperoleh efisiensi yang lebih baik dan jumlah penggunaan per frekuensi yang lebih tinggi. Penyelenggaraan telekomunikasi radio trunking dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yaitu simplex, semi-duplex, dan duplex. Teknik simplex adalah komunikasi antara dua tempat dengan menggunakan satu kanal (frekuensi), komunikasi dilakukan secara bergantian. Teknik semi-duplex adalah komunikasi dilakukan secara bergantian. Teknik duplex adalah komunikasi antara dua tempat dengan menggunakan sepasang kanal (frekuensi), komunikasi dilakukan bersamaan. Di Indonesia penyelenggara radio trunking termasuk dalam penyelenggaraan jaringan bergerak teresterail. Beberapa ketentuan berkaitan dengan penyelenggaraan radio trunking antara lain: Penyelenggaraan jaringan radio trunking diwajibkan membangun dan/atau menyediakan akses pelanggan di satu lokasi atau lebih Jarinngan radio trunking dangan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara satu dengan lainnya; Penyelenggara radio trunking wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan bergerak teresterial radio trunking;
  • 17. 12 Penyelenggara radio trunking diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota beberapa kabupaten dan kota; Jaringan radio trunking dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan teknis dan rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh Menteri; Dalam hal jaringan radio trunking disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak selular; Penyelenggara radio trunking harus menggunakan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal; Pelanggan radio trunking dapat menyediakan sendiri terminal radio trunking, dalam hal pelanggan tidak dapat menyediakan terminal sendiri, penyelenggara radio trunking wajib menyediakan terminal radio trunking bagi pelanggannya. Penyelenggaraan radio trunking dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang besarnya ditetapkan Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Rumus BHP adalah sebagai berikut: BHP = [(Ib × HDLP × b) + (Ip × HDDP P) ] /2 Dimana BHP adalah BHP Frekuensi Radio dalam rupiah HDDP adalah Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) HDLP adalah Harga Dasar Lebar Pita Frekuansi Radio p adalah lebar pita frekuensi yang diduduki (bandwidth occupied) dalam KHz Ib adalah indeks biaya pendudukan lebar pita Ip adalah indeks biaya daya pancar
  • 18. 13 Sampai saat ini penyelenggaraan jasa radio trunking di Indonesia dilakukan oleh 11 perusahaan. Di lihat dari segi ekonomi dan bisnis penyelenggaraan radio trunking merupakan salah satu entitas bisnis yang ikut merasakan pahitnya dampak krisis ekonomi di Indoensia dan beberapa Negara Asia Tenggara lainnya pada tahun 1997. Penyelenggaraan radio trunking mulai bias menikmati jerih payahnya sekitar tahun 2000an seiring dengan pemulihan perekonomian di Indonesia. Masa menikmati jerih paya usaha tersebut tidak berlangsung lama karena kemudian hadir teknologi telekomunikasi CDMA yang kembali mereduksi pangsa pasar operator radia trunking, khususnya yang dijual secara retail kepada perusahaan-perusahaan di wilayah DKI Jakarta. Jumlah penyelenggara radio trunking sampai pada tahun 2006 terdiri dari 8 penyelenggara. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel beriku: Tabel III.1 Daftar Penyelenggara Jaringan Bergerak Teresterial Radio Trunking Nama Penyelenggara Izin Wilayah Operasi PT Elnusa Rentrakom PT Indocall Rintis Buana 1829/DIRJEN/1999 Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Bogor PT Jastrindo Dinamika 314/DIRJEN 1999 KP 95 Tahun 2004 Bandung, Cilegon, Cirebom, Surabaya, Papua PT Lyman Satya Jaya SK. 6/PT.003/PHB-98 Pontianak, Balikpapan, Palembang, Medan, Batam PT Maesa Nusatama 1709/DIRJEN/1999 KP 258 Tahun 2004 Jakarta, Denpasar PT Mitra Antar Semesta 1748/DIRJEN/1999 PT Mobilkom Telekomindo 136/DIRJEN/2000 PT Prasarana Lokapratama Sumber: Ditjen Postel 2006
  • 19. 14 Dari kedelapan penyelenggara tersebut pada dasarnya hanya ada 3-4 penyelenggara yang masih aktif, yaitu PT Mobilkom Telekomindo, PT Jastrindo Dinamika, PT. Maesa Nusatama. PT Elnus Rentrakom. PT Mobilkom Telekomindo berdiri tahun 1993, yang mendapat ijin dari pemerintah Indonesia untuk beroparsi di dua frekuensi sekaligus, yakni 400 MHz dan 800 MHz. Mobilkom menguasai pangsa pasar terbesar untuk radio trunking di Indonesia, dengan lebih dari 350 perusahaan pelanggan yang menggunakan jaringan komunikasi Mobilkom Sampai tahun 1996 Mobilkom telah menginvestasikan lebih dari 23 juta dilar AS untuk membangun infrastruktur (BTS). Ketika tahun 1997 mulai dioparasikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk menggunakan jasa radio trunking, klien harus investasi sebesar $550 sampai $3,5000 per unit. Karena harganya terlalu mahal akhirnya mereka menyewa. Akhirnya kien menyewa peralatan berikut jasa penggunaan radio trunking dengan harga Rp. 200.000,- sampai Rp. 350.000,- per unit per bulan. Biaya sewa ini termasuk jaminan kerusakan dan kien hanya menggunakan saja tidak dibebani biaya-biaya lainnya. Dari bidang usaha seperti ini, mobilkom hanya mendapat penghasilan sekitar Rp 200 Juta perbulan, sehingga dalam kondisi terus merugi. Dengan situasi seperti ini, daya tarik inverstasi penyelenggara radio trunking tidak menarik. PT Jastrindo merupakan penyelenggara radio trunking yang pertama beroperasi di Indoensia dengan lisensi sebagai penyelenggara jasa radio trunking di Seluruuh Indonesia. Mulai beroparsi sejak tahun 1993 dan kini sudah mengembangkan jaringannya di Jabotabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua ( PT Freeport). Sistem Komunikasinya dua arah dengan semi duplex dan menggunakan master switch untuk pengaturan penggunaan kanal dalam jumlah besar. Setiap pengguna hanya menggunakan satu kanal secara ekskusif hanya pada saat on-line (virtual Private Network). Alokasi kanal dilakukan secara otomatis oleh sistem.
