141050362 kasus-pelanggaran-etika-keperawatan(1)
Download as DOCX, PDF5 likes35,913 views
Perawat terdakwa kasus aborsi ilegal terancam hukuman penjara 5,5 tahun karena membantu dokter melakukan aborsi pada tiga pasien dengan mempersiapkan peralatan. Tindakannya melanggar etika keperawatan dan undang-undang kesehatan karena aborsi dapat membahayakan kesehatan pasien dan janin.
141050362 kasus-pelanggaran-etika-keperawatan(1)
- 1. KASUS PELANGGARAN ETIKA KEPERAWATAN Perawat yang Membantu Aborsi Terancam Hukuman 5,5 Tahun Penjara Wednesday, 19 September 2007 SAWAHAN Mudjiati, pegawai Puskesmas Peneleh Surabaya yang menjadi terdakwa kasus aborsi ilegal terancam hukuman penjara 5,5 tahun. Mudjiati yang dalam kasus ini didakwa membantu dr Suliantoro Halim (terdakwa lain) melakukan aborsi janin dijerat Pasal 348 (1) KUHP Jo Pasal 56 ke 1 KUHP jo Pasal 65 (1) KUHP. Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mulyono SH, terungkap bahwa tindakan yang dilakukan Mudjiati telah menyalahi praktek kesehatan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan. Menurut Mulyono, praktek aborsi itu dilakukan terhadap tiga pasien, yakni Ade Tin Suertini, Indriwati Winoto dan Yuni Kristanti. Aborsi terhadap Tin terjadi pada 16 Juni 2007 pukul 17.00 WIB sampai dengan 19.30 WIB di lokasi praktek dr Halim, Jl Kapasari Nomor 4 Surabaya. Dalam praktek ini, dr Halim meminta pasien membayar Rp 2 juta, namun oleh Tin baru dibayar Rp 100 ribu. Peranan Mudjiati dalam kasus ini adalah membantu memersiapkan peralatan untuk operasi aborsi dengan cara suction (dihisap) menggunakan alat spet 50 cc. & ldquo; Adanya aborsi ini diperkuat dengan visum et repertum Nomor 171/VI/2007 atas nama Ade dari RS Bhayangkara Samsoeri Mertojoso,” kata Mulyono. st19 (sumber : http://www.surya.co.id/web) Analisis kasus Benefincence Menurut Ascension Health (2011) prinsip beneficence adalah prinsip yg pertama dalam prinsip moral yaitu melakukan kebaikan dan mencegah atau menghilangkan kejahatan atau bahaya. Dalam kasus ini perawat yang ikut serta dalam pelaksanaan aborsi sudah jelas bahwa perawat tersebut telah melanggar prinsip beneficence yaitu tidak mencegah dokter maupun pasien untuk melakukan aborsi. Aborsi ilegal merupakan tindakan pidana, dan secara langsung perawat tersebut membantu dalam kejahatan dan dapat membahayakan pasien karena Willke (2011) menyatakan bahwa aborsi dapat menyebabkan kematian karena infeksi, perdarahan dan perforasi uterus karena alat alat yang digunakan untuk tindakan aborsi. 3. Non-Maleficence
- 2. Non-Maleficence :berarti tidak melukai atau tidak menimbulkan bahaya/cedera bagi orang lain. Menurut Johnson (1989) dalam dalam Suhaemi (2004) menyatakan bahwa prinsip untuk tidak melukai orang lain berbeda dan keras daripada prinsip untuk melakukan yang baik. Aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan, dimana jika dilakukan dengan prosedur yang salah dan oleh orang yang tidak kompeten maka dapat menyebabkan cedera. Pada kasus tindakan aborsi di atas, Perawat Mudjiati ikut berperan dalam tindakan pengguguran dengan mempersiapkan peralatan untuk operasi aborsi. Tindakan ini berpotensi membahayakan klien dan janin yang dikandungnya. Dapus http://www.abortionfacts.com/online_books/love_them_both/why_cant_we_love_them_both _21.asp http://www.ascensionhealth.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:princi ple-of-beneficence&Itemid=171 suhaemi, m (2004) etika keperawatan aplikasi pada praktik Jakarta egc Konsekuensi tindakan aborsi ”Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. an yang Perawat Mudjiati lakukan melanggar Kepmenkes RI No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 Pasal 16 melakukan praktik keperawatan tidak sesuai dengan kewajiban perawat yaitu tidak memberikan informasi kepada klien. Pasal 17 praktik keperawatan tidak sesuai dengan kewenangan, pendidikan, dan pengalaman. Pasal 37 :
- 3. 1. Perawat yang melanggar ketentuan praktik keperawatan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut : -lamanya 3 (tiga) bulan. edang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan. -lamanya 1 (satu) tahun. 2. Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas motif pelanggaran serta situasisetempat. Tindakan yang Perawat Mudjiati lakukan juga menyalahi praktek kesehatan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan mengenai tindakan aborsi atas indikasi medis. Diposkan oleh nden svit-kona di 20:38 0 komentar Label: aborsi, etika, prinsip