Usep gagasan resolusi konflik2
Download as PPTX, PDF0 likes676 views
Dokumen ini membahas urgensi resolusi konflik agraria terkait kehutanan, dengan fokus pada peran aktor pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kelembagaan dan strategi yang ada, serta mengedepankan dialog untuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Selain itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses reforma agraria dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam diakui sebagai kunci untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan.
Usep gagasan resolusi konflik2
- 1. Urun Gagasan Resolusi Konflik Agraria (c.q. Kehutanan) Disampaikan Usep Setiawan (DKN) Dalam FGD yang diselenggarakan KPK Di Tabanan - Bali, 27 Maret 2013
- 2. Konteks 1. Konflik agraria (hutan) sbg isu strategis RA dan PSDA 2. Resolusi konflik agraria sbg agenda utama RA dan PSDA 3. Konflik kehutanan ranking tertinggi (+kebun dan tambang) Cakupan luas dgn korban jutaan 4. Aktor yg terlibat konflik: pemerintah, bisnis, masyarakat 5. Kelembagaan yg ada tidak memadai utk tangani 6. Tidak ada kelembagaan khusus (regulasi dan
- 3. Skenario dan Agenda Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Merujuk TAP MPR No. IX/2001 KAJI ULANG PERATURAN STRATEGI PEMANFAATAN SUMBER PERUNDANGAN UNTUK AGRARIA/SDA : OPTIMALISASI MANFAAT, PRAKONDISI SINKRONISASI KEBIJAKAN POTENSI, KONTRIBUSI, KEPENTINGAN ANTAR SEKTOR MSY, DAERAH, NASIONAL MEMPERKUAT KELEMBAGA- AN DAN KEWENANG- INVENTARISASI DAN MEMPERHATIKAN AN DLM INVENTARISASI REGISTRASI KARAKTERISTIK PELAKSANA- SDA UNTUK PENGUASAAN, SDA UNTUK AN TAP INI OPTIMALISASI PEMILIKAN, MENINGKATKAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN, DAN NILAI TAMBAH NYA PEMANFAATAN TANAH SDA MENG- UPAYAKAN PEMBIAYAAN PENATAAN KEMBALI AKSES INFORMASI MENYELESAIKAN PENGUASAAN, BAGI KONFLIK YG PEMILIKAN, MASYARAKAT, BERKENAAN DNG PENGGUNAAN, DAN TANGGUNGJAWAB SUMBER AGRARIA/ PEMANFAATAN SUMBER SOSIAL, SDA AGRARIA/SDA TEKNOLOGI RL/L PEMULIHAN PENGELOLAAN SUMBER- EKOSISTEM YG RUSAK SUMBER AGRARIA/SDA AKIBAT OVER SECARA ADIL DAN Sumber: EKSPLOITASI SUMBER BERKELANJUTAN AGRARIA/SDA Kartodihardjo, 2001
- 4. • Meninjau kembali 1 perundangan- undangan agraria • Menata ulang 2 pemilikan & penguasaan TAP MPR tanah IX/2001 • Menyelesaikan 3 konflik-konflik agraria • Mengupayakan 4 pembiayaan PA & penyelesaian konflik
- 5. (1) (2) Memungkinkan Menguatkan rakyat posisi rakyat mengadukan dalam hal tanahnya yg pemilikan dirampas tanah (3) (4) Memungkinkan Memungkinkan rakyat dapat terobosan utk keadilan: dekonstruksi pemulihan, peng hukum yg tdk gantian thd memenuhi rasa kerugian keadilan rakyat Sumber: Kertas Posisi KPA No.10/2001
- 6. 1. Perhatian khusus dari pemerintah (mulai Presiden) atas kenyataan konflik agraria di wilayah hutan, kebun dan tambang, serta sektor2 strategis lainnya. 2. Kajian mendalam dan komprehensif serta pendataan khusus atas wilayah-wilayah konflik atau sengketa tanah di wilayah kelola kehutanan, perkebunan dan pertambangan. 3. Dibangun pula komunikasi dan koordinasi khusus jajaran pemerintahan agar dicapai kesepahaman dan solusi bersama atas pola penanganan dan penyelesaian konflik agraria. 4. Pengembangan mekanisme resolusi dan antisipasi konflik dengan mengedepankan dialog persuasif, dan penghentian pendekatan keamanan serta menjauhkan cara-cara kekerasan. 5. Penyusunan dan penerapan mekanisme baru penetapan kawasan dan pemberian izin usaha untuk perusahaan besar yang menjamin keuntungan sosial-ekonomi-ekologi.