  • 20. 15 D. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI Dalam kontek peranan perkembangan teknologi yang mengarah pada digitalisasi, ada hal-hal yang sudah waktunya dan ada yang masih menunggu kemampuan pasar untuk dapat diimplementasikannya, merupakan inti pengamatan perkembangan teknologi
  • 21. 16 contoh peralatan dalam pusat penyambungan. Untuk melakukan panggilan dengan menggunakan radio trunking yang menghubungkan pesawat pelanggan dengan pusat penyambunganyang menggunakan teknologi digital, perangkat keras dan perangkat lunak. Dari sisi pengguna/ pelanggan, dibutuhkan terminal radio trunking, yaitu perangkat radio pelanggan yang memungkinkan hubungan dengan jaringan trunking atau melakukan panggilan dengan teknologi radio trunking. Saat ini tersedia berbagai model terminal radio trunking yang bias dipilih pelanggan berdasarkan pertimbangan selera, teknologi dan harga. Berikut beberapa contoh terminal radio trunking. Telekomunikasi dengan radio trunking dapat dilakukan antara sesama pelanggan jasa radio trunking ataupun dengan pelanggan PTSN (Public switch Telecommunication) Network).
  • 22. 17
  • 23. 18 BAB IV HASIL PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data yang aktual dari penyelenggara radio trunking. Data tersebut terdiri dari data primer yaitu jawaban koesioner dari penyelenggara radio trunking dan pengguna jasa radio trunking dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka melalui inventarisasi regulasi telekomunikasi, data tentang penyelenggaraan jasa radio trunking dan benchmarking dengan negara lain. A. DATA PRIMER Data primer diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner kepada penyelenggara radio trunking, pengguna di 14 lokasi terdiri dari Medan, Pontianak, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Denpasar, Samarinda, Makassar, Manado, Batam,Balikpapan, Banten Jakarta , dan regulator. Namun dengan adanya kebijakan nasional yang dikeluarkan bertepatan dengan jadwal pelaksanaan pengumpulan data maka dari 14 lokasi yang direncanakan (sesuai TOR) hanya 3 (tiga) lokasi yaitu Makassar, Medan dan Manado yang bisa dilaksanakan . Seda ngkan kuesioner yang dikiramkan ke regulator (DJPT) belum dikembalikan. Adapun hasil pengumpulan data primer adalah sebagai berikut: 1. Penyelenggara Radio Trunking Hasil pengumpulan/pengolahan data yang dilakukan terhadap penyelenggara radio trunking diperoleh jawaban dari 5 (lima) penyelenggara radio trunking sedang hasil pengolahan data secara keseluruhan adalah sebagai berikut
  • 24. 19 a. Melaksanakan Moderen Lisencing Dari hasil pengumpulan data kepada penyelenggara radio trunking terlihat bahwa 5 reponden diperoleh jawaban bahwa hanya PT Jatimas Fajar Satrio yang sudah mengoperasikan perusahaan berdasarkan modern lisencing sedang yang lainnya dalam proses persetujuan modern licensing bahkan ada yang belum mengajukan modern licensing . Tabel IV-1 : Data modern licensing No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Sedang dalam proses persetujuan Modern Lisencing 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Sudah melaksanakan modern lisencing 4 PT.Telepoint Nusantara Sudah diajukan permohonan ijin, dg surat No 61/TPN/III/05, tgl 8 Maret 2005, namun hinga saat ini belum terbit. 5 PT. Elnusa Rentrakom Masa laku izin akan habis dan ditinjau kembali pada tahun 2008. Sumber : diolah b. Alasan Penyelenggara radio trunking belum melakukan medern licensing oleh karena sedang dalam proses , belum mendapatkan ijin prinsip karena sedang dalam proses ULO bahkan ada yang sama sekali belum melalui proses. Tabel IV-2 : Alasan belum menyesuaikan perijinan No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Dalam Proses 2 PT. Daksina Arga Perkasa Baru memiliki Izin Prinsip, ISR dan ULO dalam proses 3 PT. Jatimas Fajar Satryo - 4 PT.Telepoint Nusantara Surat Dirjen Postel No 113/DJPT.3/KOMINFO/7/05/, tgl 25 Juli 2005, Izin penyelenggaraan jaringan Penyelenggaraan Jaringan Bergeraktersterial radio trunking (Modren Lisencing) saat ini dalam proses. 5 PT. Elnusa Rentrakom Belum Sumber : diolah
  • 25. 20 c. Komitmen Dari lima penyelenggara radio trunking yang menjadi responden telah memberikan jawaban komitmen yang tertuang dalam modern licensing mengenai lokasi pembangunan, cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV-3 :Komitmen responden yang tertuang dalam modernlicensing No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo PT. Mobilkom Telekomindo Jangkauan saat ini : Jakarta, Riau, Laut Jawa, Sumatera Selatan Pengembangan ; Kaltim, Sumsel, Jawa Tengah, & Jawa Timur 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Komitmen pembangunan dan pengembangan jaringan radio trunking, sampai tahun 2006 kapasitas kanal frekuensi yang harus penuhi masih kurang 7 kanal, hal ini disebabkan karena masih mudahnya pengurusan izin telsus (Konsesi/konvensional maupun radio trunking) sehingga pengguna semakin menjadi semakin kecil dan terbatas. Data penyelenggara ada di 9 sembilan lokasi wilayah propinsi diantaranya; 7 repeter (Sidoarjo, Sleman, Badung, Banjar, Kutai, Minahasa, Maros) Base stasiun Trunking Taman Anggrek(Jakarta), base stasiun Soekarno Hatta-Banten. 4 PT.Telepoint Nusantara PT.Telepoint Nusantara Dalam aplikasi moderen lisencing yang telah diajukan mengenai pembangunan, cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking sebagai berikut; - tahun 2008: pembangunan cakupan layanan dan pelayanan jaringan trunking di wilayah jabodetabek. - Tahun 2009, pembangunan cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking di wilayah Jawa Barat, Jawa tengah. - Tahun 2010; pembangunan, cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking di wilaya Jawa Timur.
  • 26. 21 Tahun 2011: Pembangunan cakupan layanan dan pengembangan jaringan trunking di wilayah Bali. 5 PT. Elnusa Rentrakom PT. Elnusa Rentrakom. Realisasi dari komitmen izin yang diberikan masih sulit untuk dipenuhi, karena pasar yang ada saat ini masih terbatas dan minat investor dalam bidang trunking radio masih kurang. Hal ini menjadi lebih sulit karena kemudahan para pengguna (instansi non pemerintah maupun pemerintah) dalam mendapatkan izin telekomunikasi khusus, walaupun secara undang-undang seharusnya tidak cukup kuat alasan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus. Sumber : diolah d. Realisasi Komitmen Realisasi terhadap komitmen modern licensing termasuk kewajiban penyelenggara radio trunking mengenai BHP Postel dan BHP Frekuensi serta kinerja operasi secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV-4 : Realisasi terhadap Komitmen responden yang tertuang dalam modern licensing No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Komit dalam merealiosasikan pembangunan infrastruktur yang telah disampaikan Komit terhadap biaya BHP dan BHP Frekuensi 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo PT. Jatimas Fajar Satryo memenuhi kewajiban pembayaran BHP Frekuensi & Telekomunikasi serta kontribusi USO. Sesua dengan laporan tahunan 2006 telah dilaporkan kinerja operasi untuk menetukan BHP telekomunikasi dan kontribusi USO, telah mendapatkan SPP dari Ditjen Postel terkait dengan kewajiban terswebut dan segera akan dilakukan pembayaran. 4 PT.Telepoint Nusantara Sebagai penyelenggara sudah membayar BHP Frekuensi Radio di lokasi dimana sudah beroperasi ( Batam) 5 PT. Elnusa Rentrakom - Sumber : diolah
  • 27. 22 e. Coverage area Coverage area sudah dijangkau layanan radio trunking dari lima penyelenggara radio trunking yang menjadi responden secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-5 : Coverage Area Layanan Radio Trungking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Jabotabek, Jawa Barat, Laut Jawa , Sumatera Selatan 2 PT. Daksina Arga Perkasa PT. Daksina Arga Perkasa Sumatera Selatan sekitar Prabumulih dan Palembang 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Untuk setiap site pada 9 (9 lokasi) BTS sesuai dengan telah disebutkan diatas coverage area/daerah cakupannya relative mencapai 25-30 KM. 4 PT.Telepoint Nusantara Coverage area sementara masih di Pulau Batam 5 PT. Elnusa Rentrakom Sampai sat ini coverage area yang permanen baru di DKI Jakarta dan sekitarnya. Beberapa lokasi lain berdasarkan umur kontrak dengan pelanggan. Sumber : diolah f. Teknologi Dari hasil pengumpulan data terhadap penyelenggara radio trunking yang menjadi responden terlihat bahwa sebagian besar masih menggunakan teknologi analog, sedangkan PT Teleponit Nusantara saat ini telah menggunakan teknologi IDEN ( Integrated Digital Enhanced Network ). Tabel IV-6 : Teknologi yang digunakan PT. ELNUSA RENTRAKOM Pada saat ini masih menggunakan teknlogi SmarNet (analog) dan rencana ke depan akan menggunakan teknologi digital trunking yang lebih efisien. PT. Telepoint Nusantara Saat ini menggunakan teknologi IDEN ( integrated Digital Enhanced Network )dan rencana pengembangan akan direalisakan di wilayah Jabodetabek. Sumber Data : diolah Sept 2007
  • 28. 23 g. Tarif Dari hasil pengumpulan data terhadap penyelenggara radio trungking diperoleh data tentang tarif yang dikenakan kepada pelanggan jasa radio trunking bervariasi, ada yang mengenakan tarif flat per bulan ada juga yang mengenakan tarif berlangganan per bulan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-7 : Tarif yang dikenakan terhadap pelanggan No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Tarif Publik untuk Jabotabek Rp. 100.000,-/per unit Untuk daerah lainnya sesuai dengan SLA yang diinginkan 2 PT. Daksina Arga Perkasa Rencana pentarifan Rp. 300.000/ per izin 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Tarif berlangganan untuk tiap bulannya antara Rp.250.000- Rp.325.000,- per unit tergantung pada spesifikasi & kondisi perangkat 4 PT.Telepoint Nusantara Tarif yang dikenakan pada pelanggan yaitu Flat, minimal Rp100.000 s/d Rp. 250.000 tergantung dari paket yang dipilih. PT. Elnusa rentrakom - Sumber : diolah h. Model bisnis Dari data tentang model bisnis yang dilaksanakan oleh para penyelenggara terlihat bahwa terdapat model bisnis dengan sistem jual dan sewa perangkat secara langsung kepada calon pengguna, menyewakan perangkat radio dan transmisi bahkan sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis selain sebagai penyelenggaraan radio trunking maupun rencana memasukkan konten, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
  • 29. 24 Tabel IV-8 : Model bisnis penyelenggaraan layanan radio trunking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Saat ini mengembangan bisnis lain disamping sebagai penyelenggara jaringan radio trunking, seperti penyelenggara radio link sehingga dapat menekan biaya operasional dan dapat memberikan tarif yang lebih kompetitif 2 PT. Daksina Arga Perkasa Sistem Sewa layanan 3 PT. Jatimas Fajar Satryo melakukan kegiatan dengan sistem jual dan sewa perangkat secara langsung kepada calon pengguna. 4 PT.Telepoint Nusantara Akan berfokud pada vertical maerket(institusi, perusahaan, pemerintahan, perhoteklan, airport ) dan juga kepada masyarakat umum. 5 PT. Elnusa Rentrakom Model bisnis, sewa peangkat radio dan transmisi, kedepan kami merencanakan memasukkan konten. Sumber : diolah i. Alokasi frekuensi Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa penyelenggara yang sudah mendapat ijin prinsip telah mendapat alokasi frekuensi sedangkan penyelenggara yang belum mendapat ijin prinsip belum mendapat alokasi frekuensi, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-9 : Alokasi frekuensi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo PT. Mobilkom Telekomindo 400 Mhz : Rx 419.0625 – 422.500 spasing 12,5 Khz Tx 426.25625-429.75625, spasing 12,5 Khz 800 Mhz.: Rx 816-821 Mhz, spasing 12,5 Khz. Tx 861-866 Mhz, spasing 25 Khz 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo PT. Jatimas Fajar Satryo 400 Mhz : Rx 851.500-856.900 Mhz spasing 25 Khz Tx806.500-811.900 Mhz, spasing 25 Khz 4 PT.Telepoint Nusantara PT.Telepoint Nusantara 864-866 Mhz, lebar pita 25 Khz dan spacing kanal 45 Mhz 5 PT. Elnusa PT. Elnusa Rentrakom Beropresi pada CH1
  • 30. 25 Rentrakom TX 861.7375, Rx 816.7375 CH2 TX 862.7375, Rx 817.7375 CH 3 TX 863.7375, Rx 818.7375 Spasing kanal : 1. 000 Khz Sumber : diolah j. Penggunaan Frekuensi Dari hasil pengumpulan data tentang pengunaan frekuensi oleh masing-masing penyelenggara radio trunking, terlihat bahwa sebagian besar belum menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan secara optimal, akan tetapi PT Telepoint Nusantara yang mendapat hanya 4 kanal membutuhkan frekuensi yang lebar lagi mengingat pelanggan PT Teleponit Nusantara terus bertambah. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-10 : Penggunaan frekuensi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum optimal 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Belum optimal, karena beberapa site jumlah pengguna masih sedikit. 4 PT.Telepoint Nusantara Mengingat frekuensi yang diperoleh hanya 4 kanal dan pelanggan terus meningkat, maka dibutuhkan frekuensi yang lebih lebar lagi, yang nantinya untuk pengembangan di Jabodetabek (minimal 2 Mhz/ 80 kanal). 5 PT. Elnusa Rentrakom Saat ini sudah digunakan secara optimal untuk melayani 205 unit radio Sumber : diolah k. Pendapat tentang Keputusan Menteri Perhubungan No 20 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa pendapat penyelenggara radio trunking tentang Keputusan Menteri