- 7. 6. Peninjauan ulang berbagai izin usaha agar menguntungkan negara, pemerintah dan pemerintah daerah, serta terutama masyarakat sekitar. 7. Dilakukannya moratorium dan seleksi ketat atas pemberian atau perpanjangan izin/hak usaha baru bagi perusahaan besar di lapangan agraria. 8. Dikembangkan model penataan keagrariaan (hutan, kebun dan tambang) mengacu kesepahaman instansi sektoral, Pemda serta masyarakat sekitar. 9. Perwujudan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (serta pemeliharaan) tanah dapat memperbaiki kualitas keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. 10.Pentingnya partisipasi aktif dan emansipasi rakyat dlm PA/PK Apapun nama & bentuk kelembagaan yg nanti akan
- 8. • Percepat proses reforma agraria BORA / KNPA • Koordinasikan semua sektor • Tata struktur agraria • Tangani konflik lama & akibat reform KNUPKA • Selesaikan konflik non-pengadilan • Gunakan konsep transitional justice PERADILAN • Tangani konflik limpahan KNuPKA • Selesaikan konflik jalur pengadilan AGRARIA • Bersifat sementara (ad-hoc) • Jalankan UUPA scr konsisten KEMENTERIAN • Rawat hasil-hasil positif reforma agraria AGRARIA • Kordinasikan sektor terkait agraria/sda
- 9. PERAN LEMBAGA YANG ADA: Posisi dan peran strategis Komnas HAM (!) Refleksi peran BPN RI dlm resolusi konflik Task Force dan Komisi Konflik DKN RENAKSI: 75: Data perlu mencakup data yg dikompilasi SCO 78-88: Hasil pemetaan partisipatif diakomodir 90 dan 92: Akses reform (kementan) 91: Hasil pemetaan AMAN/JKPP dkk
- 10. Hari Terakhir 28 Maret 2013
- 11. Harmonisasi Kebijakan: Inventarisasi kebijakan di setiap K/L Kaji ulang kebijakan dan peraturan per-UU- an Rekomendasi perubahan kebijakan Strategi Komunikasi: Ketemu dgn CSO utk mendapatkan input Konsultasi publik dengan CSO Kolaborasi dengan gerakan masyarakat sipil
- 12. DIAN PATRIA (LITBANG KPK): Harus bikin F8K Proses pelaporan: Monev Renaksi UKP4 dan Bappenas Sub-renaksi KPK punya ownership Indiokator K/L melaporkan ke KPK Dokumen apa Pendanaan: RPJM Apa yang harus direvisi Pelibatan Tim Pakar Kapan waktunya Perjelas posisi struktur KPK kirim surat utk isi F8K pakar versi mrk CSO libatkan dlm Monev Perluas jaringan media
- 13. KOKO SUJANARKO (DIR KPK) Usul teknis: Target capaian Konsep pelibatan NGO dlm Ambisius: KPK dan Pakar perencanaan: NKB dan IMH Realistik: K/L Indonesia Memantau Hutan Petakan posisi pakar: (berbasis IT dan online) kompetensi Dlm IMH pihak CSO Capaian: ambisius tapi dilibatkan utk matangkan reailstis substansi CSO idealnya masuk dlm Ukuran: Seberapa banyak perencanaan koordinasi terjadi (ngopi) Karena NKB sdh ada, ditaik Kerjasama perlu pertemuan utk ikut informal (penting!) Petakan CSO Strategi non-formal perlu Membangun ownership dari disiapkan
- 14. DKN: Rapat pimpinan utk ambil posisi & sikap Pertemuan yg dihadiri 5 kamar, dan 4 komisi plus anggota DKN KPA: Pertemuan yg dihadiri 30 NGO agraria & lingkungan (sekber) Konsultasi publik 80 organisasi tani (+jaringan SPI, API, dll) Pilot project implementasi NKB (jawa dan luar jawa) BPN: Progres penertiban tanah terlantar (deputi 4) Progres pemetaan P4T (deputi 1) Progres penanganan konflik (deputi 5) Progres penetapan HGU, HGB, HP (deputi 2) Progres redistribusi tanah (deputi 3)