  • 31. 26 Perhubungan No 20 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bahwa radio trungking dapat dihubungan dengan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, penyelenggara radio trunking yang menjadi responden berpendapat penyelenggara yang masih menggunakan teknologi analog belum/tidak membutuhkan interkoneksi sedang penyelenggara yang sudah/sedang merencanakan system digital merasa bahwa interkoneksi sangat mendukung, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-11 : Pendapat tentang KM No 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Saat ini PT. Mobilkom tidak membutuhkan interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya 2 PT. Daksina Arga Perkasa Secara teknis mungkin bisa dan untuk pelayanan customer yang maksimal dilegalkan 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Untuk penyelengara jasa telekomunikasi sebaiknya dihubungkan dengan jasa telekomunikasi lainnya , kecuali tidak untuk telsus, demi untuk pelayanan dan added value pada penyelengara mapun pelangan 4 PT.Telepoint Nusantara Sangat mendukung, mengingat dengan adanya interkoneksi dengan operator lainnya sangat didukung oleh teknologi digital trunking. 5 PT. Elnusa Rentrakom Sebagai jasa telephoni dasar memang penyelenggara trunking harus dapat dihubungkan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya hal ini tidak hanya karena kebutuhan privacy dan integrasi pelangan namun juga menyangkut kebutuhan integrasi keperluan keamanan dan keselamata. Sumber : diolah
  • 32. 27 l. Rencana interkoneksi Dari hasil pengumpulan data, terlihat bahwa penyelenggara radio trunking ada yang bersedia berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lain, ada yang baru berencena bahkan ada yang sama sekali belum ada rencana , secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-12 : Rencana Interkoneksi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum ada rencana untuk interkoneksi 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada rencana untuk interkoneksi 3 PT. Jatimas Fajar Satryo menjamin tersedianya interkoneksi dititik interkoneksi bagi penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, tetapi saat ini belum tergantung pada kebutuhan dan permintaan dari pemakai jasa. 4 PT.Telepoint Nusantara Pada prinsipnya perusahaan berencana untuk melakukan interkoneksi dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi digital, untuk Jabodetabek kalau sudah beroperasi membutuhkan izin interkoneksi. 5 PT. Elnusa Rentrakom Saat ini belum ada rencana namun sesuai dengan tuntutan kebutuhan pelanggan interkoneksi akan dilakukan. Sumber : diolah m. Stategi Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa penyelenggara radio trunking sedang mempersiapkan kemungkinan interkoneksi jika jumlah pelanggan sudah cukup banyak dengan strategi win-win solusion, namum ada juga penyelenggara yang belum mempunyai strategi
  • 33. 28 Tabel IV-13 : Strategi No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Belum ada strategi 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada strategi 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Transaparan dalam penyediaan interkoneksi bagi setiap jaringan telekomunikasi dengan tarif yang feasible sesuai dengan kualitas sehingga tidak memberatkan bagi pelanggan. 4 PT.Telepoint Nusantara Akan melakukan interkoneksi kalau jumlah pelanggan sudah mencukupi dan strategi dasarnya adalah hasilakhir yaitu win-win solution. 5 PT. Elnusa Rentrakom Interkoneksi akan dilakukan dengan operator jaringan telekomunikasi terkait Sumber : diolah n. Pengguna Jasa radio Trunking Dari hasil pengumpulan data terlihat bahwa pelanggan jasa radio trunking adalah coporate bukan perorangan, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-14 : Pengguna Jasa radio Trunking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Industri oil dan Gas, industri courir, industri jasa sekuriti 2 PT. Daksina Arga Perkasa Belum ada 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Pelaku-pelaku usaha di wilayah/area bandar udara dan sekitarnya (9 lokasipenyelenggaraaan sebagaimana terlampir. 4 PT.Telepoint Nusantara Belum diklasifikasikan , sementarapengguna adalah perusahaan/pabrik, travel, kurur dan hotel. 5 PT. Elnusa Rentrakom PT. Infomedias Nusantara, PT. Pelita Air Service, Conoco Philip, PT. Bima Jaya Security. Jumlah pengguna per tahun; Tahun 2005= 30 Unit Tahun 2006 = 173 unit Tahun 2007 = 205 unit Sumber : diolah
  • 34. 29 o. Jenis Layanan Jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking antara lain Sewa Jaringan dan sewa terminal Daksina Arga Layanan jasa Voice, Caller ID, Visit Regulaer maintenance, repaire, Privat call layanan group talk dan individual talk, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel IV-15 : Jenis Layanan Radio Trunking No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Sewa Jaringan dan sewa terminal 2 PT. Daksina Arga Perkasa belum ada 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Layanan jasa Voice, Caller ID, Visit Regulaer maintenance, repaire 4 PT.Telepoint Nusantara Layanan yang disediakan – Privat call: satu pelanggan ke 1 pelanggan, group call 1 pelanggan kepada beberapa pelanggan, dengan catatan bahwa pembicaraan tersebut tidakdapat didengar oleh non pelanggan karena bentuk sinyal digital dan encypted.. 5 PT. Elnusa Rentrakom Layanan group talk dan individual talk Sumber : diolah p. Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator Pendapat penyelenggara radio trungking mengenai pembinaan yang dilakukan regulator adalah sebagai berikut: Tabel IV-16 : Pendapat mengenai pembinaan oleh regulator No Nama Perusahaan Jawaban 1 PT. Mobilkom Telekomindo Regulator belum memberikan pembinaan secara penuh dimana pemerintah masih memberi izin telsus baik untuk pengguna radio konvensional maupun trunking 2 PT. Daksina Arga Perkasa Peraturan dilaksanakan secara konsisten dan pertimbangan kesulitran operator. 3 PT. Jatimas Fajar Satryo Pada dasarnya untuk saat ini pembinaan sudah membaik tapi masih jauh dari harapan hal ini terkait pelaksanaan aturan yang menyangkut penyelenggaraan telekomunikasi khusus
  • 35. 30 (konsesi/konvensional maupun radio trunking) dan jasa telekomunikasi masih belum optimal. Kebijakasanaan perijinan telekomunikasi khusus harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang matang dan seksama karena perusahaan- perusahaan itulah yang sebenarnya menjadi potensi pengguna trunking. Terkait kegiatan pengawasan dan pembinaan penggunaan frekuensi, keberadaan dan fungsi Balmon harus sebnatisa dioptimalkan dan dipantau terus kinerjanya. PT. Fajarmas satryo merasa penyalahgunaan frekuensi terjadi dimana-mana baik dari radio konvenmsional maupun radio trunking dalam hal ini bisa diselesaikan di lapangan. Jadi harapan kami kedepan keberadaan regulator beserta perangkatnya mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal. 4 PT.Telepoint Nusantara Pembinaan yang diberikan oleh regulator cukup baik tetapi agar lebih optimalkepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh penyelenggara radio trunking sejalan dengan adanya perkembangan dan keamjuan teknologi trunking yaitu mengalihkan dari analog ke digital. 5 PT. Elnusa Rentrakom Masih perlu ditingkatkan terutama masalah persaingan usaha yang menuju persaingan kurang sehat. Dengan kondisi saat ini penyelenggara trunking sulit untuk berkembang dan secara nasional juga merugikan pemerintah karena tidak bisa mengandalkan jaringan trunking dalam konsdisi darurat, dimana di beberapa negara jaringan ini justru menjadi tulang punggung tanggap bencana. Sumber : diolah
  • 36. 31 2. Penguna Radio Trunking Pengguana radio trunking yang menjadi responden adalah pengguna radio trunking yang ada diwilayah Makassar, diantaranya adalah PT Angkasa Pura I dan PT Madala Airline a. PT. Anggaka Pura I Makassar PT. Angkasa Pura I Makassara berlangganan radio trunking ke PT Jatimas. PT Angkasa Pura I belangganan sejak dari tahun 1996 sampai sekarang. Alasan menggunakan jasa radio trunking ini karena sebatas keperluan komunikasi internal dan fasilitas seperti terminal, jaringan dan service sudah disediakan oleh penyelenggara radio trunking PT Angkasa Pura I beroprasi disekitar Bandara Hasanuddi, area tersebut sudah tercover oleh layanan radio trunking. Layanan digunakan masih sebatas vioce dan kualitas layanannya dirasakan baik. PT angkasa pura I memerlukan layanan radio trunking yang dapat terhubungan dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Teknologi yang digunakan baik dan tarifnya cukup baik. Masalah yang sering dijumpai dalam penggunaan radio trunking adalah kerusakan pada terminal . Bilimana terjadi kerusakan terminal penyelenggara radio trunking dengan cepat penangani ganggunan kerusahan tersebut. b. PT Mandala Air line PT Mandala Airline berlangganan radio trunking ke PT Jatimas. Alasan menggunakan jasa radio trunking karena fasilitas seperti terminal, jaringan dan service sudah disediakan oleh penyelenggara trunking. Coverage area layanan radio trunking dapat menjangkau semua area Bandara Hasanuddin sehingga komunikasi PT Mandala Airline dapat berjalan lancar. Layanan digunakan masih sebatas voice dan kualitas layanannya
  • 37. 32 dirasakan baik. Sampai saat ini kebutuhan PT Mandala Airline hanya sebatas kebutuhan komunikasi antar karyawan, sedangkan komunikasi eksternal menggunakan layanan dari penyelenggara telekomunikasi yang lain. B. DATA SEKUNDER BENCHMARKING DENGAN SINGAPURA Sebuah perusahaan di Singapura bernama Digital Network Access Communications Pte LTD telah memperkenalkan Push to Talk teknologi komunikasi selular dengan kelebihan yaitu berfungsi sebagai Walkie Talkie atau Handy Talkie atau HT. Teknologi ini dikembangkan oleh Motorolla dengan menggunakan Integrated Digital Enhanced Network atau iDEN. Alat tersebut dapat digunakan sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS dan juga pentrasmisi data.
  • 38. 33 BAB V EVALUASI DAN ANALISA KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING A. ANALISA DATA Bahwa setiap kebijakan perlu diatur, dikelola, dievaluasi implementasi, monitoring, kontrol evaluasi dan review, pemeliharaan kebijakan, penggantian dan terminasi (Hogwood dan Gunn, 1984), demikian juga dalam analisa kebijakan penyelenggaraan radio trunking di Indonesia perlu dianalisa setiap isu/permalahan dalam penyelenggara radio trunking dan dikaitkan dengan setiap kebijakan yang berhubungan dengan penyelenggaraan radio trunking kemudian diuraikan dampak yang telah dihasilkan oleh kebijakan untuk mendapatkan pemecahan masalah/solusi untuk setiap isu/permasalahan tersebut. Isu dan aspek permasalahan yang paling menonjol akan dianalisa sesuai dengan kebijakan yang sudah ada serta agenda kebijakan yang berpengaruh terhadap kemajuan radio trunking. Berikut analisa yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam studi tersebut: 1. Penyelenggara radio trunking dan Wilayah Layanan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi pada Pasal (4) diuraikan bahwa Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau Koperasi.
  • 39. 34 Data menunjukkan bahwa penyelenggaraan radio trunking saat ini hanya diminati oleh Badan Usaha Swasta antara lain PT. Mobilkom Telekomindo PT. Daksina Arga Perkasa PT. Jatimas Fajar Satryo PT.Telepoint Nusantara PT. Elnusa Rentrakom . Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah belum ada yang menjadi penyelenggara radio trunking. Penyelenggaraan radio trunking di Indonesia tidak berkembang dengan baik jika dibandingkan dengan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya. Salah satu faktor yang penyebab kurang berkembangnya penyelenggaraan radio trunking adalah area layananannya terfokus pada daerah-daerah tertentu seperti di PT. Mobilkom Telekomindo mengembangkan layanannya di wilayah Jabotabek, Jawa Barat, Laut Jawa , Sumatera Selatan. PT. Daksina Arga Perkasa mengembangkan layanannya di wilayah Sumatera Selatan sekitar Prabumulih dan Palembang. PT. Telepoin Nusantara mengembangkan layanannya di Pulau Batam. PT. Elnusa Rentrakom mengembangkan layanan di DKI Jakarta dan sekitarnya . Sesuai dengan Keputusan Menteri No. 20 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 36 diuraikan bahwa Penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial diwajibkan membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak terestrial untuk akses pelanggan di satu lokasi atau lebih . Pasal 38 diuraikan bahwa jaringan radio trunking dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara satu dengan lainnya dan Penyelenggaraan radio trunking diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota, atau beberapa kabupaten dan kota Pada Keputusan Menteri No 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 16 ayat 6 diuraikan bahwa Penyelenggara jasa teleponi dasar yang menggunakan radio trunking mencakup wilayah regional atau lokal.
  • 40. 35 Kebijakan tersebut dinilai tidak mendukung perkembangan radio trunking karena penyelenggara radio trunking diperbolehkan menyediakan layanannya hanya pada daerah yang dianggap memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, dan tidak berminat mengembangkan layanannya ke daerah potensi ekonominya sedikit. Penyelenggara radio trunking berkewajiban membangun/mengembangkan layanannya sesuai dengan komitmen yang telah tertuang didalam modern licencing. Oleh karena itu pemerintah perlu mengevaluasi komitmen setiap penyelenggara radio trunking yang perijinannya sudah menyesuaikan modern licensing. Untuk mengoptimalkan layanan radio trunking maka sebaiknya dibuat suatu kebijakan penyelenggaraan radio trunking dapat memanfaatkan layanan radio trunking sebagai alat komunikasi di daerah yang belum dijangkau oleh telekomunikasi atau di pulau-pulau di daerah perbatasan ataupun di daerah rawan bencana mengingat radio trunking beroperasi pad frekuensi rendah sehingga jangkauannya luas > 30 KM. 2. Pengguna/pelanggan radio trunking; Hasil survey memperlihat bahwa pengguna/pelanggan jasa radio trunking adalah corporate atau perusahaan, perorangan belum berminat. Layanan Radio trunking hanya digunakan berkomunikasi untuk keperluan khusus antara kantor dengan para karyawannya. Layanan radio trunking saat ini sebagian besar digunakan antara lain oleh Industri oil dan Gas, industri courir, industri jasa sekuriti, pelaku- pelaku usaha di wilayah/area bandar udara, perusahaan/pabrik, jasa transportasi dan hotel sehingga pelanggannya sangat terbatas. Penyelenggara radio trunking belum memperluas pelangganya dari kalangan pemerintah, industri bangunan dan komersial.
  • 41. 36 3. Jenis layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking; Jenis Layanan yang disediakan oleh penyelenggara radio trunking masih sebatas voice. Singapore dikembangkan teknologi Intergrated Enhanced Network atau iDEN. Teknologi Intergrated Enhanced Network memiliki kelebihan kualitas suara dan transmisi yang tinggi, dan memungkinkan pembicaraan yang jelas, disamping menjamin kerahasiaan dan keamanan. Dengan teknologi ini maka layanan dapat ditingkatkan dimana layanan radio trunking dapat sebagai penyebar pesan atau dispatch, telepon, pager, SMS dan juga pentransmisi data. 4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jaringan radio trunking; a. Modern licensing Moderm licensing merupakan salah satu sarana pengendalian lewat perangkat perijinan (licensi). Dalam perangkat perijinan ini penyelenggara telekomunikasi akan terkait untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan yang telah disepakati dengan regulator. Hak penyelenggara yang disepakati dalam Modren Lisencing antara lain :menyelenggarakan jasa, menerima pembayaran dari pengguna jasa, memilih dan menggunakan teknologi sepanjang memenuhi standar teknis, sedangkan kewajiban yang disepakati dalam modern licesing antara lain pengembangan wilayah layanan dan kinerja operasi, kewajiban pelayanan Universal, mengikuti persyaratan teknis, pemenuhan kewajiban terhadap pengguna jasa, membayar BHP telekomunikasi, uji laik operasi, ganti rugi pada pengguna jasa dan pelaporan. Pelaksanaan modern licensing didukung oleh kebijakan antara lain
  • 42. 37 1) UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 11 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri. Pasal 17 : Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip : a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik- baiknya bagi semua pengguna; b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana. Pasal 60 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini dinyatakan berlaku wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini. 2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 55 ayat (1) Untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan
  • 43. 38 Pasal 56 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin prinsip diberikan hanya untuk 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun. (3) Izin prinsip tidak dapat dipindah-tangankan. Pasal 66 Menteri menerbitkan izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi Pasal 67: (1) Izin penyelenggaraan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5(lima)tahun dilakukan evaluasi (2) Terhadap hasil evaluasi yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai izin yang telah diberikan, Menteri menerapkan sanksi administrasi. (3) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi diatur dengan Keputusan Menteri 3) Keputusan Menteri (KM.20 thn 2001, tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi Pasal 2 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin. Pada UU no 36 Tentang Telekomunikasi pasal 11 diuraikan tentang perijinan yang memuat azas dan prinsip perijinan dengan modern licensing. Sejak berlakunya undang undang ini penyelenggara telekomunikasi diberi waktu 1 tahun (pasal 60) untuk menyesuaikan dengan undang- undang ini.
  • 44. 39 Dari hasil survey memperlihatkan bahwa sampai saat ini belum semua penyelenggara radio trunking menyesuaikan perijinannya sesuai dengan undang-undang nomor 36 tentang telekomunikasi . Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penyelenggaraan radio trunking maka setiap penyelenggara radio trunking yang belum menyesuaikan perizinannya agar diwajibkan menyesuaikan perijinannya sesuai Modern Licensing dan pemerintah diwajibkan memberi pengawasan, peringatan/sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi penyelenggara yang sudah menyesuaikan perijinannya sesuai modern Licensing supaya konsisten dengan komitmennya. b. Tarif 1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 27 Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 28 Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  • 45. 40 2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a.biaya sewa jaringan b.biaya interkoneksi Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas: a) biaya akses b) biaya pemakaian c) biaya kontribusi pelayanan universal Model bisnis yang dilaksanakan oleh para penyelenggara rata-rata menyewakan jaringan, menyewakan perangkat. Tarif yang ditawarkan oleh penyelenggara radio trunking bermacam-macam terlihat bahwa tarif yang ditawarkan bervariasi antara Rp. 100.00 sampai 300.000 perbulan , tergantung paket yang ditawarkan oleh penyelenggara. c. Alokasi dan penggunaan frekuensi 1) UU No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbi satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling menggangu (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah
  • 46. 41 Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. (2) Pengguna orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Pemeintah No 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Pasal 23: BHP Fekuensi untuk ISR dalam bentuk penggunaan pita fekuensi tertentu (dalam suatu cakupan) untuk jangka waktu 10 tahun Pasal 29: Besaran tarif ijin penggunaan pita frekuensi untuk penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi 3) Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Pasal 21: BHP spektrum frekuensi meliputi BHP ijin pita frekunesi radio dan BHP untuk ISR
  • 47. 42 Pasal 22: BHP untuk ijin pita frekunesi radio terdiri dari Biaya awal (up front fee) atau biaya awal Kewajiban membayar BHP spektrum frekuensi tahun berikutnya Penyelenggara radio trunking mendapat izin penggunaan spektrun frekuensi radio dalam bentuk blok fekuensi . PT. Mobilkom Telekomindo 400 Mhz : Rx 419.0625 – 422.500 spasing 12,5 Khz Tx 426.25625-429.75625, spasing 12,5 Khz 800 Mhz.: Rx 816-821 Mhz, spasing 12,5 Khz. Tx 861-866 Mhz, spasing 25 Khz. PT. Jatimas Fajar Satryo 400 Mhz : Rx 851.500-856.900 Mhz spasing 25 Khz Tx806.500-811.900 Mhz, spasing 25 Khz . PT. Telepoin Nusantara 864-866 Mhz, lebar pita 25 Khz dan spacing kanal 45 Mhz . PT. ELNUSA RENTRAKOM Beropresi pada CH1 TX 861.7375, Rx 816.7375 CH2 TX 862.7375, Rx 817.7375 CH 3 TX 863.7375, Rx 818.7375 Spasing kanal : 1. 000 Khz . Blok spektrum frekuensi tersebut dinilai belum termanfaatkan secara optimal karena jumlah pelanggannya yang masih kecil. Kebijakan tentang alokasi/penggunaan frekuensi dimasa yang akan datang perlu dipertimbangkan agar penggunaan pita frekuensi untuk penyelenggaraan radio trunking lebih efektif dan optimal. Untuk Optimalisasi tersebut Pemberian izin frekuensi sebaiknya dengan mekanisme ISR tidak secara blok frekuensi .
  • 48. 43 5. Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan radio trunking. a. Interkoneksi 1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 25 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak untuk mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (2) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan prinsip: a. Pemanfaatan sumber daya secara efisien b. Keserasian sistem dan perangkat telekomunikasi c. Peningkatan mutu pelayanan d. Persaingan sehat yang tidak saling merugikan (4) Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi , hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 20 (1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi (2) Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi
  • 49. 44 (3) Pelaksanaan interkoneksi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi diberikan atas dasar permintaan dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya Pasal 21 (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dilarang melakukan diskriminasi dalam penyediaan interkoneksi (2) Dalam pelaksanaan interkonesi, penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib saling memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat layanan yang disepakati 3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Pasal 41 (1) Jaringan radio truking dapat disambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya (2) Pelaksanaan penyambungan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis yang ditetapkan oleh menteri (3) Dalam hal jaringan radio trunking disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraa jaringan telekomunikasi bergerak selular Layanan radio trunking belum dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya maupun dengan sesama penyelenggara radio trunking, dimana layanan ini hanya dapat digunakan antar sesama pelanggan dalam perusahaan tersebut. Penyelenggara radio trunking masih menggunakan teknologi analog ,
  • 50. 45 dimana teknologi ini tidak mendukung pelaksanaan interkoneksi . Jika dilihat dari kebijakan yang ada, penyelenggaraan radio trunking dimungkinkan untuk dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain akan tetapi apabila jaringan radio trukning tersambung ke jaringan telekomunikasi lain maka diberlakukan ketentuan sama seperti penyelenggara jaringan bergerak selular. Dari data yang dikumpulkan penyelenggara radio trunking belum berminat/berencana untuk berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi yang lain karena disamping investasi untuk migrasi teknologi dinilai cukup mahal, juga belum ada permintaan yang mendesak dari para pengguna/pelanggannya Pemerintah dan penyelenggara radio trunking sebaiknya bersama-sama merencanakan stategi apabila penyelenggara radio trunking berinterkonesi dengan penyelenggara telekomunikasi lain, sebab untuk dapat berintegrasi perlu mempertimbangkan antara lain: Migrasi teknologi, Investasi dan Regulasi. b. Startegi menghadapi interkoneksi Penyelenggara radio trunking belum mendapatkan acuan yang jelas bagaimana arah penyelenggaraan dimasa mendatang. Pemerintah dan penyelenggara sebaiknya duduk bersama- sama memikirkan arah pengembangan radio trunking di masa mendatang, sehingga penyelenggaraan radio trunking dapat dimanfaatkan secara optimal
  • 51. 46 c. Pendapat tentang regulator Pendapat penyelenggara radio trunking tentang pembinaan dari regulator antara lain : Pemerintah belum melakukan pembinaan secara penuh pada radio trunking. Pemerintah dalam memberikan izin kepada penyelenggara telekomunikasi khusus kurang mempertimbangkan kondisi eksisting penyelenggara radio trunking di wilayah setempat Dari pendapat tersebut dianalisa bahwa sebaiknya penyelenggara dan regulator bersama-sama berupaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan radio trunking antara lain dengan cara: Realisasi pelaksanaan penyesuaian modern licencing terus dilaksanakan dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan modern licingcing bagi penyelenggara yang sudah menyesuaikan perijinannya Pemerintah dan penyelenggara radio trunking harus mempunyai misi yang sama dimasa mendatang tentang kesinambungan penyelenggara radio trunking Dalam memberikan perijinan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus pemerintah sebaiknya mempertimbangan kondisi eksisting penyelenggara jasa radio trunking di wilayah setempat Diperlukan kebijakan agar penyelenggara radio trunking diijinkan untuk membangun jaringannya di daerah rawan bencana, karena radio trunking dimungkinkan sebagai alat komunikasi utama jika terjadi bencana .
  • 52. 47 d. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus Layanan radio trunking juga dapat diselenggarakan melalui penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus antara lain: 1) UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 30 ayat (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi setelah mendapat izin Menteri. Pasal 30 ayat (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. 2) PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 39 Penyelenggara telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: c. sendiri d. pertahanan kemanan
  • 53. 48 e. penyiaran Pasal 43 ayat (2) Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan jika: a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah Pasal 45 ayat (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya. Pasal 45 ayat (2) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika : a. keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; b. lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau c. kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.
  • 54. 49 Pasal 50 : Penyelenggara telekomunikasi khusus dilarang untuk : a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya; b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi. Pemberian izin Kepada penyelenggara telekomunikasi khusus baik untuk pengguna radio konvensional maupun trunking di lokasi yang sudah dilayani penyelenggara radio trunking sering terjadi, bahkan penyelenggara trunking telsus beroperasi di lokasi yang telah dilayani jasa radio trunking. Hal ini tidak sesuai dengan kebijakan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah. Dalam memberikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus Perlu konsistensi pemerintah untuk tidak memberikan izin bagi penyelenggara trunking telsus dilokasi dimana lokasi tersebut sudah dijangkau penyelenggara radio trunking. Diharapkan badan hukum atau pemerintah yang berada dilokasi tersebut dapat berlanggan kepada penyelenggara radio trunking.
  • 55. 50 B. EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RADIO TRUNKING Perkembangan layanan radio trunking tidak sepesat perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, bahkan penyelenggaraan radio trunking hampir tidak mengalami kemajuan. Dalam analisa studi evaluasi kebijakan penyelenggaraan terrestrial trunked radio access di Indonesia ditemukenali beberapa faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya penyelenggaraan radio trunking. Faktor-faktor tersebut antara lain: teknologi yang digunakan penyelenggara radio trunking saat belum mendukung , daerah layanannya terbatas, pangsa pasarnya tertentu, fiturnya terbatas. Selain itu dalam kebijakan penyelenggaraan radio trunking di Indonesia ditemukenali beberapa hal yang perlu diselaraskan, dan beberapa aspek penyelenggaraan yang perlu dipikirkan bersama oleh stakehorder untuk dituangkan pada rangcangan kebijakan penyelenggaraan radio trunking ke depan: a. Kebijakan yang perlu diselaraskan untuk mendorong penyelenggaraan radio trunking 1) Efisiensi Frekuensi Ijin penggunakan frekuensi radio untuk penyelenggaraan radio trunking masih diberikan dalam bentuk blok frekuensi, hal ini dinilai kurang efektif dan efisien mengingat pengguna radio truking masih sedikit . Untuk Optimalisasi tersebut Pemberian izin frekuensi sebaiknya dengan mekanisme ISR tidak secara blok frekuensi . 2) Penyesuaian perijinan Kebijakan tentang penyesuaian perijinan bagi penyelenggara radio trunking belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu perlu konsistensi pemerintah dan kesadaran penyelenggara untuk menyesuaikan perijinan secara modern licensing, untuk mendorong perkembangan penyelenggaraan radio trunking
  • 56. 51 3) Pembinaan terhadap penyelenggara eksisting yang belum menyesuaikan perijinannya dengan Undang-undang 36 tentang telekomunikasi dan turunannya. b. Aspek-aspek penyelenggaraan yang perlu dipikirkan oleh stakehorder untuk meningkatkan perkembangan penyelenggaraan radio trunking ke depan 1) Kebijakan interkoneksi Kebijakan pemerintah yang memungkinkan penyenggaraan radio trunking dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya perlu dicarikan solusinya agar dapat diimplementasikan seluruh penyelenggara radio trunking. Hal ini dapat dimungkinkan bilamana teknologi yang digunakan tidak lagi analog tetapi menggunakan teknologi digital. Untuk melakukan migrasi teknologi perlu dilakukan strategi-strategi diantaranya upaya kolabirasi antara strakeholder. Upaya kolaborasi stakehorder diperlukan dalam rangka: menentukan teknologi apa yang tepat digunakan dalam perkembangan radio trunking ke depan. Elemen kunci dalam mendorong pengembangan radio trunking di Indonesia adalah bahwa perlu adanya standar teknologi tertentu adopsi secara global. Dengan diketahuinya standar teknologi yang digunakan akan menentukan infrastruktur dasar dari layanan radio trunking sehingga dapat melakukan interoperbility antar jaringan dan layanan. Waktu transisi dan waktu implementasi. Layanan radio truking bukan merupakan layanan yang baru, oleh karena itu diperlukan proses transisi dari sistem yang lama menuju sistem layanan yang baru. Selama proses transisi ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategi dalam rangka mendorong implementasi dan perkembangan layanan radio trunking diantaranya membuat kebijakan
  • 57. 52 penyelenggaraan layanan radio trunking menggunakan peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan industri penyelenggara dan menentukan regulasi yang sesuai dan memenuhi kepentingan berbagai pihak Alokasi frekuensi yang akan digunakan Penyelarasan penyelenggaraan/perijinan Cakupan layanan Pentarifan BHP Frekuensi Kebutuhan dan perlindungan pelanggan 2) Kebijakan untuk menciptakan iklim yang sehat pada saat migrasi dan implementasi Penyelenggaraan radio truking akan menjadi pesaing dalam industri selular. Oleh karena itu pemerintah harus membuat perangkat kebijakan yang memungkinkan iklim kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat ditandai dengan tumbuh kembangnya industri yang terlibat dalam penyelenggaraan radio trunking, tidak ada industri yang menjadi Significant Market Power (SMP) sehingga menghambat pemain baru
  • 58. 53 BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Penyelenggararaan radio trunking pada saat ini diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Swasta, sedangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi belum ada yang menjadi penyelenggara. 2. Pengguna/pelanggan dari radio trunking saat ini masih sebatas perusahaan atau corporate, umumnya di daerah/lokasi industri, sektor perbankan, sektor jasa sekuritas, sektor minyak dan gas dan lain-lain, sedangkan perorangan belum ada yang menjadi pelanggan. 3. Para penyelenggara radio trunking eksisting di Indonesia masih menyediakan layanan voice , sementara di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia layanan tidak hanya sebatas voice tetapi juga data karena sudah menggunakan teknologi digital; 4. Sebagian besar penyelenggara radio trunking belum menyesuaikan perijinan modern licensing, namun bebarapa penyelenggara menyatakan penyesuaiaan perijinan sedang dalam proses di Ditjen Postel. 5. Pemanfaatan frekuensi para penyelenggara radio trunking belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan peruntukannya . 6. Penyelenggara radio trunking eksisting sebagian besar masih menggunanakan teknologi analog namun penyelenggara tersebut berpendapat akan menyesuaikan teknologi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 7. Para penyelenggara radio trunking eksisting saat ini belum berminat melakukan inverstasi untuk pengembangan radio trunking yang dapat interkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. Namun beberapa berpendapat perlu disiapkan kebijakan untuk mengantisipasi permintaan dan kebutuhan pelanggan ke depan.
  • 59. 54 B. REKOMENDASI 1. Perlu suatu kebijakan yang mendorong/memotivasi BUMD, koperasi dan BUMN menjadi penyelenggara radio , terutama di daerah-daerah perbatasan, kepulauaan, dan daerah yang belum dijangkau telekomunikasi. 2. Pengguna layanan radio trunking dapat dikembangkan ke pengguna perorangan bilamana layanan radio trunking sudah dapat berinterkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya, sehingga penyelenggara perlu mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pelanggan tersebut. 3. Untuk mendorong penyelenggaraan radio trunking perlu dilakukan penyelarasan kebijakan meliputi : a. Efisiensi Frekuensi Kebijakan tentang alokasi frekuensi untuk penyelenggaraan radio trunking perlu dioptimalkan dengan cara pemberian ijin penggunaan spektrum radio berdasarkan ISR dan kepada penyelenggara yang sudah mendapat perijinan secara blok agar ditinjau kembali b. Penyesuaian perijinan Kebijakan tentang penyesuaian perijinan bagi penyelenggara radio trunking belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu perlu konsistensi pemerintah dan kesadaran penyelenggara untuk menyesuaikan perijinan secara modern licensing, untuk mendorong perkembangan penyelenggaraan radio trunking c. Kebijakan tentang pembinaan terhadap penyelenggara radio trunking. Bagi penyelenggara eksisting yang belum menyesuaikan perijinannya dengan Undang-undang 36 tentang telekomunikasi dan turunannya agar segera ditindak lanjuti.
  • 60. 55 4. Peningkatan penyelenggaraan radio trunking dimasa mendatang perlu disiapkan kebijakan antara lain : a. Kebijakan interkoneksi Kebijakan pemerintah yang memungkinkan penyenggaraan radio trunking dapat berinterkoneksi dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya perlu dicarikan solusinya agar dapat diimplementasikan seluruh penyelenggara radio trunking. Hal ini dapat dimungkinkan bilamana teknologi yang digunakan tidak lagi analog tetapi menggunakan teknologi digital. Untuk melakukan migrasi teknologi perlu dilakukan strategi-strategi diantaranya upaya kolabirasi antara strakeholder. Upaya kolaborasi stakehorder diperlukan dalam rangka: menentukan teknologi yang tepat digunakan dalam perkembangan radio trunking ke depan. Waktu transisi dan waktu implementasi. Alokasi frekuensi yang akan digunakan Penyelarasan penyelenggaraan/perijinan Cakupan layanan Pentarifan BHP Frekuensi Kebutuhan dan perlindungan pelanggan b. Kebijakan untuk menciptakan iklim yang sehat pada saat migrasi dan implementasi
  • 61. 56 DAFTAR REFERENSI 1. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 3. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 4. Keputusan Menteri No. 29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM No. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi. 5. Keputusan Menteri No. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas KM No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Jaringan Bergerak Selular IMT-2000 7. Perturan Menteri Kominfo Nomor : 17 /PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cata Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio