SlideShare a Scribd company logo

Modul Tata Kelola Internet (UNAPCICT)

ICT Watch, profile picture
ICT Watch

Modul ini membahas tentang tata kelola internet. Modul ini menjelaskan pentingnya tata kelola internet yang baik untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium. Modul ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar tata kelola internet serta isu-isu kunci yang terkait dengan tata kelola internet.

Internet
1 of 71
Downloaded 12 times
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5 Tata Kelola Internet ASIAN AND PACIFIC TRAINING CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC ASIAN AND PACIFIC TRAINING CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5 Tata Kelola Internet Ang Peng Hwa ASIAN AND PACIFIC TRAINING CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
Seri Modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5: Tata Kelola Internet Modul ini dirilis dibawah Lisensi Creative Commons Attribution 3.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Semua opini, gambar, dan pendapat yang ada dalam modul ini adalah sepenuhnya tanggung jawab pengarang, dan tidak berarti merefleksikan pandangan atau pengesahan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Materi dan presentasi dalam publikasi ini juga tidak mengimplikasikan opini, pendapat atau sejenisnya dari Sekretariat PBB terkait dengan status hukum di suatu negara, wilayah, kota atau daerah, otoritas, atau terkait dengan garis batas. Penyebutan nama perusahaan dan produk komersial tidak berarti merupakan pernyataan dukungan dari pihak PBB. Kontak: United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development Bonbudong, 3rd Floor Songdo Techno Park 7-50 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon City Republic of Korea Telepon: +82 32 245 1700-02 Fax: +82 32 245 7712 E-mail: info@unapcict.org http://www.unapcict.org Hak Cipta © UN-APCICT 2009 ISBN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desain dan Tata Letak: Scandinavian Publishing Co., Ltd. Dicetak di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 4 SAMBUTAN Abad 21 ditandai dengan bertumbuhnya saling ketergantungan antara orang-orang di dunia global. Sebuah dunia dimana peluang terbuka bagi jutaan orang melalui teknologi-teknologi baru, perluasan akses ke informasi dan pengetahuan esensial yang dapat mengembangkan kehidupan masyarakat secara signifikan dan membantu mengurangi kemiskinan. Namun hal ini hanya mungkin terjadi jika pertumbuhan saling ketergantungan diiringi dengan nilai-nilai, komitmen dan solidaritas bersama untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dimana kemajuan yang dicapai adalah untuk semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia dan Pasifik telah menjadi ‗kawasan superlatif‘ jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut International Telecommunication Union, terdapat dua miliar pelanggan telepon dan 1,4 miliar pelanggan telepon seluler di kawasan Asia Pasifik. India dan Cina sendiri mengambil porsi seperempat dari pengguna telepon seluler di dunia pada pertengahan 2008. Kawasan Asia Pasifik juga mewakili 40 persen pengguna Internet dan merupakan pasar broadband terbesar di dunia dengan porsi sebanyak 39 persen dari total dunia. Seiring dengan kondisi kemajuan teknologi yang cepat tersebut, banyak yang bertanya-tanya apakah kesenjangan dijital akan hilang. Sayangnya, jawaban pertanyaan tersebut adalah ‗belum‘. Bahkan lima tahun sesudah World Summit on the Information Society (WSIS) diselenggarakan di Geneva pada tahun 2003, dan terlepas dari semua terobosan teknologi yang mengesankan dan komitmen pemain kunci di kawasan, akses ke komunikasi dasar masih belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang miskin. Lebih dari 25 negara di kawasan, terutama negara berkembang kepulauan kecil (small island) dan negara berkembang tanpa perairan (land-locked), memiliki kurang dari 10 pengguna Internet per 100 orang, dan pengguna tersebut sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di sisi lain, beberapa negara maju di kawasan yang sama mempunyai rasio lebih dari 80 pengguna Internet per 100. Disparitas broadband antara negara maju dan negara berkembang bahkan lebih menyolok. Untuk mengatasi kesenjangan dijital dan mewujudkan potensi TIK untuk pembangunan inklusif sosial-ekonomi di kawasan, penyusun kebijakan di negara berkembang perlu menentukan prioritas, menyusun kebijakan, memformulasikan kerangka kerja hukum dan peraturan, mengalokasikan dana, dan memfasilitasi kemitraan yang memajukan sektor industri TIK dan mengembangkan keterampilan TIK di masyarakat. Seperti tertuang dalam Rencana Aksi WSIS, ―... setiap orang semestinya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi, dan merasakan manfaat dari Masyarakat Informasi (Information Society) dan Ekonomi Pengetahuan (Knowledge Economy)‖. Sampai saat ini, Rencana Aksi tersebut menyerukan kerjasama regional dan internasional untuk peningkatan kapasitas dengan menekankan kepada penyediaan besar-besaran akan ahli-ahli dan profesional TI. Untuk merespon seruan tersebut, APCICT telah menyusun kurikulum pelatihan komprehensif tentang TIK untuk pembangunan (ICT for Development-ICTD) – yaitu Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan (Academy of ICT Essentials for Government Leaders) – yang saat ini terdiri dari delapan modul dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan
Modul 5 Tata Kelola Internet 5 kepakaran esensial yang dapat membantu para penyusun kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif TIK dengan lebih efektif. APCICT adalah salah satu dari lima institusi regional dari United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (ESCAP). ESCAP mengembangkan pembangunan sosio- ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik melalui analisis, usaha normatif, peningkatan kapasitas, kerjasama regional dan berbagi pengetahuan. Dalam kerjasamanya dengan lembaga PBB lainnya, organisasi internasional, mitra nasional dan stakeholder, ESCAP, melalui APCICT, berkomitmen untuk mendukung penggunaan, kustomisasi dan penerjemahan modul-modul Akademi ke berbagai negara, serta pengajarannya secara reguler di serangkaian workshop nasional dan regional untuk aparatur pemerintahan tingkat menengah dan atas, dengan tujuan bahwa kapasitas yang dibangun dan pengetahuan yang didapat akan diterjemahkan ke dalam bentuk peningkatan kesadaran akan manfaat TIK dan aksi-aksi nyata untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Noeleen Heyzer Under-Secretary-General of the United Nations dan Sekretaris Eksekutif ESCAP
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 6 PENGANTAR Perjalanan dalam menyusun Seri Modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan merupakan pengalaman yang menakjubkan dan inspirasional. Seri modul ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam peningkatan kapasitas di bidang TIK, tapi juga membuka cara baru dalam pengembangan kurikulum – melalui partisipasi dan kepemilikan banyak pihak dalam prosesnya. Akademi ini merupakan program utama dari APCICT, yang telah disusun melalui analisis dan penelitian yang mendalam akan kekuatan dan kelemahan materi-materi pelatihan yang telah ada serta proses mitra bestari diantara para ahli. Serangkaian workshop Akademi yang telah dilangsungkan di berbagai negara di kawasan telah memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan diantara peserta yang berasal dari berbagai negara, sebuah proses yang membuat para alumni Akademi menjadi pemain kunci dalam membentuk modul. Peluncuran secara nasional delapan modul awal Akademi ini menandai awal dari proses sangat penting dalam memperkuat kerja sama yang telah ada dan membangun kerja sama baru untuk meningkatkan kapasitas pengambilan kebijakan terkait TIK untuk Pembangunan (ICT for Development-ICTD) di seluruh kawasan. APCICT berkomitmen untuk menyediakan dukungan teknis dalam peluncuran Akademi Nasional sebagai pendekatan kunci untuk memastikan bahwa Akademi menjangkau para pengambil kebijakan. APCICT telah bekerja sama erat dengan sejumlah institusi pelatihan nasional dan regional yang telah membangun jaringan dengan pemerintah lokal maupun pusat, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam ICTD dengan mengkustomisasi, menerjemahkan dan menyelenggarakan Akademi yang memperhitungkan kebutuhan dan prioritas nasional. APCICT juga merencanakan untuk lebih memperdalam dan memperluas cakupan dari modul-modul yang sudah ada dan juga mengembangkan modul-modul baru. Selanjutnya, APCICT juga menggunakan pendekatan multi-kanal untuk memastikan bahwa konten dari Akademi menjangkau lebih banyak orang di kawasan. Selain disampaikan dengan cara tatap muka melalui Akademi yang diselenggarakan di level nasional dan regional, juga tersedia APCICT Virtual Academy (AVA), sebuah media online untuk pembelajaran jarak jauh, yang dirancang untuk memungkinkan peserta dapat mempelajari materi sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Di dalam AVA tersedia semua modul Akademi dan materi pendampingnya, seperti slide presentasi dan studi kasus, yang dapat dengan mudah diakses secara online untuk diunduh, digunakan kembali, dikustomisasi dan di-lokal-kan. AVA juga menyediakan berbagai fasilitas seperti kuliah virtual, perangkat manajemen pembelajaran, perangkat pengembangan konten dan sertifikasi. Kedelapan modul yang telah disusun dan disampaikan melalui serangkaian workshop Akademi baik di level nasional, sub-regional, maupun regional tidak akan mungkin ada tanpa komitmen, dedikasi, dan partisipasi proaktif dari banyak individu dan organisasi. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan atas semua usaha dan pencapaian oleh para alumni Akademi dan rekan-rekan dari departemen/kementerian pemerintah, institusi pelatihan, dan organisasi nasional dan regional yang telah berpartisipasi dalam workshop Akademi. Mereka tidak hanya memberikan masukan yang berharga terhadap isi modul, tetapi yang lebih penting, mereka menjadi penganjur Akademi di negara mereka masing-masing, yang akhirnya menghasilkan perjanjian formal antara APCICT dengan sejumlah mitra insititusi
Modul 5 Tata Kelola Internet 7 nasional dan regional untuk melakukan kustomisasi dan menyelenggarakan Akademi secara reguler di negara mereka. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan khusus untuk dedikasi orang-orang luar biasa yang telah membuat perjalanan ini menjadi mungkin. Mereka adalah Shahid Akhtar, Penasihat Proyek dari Akademi; Patricia Arinto, Editor; Christine Apikul, Manajer Publikasi; semua pengarang modul Akademi; dan tim APCICT. Saya sungguh berharap bahwa Akademi ini dapat membantu bangsa untuk mempersempit kesenjangan sumber daya TIK, menghilangkan rintangan adopsi TIK, dan turut mempromosikan penggunaan TIK untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi dan pencapaian Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium). Hyeun-Suk Rhee Direktur, APCICT
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 8 TENTANG SERI MODUL Di ‗era informasi‘ ini, kemudahan akses informasi telah mengubah cara kita hidup, bekerja dan bermain. ‗Ekonomi dijital‘ (digital economy), yang juga dikenal sebagai ‗ekonomi pengetahuan‘ (knowledge economy), ‗ekonomi jaringan‘ (networked economy) atau ‗ekonomi baru‘ (new economy), ditandai dengan pergeseran dari produksi barang ke penciptaan ide. Pergeseran tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.. Akibatnya, pemerintah di seluruh dunia semakin fokus kepada penggunaan TIK untuk Pembangunan (dikenal dengan ICT for Development-ICTD). TIK untuk Pembangunan tidak hanya berarti pengembangan industri atau sektor TIK, tetapi juga mencakup penggunaan TIK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. Namun demikian, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan kebijakan TIK adalah para penyusun kebijakan seringkali kurang akrab dengan teknologi yang mereka manfaatkan untuk pembangunan nasional. Karena seseorang tidak mungkin mengatur sesuatu yang tidak dimengerti olehnya, banyak penyusun kebijakan yang akhirnya menghindar dari penyusunan kebijakan di bidang TIK. Akan tetapi melepaskan penyusunan kebijakan TIK kepada para teknolog juga kurang benar karena teknolog seringkali kurang mawas akan implikasi kebijakan atas teknologi yang mereka kembangkan dan gunakan. Seri modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan telah dikembangkan oleh United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT) untuk: 1. Penyusun kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang bertanggung- jawab akan penyusunan kebijakan bidang TIK. 2. Aparatur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi dari aplikasi berbasis TIK; serta 3. Para manajer di sektor publik yang ingin memanfaatkan perangkat TIK untuk manajemen proyek. Seri modul ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan akan isu-isu pokok terkait TIK untuk Pembangunan baik dari perspektif kebijakan maupun teknologi. Tujuannya bukan untuk menyusun manual teknis TIK, tetapi lebih kepada memberikan pemahaman yang baik akan kemampuan teknologi digital saat ini atau kemana teknologi mengarah, serta implikasinya terhadap penyusunan kebijakan. Topik-topik yang dibahas dalam modul telah diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan dan survei terhadap materi-materi pelatihan lain di seluruh dunia Modul-modul telah dirancang sedemikan rupa agar dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri oleh pembaca individu atau juga sebagai rujukan untuk program pelatihan. Modul- modul dibuat berdiri sendiri sekaligus saling berkaitan satu sama lain, dan telah diusahakan agar setiap modul berkaitan dengan tema dan diskusi pada modul-modul lain. Tujuan jangka panjangnya ialah agar modul-modul ini dapat digunakan dalam pelatihan yang dapat disertifikasi.
Modul 5 Tata Kelola Internet 9 Setiap modul diawali dengan tujuan modul dan target pembelajaran yang ingin dicapai sehingga pembaca dapat menilai kemajuan mereka. Isi modul terdiri dari bagian-bagian yang termasuk di dalamnya studi kasus dan latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep utamanya. Latihan dapat dikerjakan secara individual ataupun secara berkelompok. Gambar dan tabel disajikan untuk mengilustrasikan aspek-aspek spesifik dari diskusi. Referensi dan bahan-bahan online juga disertakan agar pembaca mendapatkan pengetahuan tambahan tentang materi yang diberikan. Penggunaaan TIK untuk Pembangunan sangatlah beragam sehingga terkadang studi kasus dan contoh-contoh baik di dalam modul maupun antara satu modul dengan modul lainnya mungkin terlihat kontradiksi. Hal ini memang diharapkan. Ini adalah gairah dan tantangan dari disiplin ilmu baru yang saat ini terus berkembang dan sangat menjanjikan sehingga semua negara mulai menggali kemampuan TIK sebagai alat pembangunan. Sebagai bentuk dukungan bagi seri modul Pendidikan ini, telah tersedia sebuah media pembelajaran jarak jauh — the APCICT Virtual Academy (AVA – http://www.unapcict.org/academy) — dengan ruang kelas virtual yang memuat presentasi dalam format video dan slide presentasi dari modul. Sebagai tambahan, APCICT juga telah mengembangkan e-Collaborative Hub for ICTD (e-Co Hub – http://www.unapcict.org/ecohub), sebuah situs online bagi para praktisi dan penyusun kebijakan TIK untuk meningkatkan pengalaman pelatihan dan pembelajaran mereka. E-Co Hub memberikan akses ke sumber pengetahuan akan berbagai aspek TIK untuk Pembangunan dan menyediakan ruang interaktif untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berkolaborasi dalam peningkatan TIK untuk Pembangunan.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 10 MODUL 5 Internet memberikan tantangan yang signifikan bagi kebijakan publik dan pengembangan SDM berkelanjutan, baik secara internasional maupun bagi masing- masing negara. Karenanya, pengembangan kebijakan dan prosedur internasional yang sedang berjalan dibutuhkan untuk mengatur penggunaan dan pengoperasian Internet. Akan tetapi, meski kawasan Asia-Pasifik adalah pengguna Internet terbesar secara global, hal ini hanya terkonsentrasi di negara-negara yang mengembangkan kebijakan terkait internet. Ada sejumlah isu dan tantangan spesifik terkait dengan Tata Kelola Internet dalam konteks regional. Pemerintah negara-negara ekonomi berkembang perlu memahami isu-isu ini jika mereka ingin mendapat tempat dalam jaringan informasi global. Tujuan Modul Modul ini bertujuan untuk: 1. Menggambarkan kondisi pengembangan prosedur dan kebijakan internasional yang mengatur penggunaan dan pengoperasian internet; dan 2. Memberikan gambaran mengenai isu-isu dan tantangan spesifik berkaitan dengan Tata Kelola Internet dalam konteks regional. Hasil Pembelajaran Setelah mempelajari modul ini, pembaca diharapkan mampu untuk: 1. Menggambarkan pengembangan prosedur dan kebijakan internasional yang mengatur penggunaan dan pengoperasian Internet. 2. Mendiskusikan isu-isu penting dalam Tata Kelola Internet dari sudut pandang negara-negara berkembang; dan 3. Menentukan langkah-langkah awal menuju penata-kelolaan Internet yang lebih baik di negara masing-masing.
Modul 5 Tata Kelola Internet 11 Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1190.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 12 DAFTAR ISI Sambutan........................................................................................................................ 4 Pengantar........................................................................................................................ 6 Tentang Seri Modul......................................................................................................... 8 Daftar Isi........................................................................................................................ 12 Daftar Studi Kasus ........................................................................................................ 13 Daftar Gambar .............................................................................................................. 13 Daftar Singkatan ........................................................................................................... 14 Daftar Ikon..................................................................................................................... 15 1. Permasalahan dan Ruang Lingkup Tata Kelola Internet ..................................... 16 1.1 Pendahuluan.................................................................................................. 16 1.2 Sejarah dan Latar Belakang Teknis dari Internet ........................................... 17 2. Tata Kelola Internet yang Multilateral dan Multisektoral ...................................... 23 2.1 Definisi........................................................................................................... 23 2.2 Rekomendasi................................................................................................. 25 3. Dimensi Tata Kelola Internet I — Penggunaan Internet ...................................... 29 3.1 Cara-cara Pengaturan ................................................................................... 29 3.2 Road Map yang Disarankan .......................................................................... 31 4. Dimensi Tata Kelola Internet Ii — Penyalahgunaan Internet............................... 40 4.1 Apa yang Istimewa dari Internet?................................................................... 40 4.2 Penyalahgunaan Internet............................................................................... 41 4.3 Sanksi............................................................................................................ 46 5. Isu-Isu yang Berkaitan dengan Dunia Offline ...................................................... 51 5.1 Kebijakan Kompetisi ...................................................................................... 51 5.2 Sensor dan Kebebasan Berekspresi.............................................................. 52 5.3 Pencemaran Nama Baik................................................................................ 54 5.4 Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Lainnya................................. 55 5.5 Privasi............................................................................................................ 56 6. Dimensi Pembangunan: Kesenjangan Dijital....................................................... 58 6.1 TIK untuk Pembangunan ............................................................................... 58 6.2 Batasan dan Hambatan ................................................................................. 60 6.3 Aplikasi TIKP.................................................................................................. 60 7. Tata Kelola Internet: Melihat Kedepan ................................................................ 62 Rangkuman................................................................................................................... 63 Bacaan Lebih Lanjut...................................................................................................... 65 Daftar Istilah.................................................................................................................. 66 Catatan Untuk Instruktur ............................................................................................... 67 Tentang Penulis ............................................................................................................ 69
Modul 5 Tata Kelola Internet 13 DAFTAR STUDI KASUS 1. Pengakuan atas Bukti-bukti Elektronik 34 2. Konten Ilegal: Kerja Sama Global 35 3. Virus ILoveYou 35 4. Pembajakan Musik 36 5. Memenuhi Standar Uni Eropa 37 6. Razia Konsumen Tahunan 42 7. Kapankah Spam Akan Berakhir 43 8. Mengatasi Ketagihan Internet 44 9. Penipuan Uang Muka atau Nigerian 419 45 10. Perkosaan dalam Cyberspace 46 11. Council of Europe Convention on Cybercrime 47 12. Stop Spam Alliance 49 13. Liberalisasi Telekomunikasi dan Biaya Penggunaan Internet 51 14. Pem-filter-an Self-Rated Sukarela 52 15. Internet untuk Pedesaan 59 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.Mencari Sebuah Situs Web di Internet 20 Gambar 2.Partisipasi Multilateral dan Multisektoral dalam Tata Kelola Internet 25 Gambar 3.Hukum Keseimbangan dalam Hak Cipta 55
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 14 DAFTAR SINGKATAN APCICT Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development ccTLD Country Code Top-Level Domain CoE Council of Europe CSC Common Services Centre, India DEC Digital Equipment Corporation DNS Domain Name System ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific EU European Union FOSS Free and Open Source Software GPS Global Positioning System gTLD Generic Top-Level Domain ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICPEN International Consumer Protection and Enforcement Network ICRA Internet Content Rating Association ICT Information and Communication Technology ICTD Information and Communication Technology for Development IP Internet Protocol IPv4 Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6 ITU International Telecommunication Union MDG Millennium Development Goal OECD Organisation for Economic Co-operation and Development RIAA Recording Industry Association of America RIR Regional Internet Registry TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol TLD Top-Level Domain UN United Nations USA United States of America WGIG Working Group on Internet Governance WSIS World Summit on the Information Society
Modul 5 Tata Kelola Internet 15 DAFTAR IKON Pertanyaan Latihan Studi Kasus Ujian Tujuan
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 16 1. PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP TATA KELOLA INTERNET Bagian ini bertujuan untuk memberikan sejarah singkat dan konteks dari Tata Kelola Internet, dan menjelaskan secara singkat cakupan dari Tata Kelola Internet. 1.1 Pendahuluan Seringkali diasumsikan bahwa media komunikasi baru yang bernama Internet tidak dapat diregulasi. Ini dapat dipahami mengingat para pengguna awal Internet sering menyatakan dengan lantang bahwa Internet dirancang untuk mampu bertahan dari serangan nuklir, menghindari pemblokiran dengan me-routing di sekitar mereka, melewati batas-batas internasional dan karenanya tidak bisa disensor. Tidak bisa disensor berarti bahwa kontennya sulit atau hampir tidak mungkin untuk diatur dan karenanya para penggunanya sulit untuk diregulasi.1 Saat ini, lebih dari 10 tahun sejak Internet tersedia untuk publik, kita mengetahui bahwa anggapan-anggapan tentang Internet tersebut adalah mitos dan terbukti bahwa internet dapat diregulasi. Kenyataannya, negara-negara yang lebih maju memiliki peraturan yang lebih banyak terkait dengan Internet, sedangkan negara-negara yang kurang berkembang memiliki hanya sedikit atau hampir tidak ada peraturan yang mengatur Internet. Kurangnya peraturan tersebut dapat mengakibatkan negara-negara berkembang menjadi sarang bagi mereka yang suka melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan Internet, seperti spam dan scam. Kuantitas dari hukum dan peraturan bukanlah yang membatasi penggunaan internet. Jika kasusnya demikian, Amerika Serikat seharusnya menjadi negara yang paling ketat dalam penggunaan internet sedangkan negara seperti Laos, yang masih berkutat dengan masalah infrastruktur, akan subur dengan pengguna internet. Yang utama ialah bahwa peraturan yang mengatur Internet harus dibuat dengan berlandaskan pada pemahaman yang baik akan isu-isu legal dan teknis serta melalui kerja sama internasional. Modul ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu-isu ini dan untuk menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dalam pengaturan Internet dapat tercapai. 1 Peng Hwa Ang, Ordering Chaos: Regulating the Internet (Singapore: Thomson, 2005).
Modul 5 Tata Kelola Internet 17 1.2 Sejarah dan Latar Belakang Teknis dari Internet Sejarah dan perkembangan teknis Internet diciptakan bukan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang mampu bertahan dari serangan nuklir, tetapi untuk memungkinkan para fisikawan untuk saling berbagi komputer untuk memecahkan masalah-masalah komputasi yang rumit. Komputer pada saat itu merupakan sebuah peralatan yang besar dan mahal dan tersebar di lokasi-lokasi yang saling berjauhan.2 Metode untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut menggunakan protokol yang ditemukan pada tahun 1960an dan tidak bergantung pada teknologi dalam jaringan. Hal ini merupakan counter-intuitive karena seseorang akan berpikir bahwa untuk mengirim pesan dari satu tempat ke tempat lain maka dia harus menggunakan peralatan dan teknologi yang baik. Kenyataannya, protokol memungkinkan untuk mengirimkan pesan-pesan dan transaksi komputer ke dalam paket-paket dan kemudian menggabungkannya kembali di bagian penerima. Jika pesan tidak diterima dengan baik, maka akan dikirimkan ulang. Metode transmisi seperti ini berarti bahwa jaringan atau saluran tidak perlu dibuat ‗pintar‘. Yang dibutuhkan hanyalah router-router untuk mengarahkan kemana pesan akan pergi, dan pesan-pesan tersebut akan menemukan jalan mereka melalui ‗jaringan yang bodoh‘. „Internetworking protocol‟ ini lebih baik dalam membantu pesan-pesan melewati jaringan-jaringan yang berbeda dibandingkan protokol yang digunakan untuk telepon. Kelebihan protokol Internetworking terlihat sejak tahun 1970an ketika perusahaan telepon mulai menambahkan kepintaran dalam jaringan mereka.3 Walaupun International Telecommunication Union (ITU), lembaga PBB yang didirikan untuk mengatur kerjasama telekomunikasi global, melakukan pengembangan beberapa standar dan protokol, perbedaan sudut pandang telah mengarahkan kepada pertentangan yang pada akhirnya mendukung protokol Internetworking ketimbang protokol perusahaan telepon. Sejarah Regulasi Internet4 Harus diingat bahwa standar-standar dan protokol-protokol sangat penting dalam dunia teknologi karena siapapun yang mengontrol hal-hal tersebut dapat memegang kendali arah teknologi. Dalam kasus Internet, protokol yang digunakan untuk menyatukan jaringan-jaringan yang berbeda-beda saat ini disebut dengan nama Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Ditemukan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn 2 Katie Hafner dan Mathew Lyon, Where Wizards Stay Up Late: the Origins of the Internet (New York: Simon and Schuster, 1998). 3 David S. Isenberg, ―The Dawn of the Stupid Network,‖ ACM Networker 2.1 February/March (1998): 24- 31, http://www.isen.com/papers/Dawnstupid.html. 4 Semua buku yang berkaitan dengan sejarah Internet akan sangat bermanfaat. Dua diantaranya ialah Hafner dan Lyon: Where Wizards Stay Up Late, dan Jack Goldsmith dan Tim Wu: Who Controls the Internet: Illusions of a Borderless World. Rujukan online yang lebih terpercaya ialah The Internet Society‟s Histories of the Internet di http://www.isoc.org/internet/history.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 18 pada tahun 1974, protokol komunikasi ini menjadi sangat penting bagi fungsional jaringan sehingga setiap jaringan yang menggunakan TCP/IP kemudian disebut dengan nama Internet. Untuk kepentingan modul ini, prinsip yang paling menarik dari protokol ini ialah tidak adanya kontrol langsung terhadap komunikasi yang melewati jaringan; yang ada hanyalah pengaturan pengalamatan yang digunakan untuk penyampaian komunikasi. Isu mengenai pengalamatan berarti bahwa perlu ada pihak yang bisa menjamin tidak akan terjadi bentrokan alamat. Sistem pengalamatan global menggunakan angka- angka untuk alamat jaringan. Beberapa orang atau lembaga harus menjamin tidak ada dua alamat dengan angka yang sama — artinya, harus ada direktori pusat untuk menghilangkan konflik tersebut. Adalah Jon Postel, seseorang yang meraih semua gelarnya dari University of California Los Angeles yang kemudian pindah ke University of Southern California sebagai direktur Information Sciences Institute, menjadi „god of the Internet‟, seperti yang disematkan oleh The Economist. Beliau mengatasi konflik- konflik tersebut agar jaringan tetap berkembang. Seiring pertumbuhan jumlah jaringan, semakin sulit untuk mengingat nomor-nomor dari masing-masing jaringan. Jadi, pada tahun 1983, Postel dan Paul Mockapetris mengajukan penamaan terhadap nomor-nomor tersebut. Sebagai contoh, ketimbang mengetikkan 64.233.161.18, lebih mudah mengetikkan google.com untuk masuk ke mesin pencari. Hal ini sama seperti pemberian nama pada sistem penomoran telepon. Dengan demikian lahirlah Domain Name System (DNS). DNS memunculkan beberapa masalah legalitas yang baru. Hal ini akan didiskusikan dalam bagian selanjutnya. Untuk saat ini, penting untuk memahami DNS untuk mengerti permasalahan tersebut.5 DNS adalah sistem hirarki menggunakan struktur seperti pohon untuk mengatur informasi tentang jaringan dan komputer. DNS mirip seperti alamat surat pos: dimulai dengan nama jalan di depan dan diakhiri dengan nama negara di akhir, maka top level domain (TLD) ada di bagian akhir dan alamat jaringan yang lebih spesifik ada di depan. Jadi ketika komputer mencari sebuah alamat Internet, dia akan mencari dari kanan ke kiri, bertanya pada setiap server tentang nama di sebelah kirinya. Ketika pertama kali diimplementasikan pada bulan Januari 1985, terdapat enam TLD: COM – untuk organisasi komersial EDU – untuk lembaga pendidikan NET – untuk penyedia jaringan ORG – untuk organisasi nirlaba MIL – untuk militer Amerika Serikat (AS) GOV – untuk pemerintah AS6 5 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_system untuk penjelasan lebih rinci mengenai DNS. 6 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain untuk penjelasan lebih rinci mengenai sistem TLD.
Modul 5 Tata Kelola Internet 19 Sejak saat itu, semakin banyak generic TLD (gTLD) yang ditambahkan.7 Mungkin yang paling penting bagi kita ialah pembuatan country-code TLD (ccTLD). Kode ini mirip tetapi tidak identik dengan ISO 3166-1 alpha-2, yaitu dua huruf kode negara untuk negara-negara dan teritori-teritori yang digunakan dalam perdagangan internasional.8 AS sebenarnya juga memiliki dua huruf ccTLD (US). Akan tetapi karena dominasi sejarah dan keuntungan sebagai pionir, gTLD tanpa kode negara, khususnya COM, dianggap berasal dari AS atau jika tidak dari AS berarti untuk ambisi lebih global. Ketersediaan ccTLD berarti bahwa pemerintah dapat memiliki suara lebih besar dalam cara menentukan nama domain. Jadi, yahoo.fr misalnya, akan terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh administrator DNS di Perancis. Kasus yang terkenal, pengadilan Perancis memutuskan bahwa Yahoo tidak boleh menjual memorabilia Nazi dalam situs webnya yang ditujukan ke masyarakat Perancis. Pengadilan Perancis dapat mengintervensi dan mengeluarkan keputusan seperti itu karena nama domain – yahoo.fr – terdaftar di Perancis. Yahoo kemudian mengubah nama situs webnya yang ditujukan bagi pengguna berbahasa Perancis menjadi fr.yahoo.com. Dibaca sebagai alamat, alamat situs web baru ini berada dalam ruang domain COM, di Yahoo, dan dalam sebuah server bernama FR. Alamat baru tersebut berarti bahwa Yahoo dapat menentang hukum Perancis walaupun tidak ada alasan komersial yang tepat untuk melakukannya. Kenyataannya, Yahoo telah mengubah nama seluruh situs asingnya sehingga semua alamatnya berakhiran dengan COM. Ada satu lagi isu teknis yang perlu dibahas yaitu menyangkut masalah root server. Ketika sebuah komputer mencari sebuah alamat, komputer akan mencari dari kanan ke kiri. Karena gTLD adalah bagian kanan dari alamat Web, maka hal pertama yang akan dicari oleh komputer ialah yang paling kanan. Misalnya, untuk www.google.com, komputer terlebih dulu harus mencari .com. Disini, program DNS modern telah ―memasukkan‖ sebuah implied code: seluruh nama domain Internet yang berakhir dengan sebuah tanda baca titik (‗.‘) merujuk ke server yang disebut root server. Ada 12 organisasi root, yang disebut root server operator yang menjalankan server-server berlabel A sampai M. Server A berfungsi sebagai master server, berkomunikasi dengan server B hingga M beberapa kali sehari sehingga informasi terbaharui. Dalam praktiknya, kebanyakan informasi tersimpan di berbagai server lain di seluruh dunia sebagai cadangan, untuk meminimalkan lalu lintas Internet dan untuk mempercepat akses. Seluruh area tersebut dinamakan Root Zone.9 Karena Root Zone sangat penting bagi berlangsungnya Internet, maka dibuatlah sebuah server yang tersembunyi dari para hacker yang disebut hidden server. Hidden server dan master server A secara fisik berlokasi di AS. 7 Untuk daftar yang lebih definitif, lihat http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt.daftar yang lebih ramah-pembaca tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains. 8 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 untuk info lebih rinci tentang ISO 3166-1 alpha-2. 9 Wolfgang Kleinwächter, ―De-Mystification of The Internet Root: Do We Need Governmental Oversight?‖ in Reforming Internet Governance, ed. William J. Drake (New York: UN ICT Task Force, 2005), 209- 225, http://www.wgig.org/docs/book/WGIG_book.pdf.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 20 Gambar 1. Mencari Sebuah Situs Web di Internet (Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1175) Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada Internet di sebuah negara jika negara tersebut sedang berperang dengan AS. Dapatkah Pemerintah AS, misalnya, menghapus negara tersebut dari root zone sehingga hilang dari jaringan Internet? Sebelum perang Irak, nama domain IQ hilang dari Internet. Domain IQ saat itu tidak dioperasikan oleh kroni Saddam Husein, tetapi oleh keturunan Arab Palestina yang tinggal di Texas. Operator nama domain, Elashi bersaudara dan mitra bisnisnya, ditahan dan dihukum pada tahun 2002 atas ekspor bagian-bagian komputer secara ilegal ke Libya dan Syria. Secara kebetulan atau sebaliknya, sistem nama domain OQ mati sesaat sebelum perang. Pada 28 Juli 2005, antara waktu laporan UN-appointed Working Group on Internet Governance (WGIG) diselesaikan dan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa resmi PBB, nama domain IQ telah diberikan ke pemerintah Irak. Alasannya adalah bahwa hanya pada saat itulah ada pemerintah Irak yang stabil dan fungsional.
Modul 5 Tata Kelola Internet 21 Kendali atas root zone dilihat sebagai isu utama dalam Tata Kelola Internet. Namun demikian, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Beberapa negara khawatir tentang distribusi alamat IP. Akibat dari cara pengembangan Internet yang tidak terencana, beberapa universitas di AS memiliki alamat IP lebih banyak dari beberapa negara. Isu ini bukan hanya mengenai dasar pendistribusian alamat IP tetapi juga mengenai apakah alamat IP bisa habis. Dibawah penggunaan sistem Internet Protocol versi 4 (IPv4), terdapat 4,294,967,296 alamat IP yang unik. Karena populasi global jauh melebihi angka ini, maka ada kemungkinan alamat IP akan habis. Sampai tingkat tertentu, masalah ini telah diperbaiki dengan sistem penggunaan alamat IP yang lebih efisien dan pengembangan Internet Protocol versi 6 (IPv6) yang memiliki alamat IP unik sejumlah 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456 (340 triliun miliar miliar).10 Isu Tata Kelola Internet muncul pertama kali pada World Summit on the Information Society (WSIS) pada tahun 2003. Ketika banyak negara ingin mengatasi permasalahan Tata Kelola Internet, AS berpendapat bahwa ada keterbatasan kapasitas terutama di negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah tersebut. Karenanya, diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja akan ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk melaporkan masalah ini. WSIS Declaration of Principles menyatakan bahwa: 50. Isu-isu tata kelola Internet internasional harus ditangani bersama secara terkordinir. Kita meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk sebuah kelompok kerja Tata Kelola Internet dengan proses yang inklusif dan terbuka yang menjamin mekanisme yang melibatkan partisipasi yang penuh dan aktif dari berbagai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil baik dari negara maju maupun berkembang, melibatkan organisasi-organisasi internasional dan intergovernmental serta forum-forum terkait, untuk menginvestigasi dan membuat proposal tindakan yang diperlukan dalam tata kelola Internet pada tahun 2005.11 WGIG, sebagai komite yang dibentuk, terdiri dari 40 orang yang diberi mandat mencari fakta — misalnya, untuk mendefinisikan apa itu Tata Kelola Internet, apa-apa saja permasalahannya, dan siapa yang harus melakukan apa. Yang akan kita bahas berikutnya ialah laporan dari WGIG. Pertanyaan Seberapa pentingkah Tata Kelola Internet bagi negara Anda? 10 OECD, ―Governments and business must tackle Internet address shortage together, says OECD,‖ 15 May 2008. http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34223_40542045_1_1_1_1,00.html. 11 World Summit on the Information Society, Declaration of Principles – Building the Information Society: A global challenge in the new Millennium (12 Desember 2003), http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 22 Ujian 1. Apakah cikal bakal dari Internet? Apakah Internet lahir untuk menjamin bahwa komunikasi dapat bertahan dari serangan nuklir? 2. Sering disebutkan bahwa Internet tidak memiliki ‗pusat‘. Apakah itu benar? 3. Bagaimana DNS mengatur Internet? 4. Apakah perbedaan antara alamat IP dan nama domain? 5. Apakah perbedaan praktis antara IPv4 dan IPv6?
Modul 5 Tata Kelola Internet 23 2. TATA KELOLA INTERNET YANG MULTILATERAL DAN MULTISEKTORAL Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Laporan Akhir WGIG, ketegangan politik di sekitar aspek yang banyak diperdebatkan di Tata Kelola Internet, dan munculnya Internet Governance Forum. Yang perlu diperhatikan dalam Tata Kelola Internet adalah bahwa rekomendasi tidak mengganggu berjalannya Internet. Jadi, WGIG mengadopsi beberapa prinsip untuk mendukung pekerjaannya, seperti misalnya, bahwa Internet harus tetap aman dan stabil, bahwa arsitektur dan pengembangan standar tetap terbuka dan terdesentralisasi, dan bahwa nama dan angka-angka harus terus dikelola secara kompeten. 2.1 Definisi Definisi dari Tata Kelola Internet dimulai dengan beberapa kontroversi. Dalam kaitannya dengan WGIG, Sekretaris Jenderal ITU, Yosio Utsumi, dalam perannya sebagai Sekjen WSIS, menginginkan definisi sempit dari Tata Kelola Internet. Beliau mengatakan: Banyak isu yang muncul dari konsep politik yang lebih luas dari ―Tata Kelola Internet‖ telah diperdebatkan secara sengit sepanjang fase pertama dari WSIS dan prinsip-prinsip dan aksi-aksi yang disepakati telah ditetapkan dalam dokumen final dari fase pertama. Ada kesepakatan luas diantara pemerintah-pemerintah, seperti dinyatakan dalam Hammamet, bahwa isu-isu ini seharusnya tidak dibuka kembali. Karena itu, tidak perlu, misalnya, untuk mendiskusikan isu-isu seperti arus bebas informasi, pemberantasan spam, keamanan jaringan, root server regional, perlindungan privasi, atau penyalahgunaan TIK. Sebagai gantinya, kita harus fokus terhadap aktivitas utama dari manajemen sumber daya Internet oleh ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), khususnya top-level domain, dimana isu-isu penting masih belum terpecahkan.12 Kelompok Kerja (Pokja) tidak menyetujui pandangan sempit tersebut, tetapi mengadopsi definisi yang lebih luas dari Tata Kelola Internet: 12 Yoshio, Utsumi, Pidato Pembukaan (First Meeting of the Working Group on Internet Governance Geneva, Switzerland, 23-25 November 2004), http://www.wgig.org/docs/Utsumi.pdf.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 24 Tata Kelola Internet ialah pengembangan dan penerapan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam peranan mereka masing-masing, terkait prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program bersama yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet.13 Definisi tersebut singkat, terutama jika dibandingkan dengan definisi lain yang diajukan.14 Ada beberapa poin penting dalam definisi tersebut. Pertama, definisi tersebut menolak pandangan sempit tentang Tata Kelola Internet yang secara sederhana merujuk kepada fungsi dari ICANN dimana ITU merasa sama dengan yang telah dilakukan. Kedua, definisi tersebut mencakup isu-isu kebijakan publik penting seperti spam, privasi, cybercrime, keamanan dan pengembangan Internet — isu-isu yang tidak dapat ‗duduk tenang‘ dengan struktur ITU. Ketiga, definisi tersebut menyertakan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam sebuah pendekatan multi- stakeholder dimana ITU tidak dapat memasukkannya dengan mudah dalam pertemuan mereka karena keanggotaan ITU terdiri atas perusahaan-perusahaan telepon yang di beberapa negara merupakan entitas bisnis yang terhubung dengan pemerintah. Definisi tersebut juga menyatakan bahwa Tata Kelola Internet lebih dari sekedar aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Definisi tersebut juga mencakup norma dan aturan sosial yang telah dikembangkan oleh komunitas Internet. Ini memberikan pengakuan terhadap masyarakat sipil, yang telah berperan dalam pengembangan Internet. Definisi tersebut, bersama dengan pernyataan-pernyatan yang dibuat dalam Deklarasi WSIS, menyatakan bahwa proses Tata Kelola Internet seharusnya multi-stakeholder (melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan publik), multilateral (melibatkan banyak negara), dan transparan serta demokratis (menghormati suara terbanyak). Hal ini menggarisbawahi pentingnya proses dalam Tata Kelola Internet. 13 WGIG, Report of the Working Group on Internet Governance (2005), 4, http://www.wgig.org. 14 WGIG, Background Report (2005), http://www.wgig.org.
Modul 5 Tata Kelola Internet 25 Gambar 2. Partisipasi Multilateral dan Multisektoral dalam Tata Kelola Internet (Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1188) 2.2 Rekomendasi Pokja juga membuat beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah sebuah forum bagi seluruh stakeholder untuk mengatasi berbagai isu terkait Internet. Forum tersebut haruslah berupa struktur rendah biaya tanpa kekuatan pengambilan keputusan. Tujuannya ialah menjadi sarana bagi para stakeholder untuk mendiskusikan berbagai isu dan saling berbagi pengalaman. Internet Governance Forum pertama kali bertemu di Athena pada tahun 2006. Pertemuan kedua berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ketiga dijadwalkan pada bulan Desember 2008 di Hyderabad, India. Rekomendasi kedua dari WGIG berkaitan dengan pengawasan Internet. Pokja merekomendasikan internasionalisasi pengawasan berdasarkan pada prinsip-prinsip WSIS dimana pengawasan tersebut haruslah bersifat multi-stakeholder, multilateral, transparan, dan demokratis. Selain melihat bahwa pengawasan yang dilakukan tidak boleh mengganggu operasional harian Internet, secara implisit Pokja menyarankan pemerintah AS untuk menyerahkan otoritas pengawasan tunggalnya terhadap ICANN. Walaupun Laporan WGIG menyatakan ICANN sebagai yang paling transparan di antara lembaga-lembaga internasional yang terlibat dengan Internet, laporan tersebut juga mengungkapkan isu-isu terkait ICANN. Pertama, ICANN tidak mengajukan jadwal kapan gTLD akan dibuat. Adanya jadwal akan berguna bagi mereka yang mendukung gTLD dan bagi mereka yang ingin memberikan komentar terkait dengan gTLD yang sedang diusulkan. Kedua, diketahui bahwa bagian yang paling tidak transparan dalam ICANN ialah Komite Penasehat Pemerintah (Government Advisory Committee), forum
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 26 dimana para pemerintah menyampaikan masukan mereka. Masalah utama tata kelola, bagaimanapun, yang pertama, ICANN adalah perusahaan AS dengan kontrak berdasarkan penunjukan, bukan kontrak yang diberikan berdasarkan pemenangan tender sesuai dengan best practice. Kedua, ICANN berada di bawah Department of Commerce AS dengan sebuah nota kesepahaman diantara mereka. Pemerintah AS telah memberikan dua alasan bagi keberlanjutan pengawasan oleh ICANN: (1) untuk menjamin stabilitas dan keamanan Internet; dan (2) untuk menghindari penyensoran Internet oleh pemerintah lainnya.15 Kedua alasan tersebut dapat dipertanyakan. Alasan pertama menyiratkan bahwa tenaga ahli untuk menjaga keberlangsungan Internet tidak tersedia di luar AS. Alasan kedua bertentangan dengan fakta penyensoran terhadap domain name space ketika domain name space XXX, yang awalnya diperuntukkan untuk situs-situs pornografi, telah disetujui, kemudian ditinjau ulang dan kemudian ditolak. Walaupun keputusan ini dibuat oleh ICANN, yang notabene perusahaan swasta, peninjauan ulang tersebut rupanya diinisiasi oleh kelompok lobi AS dan didukung oleh wakil pemerintah AS.16 Lalu bagaimana jika AS bertingkah seolah-olah mereka pemilik Internet? Kita bisa melihat dua teknologi dimana terdapat ketegangan internasional atas dominasi AS. Yang pertama ialah global positioning system (GPS), layanan yang dikuasai oleh militer yang kemudian tersedia bagi pengguna sipil. Eropa telah mengembangkan sistem paralel yang disebut Galileo untuk menjamin bahwa layanan pencarian posisi akan tetap tersedia walaupun AS menghapus ketersediaan GPS. 17 Teknologi kedua dimana terdapat dominasi AS ialah Joint Strike Fighter Program. Total biaya untuk program 10 negara ini diperkirakan lebih dari US$ 40 triliun dimana negara-negara mitra berkontribusi lebih dari US$ 4 triliun. Kode sumber untuk program komputer yang diperlukan untuk mengoperasikan pesawat berada di tangan AS. Awalnya, ada penolakan untuk membuka kode sumber bahkan dengan Inggris sekalipun, yang telah menyumbangkan US$ 2,5 triliun, porsi terbesar diantara para mitra. Setelah Inggris mengancam akan keluar dari proyek dan membatalkan rencana pembelian 150 pesawat, pemerintah AS akhirnya menandatangani persetujuan untuk memperbolehkan Inggris mendapatkan ‗kekuasaan operasional‘ atas pesawat-pesawat tersebut.18 Singkatnya, memiliki sistem paralel meningkatkan biaya dalam pengembangan kedua sistem. Pada kasus GPS, sistem Galileo dijanjikan akan lebih akurat daripada sistem 15 Lihat, untuk contoh, surat dari anggota konggres AS Edward Markey sebagai kepala dari Subcommittee on Telecommunications and the Internet dalam, ―Markey, Committee Members Comment on Possible Changes to Internet Watchdog Agency,‖ Office of Congressman Markey (6 Mei 2008), at http://markey.house.gov/index.php?option=content&task=view&id=3342&Itemid=125. 16 Milton Mueller, ―XXX Puzzle Pieces Start to Come Together: And the Picture is Ugly,‖ CircleID, 17 Agustus 2005, http://www.circleid.com/posts/xxx_puzzle_pieces_start_to_come_together_and_the_picture_is_ugly. 17 Directorate-General Energy and Transportation, ―Galileo FAQ,‖ http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/faq/index_en.htm. 18 ―Joint Strike Fighter deal agreed,‖ BBC News, 12 Desember 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6173143.stm.
Modul 5 Tata Kelola Internet 27 Amerika. Dalam kasus Joint Strike Fighter Program, reaksi AS akan menyebabkan keraguan untuk bekerja sama dalam proyek serupa di masa mendatang. Rekomendasi WGIG ketiga menyatakan bahwa kerjasama internasional antara berbagai organisasi dan lembaga yang terlibat dalam Tata Kelola Internet harus diperbaiki. Organisasi antar pemerintah diantaranya adalah ITU, World Intellectual Property Organization, dan UNESCO. Sedangkan institusi Internet diantaranya adalah ICANN, Internet Society, Internet Engineering Task Force (IETF), Worldwide Web Consortium, dan Regional Internet Registries (RIR). Rekomendasi WGIG juga menunjukkan banyaknya lembaga selain ITU yang terlibat dalam Tata Kelola Internet. Pendek kata, ITU belum dapat membuktikan bahwa ITU memiliki klaim khusus dalam Tata Kelola Internet. Rekomendasi WGIG keempat terkait dengan koordinasi kebijakan regional dan nasional. Rekomendasi ini menyerukan kerjasama yang lebih erat antara ccTLD dan pemerintah serta penyusunan kebijakan yang ‗ramah-Internet‘. Juga disarankan agar pemerintah membentuk „steering committee‟ sebagai pengarah Tata Kelola Internet nasional. Secara khusus, komite tersebut diharapkan memperhatikan isu-isu berikut:  Administrasi root zone files dan sistem root server DNS  Pengalamatan IP  Biaya interkoneksi  Stabilitas dan keamanan Internet serta cybercrime  Spam  Kebebasan berekspresi  Partisipasi yan bermakna dalam pengembangan kebijakan global  Proteksi data dan hak-hak privasi  Hak-hak konsumen  Multi bahasa Isu-isu tersebut telah dikelompokkan ke dalam empat bagian, sebagai berikut: Infrastruktur fisik –bagian yang membicarakan isu-isu politik seperti isu-isu yang berhubungan dengan ICANN terkait alamat IP, nama domain, dan root zone server. Isu- isu terkait pembiayaan juga masuk dalam kategori ini. Penggunaan dan penyalahgunaan Internet –isu-isu seperti spam, keamanan jaringan dan cybercrime. Penyelesaian masalah-masalah ini akan meningkatkan penggunaan Internet sekaligus meminimalkan penyalahgunaannya. Isu-isu terkait Internet yang berdampak lebih luas – kebijakan-kebjakan yang mempengaruhi Internet bisa juga memberi dampak ke bidang-bidang selain internet. Bidang-bidang utama yang memperlihatkan hal ini diantaranya adalah kebijakan kompetisi, e-commerce dan hak atas kekayaan intelektual. Aspek pembangunan Internet – perlu diingat bahwa pembangunan ialah salah satu pendorong dari WSIS dan karena itu dalam debat Tata Kelola Internet, pembangunan
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 28 adalah salah satu isu yang dibicarakan. Digital Solidarity Fund telah mulai memfasilitasi penggunaan TIK untuk pembangunan (TIKP). Pembangunan dalam konteks ini harus selaras dengan Millennium Development Goals (MDGs). Keempat kategori isu di atas didiskusikan dalam bagian-bagian berikutnya di modul ini. Latihan 1. Buatlah daftar kebijakan terkait Internet yang ada di negara Anda 2. Jelaskan dengan singkat apa pengaruh kebijakan tersebut dengan pembangunan Internet di negara Anda. Negara-negara berkembang menghadapi dua isu terkait dengan Tata Kelola Internet: (1) bagaimana cara mendapatkan partisipasi yang efektif dan bermakna dalam pengaturan Tata Kelola Internet; dan (2) bagaimana cara membangun kapasitas untuk menghadapi berbagai permasalahan. WSIS Summit di Tunisia menanggapi Laporan WGIG dengan membiarkan pengaturan Tata Kelola Internet seperti sebelumnya tapi dengan surat keberatan bahwa pemerintah nasional memiliki otoritas tunggal atas ccTLD mereka masing-masing. Ini memungkinkan siapapun yang ingin mengklaim kemenangan untuk melakukannya. Kesimpulan Laporan WGIG adalah rangkuman isu-isu utama Tata Kelola Internet. Laporan WGIG juga menawarkan sebuah model proses Tata Kelola Internet. Laporan WGIG mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai stakeholder utama Tata Kelola Internet. Proses WGIG itu sendiri merupakan contoh keterbukaan dan transparansi. Namun, Laporan WGIG bukanlah sebuah road map dan juga bukan rencana kegiatan. Ujian 1. Apakah definisi Tata Kelola Internet yang dinyatakan oleh WGIG? Apakah inti dari definisi tersebut? 2. Apakah rekomendasi-rekomendasi utama dari WGIG? 3. Pelajaran apa saja terkait Tata Kelola Internet yang dapat diambil dari Laporan WGIG?
Modul 5 Tata Kelola Internet 29 3. DIMENSI TATA KELOLA INTERNET I — PENGGUNAAN INTERNET Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai cara pengaturan Internet. Setelah mengetahui permasalahannya, bagaimana caranya menetapkan peraturan dan kebijakan untuk Internet? Apakah mungkin untuk meregulasi Internet? Kenyataannya, secara terbatas masih dimungkinkan untuk menerapkan beberapa peraturan bagi Internet untuk mendorong penggunaannya. 3.1 Cara-cara Pengaturan Ada empat cara pengaturan, yaitu sebagai berikut:  Hukum – Melalui sanksi swasta dan pemerintah serta penggunaan kekuasaan, termasuk regulasi mandiri, khususnya ketika didelegasikan oleh pemerintah.  Norma sosial – Melalui harapan, dukungan atau penghinaan.  Mekanisme pasar – Biasanya terkait masalah harga dan ketersediaan.  Arsitektur – Apa saja yang dibolehkan dan dilarang oleh teknologi.19 Arsitektur Istilah ‗arsitektur‘ merujuk kepada rancangan teknologi sedemikian sehingga beberapa hal dalam penggunaan teknologi bisa ditingkatkan atau dibatasi. Misalnya, untuk mengurangi kecepatan, dapat dilakukan dengan menambah jumlah polisi lalu-lintas di jalan raya atau memasang polisi tidur. Di Singapura, jalanan di daerah pemukiman dibuat berbukit-bukit untuk memperlambat para pengemudi sekaligus memperindah lingkungan. Demikian pula, para pengusaha telah membuat beberapa penguncian dan pemblokiran untuk mempersulit pembajakan lagu dan video. Banyak orang yang percaya bahwa Internet dirancang untuk mendukung kebebasan berekspresi yang lebih luas. Ini berarti bahwa mereka yang ingin mengatur konten Internet akan mengalami kesulitan dalam melakukannya. Di Republik Korea, ketimbang berusaha melacak dan menangkap para hacker dan orang-orang yang menggunakan botnet untuk menyerang Internet, lembaga keamanan mengembangkan ‗honeynet‘ untuk mengelabui botnet sehingga mengakses jaringan yang salah. 19 Lawrence Lessig, Code 2.0 (New York: Basic Books, 2007).
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 30 Mekanisme Pasar Pengaturan ini terkait dengan masalah tarif dan ketersediaan barang dan jasa. Aturan yang menggunakan mekanisme pasar sebagai alat haruslah mencakup aturan fair play, persyaratan kontrak yang jelas, dan mendukung kompetisi di pasar. Pada level dasar adalah perdagangan dan jual beli. Privasi yang diperdagangkan dalam Internet, seperti memberikan e-mail seseorang untuk ditukar dengan hak membaca atau menerima konten, adalah contoh penggunaan mekanisme pasar sebagai bentuk regulasi. Idenya ialah bahwa jika seseorang menghargai privasi orang lain melebihi hak membaca atau menerima konten, maka seseorang tidak akan menyerahkan alamat e-mail orang lain. Di AS, perusahaan swasta seperti Trust-e muncul dengan menawarkan perlindungan privasi pengguna. Kebalikannya, Uni Eropa menganggap bahwa privasi seharusnya tidak diatur oleh kesepakatan antara individu dengan perusahaan, melainkan diatur oleh hukum. Norma-norma sosial Penggunaan norma sosial sebagai mekanisme pengatur menganggap bahwa tekanan sosial dapat mendikte perilaku seseorang. Netiquette, atau etiket di ‗Net‘, adalah contoh penggunaan norma sosial sebagai mekanisme pengatur. Netiquette mensyaratkan antara lain bahwa penulisan di forum harus relevan atau sesuai topik, dan bahwa setelah seseorang telah membalas ucapan terima kasih Anda, tidak perlu lagi ada balasan lebih lanjut. Penggunaan norma sosial lebih mudah ketika ada kelompok sosial yang terlibat karena kelompok tersebut akan berfungsi sebagai agen pengawas dan penegak. Mereka yang melanggar norma dapat dikeluarkan dari kelompok. Sanksi seperti itu bisa menjadi sangat ampuh ketika keanggotaan dalam kelompok dianggap penting. Hukum, termasuk regulasi mandiri Hukum adalah manifestasi kebijakan yang dibuat oleh parlemen atau dewan nasional. Secara umum, kita harus berhati-hati dalam menerbitkan hukum dalam lingkungan yang cepat berubah seperti teknologi. Disini ada kerugian untuk menjadi yang pertama. Misalnya, Utah‟s Digital Signature Act adalah termasuk yang pertama di dunia terkait dengan digital signature. Payung hukum tersebut sangat cepat kadaluarsa akibat munculnya teknologi baru sehingga pendekatannya yang spesifik terhadap teknologi menjadi tidak berlaku. Singapura dan AS, yang pertama kali mengeluarkan hukum untuk memberi kekebalan pada operator jaringan (di Singapura) dan intermediary lainnya (di AS), kemudian menyadari bahwa negara lain telah mencontoh hukum mereka dan kemudian memodifikasinya.
Modul 5 Tata Kelola Internet 31 Saran terbaik yang dapat disampaikan adalah bahwa hukum seharusnya mendukung dan bukannya mengarahkan teknologi, dan bahwa sebelum hukum dikeluarkan, gunakan selalu pendekatan multi-stakeholder dengan banyak konsultasi. Harus selalu diingat bahwa Internet relatif masih dalam tahap awal pengembangan. Regulasi mandiri Industri Internet cenderung membicarakan regulasi mandiri sebagai sebuah jalan untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penerimaan dan pelaksanaan hukum. Pada awalnya, regulasi mandiri berarti bahwa industri mengatur industri, bukannya orang atau perusahaan mengatur dirinya sendiri. Pada praktiknya, regulasi mandiri biasanya merupakan pendelegasian kekuasaan, dengan kekuasaan tertinggi atas sanksi tetap berada di tangan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah membolehkan industri untuk menginisiasi regulasi di sektor-sektor tertentu. Periklanan adalah sebuah area dimana pemerintah, khususnya di negara-negara maju, cenderung menggunakan regulasi mandiri. Para pelanggar yang tidak menghargai kesepakatan di industri akan mendapati pemerintah melakukan aksi hukum terhadap mereka atas iklan yang bersifat menyesatkan atau tidak sopan. Regulasi mandiri, bagaimanapun, membutuhkan sektor swasta yang termotivasi. Hal ini berhasil dalam periklanan karena penggunaan kekuasaan pemerintah untuk menyetujui periklanan akan memperlambat sektor yang berkembang pesat ini dan kemungkinan besar akan mengekang kreativitas. Industri Internet tidak begitu mendukung regulasi mandiri. Beberapa industri bahkan mengeluh bahwa regulasi mandiri berarti bahwa industri melakukan pekerjaan pemerintah. Pertanyaan Bagaimanakah penerapan keempat cara pengaturan di negara Anda? Jenis pengaturan yang mana saja yang tidak akan bekerja dengan baik di negara Anda dan mengapa? Jenis pengaturan yang mana yang berjalan dengan baik dan mengapa? 3.2 Road Map yang Disarankan Karena cakupan definisi Tata Kelola Internet cukup luas, berikut diberikan sebuah road map untuk membangun kerangka kerja kebijakan. Road map ini mencakup sejumlah isu dan mengindikasikan milestone sehingga kita mempunyai patokan untuk
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 32 menentukan keefektifan peratuan dan kebijakan yang dikembangkan. Road map ini juga kuat dalam artian telah ‗diuji coba‘ terhadap pembangunan di dunia nyata.20 Ketika road map ini dikembangkan pada tahun 1996, banyak negara yang bahkan tidak memiliki aturan dasar terkait bukti-bukti elektronik. Saat ini, masih ada beberapa negara yang tidak memilikinya. Namun, kerangka kerja ini masih dapat digunakan untuk menuntun perbaikan peraturan dan kebijakan seputar Internet. Secara kasar, mulai dari yang paling penting, masalah yang perlu ditangani adalah: 1. Penyediaan akses dan layanan 2. Electronic Commerce 3. Pengaturan konten 4. Keamanan 5. Hak atas kekayaan intelektual 6. Privasi Masalah akses dan biaya perlu diatasi terlebih dahulu karena akan membuat Internet tersedia dengan lebih luas. Ketersediaan akses kemudian akan memunculkan berbagai masalah berkaitan dengan pemetaan dunia online dengan dunia offline.Misalnya, jika seseorang melakukan penipuan perbankan menggunakan Internet, apakah aturan pembuktiannya diperbaharui sehingga orang tersebut dapat dituntut berdasarkan bukti- bukti yang dikumpulkan secara online? Ada insentif komersial untuk menyelesaikan isu fundamental rekonsiliasi hukum offline dengan dunia online. Permasalahan dalam pengaturan konten dan keamanan akan meningkat karena adanya perbedaan antara apa yang tersedia dan dapat dilakukan lewat Internet dibandingkan dengan apa yang tersedia dan dapat dilakukan di dunia offline. Banyak negara telah menyerah dalam mengatur konten di Internet kecuali untuk melindungi para pemuda, yaitu mereka yang berumur di bawah 12 tahun. Pengaturan konten dan isu keamanan menjadi mendesak untuk diselesaikan karena adanya pengguna potensial yang menjauhkan diri dari Internet karena mereka tidak ingin, misalnya, pornografi diakses dari rumah mereka, atau komputer mereka di-hack oleh orang lain. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan privasi juga sangat penting mengingat penggunaan Internet semakin luas. Penyediaan akses dan layanan Masalah yang harus diatasi dalam bidang ini berkaitan dengan penyediaan akses Internet yang terjangkau. Permasalahan tersebut antara lain:  Bagaimana mengatur standar teknis dalam lingkungan jaringan.  Bagaimana menjamin interkoneksi dan interoperabilitas sistem komputer dan jaringan.  Bagaimana mengatur tarif dan kualitas dari layanan informasi. 20 Lihat Ang (2005) untuk penjelasan lebih rinci.
Modul 5 Tata Kelola Internet 33  Mengklarifikasi tanggung jawab penyedia akses dan layanan, seperti melindungi penyedia akses dan layanan dari pertanggung jawaban atas konten pihak ketiga. Isu kekebalan menjadi penting karena tanpanya, e-commerce dapat terhambat. Pertanyaan Di banyak negara, hukum atas fitnah berarti bahwa seseorang yang menyakiti orang lain melalui pernyataan palsu harus membayar kompensasi kepada korban. Di beberapa negara, jumlah kompensasi bergantung dari apakah pernyataan tersebut disengaja atau tidak. Di negara lain, tidak berpengaruh apakah pernyataan palsu tersebut disengaja atau tidak. Bagaimana sistem hukum di negara Anda mentolerir kesalahan pernyataan yang dibuat pada (a) situs tinjauan buku, (b) situs tinjauan hotel, dan (c) situs pelelangan? Apakah penyedia layanan Internet di negara Anda dapat dinyatakan bersalah jika didapati menyebarkan pernyataan salah? Electronic commerce Dari sudut pandang komersial, e-commerce memberikan banyak manfaat. Perusahaan e-commerce membuka bisnisnya 24 jam dan mengeliminasi perantara serta membuka pasar baru. e-Commerce juga membuat bisnis menjadi efisien karena otomasi bisnis. Namun demikian, e-Commerce tidak untuk semua jenis bisnis. e-Commerce mungkin tidak berhasil bagi bisnis yang menjual produk mahal seperti perabotan karena pelanggan biasanya ingin menguji produk-produk tersebut sebelum membelinya. Dan juga, di beberapa budaya, belanja merupakan aktivitas yang menyenangkan dan e- commerce akan mengurangi kesenangan tersebut. Masalah e-commerce perlu ditangani karena juga akan menyelesaikan permasalahan yang menghambat penggunaan Internet. Masalah-masalah berikut perlu diatasi:  Mengakui legalitas lingkungan elektronik  Mengakui bukti elektronik  Mengakui transaksi elektronik  Mengakui tanda tangan dijital dan sertifikat dijital  Mengklarifikasi hak-hak, tanggung jawab, dan kewajiban berbagai pihak, dan juga mekanisme resolusi perselisihan  Mendorong mekanisme pembayaran online dan penggunaannya  Memperkuat polisi untuk menegakkan hukum perdagangan elektronik  Mengklarifikasi perpajakan dalam perdagangan elektronik
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 34 Sebuah payung hukum yang mengatur tentang perdagangan dan transaksi elektronik juga perlu dikeluarkan. Hukum seperti itu akan menyiapkan lingkungan bagi e- commerce. Pengakuan atas Bukti-bukti elektronik Di banyak negara, pengakuan atas bukti elektronik dalam berbagai bentuk menjadi penting dengan tersedianya Internet bagi publik sejak pertengahan 1990-an. Misalnya, peraturan atas bukti perlu diamandemen ketika tanda tangan dijital diciptakan. Di Singapura, peraturan tersebut dituangkan dalam Electronic Transactions Act pada tahun 1996. Di India, hal tersebut dituangkan dalam Information Technology Act 2000. Singkatnya, hukum baru memperbaharui dunia offline agar sejalan dengan dunia online merupakan hal yang cukup lazim. Latihan Gambarkan regulasi untuk meningkatkan atau mengadakan e-commerce di negara Anda. Jika tidak ada, buatlah daftar hal-hal apa saja yang perlu diatur untuk meningkatkan atau mengadakan e-commere di negara Anda. Pengaturan konten Beberapa pengguna mengatakan bahwa konten yang ‗tidak menyenangkan‘ (objectionable) merupakan alasan untuk tidak berlangganan Internet. Namun, hal-hal yang dianggap objectionable berbeda diantara individu. Oleh karenanya, pemecahan masalah ini membutuhkan penyeimbangan berbagai minat. Keuntungan utama tidak adanya penyaringan ialah ketersediaan konten yang tak terbatas. Kadangkala, saringan yang ada bersifat berlebihan sehingga konten yang tidak merusak pun turut diblok. Berikut ini merupakan isu-isu yang perlu dipecahkan terkait regulasi konten:  Bagaimana cara memblok materi yang ‗tidak menyenangkan‘ di Internet, terutama demi anak-anak.  Bagaimana cara melindungi minat nasional terhadap materi asing yang tidak diinginkan.  Bagaimana cara menyelesaikan konflik nilai-nilai budaya dalam konten informasi.
Modul 5 Tata Kelola Internet 35 Konten Ilegal: Kerja Sama Global Keragaman budaya membuat sulit untuk mencapai kesepakatan universal tentang apa saja yang objectionable. Namun, telah ada kesepakatan mengenai apa saja yang illegal, yaitu yang menimbulkan bahaya. Pornografi anak termasuk didalamnya. Kerja sama global lembaga-lembaga penegak hukum telah berperan memeriksa penyebaran pornografi anak. Lembaga-lembaga penegak hukum telah bekerja sama melakukan inspeksi mendadak. Hingga akhir 1990-an, kebanyakan gambar-gambar pornografi anak di-scan dari dunia offline. Akan tetapi dengan Internet, terdapat gambar-gambar pelecehan anak yang disiarkan secara langsung melalui webcam. Untuk menghentikannya, lembaga kepolisian menargetkan orang-orang yang mengunduh gambar-gambar pelecehan anak tersebut. Sejumlah kampanye kerja sama tingkat tinggi dilakukan pada 1998 (Operation Cathedral) dan 1999 (Operation Ore) yang mengakibatkan ratusan orang ditangkap di berbagai negara. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat WGIG, Background Report (2005), 34 (paragraf 141), http://www.wgig.org. Keamanan Isu ini semakin penting dengan adanya worm, virus, dan Trojan horses di Internet yang semakin luas perkembangannya. Virus ILoveYou Virus komputer yang paling merusak yang menyebar dengan sangat cepat sehingga lembaga-lembaga seperti Pentagon AS, CIA dan Parlemen Inggris terpaksa mematikan sistem e-mail mereka untuk mengatasinya. Virus ini menyebar dengan sangat cepat karena virus ini mereplikasi dirinya ke alamat-alamat e-mail yang terdapat di buku alamat pengguna Microsoft Outlook. Karena e-mail datang dari rekan pengguna, maka pengguna akan membuka pesan tersebut dan virus pun masuk. Walaupun biaya untuk menyembuhkan sistem komputer di seluruh dunia besar sekali, si pembuat virus dibebaskan tanpa hukuman meski ia telah teridentifikasi. Ketika virus tersebut diluncurkan pada bulan Mei 2000, belum ada hukum di Filipina, tempat dia tinggal, yang mengatur penyebaran virus komputer. Di bulan Juni 2000, e-Commerce Law di Filipina, yang sedang dikerjakan, akhirnya dikeluarkan. Didalamnya termasuk ketentuan untuk mengkriminalkan penyebaran virus komputer.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 36 Sumber: Peng Hwa Ang, ―Policing Asia‘s Internet,‖ Asian Wall Street Journal, 7 September 2000, 8. Intinya, isu-isu keamanan adalah:  Bagaimana cara melindungi sistem komputer dan jaringan dari pembobolan keamanan  Bagaimana cara mencegah kriminalitas dalam lingkungan dijital. (Modul 6 dari seri modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan berisi tentang Privasi dan Keamanan Informasi dan Jaringan) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dunia dijital memungkinkan untuk membuat replika sempurna dari salinan pertama. Tidak ada penurunan kualitas, seperti yang terjadi di dunia nyata. Namun, kemudahan membuat replika sempurna juga berarti bahwa mudah untuk melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Karena itu sistem pengaturan HaKI modern perlu mengatasi masalah-masalah berikut:  Bagaimana cara memperluas pengaturan hak cipta yang ada agar juga mencakup karya dijital.  Bagaimana cara mendapatkan, melindungi, dan mengelola hak-hak di lingkungan dijital.  Bagaimana cara menghindari pembajakan dalam dunia dijital. Pembajakan Musik Musik merupakan konten yang pembajakannya paling marak secara global. Sementara penjualan iPod dan pemutar musik lainnya terus menanjak, penjualan CD musik semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pendorong pembajakan ialah meluasnya pertukaran dan pengunduhan lagu-lagu melalui piranti lunak peer-to-peer. Berlawanan dengan anggapan umum yang salah, mereka yang menyediakan lagu secara online dapat dilacak dan dituntut. Anggapan yang salah tersebut terjadi karena pengguna piranti lunak peer-to-peer seperti BitTorrent dan LimeWire mengunduh lagu dari orang lain. Pengguna tersebut lupa bahwa karena skalanya, seseorang dapat menyebarkan lagu ke banyak pengguna seperti halnya viral-marketing.
Modul 5 Tata Kelola Internet 37 Pemilik musik telah berjuang, dan yang paling agresif ialah Recording Industry Association of America (RIAA). RIAA telah menuntut para siswa, dimana mereka adalah kelompok yang miskin secara keuangan, sebagai contoh bagi yang lainnya. Beberapa laporan memberitakan bahwa RIAA bahkan telah memaksa pelajar untuk keluar dari sekolah untuk bekerja demi membayar dendanya. Latihan Sebutkan peraturan dan pendekatan lainnya untuk melindungi hak cipta di negara Anda. Lakukan kajian seberapa efektif penggunaannya dalam lingkungan dijital. Privasi Pengaturan privasi yang paling ketat adalah Data Protection Directive di Uni Eropa, yang meminta pihak ketiga untuk memiliki ‗level yang cukup‘ untuk proteksi data sebelum mereka dapat memroses data dari Uni Eropa. Akan tetapi implementasinya telah tertunda akibat keengganan pemerintah AS untuk menggunakan pengaturan yang sama. AS menawarkan alternatif yang kreatif yaitu ketentuan ‗safe harbour‟ dimana mereka yang sejalan dengan Directive akan dimasukkan ke dalam safe harbour dan dianggap patuh dengan Directive. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga telah mengembangkan pedoman privasi yang berusaha memberi persyaratan yang lebih ringan dibandingkan standar Uni Eropa.21 Isu utama dalam pengaturan privasi ialah bagaimana mengatur penggunaan informasi personal oleh institusi publik dan swasta. Memenuhi Standar Uni Eropa Posisi Uni Eropa dalam hal privasi dipertimbangkan dengan baik. Bagian dari pendekatannya ialah persyaratan bahwa data dari Uni Eropa tidak boleh dikirim ke negara lain untuk diproses kecuali negara tersebut memiliki level proteksi data yang sama seperti Uni Eropa. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pengecualian, seperti dalam penerbangan pesawat. Namun kebijakan Uni Eropa telah berdampak memaksa 21 OECD. ―OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,‖ http://www.oecd.org/document/18/0,2340,es_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 38 banyak negara untuk memperbaharui peraturan proteksi data mereka untuk memenuhi standar Uni Eropa. Pemenuhan standar Uni Eropa tentunya membutuhkan biaya. Maka dapat dimaklumi, asosiasi bisnis berusaha memenuhi standar minimum yang mungkin dicapai. AS memiliki ketentuan safe harbour sebagai bagian dari pemerintah AS meskipun dibalik itu semua dilakukan oleh sektor swasta. Ketentuan safe harbour AS berarti bahwa perusahaan yang standar proteksi datanya memenuhi standar regulasi mandiri safe harbour akan dapat menerima dan memroses data dari Uni Eropa. Di Australia, pemerintahnya berusaha memperbaiki peraturan privasi untuk ditingkatkan ke level ‗cukup‘ menurut Uni Eropa. Namun, akibat lobi bisnis, ketentuan tersebut melunak dan beberapa usaha penjagaan tidak mencukupi. Oleh karenanya perlu keseimbangan yang harus dicapai antara kepentingan bisnis dengan standar proteksi privasi Uni Eropa. Halaman web The European Commission tentang proteksi data di: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm mempunyai tautan ke banyak informasi tentang privasi. Kesimpulan Pendekatan atas isu-isu terkait Internet yang dipaparkan di atas berdasarkan pada norma internasional karena cakupan Internet adalah internasional dan tidak ada negara yang dapat diisolasi dari komunitas internasiobal lainnya. Terlebih lagi, penting untuk berinteraksi dengan stakeholder, seperti industri dan masyarakat sipil, secara luas, baik untuk mencerdaskan masyarakat maupun juga dicerdaskan tentang berbagai isu. Latihan Tentukan apakah urutan dari enam kategori isu di atas sesuai dengan konteks negara Anda. Jika Anda merasa bahwa urutan yang diberikan tidak sesuai untuk negara Anda, berikan saran bagaimana kategori isu-isu tersebut seharusnya diurutkan dalam tingkat kepentingannya untuk negara Anda dan jelaskan.
Modul 5 Tata Kelola Internet 39 Ujian 1. Apa sajakah empat cara pengaturan Internet? Apa saja keterbatasan mereka terkait dengan pengaturan Internet? 2. Road map yang disarankan untuk pengaturan Internet hanya seperti itu — bimbingan yang disarankan. Apa sajakah langkah-langkah yang disarankan dalam road map ini?
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 40 4. DIMENSI TATA KELOLA INTERNET II — PENYALAHGUNAAN INTERNET Bagian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyalahgunaan Internet yang umum dilakukan dan tindakan apa saja yang dapat diambil untuk mengatasinya. 4.1 Apa yang Istimewa dari Internet? Beberapa orang berpendapat bahwa Internet hanyalah sebuah refleksi dari dunia offline dan karenanya tidak memerlukan aturan khusus. Namun, pendapat ini kurang memperhatikan beberapa fitur khusus dari Internet. Pertama, menjadi mudah untuk anonim dengan Internet. Tentunya, penegak hukum dapat melacak para pengguna. Tetapi untuk melakukannya membutuhkan upaya dan sumber daya khusus. Anonimitas memiliki kelebihan dimana komunikasi menjadi lebih terbuka dan terus terang untuk hal-hal tertentu seperti masalah kesehatan. Namun, anonimitas juga bisa menjadi tabir bagi para kriminal. Kedua, terdapat budaya anarkis dan pelanggaran hukum dalam Internet yang digambarkan dengan jelas oleh John Perry Barlow dalam “Declaration of the Independence of Cyberspace”: Pemerintah Dunia Industri, kalian adalah raksasa daging dan besi yang letih, aku datang dari Cyberspace, rumah baru bagi Pikiran. Atas nama masa depan, aku meminta pada kalian dari masa lalu untuk membiarkan kami sendirian. Kalian tidak diterima ditengah-tengah kami. Kalian tidak memiliki kekuasaan atas tempat kami berkumpul.22 Deklarasi ini tentu saja merupakan khayalan yang mencerminkan kesalahpahaman atas hukum: hukum tidak mengatur tempat melainkan orang-orang dalam tempat tersebut. Sepanjang ada orang, akan selalu ada kebutuhan akan hukum untuk menyuarakan hak-hak dan sebagai pelumas untuk meminimalkan gesekan-gesekan sosial. Ketiga, seperti yang mulai kita pelajari, Internet merupakan alat yang dahsyat untuk jaringan (networking). Kemampuan ini, tergambar dengan jelas dalam situs-situs jaringan sosial seperti MySpace dan Facebook, yang sekarang dikenal dengan Web 2.0. Dengan Web 2.0, hingga saat ini beberapa kelompok kecil dapat berkumpul dan 22 John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace (8 Februari 1996), http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
Modul 5 Tata Kelola Internet 41 menjadi komunitas global yang cukup besar. Contohnya adalah barefooters.org, dimana anggotanya selalu berjalan telanjang kaki kecuali pada acara formal. Pada tahun 1999, hanya ada 400 angoota di seluruh dunia. Tahun 2007, mereka berjumlah 2000 yang tersebar di beberapa negara. Pada basis global, mereka memiliki anggota yang cukup besar untuk memiliki logo mereka sendiri. Dengan cara yang sama, Internet memungkinkan mereka yang suka membuat kekacauan untuk berkumpul dan membuat masalah, seperti didiskusikan di bawah. 4.2 Penyalahgunaan Internet Pornografi anak Pada awalnya, pornografi anak terdiri atas konversi konten hardcopy ke bentuk softcopy. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, kini menjadi mungkin untuk mendapatkan porn-on-demand dimana pornografi anak diproduksi sesuai permintaan.23 Diperlukan kerja sama internasional untuk memecahkannya. Inspeksi mendadak secara simultan oleh beberapa negara dan pertukaran informasi dalam Operation Cathedral pada tahun 1999 dan Operation Ore pada tahun 2002 telah dilakukan oleh Interpol.24 Kerja sama internasional dapat dilakukan karena pornografi anak adalah salah satu area dimana terdapat kesepakatan universal yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah kriminal. Penipuan konsumen Internet telah membuktikan bahwa hukum offline kadang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ekonomi baru. Hukum lelang adalah salah satu contohnya. Di banyak negara Commonwealth, lelang membutuhkan kehadiran fisik dari seseorang yang memegang lisensi pelelang. Sekilas hukum tersebut terkesan ketinggalan zaman. Hal ini berarti, misalnya, para pelelang di eBay harus diperiksa apakah mereka memiliki lisensi. Rasional di balik hukum tersebut, bagaimanapun, menjadi jelas dengan cepat ketika hukum diliberalisasikan untuk memperbolehkan e-auction: penipuan lelang adalah jenis penipuan online yang paling sering terjadi.25 Penipuan konsumen adalah salah satu area dimana terdapat kesepakatan universal bahwa hal tersebut harus dihentikan. Memecahkan penipuan seperti itu hanya dapat meningkatkan utilisasi Internet. Sejak 1996, telah ada razia Internet tahunan untuk penipuan konsumen. Jumlah negara yang terlibat dalam razia ini semakin meningkat. 23 Ethel Quayle dan Max Taylor, Child Pornography An Internet Crime (New York: Brunner-Routledge, 2003). 24 Lihat Ang (2005). 25 Lihat Ang (2005).
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 42 Razia Konsumen Tahunan Hampir 40 negara telah bersatu untuk mengatasi penipuan konsumen online di bawah International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). Jaringan tersebut melakukan International Internet Sweep Day tahunan untuk memeriksa Internet dari situs-situs web yang melebih-lebihkan pernyataan. Secara khusus, razia ini menargetkan penipuan online. Perlu diingat bahwa razia seperti ini hanya bekerja sebagaimana hukum offline menawarkan perlindungan konsumen. Itulah sebabnya negara-negara majulah yang lebih aktif dalam razia tersebut. Labih lanjut tentang ICPEN dan kegiatannya tersedia di situs webnya: http://www.icpen.org. Pertanyaan Seberapa efektifkah hukum pornografi anak dan penipuan konsumen di negara Anda? Spam, scam, kode berbahaya, phishing Isu yang semakin menguat dari sisi politik dan bisnis ialah spam, atau e-mail komersial yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi masalah karena spam membuang-buang bandwidth. Lebih penting lagi, spam dapat menyebabkan ancaman keamanan yang signifikan, mengingat spam saat ini dapat mengandung kode-kode berbahaya dan memungkinkan terjadi phising, yaitu ―proses penipuan kriminal dengan berusaha mengambil informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan berkedok sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik.‖26 The Economist melacak spam telegraf pertama ke seorang dokter gigi di tahun 1864.27 Karena berasal dari universitas, Internet dimulai dengan budaya terbuka dan saling percaya. Pada awalnya ketika pengguna (yang biasanya berasal dari universitas di AS) mengirim pesan ke milis mereka, banyak yang mencantumkan nomor telepon mereka 26 Wikipedia, ―Phishing,‖ Wikimedia Foundation, http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing. 27 “Getting the message, at last,” The Economist, 13 Desember 2007, http://www.economist.com/opinion/PrinterFriendly.cfm?story_id=10286400 .
Modul 5 Tata Kelola Internet 43 setelah signature mereka, sebagai tanda kejujuran atas apa yang mereka sampaikan. Saat ini, dengan luasnya ketersediaan Internet, mencantumkan nomor telepon seseorang dalam sebuah pesan e-mail akan memancing berbagai bentuk serangan. Kemungkinan spam pertama dikirimkan oleh seorang marketing representative dari Digital Equipment Corporation (DEC) yang membuat komputer mini untuk Internet. Itu merupakan pesan komersial berisi iklan tentang presentasi produk. Para pengguna mengajukan komplain dan, tidak seperti sekarang dimana spammer sulit dilacak, telah diambil tindakan terhadap spammer tersebut.28 Walaupun bentuk spam yang paling dikenal saat ini ialah spam e-mail, istilah ini bisa digunakan untuk tindakan serupa melalui media Internet lainnya seperti pesan instan, Usenet newsgroup, mesin pencari Web, blog, wiki, pesan telepon seluler, dan game. Secara internasional, spam e-mail didefinisikan sebagai ‗e-mail sampah yang tidak diinginkan‘: e-mail tersebut merupakan bagian dari koleksi e-mail yang lebih besar yang sebenarnya identik dan dikirimkan, dimana penerimanya tidak memberikan izin untuk itu. Oleh karenanya, spam merupakan masalah izin, bukan konten.29 Ini berarti bahwa aturan hukum terkait spam harus ditargetkan pada masalah izin, bukan konten. Kapankah Spam Akan Berakhir Hukum pertama yang mengarah pada pemberantasan spam ialah CAN-SPAM Act di AS pada tahun 2003. Nama lengkapnya ialah Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act. Peraturan tersebut memungkinkan aksi hukum oleh masyarakat pribadi dan telah digunakan untuk menjerat operator-operator spam di AS. Evaluasi terhadap peraturan tersebut dilakukan pada tahun 2005 dan tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan. Namun, tingkat spam di AS masih sangat tinggi sehingga AS dikategorikan sebagai peringkat satu atau dua untuk spam secara global. Cina dan Republik Korea juga berperingkat tinggi. Terlihat bahwa spam berkembang seiring dengan tingkat penetrasi Internet, seperti pada kasus Republik Korea, dan dimana terdapat hukum dan penegakannya yang lemah seperti di Cina. Koalisi bisnis dan regulator berusaha menanggulangi spam dibawah London Action Plan (http://www.londonactionplan.org) dan juga Stop Spam Alliance (http://stopspamalliance.org). Situs-situs web tersebut berisi informasi yang lebih rinci tentang spam dan juga informasi tentang aktivitas dan praktik terbaik. 28 Brad Templeton, ―Reaction to the DEC Spam of 1978,‖ http://www.templetons.com/brad/spamreact.html. 29 Spamhaus, ―The Definition of Spam,‖ http://www.spamhaus.org/definition.html.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 44 Cyberbullying, cyberstalking, pencurian identitas, ketagihan Intenet Kerugian dalam bagian ini adalah akibat dari penggunaan online. Artinya, mereka akan muncul ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu untuk online. Cyberbullying ialah pelecehan oleh seseorang dengan menggunakan Internet dan media komunikasi elektronik lainnya. Biasanya, hal ini meliputi pengiriman pesan-pesan yang mempermalukan atau menghina. Jika pelecehan dilakukan oleh seorang dewasa, maka disebut cyber-harassment. Cyberstalking ialah penggunaan Internet dan media komunikasi elektronik lainnya untuk menguntit korban. Biasanya dilakukan setelah penguntitan offline tetapi bisa juga sebelum penguntitan offline. Beberapa korban telah terbunuh oleh para cyberstalker. Pencurian identitas adalah penggunaan data personal untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menghindari kewajiban. Contoh yang umum adalah penggunaan data personal korban untuk memperoleh kartu kredit. Kerugian yang timbul dari penyalahgunaan tersebut bisa menjadi serius, seperti pada kasus cyberstalker yang membunuh korban wanitanya. Solusinya adalah adanya hukum untuk melawan mereka. Dalam kasus ketagihan Internet, yaitu penggunaan Internet berlebihan sehingga mengganggu sekolah atau tugas kantor, Republik Korea memiliki layanan bimbingan yang baik untuk mengatasi masalah ini. Mengatasi Ketagihan Internet Ketagihan internet mendapatkan perhatian sebagai perilaku ketagihan (compulsive disorder) seperti ketagihan judi. Mereka yang sangat ketagihan dapat menghabiskan 17 sampai 18 jam di Internet. Negara-negara yang semakin banyak terkena kasus ini diantaranya adalah Cina, Jepang, Republik Korea, dan Taiwan. Kasus ketagihan Internet yang marak di Asia menimbulkan pertanyaan apakah faktor budaya memiliki pengaruh terhadap perilaku ini. Saat ini sedang dilakukan penelitian untuk menentukan apakah kelainan tersebut merupakan manifestasi dari sifat kelainan lainnya. Entri Wikipedia “Internet addiction disorder” (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder) memberikan argumentasi yang seimbang antara pro dan kontra terhadap fenomena ketagihan ini.
Modul 5 Tata Kelola Internet 45 Latihan Buatlah kajian informal singkat tentang tingkat kesadaran akan spam, scams, phising, cyberbullying, cyberstalking, pencurian identitas dan ketagihan Internet di lembaga Anda, di pemerintahan Anda, dan di masyarakat Anda secara keseluruhan. Catatlah bukti atau justifikasi dalam kajian Anda. Keinginan politik Memerangi penggunaan negatif Internet membutuhkan keinginan politik. Pertama, tindakan tersebut harus dinyatakan ilegal di sebuah negara. Di beberapa negara, hukum perlindungan konsumen sangat lemah sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif atau tidak mungkin. Kedua, harus ada keinginan politik untuk bekerja sama secara internasional. Nigerian 419 scam misalnya, tetap berlanjut karena tidak adanya penegakan oleh pemerintah Nigeria. Hasilnya ialah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap e-commerce di Nigeria. Penipuan Uang Muka atau Nigerian 419 Malang bagi Nigeria, yang berada di bagian bawah indeks korupsi global, dikaitkan dengan penipuan online yang dinamai sesuai dengan kode kriminalnya yaitu tentang perolehan kekayaan yang bukan haknya. Nigerian 419 scam adalah bentuk penipuan uang muka dimana korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih besar. e-Mail yang dikirimkan ke korban biasanya berasal dari seseorang dengan uang yang tidak dapat diakses olehnya tanpa bantuan. Uang tersebut seolah-olah berasal dari warisan penguasa yang diberhentikan, rekening bank yang ‗tidur‘, atau bahkan dari suap. Siapapun yang termakan umpan akan diminta untuk mentransfer lebih banyak uang lagi untuk menyelesaikan berbagai ‗kesulitan‘ yang dihadapi. Mengingat banyaknya uang yang terlibat, operasi ini seringkali diorganisir secara profesional dan berkolusi dengan pejabat pemerintah. Beberapa orang yang pergi ke Nigeria untuk menyelidiki telah dinyatakan hilang atau terbunuh. Entri Wikipedia tentang “Advance Fee Fraud” (http://en.wikipedia.org/wiki/Advance_fee_fraud) memberikan informasi tentang sejarah scam beserta rincian variasinya. Situs web yang dikelola oleh sebuah perusahaan elektronik Amerika (http://home.rica.net/alphae/419coal/) memberikan nasihat apa yang harus dilakukan jika seseorang menerima e-mail scam.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 46 4.3 Sanksi Setiap diskusi pengaturan pasti menyentuh isu penegakannya. Tanpa penegakan, terbaiknya, peraturan dianggap sebagai kondisi ideal; terburuknya, peraturan dianggap sebagai sesuatu yang dapat dicemoohkan dengan sinis. Bagian ini menjelaskan bagaimana sanksi dapat diterapkan untuk penegakan peraturan terkait Internet. Norma-norma Komunitas-Cyber: Netiket dan sanksi dari komunitas Komunitas cyber dapat memiliki budaya, norma, dan aturan perilaku netiket mereka masing-masing. Dalam kasus demikian, saksi terberat dari komunitas dapat berupa isolasi dan pemecatan sosial. Ini terjadi dalam kasus terkenal mengenai ‗toading‟ Mr. Bungle yang melakukan perkosaan online terhadap dua pemain dalam sebuah game. Dia diisolasi dan akhirnya terpaksa meninggalkan permainan30 Perkosaan dalam Cyberspace Komunitas online telah ada sebelum datangnya Internet. Dulu komunitas berukuran kecil dan komunikasinya berbasis teks. Ini juga berlaku pada dimensi online multiuser dari online games, yang dapat dianggap sebagai pendahulu multiplayer modern seperti World of Warcraft. Dalam salah satu game tersebut, LambdaMOO, seorang pemain bernama Mr. Bungle menggunakan sebuah program yang dapat dimunculkan seperti halnya masuknya teks dari pemain lainnya. Diantara tindakan yang dilakukan oleh Mr. Bungle adalah perilaku seksual antara tokoh yang dia kendalikan dengan tokoh lain yang telah dia buat seolah-olah dia kendalikan. Tindakan tersebut melanggar norma komunitas dan berlangsung selama berjam-jam. Beberapa hari kemudian, pengguna LambdaMOO bertemu online untuk membahas tindakan yang akan diambil terhadap Mr. Bungle. Setelah pertemuan, salah satu pemrogram utama dari komunitas memutuskan secara sepihak untuk menghentikan akun Mr. Bungle. Sejak saat itu, pengguna LambdaMOO membuat sebuah program untuk secara sementara menghapus pengguna yang mengganggu dari komunitas. Bagaimanapun, sanksi komunitas seperti itu sangat jarang karena seringkali sulit mencapai kesepakatan bahwa suatu tindakan itu salah, dan kesepakatan mengenai derajat ‗kesalahan‘, serta sejauh mana sanksi yang dikenakan. Dan juga, sanksi isolasi sosial bisa jadi tidak cukup keras bagi beberapa orang. Singkatnya, sanksi komunitas berhasil, tapi mempunyai keterbatasan. 30 Julian Dibbell, ―A Rape In Cyberspace,‖ The Village Voice, 23 Desember 1993, http://www.juliandibbell.com/texts/bungle_vv.html.
Modul 5 Tata Kelola Internet 47 Pertolongan mandiri Dalam beberapa kasus, dimungkinkan bagi pihak yang diserang untuk mengambil jalan pertolongan mandiri. Pemilik hak cipta misalnya, memiliki sejarah dalam menggunakan pertolongan mandiri dalam menuntut mereka yang melanggar hak cipta dan kenyataannya rezim penegakannya seringkali diatur demikian. Ini berarti bahwa proses investigasi dan penegakan hukum banyak dilakukan oleh pemilik hak cipta itu sendiri dan bukan polisi walaupun aturan hak cipta berada di bawah ketetapan kriminal. Di tahun 2000, Komite Olimpiade Sydney menyewa perusahaan swasta bernama Copyright Control Services untuk mengawasi Internet dari situs-situs tak berizin yang menampilkan berita Olimpiade. Alasannya karena hak penyiaran hasil Olimpiade telah dijual kepada pelelang tertinggi senilai US$ 200 juta dan pemberitaan tanpa izin akan melecehkan penawar tertinggi. Sekitar 60-an orang yang ‗berpatroli‘ di Internet sukses menghentikan pemberitaan tanpa izin berskala besar. Sebuah stasiun televisi Rusia, Moscow TV6, berusaha menentang atas nama kebebasan berekspresi ketika mereka memasang Internet video feed. Akan tetapi mereka harus menghentikannya karena apabila mereka melanjutkan, video feed ke stasiun TV tersebut akan dihentikan.31 Sejak itu, selalu ada pengawasan baik untuk Olimpiade musim panas maupun musim dingin. Hukum Internasional Perundingan dalam rangka membangun hukum internasional yang memungkinkan investigasi dan penuntutan cybercrime telah dilakukan. Pada dasarnya, hukum seperti itu akan menciptakan kode universal untuk mendefinisikan, menuntut dan menegakkan peraturan terhadap cybercrime. Kerja sama internasional telah ada, namun hanya sedikit negara yang turut serta. Council of Europe Convention on Cybercrime adalah gerakan regional dalam bidang tersebut. Karena Eropa cukup beragam, Konvensi tersebut dapat diterapkan dengan lebih luas. Konvensi tersebut juga menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Council of Europe Convention on Cybercrime Agar efektif dalam cyberspace, lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan kemudahan yang ditawarkan Internet dalam melewati batas negara dan yurisdiksi. Ini berarti bahwa jika lembaga-lembaga penegak hukum belum menyepakati sejumlah peraturan universal, akan sulit untuk mengejar tindak kriminal tersebut. 31 ―Violators caught as Olympic video monitored on Internet,‖ CNN, 22 September 2000, http://edition.cnn.com/2000/TECH/computing/09/22/olympics.netpolice.ap/index.html.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 48 Komunitas Internet, bagaimanapun, tetap awas terhadap penegakan hukum. Di Internet terdapat budaya „almost anything goes‟ dimana kebebasan berekspresi diagungkan. Ada juga kekhawatiran bahwa karena Internet masih dalam tahap kemunculan, hukum yang ditetapkan untuk ditegakkan dapat menghambat perkembangan Internet. Council of Europe Convention on Cybercrime berupaya mengatasi kekhawatiran tersebut. Council of Europe (CoE) terdiri dari hampir seluruh negara di Eropa. Mereka memiliki anggota lebih banyak dibandingkan Uni Eropa, yang merupakan organisasi terpisah. CoE mempunyai kesepakatan dimana negara anggotanya boleh meratifikasi ataupun tidak, sedangkan Uni Eropa mengeluarkan deklarasi-deklarasi dimana setiap anggotanya harus mengeluarkannya sebagai peraturan di negaranya. Karena banyaknya negara yang terlibat (hampir 50), pengembangan kesepakatan cybercrime memunculkan banyak isu. Namun karena CoE adalah organisasi regional, kesamaan budaya dan kedekatan fisik meminimalkan ketegangan diplomatik dalam membicarakan isu yang muncul. Selain itu, sifat dasar dari perjanjian menyatakan bahwa negara boleh setuju akan teks tersebut tetapi boleh tidak ikut, atau ikut secara selektif. Kemungkinan untuk memilih tersebut membuat parlemen nasional bertindak sebagai pengambil keputusan atas hukum tersebut. Sebaliknya, peraturan yang dibuat parlemen Uni Eropa harus diterapkan sebagai peraturan nasional di negara anggota. Karenanya, peraturan CoE memberikan keseimbangan diantara kekhawatiran yang beraneka ragam. Convention on Cybercrime telah melakukan beberapa kali tinjauan internasional, dengan masukan dari organisasi seperti American Civil Liberties Union terkait dengan potensi konflik kebebasan berekspresi. Konvensi tersebut menetapkan panduan bagi negara yang berniat mengimplementasikan hukum cybercrime. Konvensi tersebut berlaku sejak bulan Juli 2004. Terdapat ketetapan kerja sama internasional, yang berarti bahwa negara-negara non-CoE dapat bergabung dalam Konvensi tersebut. Bahkan, Konvensi tersebut berlaku di AS sejak bulan Januari 2007. Untuk informasi lebih lanjut, harap rujuk ke Council of Europe, “Cybercrime: a threat to democracy, human rights and the rule of law,” http://www.coe.int/t/dc/files/themes/cybercrime/default_en.asp. Mekanisme lain untuk konsensus internasional terletak pada koalisi dinamis di Internet Governance Forum. Koalisi dinamis ialah kelompok bebas dari para stakeholder di seputar isu terkait. Salah satu yang cukup aktif adalah yang menangani spam.
Modul 5 Tata Kelola Internet 49 Stop Spam Alliance Tidak seperti iklan tradisional, terkait dengan masalah spam, sebagian besar biaya ditanggung oleh penerima, bukan pengirim. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebanyakan trafik e-mail berisi spam. ‗Generasi pertama‘ spam terdiri dari gangguan yang seringkali dapat difilter oleh pengguna dan administrator sistem. Yang berbahaya ialah spam generasi baru. Saat ini semakin banyak spam yang membawa kode program berbahaya yang dapat berjalan tanpa diketahui penggunanya. Komputer kemudian dapat berubah menjadi ‗bot‟ yang dikendalikan oleh spammer untuk mengirim spam. Dalam beberapa kasus, spam dapat membawa kode untuk mencuri kata sandi dan data sensitif lainnya. Tingkat kerumitan dan skala dari operasi tersebut menunjukkan tingkatan organisasi yang seringkali diasosiasikan dengan gang kriminal. Ini seperti permainan kucing-dan-tikus, dimana spammer mengembangkan metode yang lebih canggih ketika metode sebelumnya telah ditaklukkan. Untuk saling bertukar pengalaman dan berbagi ide, dibentuklah Dynamic Coalition on Spam pada Internet Governance Forum. Koalisi terdiri dari kelompok-kelompok yang telah lama bekerja menghadapi spam. Kegiatan mereka terus berlanjut dan kelompok ini kini menamakan dirinya Stop Spam Alliance (http://stopspamalliance.org). Pertanyaan Sejauh manakah negara Anda terlibat dalam kerja sama internasional untuk mengatasi penyalahgunaan Internet? Kesimpulan Tidak ada keraguan bahwa kemampuan Internet sebagai medium yang begitu hebat juga berarti bahwa dia dapat digunakan untuk tujuan yang jahat. Sudah pasti terdapat kebutuhan untuk meregulasi beberapa dari penyalahgunaan Internet. Karena sulit untuk mencapai kesepakatan akan definisi dari apa yang disebut penyerangan secara universal, maka terdapat keterbatasan dalam mengatasi beberapa penyalahgunaan yang ditemukan dalam Internet. Kesuksesan yang dapat dicatat adalah di bidang penipuan konsumen dan pornografi anak.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 50 Diperlukan perjanjian internasional bagi lembaga-lembaga hukum dan juga penegakannya. Council of Europe Convention on Cybercrime boleh jadi merupakan fondasi bagi kesepakatan dan kerja sama di masa depan. Ujian 1. Kesulitan apa sajakah yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam memeriksa penyalahgunaan Internet? 2. Apa saja yang dianggap sebagai cybercrime oleh komunitas global? 3. Apa saja jenis kriminalitas baru yang muncul akibat adanya Internet? 4. Apa sajakah sanksi yang dijatuhkan atas tindakan-tindakan tersebut yang dapat diaplikasikan melalui Internet?
Modul 5 Tata Kelola Internet 51 5. ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN DUNIA OFFLINE Bagian ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan sinergi Internet dengan dunia offline dalam area-area tertentu mengenai pemerintah dan ekonomi, dan berkaitan dengan kontennya, serta kesadaran akan perlunya respon pengaturan yang tepat. Internet memiliki dampak bagi dunia offline. Haruskah dunia offline diubah agar semakin mirip dengan dunia online? Atau haruskah peraturan-peraturan offline diterapkan ke dalam dunia online? Jawabannya tentunya terletak diantaranya. 5.1 Kebijakan Kompetisi Sebisa mungkin, akses ke Internet harus kompetitif. Ini berarti liberalisasi sektor telekomunikasi, terlebih jika sektor tersebut bersifat monopoli. Liberalisasi di sektor ini terbukti meningkatkan kualitas layanan meski harga menjadi lebih rendah. Penurunan tarif terbukti meningatkan penetrasi Internet. Dan pada kasus broadband, penurunan tarif telah mengubah pola penggunaan Internet. Teori permainan mengatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga pemain untuk persaingan yang efektif. Liberalisasi Telekomunikasi dan Biaya Penggunaan Internet Salah satu alasan meningkatnya Internet di AS ialah liberalisasi sektor telekomunikasi. Internet, bagaimanapun, bergantung pada koneksi telekomunikasi jarak jauh. Kompetisi di sektor tersebut menghasilkan penurunan harga. Dampak liberalisasi terlihat jelas di AS, yang memulai gerakan liberalisasi telekomunikasi: lebih murah meng-host situs web di AS dibandingkan dengan negara lain. Ini mengarah kepada virtuous cycle dimana skala ekonomi pada akhirnya membuat harga dapat ditekan rendah. Riset menunjukkan bahwa permintaan telekomunikasi cukup elastis. Yakni, penurunan harga sebesar X persen akan mengakibatkan meningkatkan penggunaan lebih dari X persen. Studi menunjukkan bahwa adanya kompetisi dalam lingkungan telekomunikasi lokal akan berdampak pada kenaikan tingkat penetrasi Internet.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 52 Perancis, Jepang, dan Korea meningkatkan penetrasi broadband melalui kebijakan pro- kompetisi. Republik Korea memiliki tingkat penetrasi broadband tertinggi di dunia. Mereka punya kebijakan untuk memberikan kebebasan masuk di sektor telekomunikasi berbasis fasilitas sejak 1980-an. Kasus Perancis dan Jepang lebih instruktif dimana tingkat penetrasi tidak begitu tinggi hingga tahun 2005. Sejak saat itu kebijakan pro- kompetisi telah menjatuhkan harga dan penetrasi broadband pun melonjak. Sejak pertengahan 80-an hingga pertengahan 90-an, banyak muncul buku dan paper yang mendiskusikan manfaat liberalisasi sektor telekomunikasi. Liberalisasi sektor Internet adalah perluasan dari ide yang ada di sektor telekomunikasi. Silahkan lihat Emanuele Giovannetti, “The IT Revolution, the Internet, and Telecommunications: The transition towards a competitive industry in the European Union,” dalam E. Giovannetti, M. Kagami dan M. Tsuji, eds., The Internet Revolution: A Global Perspective (Cambridge University Press, 2003), 124-142. 5.2 Sensor dan Kebebasan Berekspresi Penyensoran oleh pemerintah dan sektor swasta terjadi di seluruh dunia. Seperti telah didiskusikan sebelumnya, isunya adalah menyeimbangkan keinginan lokal dengan norma internasional dalam melakukan sedikit atau tidak ada sensor sama sekali di Internet. Pemblokiran situs besar-besaran sangat ditentang oleh komunitas Internet. Solusi paling praktis dan dapat diterima terletak di sebagian elemen filtering dilakukan oleh pengguna. Pemasangan piranti lunak filter oleh pengguna dapat diterima. Tapi sering kali dijumpai bahwa para orang tua tidak sepintar anaknya dalam memasang dan menggunakan filter tersebut. Pem-filter-an Self-Rated Sukarela Di tahun 1999, Bertelsmann Foundation membentuk tim untuk mengembangkan sistem yang dapat mem-filter konten Internet yang bersifat gratis dan sensitif terhadap budaya serta tidak melanggar hak berpendapat. Tim tersebut terdiri dari peneliti, regulator dan juga advokat kebebasan berpendapat. Keluaran akhirnya ialah pembentukan Internet Content Rating Association (ICRA). Kelompok tersebut mengetahui hasil yang ideal: orang tua akan memilih negara tempat dia berada, kemudian memilih sistem filtering (misalkan, yang ditetapkan oleh gereja Katolik) maka kemudian situs-situs yang dianggap tidak sesuai akan diblok. Dengan sistem filtering ini, situs-situs akan melabeli diri mereka dengan klasifikasi bahasa, kekerasan dan ketelanjangan, serta apakah terdapat konten yang objectionable (tetapi tidak ilegal) seperti misalnya alkohol. Keseluruhannya ada 40 label.
Modul 5 Tata Kelola Internet 53 Pada akhirnya, ICRA masih jauh dari target ideal mereka. Pertama, adanya perlawanan dari libertarian sipil, seperti Center for Democracy and Technology di AS. Situs-situs berita yang pada awalnya setuju dengan pelabelan mandiri kemudian berubah pikiran ketika mereka merasa akan dianggap menyerah kepada rezim penyensoran. Kedua, untuk mengakomodasi masalah kebebasan berpendapat, situs web harus melabeli dirinya sendiri. Ini mengganggu pengembangan secara besar-besaran situs web yang melabeli dirinya sendiri. Tanpa hal tersebut, pengguna filter akan sering sekali berhenti menggunakan filter. Ketiga, filter akan bekerja dengan baik jika dimasukkan ke dalam browser. Pada saat metode ICRA siap diluncurkan, perang browser telah selesai dan Microsoft telah menang. Hingga saat itu, baik Netscape dan Microsoft menambahkan fitur-fitur ke dalam browser mereka. Kenyataannya, browser Microsoft pada tahun 2000 pernah memiliki sistem filter yang kejam. Akhirnya, seperti yang pernah dialami oleh sistem pelabelan sejenis seperti V-chip di AS yang seharusnya mem-filter konten kekerasan di televisi, tidak ada kebutuhan nyata dari konsumen, atau konsumen tidak beraksi atas kesepakatan verbal mereka akan kebutuhan skema pem-filter-an. Pada tahun 2007, ICRA dilebur ke Family Online Safety Institute. Karena pengarang terlibat langsung dengan ICRA sebagai anggota dewan, penjelasan di atas merupakan penjelasan rinci untuk pertama kalinya. Buku Ordering Chaos memberikan rincian tentang ICRA pada bab yang berjudul “Censorship and Content Regulation of the Internet.” Pendekatan lain adalah memasang filter di level server yang dijual sebagai layanan tambahan kepada pengguna. Diperlukan sejumlah biaya untuk memperbaharui dan merawat daftar situs-situs yang diblok. Ini adalah bentuk filter yang pada praktiknya sulit ditembus oleh pengguna awam. Kerugiannya, kadang terjadi pemblokiran berlebihan dan sulit untuk meng-unblock situs yang keliru diblok. Latihan 1. Gambarkan langkah-langkah pengaturan konten yang sedang dilakukan di negara Anda, jika ada. 2. Jika pemerintah negara lain meminta pemerintah Anda untuk memblok sebuah situs yang mengandung konten illegal di negara tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Anda? Susunlah rekomendasi dan diskusikanlah.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 54 5.3 Pencemaran Nama Baik Kebebasan berekspresi yang lebih besar di Internet memberikan kemungkinan lebih besar terjadinya pencemaran nama baik secara online. Secara umum, mengatasi pencemaran nama baik membutuhkan keseimbangan berbagai kepentingan: kepentingan individu akan reputasi dan kepentingan masyarakat dalam mendorong kebebasan berekspresi. Di Internet, terdapat komplikasi tambahan yaitu konflik nilai budaya yang dibebankan kepada kepentingan individu dan masyarakat. Salah satu kasus yang patut dipelajari ialah Joseph Gutnick, seorang pebisnis di Melbourne, Australia. Majalah Barron‘s, yang dimiliki oleh perusahaan Dow Jones, telah mencemarkan nama baik Gutnick dalam sebuah artikel. Majalah tersebut memiliki 14 pelanggan di Australia dimana lima diantaranya berada di negara bagian Victoria dan jumlah tersebut cukup bagi pengadilan tinggi Australia untuk membawanya ke pengadilan.32 Barron memiliki 1.700 pelanggan online yang membayar dengan kartu kredit Australia. Dan pertanyaannya adalah: jika Gutnick memenangkan kasusnya, apakah itu berarti bahwa seluruh penerbitan harus mengawasi apa yang mereka terbitkan menggunakan ukuran negara yang memiliki hukum terketat dalam hal pencemaran? Untungnya, pengadilan menetapkan bahwa kompensasi moneter yang dapat diklaim oleh Gutnick hanya terbatas pada perusakan reputasinya di Melbourne, bukan secara global.33 Pengadilan sepertinya menyadari kerusakan nyata yang diakibatkan oleh artikel yang mencemarkan nama baik, sesuatu yang belum akan dilakukan oleh pengadilan Commonwealth. Latihan Misalkan Y, warga negara Anda, berada pada situasi berikut: Situasi 1: Blog W di negara Anda memfitnah Y. Apakah ada perbedaannya jika blog tersebut popular atau tidak? Bagaimana jika ada 200 berita yang membela Y? Situasi 2: Bagaimana jika organisasi berita online di AS memfitnah perusahaan Y. Perlukah ada ‗pertanggungjawaban global‘ bagi pencemaran nama baik di Internet? 32 David Fickling dan Stuart Millar, ―How Diamond Joe's libel case could change the future of the internet,‖ The Guardian, 11 Desember 2002, http://www.guardian.co.uk/technology/2002/dec/11/media.newmedia. 33 Dow Jones & Company Inc v Gutnick. [2002] HCA 56 (10 December 2002), http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2002/56.html.
Modul 5 Tata Kelola Internet 55 Internet telah mendorong satu lagi perubahan dalam hukum Internet: kebutuhan akan ketentuan kekebalan untuk konten pihak ketiga. Yakni, host dari situs web dan forum tidak dapat dituntut atas konten yang disampaikan oleh orang lain selama host bertindak ‗secara wajar‘ setelah diberitahukan adanya konten yang mencemarkan. Di sebagian besar yurisdiksi, ‗bertindak wajar‘ berarti menghapus konten berisi fitnah dalam beberapa hari kemudian.34 Hal ini juga disebut dengan ketentuan ketahui-dan- musnahkan. 5.4 Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual Lainnya Gambar 3. Hukum Keseimbangan dalam Hak Cipta (Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1181) Ketentuan kekebalan juga diperlukan untuk hak cipta. Yaitu, host situs web dan forum tidak dapat dituntut atas konten yang mungkin melanggar hak cipta yang ditayangkan oleh orang lain, selama host bertindak ‗secara wajar‘ setelah mengetahui adanya konten tersebut. Kini semakin banyak negara yang mengadopsi ketentuan ketahui-dan- musnahkan AS terhadap hak cipta. Ketentuan tersebut memberikan tantangan atas sebuah pemberitahuan. Orang yang meng-klaim pelanggaran hak cipta dapat menyingkir dan membiarkan konten tetap ditayangkan, atau jika tidak, masalah akan dibawa ke pengadilan. 34 Lihat Ang (2005).
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 56 Perdebatan yang sering terjadi seputar HAKI ialah apakah nama domain perlu diperlakukan sebagai merek dagang. Bagi perusahaan multinasional, peraturan tersebut akan meringankan beban keharusan mendaftarkan nama perusahaan di masing-masing negara. Peraturan tersebut berarti bahwa siapa saja yang menggunakan nama perusahaan multinasional sebagai nama domainnya tanpa izin, akan dianggap melanggar HAKI dan harus menyerahkan nama domain tersebut. Proses resolusi perselisihan ICANN dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut di level global. Akan tetapi di masing-masing negara, peraturan nasional diperlukan untuk klarifikasi hak-hak terkait ccTLD. Pertanyaan 1. Haruskah nama domain diperlakukan seperti merek dagang? Mengapa? 2. Bagaimana Anda menyeimbangkan kepentingan negara Anda dengan para pemegang hak cipta yang bisa jadi berasal dari negara yang lebih maju? 5.5 Privasi Seperti telah disebutkan, aturan privasi akan tetap ada. Pertanyaannya adalah: model mana yang digunakan untuk mengatur privasi? Pada dasarnya ada dua model dengan paradigma yang sangat berbeda. Dalam model Uni Eropa, privasi ialah hak asasi manusia. Tidak dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan dan patut mendapatkan aturan hukum yang komprehensif. Dalam model AS, privasi adalah hak legal yang dapat dikontrakkan. Misalnya, untuk mendapatkan alamat e-mail seseorang, seseorang dapat membaca beberapa dokumen atau mendapatkan layanan untuk melakukannya. Aturan hukum tidak bersifat komprehensif tetapi terfragmentasi menurut industri. Di Internet, kedua paradigma tersebut sangat mirip dalam implementasi dan keluarannya. Tentu saja model Eropa memiliki lebih banyak sanksi, sehingga menambah biaya. Model yang dipilih sebuah negara akan dipengaruhi oleh budaya dan sejarahnya. Namun, model Eropa memiliki potensi untuk diadopsi secara global jika Data Protection Directive diberlakukan.
Modul 5 Tata Kelola Internet 57 Pertanyaan 1. Di negara Anda, sampai sejauh manakah privasi diakui secara sah sebagai kebutuhan pengguna? 2. Apakah negara Anda cenderung mengikuti model Uni Eropa atau AS dalam pengaturan privasi? Mengapa menurut Anda seperti itu? Kesimpulan Proses regulasi harus bersifat transparan, multi-stakeholder, dan demokratis. Yaitu, proses harus bersifat konsultatif, melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Regulasi harus menggali keempat mode regulasi — pasar, norma sosial, arsitektur, dan peraturan pemerintah (termasuk regulasi mandiri karena agar efektif, regulasi mandiri memerlukan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah). Ujian 1. Apakah kaitan kebijakan kompetisi dengan akses Internet? 2. Sampai dimanakah penyensoran Internet dapat ditolerir atau diizinkan? 3. Dapatkah pengguna Internet memfitnah seseorang di Internet tanpa dikenakan sanksi? 4. Haruskah hukum pencemaran nama baik diubah untuk disesuaikan dengan Internet? 5. Isu-isu apa sajakah yang sering diperdebatkan terkait dengan hak cipta dan HAKI lainnya di Internet? 6. Sebutkan dua pendekatan terhadap privasi dan perlindungan data dan apa saja perbedaannya?
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 58 6. DIMENSI PEMBANGUNAN: KESENJANGAN DIJITAL Bagian ini menggambarkan bagaimana Internet dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga batas-batas TIK untuk Pembangunan. Pembangunan nasional adalah salah satu motivasi dari WSIS, yang kemudian mengarah kepada debat tentang Tata Kelola Internet. Namun, pembangunan adalah isu besar yang membutuhkan puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Harapan bagi TIK, termasuk Internet, ialah bahwa mereka dapat mempercepat proses pembangunan. 6.1 TIK untuk Pembangunan Agar efektif, TIK untuk Pembangunan (TIKP) harus mencakup hal-hal berikut: (i) Tata Kelola dan Pemberdayaan; (ii) Infrastruktur; (iii) Pembangunan Ekonomi; dan (iv) Pembangunan Sosial. Tanpa tata kelola yang baik, dana dapat terbuang sia-sia. Tanpa pemberdayaan, pengguna tidak merasa bahwa mereka dapat mengubah situasi mereka. Tanpa infrastruktur seperti listrik dan jalur komunikasi, tidak akan mungkin bagi Internet untuk bertahan. WSIS telah membantu mendirikan Digital Solidarity Fund. MDG adalah panduan yang baik tentang bagaimana dana harus dibelanjakan. Isi dari MDG adalah: 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Mengurangi Angka Kematian Anak 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lainnya 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup 8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Modul 1 dari seri modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan dari APCICT menjelaskan kaitan antara TIK dengan MDG.
Modul 5 Tata Kelola Internet 59 Internet untuk Pedesaan Sebagai teknologi yang canggih dan modern, Internet berpotensi untuk memperlebar kesenjangan penghasilan antara mereka yang menggunakan dan mereka yang tidak. Salah satu ilustrasi yang dramatis akan kesenjangan tersebut dapat ditemukan di India. Disana, teknologi modern terbaru dapat ditemukan — di kota-kota besar. Akan tetapi di daerah pedalaman di India terdapat tempat-tempat yang mereka sebut dengan ‗gelap media‘ — dimana televisi pun tidak tersedia. Untuk menyebarkan penggunaan Internet dan mengatasi beberapa penyakit sosial, pemerintah India pada tahun 2007 mencanangkan proyek e-governance nasional yang bernama Skema Common Services Centre (CSC) dimana 600.000 desa di India akan saling berbagi 100.000 centre. Pada dasarnya, centre tersebut adalah kios Internet. Kios Internet yang lama tidak memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi. Kenyataannya, gelombang pertama dari kios sejenis hanya memiliki tingkat kesuksesan tiga persen, dimana kesuksesan diukur dari keberlanjutannya setelah satu tahun. Belajar dari pengalaman gelombang pertama, gelombang kedua memiliki tingkat kesuksesan hingga 30 persen. Naik sepuluh kali lipat, tetapi tetap saja berarti 70 persen kegagalan. Skema CSC adalah gelombang yang ketiga. Program ini akan diluncurkan dengan berlandaskan pada riset terbaru tentang aplikasi apa saja yang akan berguna bagi penduduk desa yang sekaligus dapat mengubah hidup mereka. Sebagai contoh, pemerintah India akan memperbolehkan akses ke data pertanahan karena di pedesaan, pejabat korup kadang menipu penduduk desa atas lahan mereka. Perekaman ke CD dan pencetakan foto dijital juga ternyata memberikan pendapatan. Di Chennai, inisiatif swasta untuk mencantumkan naskah ujian online ternyata bersifat transformatif bagi penduduk desa yang tingkat kelulusannya rendah di beberapa ujian utama. Sesudah berlatih dengan soal-soal ujian yang tersedia online, tingkat kelulusan mereka melonjak. Rasa percaya diri karena lulus ujian sangat menyemangati mereka. Skema CSC adalah ide yang imajinatif. Disamping menggunakan Internet untuk menyelesaikan permasalahan sosial (seperti pengambilan tanah secara ilegal) dan mempersempit kesenjangan dijital, skema ini juga bertujuan menyediakan lapangan pekerjaan. Operator kios Internet di pedesaan adalah pengusaha swasta. Secara teori, ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah nasional akan menjadi rendah, sedangkan pemerintah daerah diharapkan berkontribusi dalam bentuk dana atau sejenisnya dan keterlibatan sektor swasta adalah pembiayaan finansialnya. Skema ini sedang dilaksanakan. Hasilnya tentu patut dinanti. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan rujuk ke Department of Information Technology “Common Service Center Scheme,” Government of India, http://www.csc-india.org.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 60 6.2 Batasan dan Hambatan Di tahap sekarang, perlu diingat bahwa ada keterbatasan dalam pemanfaatan TIKP. Sebagai contoh, penggunaan TIKP berasumsi bahwa ‗informasi yang lebih baik berarti keputusan yang lebih baik‘, yang mungkin kenyataannya tidak begitu. Dan juga, banyak aplikasi TIK adalah merupakan sarana menyediakan atau mengolah informasi, bukan sebagai sarana komunikasi padahal seringkali komunikasi memberikan hasil yang lebih baik bagi pembangunan. Terdapat juga hambatan yang kendalinya tidak di tangan satu orang saja. Bahasa bisa jadi salah satunya. Korupsi juga merupakan hambatan. Biaya masih menjadi pertimbangan utama. Namun, biaya masih dapat dihemat. Pertama, semakin banyaknya perangkat keras yang makin murah. Kedua, adanya piranti lunak di bawah gerakan free and open source software (FOSS). Perlu dicatat bahwa aplikasi FOSS bisa jadi tidak murah karena mereka membutuhkan pemeliharaan dan terkadang beberapa bagian dari program, ketika membutuhkan koneksi, misalnya ke printer, bisa jadi tidak tersedia dan perlu dibuat secara khusus. 6.3 Aplikasi TIKP Ada banyak aplikasi TIKP yang terkenal dan teruji dengan baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, sebagian besar berbentuk penyampai informasi. Aplikasi seperti itu dapat ditemukan di bidang pertanian, pendidikan, layanan kesehatan, dan pariwisata. Terkadang ada benarnya bahwa informasi yang lebih baik dalam sektor-sektor tersebut akan membawa kepada hasil yang lebih baik pula. Misalnya, mengetahui apa yang harus ditanam dan kapan, akan sangat membantu para petani. Selain informasi, komunikasi juga sangat membantu. Misalnya, setelah penanaman akan sangat membantu apabila petani tahu cara memerangi hama yang menyerang tanaman. Memberikan komunikasi yang lebih baik merupakan salah satu janji TIKP. Salah satu yang sangat menjanjikan ialah pembangunan dan promosi layanan e- government. Contoh-contoh layanan e-government meliputi aplikasi visa, pajak, pertanahan, izin mengemudi, atau bahkan tersedianya formulir permohonan secara online. Untuk memulainya, kantor-kantor pemerintah harus terkomputerisasi. Komputerisasi akan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan. Sebagai contoh, melakukan tender pemerintah secara online terbukti menghemat biaya. Dengan komputerisasi, proses menjadi lebih transparan, sehingga mengurangi korupsi. Komputerisasi juga membangun ekonomi TI, memberikan karir TI bagi teknisi dan pemrogram piranti lunak. Komputerisasi dipasangkan dengan penggunaan Internet memberikan peluang konsultasi yang lebih baik dengan warga negara terkait isu-isu penting. Hal ini pada akhirnya memberikan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik, dimana ini merupakan awal bagi siklus pembangunan yang diharapkan (Modul 3 dari seri modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan APCICT mendiskusikan Penerapan e-Government).
Modul 5 Tata Kelola Internet 61 Transparansi yang dihasilkan layanan e-government seringkali dikatakan memberikan demokrasi yang lebih baik. Ini tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, layanan e- government memungkinkan kendali yang lebih dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjadi lebih mudah mengetahui apa yang terjadi di sisi ujung pelayanan. Akan tetapi, hal tersebut membuat layanan pemerintah di tingkat lokal lebih responsif dan karenanya mengurangi korupsi.35 Kesimpulan Pembangunan adalah salah satu motivasi bagi WSIS, yang mendorong pembentukan WGIG. Akan tetapi pembangunan tidak mendapat perhatian yang cukup dalam WGIG Final Report dan seringkali terlupakan dalam debat Tata Kelola Internet. Komunitas internasional tentu saja dapat berbuat banyak hal terkait pembiayaan proyek TIKP. Kemitraan dengan swasta (public-private partnership) adalah cara yang lebih tahan lama karena pembagian pendanaan selain secara struktur membuat proyek lebih berhasil. Akan tetapi masih banyak yang dapat dan harus dilakukan oleh pemerintah nasional dalam memanfaatkan TIKP. Biaya akses perlu diturunkan. Sebagai contoh, biaya mendaftarkan nama domain dapat diturunkan. Kemudian perlu adanya kemauan politik untuk menciptakan lingkungan hukum yang ramah terhadap TIKP. Penggunaan TIKP, khususnya sebagai alat komunikasi, benar-benar sangat menjanjikan. Ujian 1. Bagaimanakah Internet dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan pembangunan? 2. Apa sajakah batasan dan hambatan bagi pengunaan Internet dalam pencapaian tujuan pembangunan? 35 R. Kluver, The Architecture of Control: a Chinese Strategy for e-Governance, in ―The Internet and Governance: The Global Context,‖ The Journal of Public Policy, 25, 1 (2005): 75-97.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 62 7. TATA KELOLA INTERNET: MELIHAT KEDEPAN Bagian ini menjelaskan isu-isu Tata Kelola Internet yang tersisa dimana Internet Governance Forum tidak dapat dan tidak akan menyelesaikannya serta membutuhkan perhatian dari pemerintah. Mandat lima tahun Internet Governance Forum akan berakhir pada tahun 2010. Banyak rencana dari Forum telah masuk ke sidang paripurna. Manfaat dari adanya Forum telah terlihat. Secara konseptual, Forum memberikan kesempatan membicarakan isu-isu penting dan memungkinkan negara-negara kecil untuk mengajukan isu. Dalam praktiknya, Forum tersebut telah meningkatkan kesadaran akan isu Tata Kelola Internet dan membantu memahami pentingnya proses dalam Tata Kelola Internet. Ironisnya, kebanyakan tindakan nyata dalam Tata Kelola Internet saat ini terjadi dalam sesi paralel dimana perencanaan terdesentralisasi ke pihak-pihak yang mengusulkan sesi tersebut. Beberapa koalisi dinamis secara khusus telah aktif mengejar kepentingan masing-masing kelompoknya. Sebagai contoh, sesi paralel untuk spam telah sangat aktif dalam mengatur pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Isu-isu yang diangkat dalam WGIG Final Report bersifat sulit dan penyelesaiannya tidak mudah. Sebagai contoh, isu politik mengenai pengawasan internasional oleh ICANN dan DNS telah dipersiapkan. Pemerintah AS dapat mengklaim ‗kemenangan‘ dalam artian bahwa ICANN masih ada dalam genggaman mereka. Namun di belakang diributkan bahwa meskipun ccTLD ada di tangan pemerintah nasional, tidak ada yang secara fisik mampu menghentikan pemerintah AS untuk secara sepihak mencabut sebuah pemerintah atas kontrol akan ccTLDnya. Ada pengendalian praktis, tetapi tidak ada pengendalian fisik, yang berarti bahwa kemungkinan masih ada, walaupun tipis, bahwa sebuah negara dapat diputus dari Internet. Bagian penting lainnya — dalam hal penggunaan Internet, isu-isu terkait Internet yang berdampak lebih luas, dan aspek pembangunan Internet — penyelesaiannya juga tidak mudah. Yang dapat dilakukan Internet Governance Forum ialah membantu mencari praktik tebaik untuk menyelesaikannya. Pembangunan kapasitas untuk Tata Kelola Internet akan menjadi isu berkelanjutan yang harus ditangani oleh semua pemerintah. Perdebatan yang mengarah pada WGIG Final Report telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya Tata Kelola Internet. Berhubung isu ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan, pemerintah harus meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi berbagai masalah dan berpartisipasi dalam debat internasional tentang hal tersebut. Pembangunan kapasitas diperlukan karena Tata Kelola Internet bukan hanya masalah internasional. Banyak isu dari Tata Kelola Internet bersifat lokal, dimana TIKP menjadi sangat penting bagi pemerintah lokal. Untuk itu, pemerintah daerah dan pusat memiliki peran utama dalam Tata Kelola Internet.
Modul 5 Tata Kelola Internet 63 RANGKUMAN Modul Tata Kelola Internet ini membicarakan hal-hal berikut: 1. Tata Kelola Internet lebih banyak tentang tata kelola ketimbang Internet, dan mencakup beberapa isu politik terkait kebijakan internasional mengenai Internet, penggunaan dan penyalahgunaan Internet, dan juga penerapan Internet untuk membantu mencapai pembangunan sosial dan ekonomi. 2. Berlawanan dengan kesalahan persepsi umum, Internet memiliki sebuah titik kendali pusat di sebuah area yang disebut sistem root zone. Sistem root zone ini dikendalikan oleh entitas bernama ICANN yang didukung pemerintah AS. 3. WGIG dibentuk oleh PBB untuk menyelesaikan ketegangan seputar dimensi politik dari Tata Kelola Internet. Dalam tawar menawar politik sesudah laporan WGIG, telah diterima bahwa Internet Governance Forum harus dibentuk tetapi sistem root zone masih berada di tangan ICANN dengan ketetapan bahwa hanya pemerintah nasional yang dapat mengontrol dan menjalankan ccTLD mereka masing-masing. 4. Tata Kelola Internet harus bersifat multilateral dan multisektoral. Yaitu, tidak satu negara/entitas pun yang memiliki kekuatan lebih dalam mengatur Internet. Selain itu, prosesnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, haruslah demokratis. Di tingkat internasional, partisipasi dalam Tata Kelola Internet harus diperluas hingga ke seluruh negara; di semua level, tata kelola harus diperluas hingga sektor swasta dan masyarakat sipil. 5. Seperti kehidupan di dunia offline, Internet dapat diregulasi melalui empat cara: hukum, norma sosial, mekanisme pasar, dan arsitektur. Karena penegakan hukum tidak selalu berhasil dalam Internet, pemerintah harus kreatif dalam melakukan pendekatan untuk regulasi Internet. 6. Regulasi mandiri ialah sebuah bentuk regulasi pemerintah yang didelegasikan. Hal ini sering direkomendasikan sebagai bentuk yang lebih disukai dalam regulasi Internet tetapi terdapat batasan-batasan dan biaya untuk penerapannya. 7. Sebuah roadmap untuk peregulasian Internet untuk menunjang difusinya walau mengandung bahaya telah diajukan. 8. Internet telah memberi kehidupan baru bagi beberapa tindak kriminal yang telah ada sebelumnya dan juga menciptakan beberapa serangan baru. Salah satu kesulitan dalam penegakannya ialah definisi dari tindak kriminal itu sendiri. a. Dua area dimana pada praktiknya ada kesepakatan universal ialah pornografi anak dan penipuan konsumen. Lembaga penegak hukum bekerja sama untuk menjerat kasus-kasus seperti ini.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 64 b. Spam, scams, phishing, dan kode berbahaya secara umum dianggap menyerang tetapi tidak semua negara memiliki hukum untuk melawannya. c. Bahkan terdapat perbedaan yang besar dalam regulasi dan tindakan melawan cyberbullying, cyberstalking, pencurian identitas dan ketagihan Internet. d. Internet Governance Forum telah memulai pembentukan ‗aliansi dinamis‘ dimana kelompok-kelompok yang tertarik dalam menangani masalah tertentu dapat bertemu untuk mendiskusikan pengalaman terbaik dan aksi-aksi umum. 9. Seperti halnya peraturan yang harus kreatif, sanksi dalam Internet juga harus kreatif. 10. Pada akhirnya, diperlukan kerja sama internasional untuk menaklukkan tindak kriminal di Internet. 11. Isu Tata Kelola Internet telah meluas ke dunia offline. Contohnya seperti kebijakan kompetisi, penyensoran dan kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, hak cipta dan HAKI, serta privasi. 12. Salah satu motivasi dari studi tentang Tata Kelola Internet ialah kekhawatiran negara-negara berkembang akan tertinggal dalam ekonomi informasi. Jadi penggunaan TIKP adalah bagian penting dari Tata Kelola Internet. a. Terdapat batasan dan hambatan dalam penggunaan TIKP. b. Ada juga berbagai kisah sukses yang dapat ditiru. c. TIKP dapat membantu memperbaiki tata kelola dunia nyata, misalnya dengan meningkatkan transparansi. 13. Ketegangan politik dalam Tata Kelola Internet masih belum terselesaikan, dan pembangunan kapasitas untuk Tata Kelola Internet masih tetap menjadi isu yang perlu ditangani oleh seluruh pemerintah.
Modul 5 Tata Kelola Internet 65 BACAAN LEBIH LANJUT Ang, Peng Hwa. 2005. Ordering Chaos: Regulating the Internet. Singapore: Thomson. Butt, Danny, ed. 2005. Internet Governance: Asia-Pacific Perspectives. Bangkok: UNDP-APDIP. http://www.apdip.net/publications/ict4d/igovperspectives.pdf. Cukier, Kenneth Neil. 2005. Who Will Control the Internet? Foreign Affairs November/Desember. http://www.foreignaffairs.org/20051101facomment84602/kenneth-neil-cukier/who-will- control-the-internet.html. Drissel, David. 2006. Internet Governance in a Multipolar World: Challenging American Hegemony. Cambridge Review of International Affairs 19(1), March, 105-120. Kapur, Akash. 2005. Internet Governance: A Primer. Bangkok: UNDP-APDIP. http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-igov.pdf. Working Group on Internet Governance. 2005. Report of the Working Group on Internet Governance. http://www.wgig.org. Wu, Tim, Esther Dyson, A. Michael Froomkin, dan David A. Gross. On the Future of Internet Governance. American Society of International Law Proceedings of the Annual Meeting, Vol. 101. http://ssrn.com/abstract=992805.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 66 DAFTAR ISTILAH Alamat IP Alamat Internet Protocol: sebuah identifikasi unik yang bersesuaian dengan setiap komputer atau perangkat dalam sebuah jaringan IP. Saat ini ada dua jenis alamat IP yang sedang digunakan. IP versi 4 (IPv4) dan IP versi 6 (IPv6). IPv4 (yang menggunakan angka 32-bit) telah digunakan sejak 1983 dan masih merupakan versi yang paling banyak digunakan. Penerapan protokol IPv6 dimulai pada tahun 1999. Alamat IPv6 berupa angka 128-bit. Registrar Sebuah badan yang disetujui (‗diakreditasi‘) oleh sebuah registry untuk menjual/mendaftarkan nama domain atas persetujuannya. Registry Sebuah perusahaan atau organisasi yang memelihara sebuah basidata registry terpusat untuk TLD atau untuk blok alamat IP (misal, RIR — lihat di bawah). Beberapa registry beroperasi tanpa registrar sama sekali dan beberapa beroperasi dengan registrar tetapi juga mengizinkan registrasi langsung melalui registry. RIR Regional Internet Registry. Ini adalah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab mendistribusikan alamat IP di level regional bagi penyedia jasa Internet dan registry lokal. Root server Server yang mengandung pointer ke authoritative name servers untuk seluruh TLD. Sebagai tambahan bagi 13 root server yang berisi data root zone yang diatur dengan Internet Assigned Numbers Authority, sekarang terdapat sejumlah besar server yang menyediakan informasi serupa dan telah ditempatkan di berbagai belahan dunia oleh sebagian dari 12 operator yang ada. Root zone file Berkas utama yang mengandung pointer ke name server seluruh TLD. WHOIS WHOIS ialah protokol query/response yang berorientasi transaksi yang digunakan secara luas untuk menyediakan layanan informasi bagi pengguna Internet. Karena pada awalnya digunakan oleh sebagian besar operatir Registry TLD untuk menyediakan layanan ‗white pages‘ dan informasi mengenai nama domain yang terdaftar, penerapannya saat ini mencakup layanan informasi yang lebih luas, seperti pencarian RIR-WHOIS untuk informasi alokasi alamat IP.
Modul 5 Tata Kelola Internet 67 CATATAN UNTUK INSTRUKTUR Seperti tertulis di bagian ‗Tentang Seri Modul‘, modul ini dan modul lainnya dalam seri ini dirancang untuk tetap bernilai bagi pembaca yang beragam dengan latar belakang kondisi negara yang bermacam-macam. Modul ini dirancang untuk dipresentasikan, seluruhnya atau sebagian, dalam berbagai cara, baik online maupun offline. Modul ini dapat dipelajari oleh seseorang atau kelompok di lembaga pelatihan maupun kantor pemerintah. Latar belakang peserta dan durasi dari sesi pelatihan akan menentukan tingkat kedalaman dari isi presentasi. ‗Catatan‘ ini menawarkan pada instruktur beberapa ide dan saran untuk penyajian isi modul dengan lebih efektif. Penggunaan Modul Setiap bagian dari modul ini dimulai dengan pernyataan tujuan pembelajaran dan diakhiri dengan sekumpulan pertanyaan 'Ujian'. Pembaca dapat menggunakan tujuan dan pertanyaan sebagai dasar untuk menilai kemajuan mereka akan modul yang dipelajari. Setiap bagian juga berisi pertanyaan-pertanyaan diskusi dan latihan yang dapat diselesaikan baik secara individu maupun kelompok. Pertanyaan dan latihan ini dirancang sehingga pembaca dapat menggunakan pengalaman mereka untuk membandingkannya dengan isi, dan untuk berpikir secara reflektif akan isu yang disajikan. Studi kasus merupakan bagian penting dari isi modul ini. Studi kasus tersebut ditujukan untuk diskusi dan analisis, terutama terkait dengan penerapan konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama yang disajikan di modul ini di dunia nyata. Dalam kasus Tata Kelola Internet, isu yang ada sekaligus bersifat internasional dan nasional atau lokal. Banyak pekerjaan yang dilakukan di tingkat lokal dan nasional, khususnya dalam penggunaan TIK, termasuk Internet, untuk pembangunan. Instruktur dapat mendorong peserta untuk mengambil kasus dan contoh lain dari pengalaman mereka sendiri untuk lebih memperkaya isi modul. Pengaturan sesi Tergantung pada peserta, ketersediaan waktu, dan situasi serta kondisi lokal, modul ini dapat disajikan dengan pengaturan waktu yang beragam. Mungkin saja terdapat pejabat pemerintah senior yang perlu diberikan informasi terbaru mengenai Tata Kelola Internet. Karena itu program pelatihan harusnya teridiri dari sesi-sesi singkat selama satu atau dua jam. Program pelatihan penuh membutuhkan minimal 1,5 hari. Modul ini telah dirancang dimana tiga bagian pertama lebih fokus pada latar belakang dan teori, sementara sisanya fokus pada penerapan. Sesi satu-dua jam Bahaslah Bagian 1 dan 2, fokuskan pada isu-isu dan hasil yang dicapai dalam WSIS dan WGIG. Masukkan juga TIKP dari Bagian 6.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 68 Sesi tiga jam Bahaslah Bagian 1 dan 2 seperti diatas. Sesuaikan dengan peserta, gabungkanlah Bagian 3,4,5 dan 6 dengan sebuah pandangan terhadap salah satu dari —  Pengembangan kerangka kerja legal, yaitu menitikberatkan pada Bagian 4 dan 5; atau  Penggunaan TIKP, yaitu menitikberatkan pada Bagian 5 dan 6. Sesi satu hari penuh (durasi enam jam) Bahaslah Bagian 1, 2, dan 3 di pagi hari. Di waktu siang, bahaslah Bagian 4, 5, dan 6 menggunakan latihan-latihan dan pertanyaan untuk diskusi. Ini untuk menjaga tingkat energi tetap tinggi setelah makan siang. Rangkumlah semua dengan Bagian 7. Sesi 1,5 hari Walaupun terdapat tujuh bagian, panjang masing-masing berbeda. Anda harus sensitif terhadap tujuan dari kelompok — yaitu, apa yang mereka harapkan setelah selesai pelatihan. Bagian 1 dan 2 dititikberatkan pada latar belakang. Jika kelompok tidak tertarik akan hal tersebut, tetapi lebih tertarik pada keluarannya, maka fokuskanlah kepada keluarannya. Secara umum, partisipan akan lebih tertarik kepada keahlian praktik. Diskusi dan saling berbagi informasi terbukti bermanfaat dalam menguatkan pelatihan. Sesi tiga hari Diskusikan Bagian 1 dan 2 pada hari pertama. Berdasarkan respon dari kelompok, boleh dilanjutkan dengan Bagian 3. Pada hari kedua, bahaslah Bagian 3, 4, dan 5. Pada hari ketiga, diskusikan Bagian 6 dan 7. Kecepatan itu penting. Partisipan perlu didorong untuk menceritakan pengalamannya kepada seluruh kelas. Secara khusus, partisipan harus didorong untuk menggunakan Bagian 6 untuk mengatasi isu kesenjangan dijital di negara mereka masing-masing. Bagian 7 berisi rangkuman seluruh sesi.
Modul 5 Tata Kelola Internet 69 TENTANG PENULIS Ang Peng Hwa adalah profesor dan direktur dari Singapore Internet Research Centre di Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang Technological University, Singapura. Juga seorang pengacara, beliau mengajar hukum dan kebijakan media. Riset beliau adalah di bidang Tata Kelola Internet. Bukunya di tahun 2005, Ordering Chaos: Regulating the Internet, berpendapat bahwa Internet dapat, sedang, dan harus diregulasi. Pada tahun 2004, beliau ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk bekerja dalam Working Group on Internet Governance untuk menyiapkan laporan untuk pertemuan World Summit on the Information Society di tahun 2005. Beliau kemudian membantu mendirikan Global Internet Governance Academic Network dimana beliau bertindak sebagai ketua pengukuhan. Beliau saat ini bekerja sebagai kepala dari Asian Media Information and Communication Centre. Beliau juga duduk dalam Governing Council of the Mudra Institute of Communications, Ahmedabad, India. Beliau sedang dalam masa sabbatical dari jabatan sebagai dekan mulai Juli 2008 untuk satu tahun akademik untuk membantu memulai Mudra Institute of Communication Research.
Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 70 UN-APCICT The United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT) adalah bagian dari the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). UN-APCICT bertujuan untuk memperkuat upaya negara-negara anggotanya untuk menggunakan TIK dalam pengembangan sosio-ekonomi melalui peningkatan kapasitas individu dan institusi. UN-APCICT berfokus pada tiga pilar, yaitu: 1. Pelatihan. Untuk meningkatkan pengetahuan TIK dan keahlian dari penyusun kebijakan dan profesional TIK, dan memperkuat kapasitas instruktur TIK dan institusi pelatihan TIK; 2. Penelitian. Untuk melakukan studi analisis terkait dengan pengembangan sumber daya manusia TIK; dan 3. Advisory. Untuk memberikan layanan pemberian pertimbangan terkait program- program pengembangan sumber daya manusia untuk anggota ESCAP. UN-APCICT berlokasi di Incheon, Republik Korea. http://www.unapcict.org ESCAP ESCAP adalah bagian dari PBB untuk pengembangan kawasan. ESCAP berperan sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi PBB di kawasan Asia dan Pasifik. Tugasnya adalah menggalang kerjasama diantara 53 anggota dan 9 associate members. ESCAP menyediakan hubungan strategis antara program di level negara maupun global dengan isu-isu yang berkembang. ESCAP mendukung pemerintah negara-negara di kawasan dalam konsolidasi posisi kawasan dan memberikan saran dalam mengatasi tantangan sosio-ekonomi di era globalisasi. Kantor ESCAP berlokasi di Bangkok, Thailand. http://www.unescap.org
Modul 5 Tata Kelola Internet 71 SERI MODUL AKADEMI ESENSI TIK UNTUK PIMPINAN PEMERINTAHAN Penyunting: Shahid Akhtar, Patricia Arinto, dan Christine Apikul Modul 1 – Kaitan antara Penerapan TIK dan Pembangunan yang Bermakna Modul 2 – Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan Modul 3 – Penerapan e-Government Modul 4 – Tren TIK untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5 – Tata Kelola Internet Modul 6 - Keamanan Informasi dan Jaringan serta Privasi Modul 7 - Teori dan Penerapan Manajemen Proyek TIK Modul 8 – Alternatif Pendanaan Proyek-proyek TIK untuk Pembangunan http://www.unapcict.org/academy

More Related Content

DOCX
Makalah pbb
Septian Muna Barakati
 
ODT
Surat kuasa richky irawan
Richky Irawan
 
DOCX
Makalah perserikatan bangsa bangsa (pbb)
Septian Muna Barakati
 
DOCX
Kelompok 3 liga arab
Dewi_Sejarah
 
PPTX
Jenis jenis logam
Eko Supriyadi
 
DOCX
Bab 4 kelas xi
fatimaharyenfa
 
PDF
Contoh surat perjanjian kerjaharianlepas
alfiansinaga04091985
 
DOCX
Proposal Embung Kampung
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
Makalah pbb
Septian Muna Barakati
 
Surat kuasa richky irawan
Richky Irawan
 
Makalah perserikatan bangsa bangsa (pbb)
Septian Muna Barakati
 
Kelompok 3 liga arab
Dewi_Sejarah
 
Jenis jenis logam
Eko Supriyadi
 
Bab 4 kelas xi
fatimaharyenfa
 
Contoh surat perjanjian kerjaharianlepas
alfiansinaga04091985
 
Proposal Embung Kampung
Photo Setudio Planet solo grand mall
 

Similar to Modul Tata Kelola Internet (UNAPCICT) (20)

PDF
smart campus 1.pdf
AsepMuhamadFriansyah1
 
PPT
Workshop Awal E Development Daerah 2009
Tatang Taufik
 
PDF
Sim 2, mochamad fikri octavian, hapzi ali, sim berbasis ict dalam mengembangk...
mfikriooo
 
PDF
Panduan gemastik 8 revisi
Azizha Zeinita
 
DOCX
Dasar ict negara oleh abdul murad abd hamid
amuradhamid edidik edu my
 
PPTX
Rapat kerja FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA
ridwansr3
 
PPTX
Tantangan dan Peluang Regional
SafitriRimadhani
 
PDF
Relawan TIK Indonesia
Fajar Muharom
 
PPT
E-Development dalam mengembangkan suatu wilayah.ppt
NuyHerna
 
PPTX
REGIONAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
PUTRI RACHMADANI
 
PDF
KKMMIMECMMU
Syeda Yuuras
 
PPTX
1 Kurikulum Adaptive Revolusi Industri 4.0.pptx
Ghozali Mochammad
 
PDF
Paperwork lawatan baru
halwaizzati
 
PDF
Web 2.0 di IPTA Malaysia
Mohamed Amin Embi
 
DOCX
Kertas kerja ict danga bay 3.
apitsyafiq94
 
PDF
Pengembangan pendidikan tinggi indonesia di era teknologi 4.0
Togar Simatupang
 
PDF
paperwork lawatan IMEC
halwaizzati
 
PDF
KKMMU
Syeda Yuuras
 
PDF
Kertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
natashaborhan
 
PDF
MODUL 3 - PERANGKAT PEMBELAJARAN KOLABORATIF.pdf
sulistiyowardani
 
smart campus 1.pdf
AsepMuhamadFriansyah1
 
Workshop Awal E Development Daerah 2009
Tatang Taufik
 
Sim 2, mochamad fikri octavian, hapzi ali, sim berbasis ict dalam mengembangk...
mfikriooo
 
Panduan gemastik 8 revisi
Azizha Zeinita
 
Dasar ict negara oleh abdul murad abd hamid
amuradhamid edidik edu my
 
Rapat kerja FORUM KOMUNIKASI PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA
ridwansr3
 
Tantangan dan Peluang Regional
SafitriRimadhani
 
Relawan TIK Indonesia
Fajar Muharom
 
E-Development dalam mengembangkan suatu wilayah.ppt
NuyHerna
 
REGIONAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
PUTRI RACHMADANI
 
KKMMIMECMMU
Syeda Yuuras
 
1 Kurikulum Adaptive Revolusi Industri 4.0.pptx
Ghozali Mochammad
 
Paperwork lawatan baru
halwaizzati
 
Web 2.0 di IPTA Malaysia
Mohamed Amin Embi
 
Kertas kerja ict danga bay 3.
apitsyafiq94
 
Pengembangan pendidikan tinggi indonesia di era teknologi 4.0
Togar Simatupang
 
paperwork lawatan IMEC
halwaizzati
 
KKMMU
Syeda Yuuras
 
Kertas Kerja Lawatan ke MMU Cyberjaya
natashaborhan
 
MODUL 3 - PERANGKAT PEMBELAJARAN KOLABORATIF.pdf
sulistiyowardani
 
Ad

More from ICT Watch (20)

PDF
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
ICT Watch
 
PDF
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
ICT Watch
 
PDF
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
ICT Watch
 
PDF
RUU PDP APRIL 2019
ICT Watch
 
PDF
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
ICT Watch
 
PDF
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
ICT Watch
 
PDF
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
ICT Watch
 
PDF
Privasi dan Keamanan Internet
ICT Watch
 
PDF
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
ICT Watch
 
PDF
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
ICT Watch
 
PDF
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
ICT Watch
 
PDF
Ular Tangga Internet Sehat Anak
ICT Watch
 
PDF
Literasi Digital ICT Watch
ICT Watch
 
PDF
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
ICT Watch
 
PDF
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
ICT Watch
 
PDF
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
ICT Watch
 
PDF
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
ICT Watch
 
PDF
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
ICT Watch
 
PDF
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
ICT Watch
 
PDF
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
ICT Watch
 
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat Ponsel
ICT Watch
 
Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi - Final
ICT Watch
 
Melihat RUU Pelindungan Data Pribadi
ICT Watch
 
RUU PDP APRIL 2019
ICT Watch
 
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan Informasi
ICT Watch
 
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet
ICT Watch
 
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
ICT Watch
 
Privasi dan Keamanan Internet
ICT Watch
 
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi
ICT Watch
 
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan Data
ICT Watch
 
Panduan 1 2 3 Menjadi Netizen Cerdas
ICT Watch
 
Ular Tangga Internet Sehat Anak
ICT Watch
 
Literasi Digital ICT Watch
ICT Watch
 
Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
ICT Watch
 
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)
ICT Watch
 
Usulan RT RW Net oleh ICT Watch
ICT Watch
 
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
ICT Watch
 
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE
ICT Watch
 
National ID-IGF Dialogue 2016 Summary
ICT Watch
 
Revisi UU ITE: Memerdekakan atau Membelengu
ICT Watch
 
Ad

Recently uploaded (7)

PPTX
Modul 1. Pengenalan Koding-KA di Dikdasmen.pptx
mdarisetiawansunarya
 
PPTX
Pembinaan-JF, (mediator hubungan industrial) 2025.pptx
NovriArianAlMusth
 
PPTX
Modul 2. Pengoperasian Pengaplikasian dan Kolaborasi Perangkat Kecerdasan Art...
mdarisetiawansunarya
 
PPT
Firewall dalam Jaringan - Kelas 12 TKJ 2025/2026
AhmadFaizalAmin
 
PDF
IdREN Multi Access Edge Computing dan bangun ruang
ssuser157f0e1
 
PPTX
MATERI Literasi digital ASN TAHUN 2025.pptx
Nisa Nur Hafidza
 
PDF
GAME GACOR QUEEN OF BOUNTY – JACKPOT BESAR HARI INI DI KANCAH4D
kancah4d
 
Modul 1. Pengenalan Koding-KA di Dikdasmen.pptx
mdarisetiawansunarya
 
Pembinaan-JF, (mediator hubungan industrial) 2025.pptx
NovriArianAlMusth
 
Modul 2. Pengoperasian Pengaplikasian dan Kolaborasi Perangkat Kecerdasan Art...
mdarisetiawansunarya
 
Firewall dalam Jaringan - Kelas 12 TKJ 2025/2026
AhmadFaizalAmin
 
IdREN Multi Access Edge Computing dan bangun ruang
ssuser157f0e1
 
MATERI Literasi digital ASN TAHUN 2025.pptx
Nisa Nur Hafidza
 
GAME GACOR QUEEN OF BOUNTY – JACKPOT BESAR HARI INI DI KANCAH4D
kancah4d
 

Modul Tata Kelola Internet (UNAPCICT)

  • 1. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5 Tata Kelola Internet ASIAN AND PACIFIC TRAINING CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  • 2. ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC ASIAN AND PACIFIC TRAINING CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5 Tata Kelola Internet Ang Peng Hwa ASIAN AND PACIFIC TRAINING CENTRE FOR INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  • 3. Seri Modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5: Tata Kelola Internet Modul ini dirilis dibawah Lisensi Creative Commons Attribution 3.0. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Semua opini, gambar, dan pendapat yang ada dalam modul ini adalah sepenuhnya tanggung jawab pengarang, dan tidak berarti merefleksikan pandangan atau pengesahan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Materi dan presentasi dalam publikasi ini juga tidak mengimplikasikan opini, pendapat atau sejenisnya dari Sekretariat PBB terkait dengan status hukum di suatu negara, wilayah, kota atau daerah, otoritas, atau terkait dengan garis batas. Penyebutan nama perusahaan dan produk komersial tidak berarti merupakan pernyataan dukungan dari pihak PBB. Kontak: United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development Bonbudong, 3rd Floor Songdo Techno Park 7-50 Songdo-dong, Yeonsu-gu, Incheon City Republic of Korea Telepon: +82 32 245 1700-02 Fax: +82 32 245 7712 E-mail: info@unapcict.org http://www.unapcict.org Hak Cipta © UN-APCICT 2009 ISBN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Desain dan Tata Letak: Scandinavian Publishing Co., Ltd. Dicetak di: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • 4. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 4 SAMBUTAN Abad 21 ditandai dengan bertumbuhnya saling ketergantungan antara orang-orang di dunia global. Sebuah dunia dimana peluang terbuka bagi jutaan orang melalui teknologi-teknologi baru, perluasan akses ke informasi dan pengetahuan esensial yang dapat mengembangkan kehidupan masyarakat secara signifikan dan membantu mengurangi kemiskinan. Namun hal ini hanya mungkin terjadi jika pertumbuhan saling ketergantungan diiringi dengan nilai-nilai, komitmen dan solidaritas bersama untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dimana kemajuan yang dicapai adalah untuk semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia dan Pasifik telah menjadi ‗kawasan superlatif‘ jika dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut International Telecommunication Union, terdapat dua miliar pelanggan telepon dan 1,4 miliar pelanggan telepon seluler di kawasan Asia Pasifik. India dan Cina sendiri mengambil porsi seperempat dari pengguna telepon seluler di dunia pada pertengahan 2008. Kawasan Asia Pasifik juga mewakili 40 persen pengguna Internet dan merupakan pasar broadband terbesar di dunia dengan porsi sebanyak 39 persen dari total dunia. Seiring dengan kondisi kemajuan teknologi yang cepat tersebut, banyak yang bertanya-tanya apakah kesenjangan dijital akan hilang. Sayangnya, jawaban pertanyaan tersebut adalah ‗belum‘. Bahkan lima tahun sesudah World Summit on the Information Society (WSIS) diselenggarakan di Geneva pada tahun 2003, dan terlepas dari semua terobosan teknologi yang mengesankan dan komitmen pemain kunci di kawasan, akses ke komunikasi dasar masih belum terjangkau oleh sebagian besar masyarakat, terutama yang miskin. Lebih dari 25 negara di kawasan, terutama negara berkembang kepulauan kecil (small island) dan negara berkembang tanpa perairan (land-locked), memiliki kurang dari 10 pengguna Internet per 100 orang, dan pengguna tersebut sebagian besar terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di sisi lain, beberapa negara maju di kawasan yang sama mempunyai rasio lebih dari 80 pengguna Internet per 100. Disparitas broadband antara negara maju dan negara berkembang bahkan lebih menyolok. Untuk mengatasi kesenjangan dijital dan mewujudkan potensi TIK untuk pembangunan inklusif sosial-ekonomi di kawasan, penyusun kebijakan di negara berkembang perlu menentukan prioritas, menyusun kebijakan, memformulasikan kerangka kerja hukum dan peraturan, mengalokasikan dana, dan memfasilitasi kemitraan yang memajukan sektor industri TIK dan mengembangkan keterampilan TIK di masyarakat. Seperti tertuang dalam Rencana Aksi WSIS, ―... setiap orang semestinya mendapatkan kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, berpartisipasi, dan merasakan manfaat dari Masyarakat Informasi (Information Society) dan Ekonomi Pengetahuan (Knowledge Economy)‖. Sampai saat ini, Rencana Aksi tersebut menyerukan kerjasama regional dan internasional untuk peningkatan kapasitas dengan menekankan kepada penyediaan besar-besaran akan ahli-ahli dan profesional TI. Untuk merespon seruan tersebut, APCICT telah menyusun kurikulum pelatihan komprehensif tentang TIK untuk pembangunan (ICT for Development-ICTD) – yaitu Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan (Academy of ICT Essentials for Government Leaders) – yang saat ini terdiri dari delapan modul dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan
  • 5. Modul 5 Tata Kelola Internet 5 kepakaran esensial yang dapat membantu para penyusun kebijakan dalam merencanakan dan mengimplementasikan inisiatif TIK dengan lebih efektif. APCICT adalah salah satu dari lima institusi regional dari United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific (ESCAP). ESCAP mengembangkan pembangunan sosio- ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Asia dan Pasifik melalui analisis, usaha normatif, peningkatan kapasitas, kerjasama regional dan berbagi pengetahuan. Dalam kerjasamanya dengan lembaga PBB lainnya, organisasi internasional, mitra nasional dan stakeholder, ESCAP, melalui APCICT, berkomitmen untuk mendukung penggunaan, kustomisasi dan penerjemahan modul-modul Akademi ke berbagai negara, serta pengajarannya secara reguler di serangkaian workshop nasional dan regional untuk aparatur pemerintahan tingkat menengah dan atas, dengan tujuan bahwa kapasitas yang dibangun dan pengetahuan yang didapat akan diterjemahkan ke dalam bentuk peningkatan kesadaran akan manfaat TIK dan aksi-aksi nyata untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Noeleen Heyzer Under-Secretary-General of the United Nations dan Sekretaris Eksekutif ESCAP
  • 6. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 6 PENGANTAR Perjalanan dalam menyusun Seri Modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan merupakan pengalaman yang menakjubkan dan inspirasional. Seri modul ini tidak hanya mengisi kekosongan dalam peningkatan kapasitas di bidang TIK, tapi juga membuka cara baru dalam pengembangan kurikulum – melalui partisipasi dan kepemilikan banyak pihak dalam prosesnya. Akademi ini merupakan program utama dari APCICT, yang telah disusun melalui analisis dan penelitian yang mendalam akan kekuatan dan kelemahan materi-materi pelatihan yang telah ada serta proses mitra bestari diantara para ahli. Serangkaian workshop Akademi yang telah dilangsungkan di berbagai negara di kawasan telah memberikan kesempatan yang sangat berharga untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan diantara peserta yang berasal dari berbagai negara, sebuah proses yang membuat para alumni Akademi menjadi pemain kunci dalam membentuk modul. Peluncuran secara nasional delapan modul awal Akademi ini menandai awal dari proses sangat penting dalam memperkuat kerja sama yang telah ada dan membangun kerja sama baru untuk meningkatkan kapasitas pengambilan kebijakan terkait TIK untuk Pembangunan (ICT for Development-ICTD) di seluruh kawasan. APCICT berkomitmen untuk menyediakan dukungan teknis dalam peluncuran Akademi Nasional sebagai pendekatan kunci untuk memastikan bahwa Akademi menjangkau para pengambil kebijakan. APCICT telah bekerja sama erat dengan sejumlah institusi pelatihan nasional dan regional yang telah membangun jaringan dengan pemerintah lokal maupun pusat, untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam ICTD dengan mengkustomisasi, menerjemahkan dan menyelenggarakan Akademi yang memperhitungkan kebutuhan dan prioritas nasional. APCICT juga merencanakan untuk lebih memperdalam dan memperluas cakupan dari modul-modul yang sudah ada dan juga mengembangkan modul-modul baru. Selanjutnya, APCICT juga menggunakan pendekatan multi-kanal untuk memastikan bahwa konten dari Akademi menjangkau lebih banyak orang di kawasan. Selain disampaikan dengan cara tatap muka melalui Akademi yang diselenggarakan di level nasional dan regional, juga tersedia APCICT Virtual Academy (AVA), sebuah media online untuk pembelajaran jarak jauh, yang dirancang untuk memungkinkan peserta dapat mempelajari materi sesuai dengan kecepatan mereka masing-masing. Di dalam AVA tersedia semua modul Akademi dan materi pendampingnya, seperti slide presentasi dan studi kasus, yang dapat dengan mudah diakses secara online untuk diunduh, digunakan kembali, dikustomisasi dan di-lokal-kan. AVA juga menyediakan berbagai fasilitas seperti kuliah virtual, perangkat manajemen pembelajaran, perangkat pengembangan konten dan sertifikasi. Kedelapan modul yang telah disusun dan disampaikan melalui serangkaian workshop Akademi baik di level nasional, sub-regional, maupun regional tidak akan mungkin ada tanpa komitmen, dedikasi, dan partisipasi proaktif dari banyak individu dan organisasi. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan atas semua usaha dan pencapaian oleh para alumni Akademi dan rekan-rekan dari departemen/kementerian pemerintah, institusi pelatihan, dan organisasi nasional dan regional yang telah berpartisipasi dalam workshop Akademi. Mereka tidak hanya memberikan masukan yang berharga terhadap isi modul, tetapi yang lebih penting, mereka menjadi penganjur Akademi di negara mereka masing-masing, yang akhirnya menghasilkan perjanjian formal antara APCICT dengan sejumlah mitra insititusi
  • 7. Modul 5 Tata Kelola Internet 7 nasional dan regional untuk melakukan kustomisasi dan menyelenggarakan Akademi secara reguler di negara mereka. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan khusus untuk dedikasi orang-orang luar biasa yang telah membuat perjalanan ini menjadi mungkin. Mereka adalah Shahid Akhtar, Penasihat Proyek dari Akademi; Patricia Arinto, Editor; Christine Apikul, Manajer Publikasi; semua pengarang modul Akademi; dan tim APCICT. Saya sungguh berharap bahwa Akademi ini dapat membantu bangsa untuk mempersempit kesenjangan sumber daya TIK, menghilangkan rintangan adopsi TIK, dan turut mempromosikan penggunaan TIK untuk mempercepat pembangunan sosial-ekonomi dan pencapaian Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Milenium). Hyeun-Suk Rhee Direktur, APCICT
  • 8. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 8 TENTANG SERI MODUL Di ‗era informasi‘ ini, kemudahan akses informasi telah mengubah cara kita hidup, bekerja dan bermain. ‗Ekonomi dijital‘ (digital economy), yang juga dikenal sebagai ‗ekonomi pengetahuan‘ (knowledge economy), ‗ekonomi jaringan‘ (networked economy) atau ‗ekonomi baru‘ (new economy), ditandai dengan pergeseran dari produksi barang ke penciptaan ide. Pergeseran tersebut menunjukkan semakin pentingnya peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.. Akibatnya, pemerintah di seluruh dunia semakin fokus kepada penggunaan TIK untuk Pembangunan (dikenal dengan ICT for Development-ICTD). TIK untuk Pembangunan tidak hanya berarti pengembangan industri atau sektor TIK, tetapi juga mencakup penggunaan TIK yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik. Namun demikian, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam penyusunan kebijakan TIK adalah para penyusun kebijakan seringkali kurang akrab dengan teknologi yang mereka manfaatkan untuk pembangunan nasional. Karena seseorang tidak mungkin mengatur sesuatu yang tidak dimengerti olehnya, banyak penyusun kebijakan yang akhirnya menghindar dari penyusunan kebijakan di bidang TIK. Akan tetapi melepaskan penyusunan kebijakan TIK kepada para teknolog juga kurang benar karena teknolog seringkali kurang mawas akan implikasi kebijakan atas teknologi yang mereka kembangkan dan gunakan. Seri modul Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan telah dikembangkan oleh United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT) untuk: 1. Penyusun kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah yang bertanggung- jawab akan penyusunan kebijakan bidang TIK. 2. Aparatur pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi dari aplikasi berbasis TIK; serta 3. Para manajer di sektor publik yang ingin memanfaatkan perangkat TIK untuk manajemen proyek. Seri modul ini bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan akan isu-isu pokok terkait TIK untuk Pembangunan baik dari perspektif kebijakan maupun teknologi. Tujuannya bukan untuk menyusun manual teknis TIK, tetapi lebih kepada memberikan pemahaman yang baik akan kemampuan teknologi digital saat ini atau kemana teknologi mengarah, serta implikasinya terhadap penyusunan kebijakan. Topik-topik yang dibahas dalam modul telah diidentifikasi melalui analisis kebutuhan pelatihan dan survei terhadap materi-materi pelatihan lain di seluruh dunia Modul-modul telah dirancang sedemikan rupa agar dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri oleh pembaca individu atau juga sebagai rujukan untuk program pelatihan. Modul- modul dibuat berdiri sendiri sekaligus saling berkaitan satu sama lain, dan telah diusahakan agar setiap modul berkaitan dengan tema dan diskusi pada modul-modul lain. Tujuan jangka panjangnya ialah agar modul-modul ini dapat digunakan dalam pelatihan yang dapat disertifikasi.
  • 9. Modul 5 Tata Kelola Internet 9 Setiap modul diawali dengan tujuan modul dan target pembelajaran yang ingin dicapai sehingga pembaca dapat menilai kemajuan mereka. Isi modul terdiri dari bagian-bagian yang termasuk di dalamnya studi kasus dan latihan-latihan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep utamanya. Latihan dapat dikerjakan secara individual ataupun secara berkelompok. Gambar dan tabel disajikan untuk mengilustrasikan aspek-aspek spesifik dari diskusi. Referensi dan bahan-bahan online juga disertakan agar pembaca mendapatkan pengetahuan tambahan tentang materi yang diberikan. Penggunaaan TIK untuk Pembangunan sangatlah beragam sehingga terkadang studi kasus dan contoh-contoh baik di dalam modul maupun antara satu modul dengan modul lainnya mungkin terlihat kontradiksi. Hal ini memang diharapkan. Ini adalah gairah dan tantangan dari disiplin ilmu baru yang saat ini terus berkembang dan sangat menjanjikan sehingga semua negara mulai menggali kemampuan TIK sebagai alat pembangunan. Sebagai bentuk dukungan bagi seri modul Pendidikan ini, telah tersedia sebuah media pembelajaran jarak jauh — the APCICT Virtual Academy (AVA – http://www.unapcict.org/academy) — dengan ruang kelas virtual yang memuat presentasi dalam format video dan slide presentasi dari modul. Sebagai tambahan, APCICT juga telah mengembangkan e-Collaborative Hub for ICTD (e-Co Hub – http://www.unapcict.org/ecohub), sebuah situs online bagi para praktisi dan penyusun kebijakan TIK untuk meningkatkan pengalaman pelatihan dan pembelajaran mereka. E-Co Hub memberikan akses ke sumber pengetahuan akan berbagai aspek TIK untuk Pembangunan dan menyediakan ruang interaktif untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta berkolaborasi dalam peningkatan TIK untuk Pembangunan.
  • 10. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 10 MODUL 5 Internet memberikan tantangan yang signifikan bagi kebijakan publik dan pengembangan SDM berkelanjutan, baik secara internasional maupun bagi masing- masing negara. Karenanya, pengembangan kebijakan dan prosedur internasional yang sedang berjalan dibutuhkan untuk mengatur penggunaan dan pengoperasian Internet. Akan tetapi, meski kawasan Asia-Pasifik adalah pengguna Internet terbesar secara global, hal ini hanya terkonsentrasi di negara-negara yang mengembangkan kebijakan terkait internet. Ada sejumlah isu dan tantangan spesifik terkait dengan Tata Kelola Internet dalam konteks regional. Pemerintah negara-negara ekonomi berkembang perlu memahami isu-isu ini jika mereka ingin mendapat tempat dalam jaringan informasi global. Tujuan Modul Modul ini bertujuan untuk: 1. Menggambarkan kondisi pengembangan prosedur dan kebijakan internasional yang mengatur penggunaan dan pengoperasian internet; dan 2. Memberikan gambaran mengenai isu-isu dan tantangan spesifik berkaitan dengan Tata Kelola Internet dalam konteks regional. Hasil Pembelajaran Setelah mempelajari modul ini, pembaca diharapkan mampu untuk: 1. Menggambarkan pengembangan prosedur dan kebijakan internasional yang mengatur penggunaan dan pengoperasian Internet. 2. Mendiskusikan isu-isu penting dalam Tata Kelola Internet dari sudut pandang negara-negara berkembang; dan 3. Menentukan langkah-langkah awal menuju penata-kelolaan Internet yang lebih baik di negara masing-masing.
  • 11. Modul 5 Tata Kelola Internet 11 Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1190.
  • 12. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 12 DAFTAR ISI Sambutan........................................................................................................................ 4 Pengantar........................................................................................................................ 6 Tentang Seri Modul......................................................................................................... 8 Daftar Isi........................................................................................................................ 12 Daftar Studi Kasus ........................................................................................................ 13 Daftar Gambar .............................................................................................................. 13 Daftar Singkatan ........................................................................................................... 14 Daftar Ikon..................................................................................................................... 15 1. Permasalahan dan Ruang Lingkup Tata Kelola Internet ..................................... 16 1.1 Pendahuluan.................................................................................................. 16 1.2 Sejarah dan Latar Belakang Teknis dari Internet ........................................... 17 2. Tata Kelola Internet yang Multilateral dan Multisektoral ...................................... 23 2.1 Definisi........................................................................................................... 23 2.2 Rekomendasi................................................................................................. 25 3. Dimensi Tata Kelola Internet I — Penggunaan Internet ...................................... 29 3.1 Cara-cara Pengaturan ................................................................................... 29 3.2 Road Map yang Disarankan .......................................................................... 31 4. Dimensi Tata Kelola Internet Ii — Penyalahgunaan Internet............................... 40 4.1 Apa yang Istimewa dari Internet?................................................................... 40 4.2 Penyalahgunaan Internet............................................................................... 41 4.3 Sanksi............................................................................................................ 46 5. Isu-Isu yang Berkaitan dengan Dunia Offline ...................................................... 51 5.1 Kebijakan Kompetisi ...................................................................................... 51 5.2 Sensor dan Kebebasan Berekspresi.............................................................. 52 5.3 Pencemaran Nama Baik................................................................................ 54 5.4 Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Intelektual Lainnya................................. 55 5.5 Privasi............................................................................................................ 56 6. Dimensi Pembangunan: Kesenjangan Dijital....................................................... 58 6.1 TIK untuk Pembangunan ............................................................................... 58 6.2 Batasan dan Hambatan ................................................................................. 60 6.3 Aplikasi TIKP.................................................................................................. 60 7. Tata Kelola Internet: Melihat Kedepan ................................................................ 62 Rangkuman................................................................................................................... 63 Bacaan Lebih Lanjut...................................................................................................... 65 Daftar Istilah.................................................................................................................. 66 Catatan Untuk Instruktur ............................................................................................... 67 Tentang Penulis ............................................................................................................ 69
  • 13. Modul 5 Tata Kelola Internet 13 DAFTAR STUDI KASUS 1. Pengakuan atas Bukti-bukti Elektronik 34 2. Konten Ilegal: Kerja Sama Global 35 3. Virus ILoveYou 35 4. Pembajakan Musik 36 5. Memenuhi Standar Uni Eropa 37 6. Razia Konsumen Tahunan 42 7. Kapankah Spam Akan Berakhir 43 8. Mengatasi Ketagihan Internet 44 9. Penipuan Uang Muka atau Nigerian 419 45 10. Perkosaan dalam Cyberspace 46 11. Council of Europe Convention on Cybercrime 47 12. Stop Spam Alliance 49 13. Liberalisasi Telekomunikasi dan Biaya Penggunaan Internet 51 14. Pem-filter-an Self-Rated Sukarela 52 15. Internet untuk Pedesaan 59 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.Mencari Sebuah Situs Web di Internet 20 Gambar 2.Partisipasi Multilateral dan Multisektoral dalam Tata Kelola Internet 25 Gambar 3.Hukum Keseimbangan dalam Hak Cipta 55
  • 14. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 14 DAFTAR SINGKATAN APCICT Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development ccTLD Country Code Top-Level Domain CoE Council of Europe CSC Common Services Centre, India DEC Digital Equipment Corporation DNS Domain Name System ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific EU European Union FOSS Free and Open Source Software GPS Global Positioning System gTLD Generic Top-Level Domain ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICPEN International Consumer Protection and Enforcement Network ICRA Internet Content Rating Association ICT Information and Communication Technology ICTD Information and Communication Technology for Development IP Internet Protocol IPv4 Internet Protocol version 4 IPv6 Internet Protocol version 6 ITU International Telecommunication Union MDG Millennium Development Goal OECD Organisation for Economic Co-operation and Development RIAA Recording Industry Association of America RIR Regional Internet Registry TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol TLD Top-Level Domain UN United Nations USA United States of America WGIG Working Group on Internet Governance WSIS World Summit on the Information Society
  • 15. Modul 5 Tata Kelola Internet 15 DAFTAR IKON Pertanyaan Latihan Studi Kasus Ujian Tujuan
  • 16. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 16 1. PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP TATA KELOLA INTERNET Bagian ini bertujuan untuk memberikan sejarah singkat dan konteks dari Tata Kelola Internet, dan menjelaskan secara singkat cakupan dari Tata Kelola Internet. 1.1 Pendahuluan Seringkali diasumsikan bahwa media komunikasi baru yang bernama Internet tidak dapat diregulasi. Ini dapat dipahami mengingat para pengguna awal Internet sering menyatakan dengan lantang bahwa Internet dirancang untuk mampu bertahan dari serangan nuklir, menghindari pemblokiran dengan me-routing di sekitar mereka, melewati batas-batas internasional dan karenanya tidak bisa disensor. Tidak bisa disensor berarti bahwa kontennya sulit atau hampir tidak mungkin untuk diatur dan karenanya para penggunanya sulit untuk diregulasi.1 Saat ini, lebih dari 10 tahun sejak Internet tersedia untuk publik, kita mengetahui bahwa anggapan-anggapan tentang Internet tersebut adalah mitos dan terbukti bahwa internet dapat diregulasi. Kenyataannya, negara-negara yang lebih maju memiliki peraturan yang lebih banyak terkait dengan Internet, sedangkan negara-negara yang kurang berkembang memiliki hanya sedikit atau hampir tidak ada peraturan yang mengatur Internet. Kurangnya peraturan tersebut dapat mengakibatkan negara-negara berkembang menjadi sarang bagi mereka yang suka melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan Internet, seperti spam dan scam. Kuantitas dari hukum dan peraturan bukanlah yang membatasi penggunaan internet. Jika kasusnya demikian, Amerika Serikat seharusnya menjadi negara yang paling ketat dalam penggunaan internet sedangkan negara seperti Laos, yang masih berkutat dengan masalah infrastruktur, akan subur dengan pengguna internet. Yang utama ialah bahwa peraturan yang mengatur Internet harus dibuat dengan berlandaskan pada pemahaman yang baik akan isu-isu legal dan teknis serta melalui kerja sama internasional. Modul ini bertujuan untuk mengklarifikasi isu-isu ini dan untuk menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dalam pengaturan Internet dapat tercapai. 1 Peng Hwa Ang, Ordering Chaos: Regulating the Internet (Singapore: Thomson, 2005).
  • 17. Modul 5 Tata Kelola Internet 17 1.2 Sejarah dan Latar Belakang Teknis dari Internet Sejarah dan perkembangan teknis Internet diciptakan bukan untuk menciptakan jaringan komunikasi yang mampu bertahan dari serangan nuklir, tetapi untuk memungkinkan para fisikawan untuk saling berbagi komputer untuk memecahkan masalah-masalah komputasi yang rumit. Komputer pada saat itu merupakan sebuah peralatan yang besar dan mahal dan tersebar di lokasi-lokasi yang saling berjauhan.2 Metode untuk menghubungkan komputer-komputer tersebut menggunakan protokol yang ditemukan pada tahun 1960an dan tidak bergantung pada teknologi dalam jaringan. Hal ini merupakan counter-intuitive karena seseorang akan berpikir bahwa untuk mengirim pesan dari satu tempat ke tempat lain maka dia harus menggunakan peralatan dan teknologi yang baik. Kenyataannya, protokol memungkinkan untuk mengirimkan pesan-pesan dan transaksi komputer ke dalam paket-paket dan kemudian menggabungkannya kembali di bagian penerima. Jika pesan tidak diterima dengan baik, maka akan dikirimkan ulang. Metode transmisi seperti ini berarti bahwa jaringan atau saluran tidak perlu dibuat ‗pintar‘. Yang dibutuhkan hanyalah router-router untuk mengarahkan kemana pesan akan pergi, dan pesan-pesan tersebut akan menemukan jalan mereka melalui ‗jaringan yang bodoh‘. „Internetworking protocol‟ ini lebih baik dalam membantu pesan-pesan melewati jaringan-jaringan yang berbeda dibandingkan protokol yang digunakan untuk telepon. Kelebihan protokol Internetworking terlihat sejak tahun 1970an ketika perusahaan telepon mulai menambahkan kepintaran dalam jaringan mereka.3 Walaupun International Telecommunication Union (ITU), lembaga PBB yang didirikan untuk mengatur kerjasama telekomunikasi global, melakukan pengembangan beberapa standar dan protokol, perbedaan sudut pandang telah mengarahkan kepada pertentangan yang pada akhirnya mendukung protokol Internetworking ketimbang protokol perusahaan telepon. Sejarah Regulasi Internet4 Harus diingat bahwa standar-standar dan protokol-protokol sangat penting dalam dunia teknologi karena siapapun yang mengontrol hal-hal tersebut dapat memegang kendali arah teknologi. Dalam kasus Internet, protokol yang digunakan untuk menyatukan jaringan-jaringan yang berbeda-beda saat ini disebut dengan nama Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Ditemukan oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn 2 Katie Hafner dan Mathew Lyon, Where Wizards Stay Up Late: the Origins of the Internet (New York: Simon and Schuster, 1998). 3 David S. Isenberg, ―The Dawn of the Stupid Network,‖ ACM Networker 2.1 February/March (1998): 24- 31, http://www.isen.com/papers/Dawnstupid.html. 4 Semua buku yang berkaitan dengan sejarah Internet akan sangat bermanfaat. Dua diantaranya ialah Hafner dan Lyon: Where Wizards Stay Up Late, dan Jack Goldsmith dan Tim Wu: Who Controls the Internet: Illusions of a Borderless World. Rujukan online yang lebih terpercaya ialah The Internet Society‟s Histories of the Internet di http://www.isoc.org/internet/history.
  • 18. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 18 pada tahun 1974, protokol komunikasi ini menjadi sangat penting bagi fungsional jaringan sehingga setiap jaringan yang menggunakan TCP/IP kemudian disebut dengan nama Internet. Untuk kepentingan modul ini, prinsip yang paling menarik dari protokol ini ialah tidak adanya kontrol langsung terhadap komunikasi yang melewati jaringan; yang ada hanyalah pengaturan pengalamatan yang digunakan untuk penyampaian komunikasi. Isu mengenai pengalamatan berarti bahwa perlu ada pihak yang bisa menjamin tidak akan terjadi bentrokan alamat. Sistem pengalamatan global menggunakan angka- angka untuk alamat jaringan. Beberapa orang atau lembaga harus menjamin tidak ada dua alamat dengan angka yang sama — artinya, harus ada direktori pusat untuk menghilangkan konflik tersebut. Adalah Jon Postel, seseorang yang meraih semua gelarnya dari University of California Los Angeles yang kemudian pindah ke University of Southern California sebagai direktur Information Sciences Institute, menjadi „god of the Internet‟, seperti yang disematkan oleh The Economist. Beliau mengatasi konflik- konflik tersebut agar jaringan tetap berkembang. Seiring pertumbuhan jumlah jaringan, semakin sulit untuk mengingat nomor-nomor dari masing-masing jaringan. Jadi, pada tahun 1983, Postel dan Paul Mockapetris mengajukan penamaan terhadap nomor-nomor tersebut. Sebagai contoh, ketimbang mengetikkan 64.233.161.18, lebih mudah mengetikkan google.com untuk masuk ke mesin pencari. Hal ini sama seperti pemberian nama pada sistem penomoran telepon. Dengan demikian lahirlah Domain Name System (DNS). DNS memunculkan beberapa masalah legalitas yang baru. Hal ini akan didiskusikan dalam bagian selanjutnya. Untuk saat ini, penting untuk memahami DNS untuk mengerti permasalahan tersebut.5 DNS adalah sistem hirarki menggunakan struktur seperti pohon untuk mengatur informasi tentang jaringan dan komputer. DNS mirip seperti alamat surat pos: dimulai dengan nama jalan di depan dan diakhiri dengan nama negara di akhir, maka top level domain (TLD) ada di bagian akhir dan alamat jaringan yang lebih spesifik ada di depan. Jadi ketika komputer mencari sebuah alamat Internet, dia akan mencari dari kanan ke kiri, bertanya pada setiap server tentang nama di sebelah kirinya. Ketika pertama kali diimplementasikan pada bulan Januari 1985, terdapat enam TLD: COM – untuk organisasi komersial EDU – untuk lembaga pendidikan NET – untuk penyedia jaringan ORG – untuk organisasi nirlaba MIL – untuk militer Amerika Serikat (AS) GOV – untuk pemerintah AS6 5 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_system untuk penjelasan lebih rinci mengenai DNS. 6 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_top-level_domain untuk penjelasan lebih rinci mengenai sistem TLD.
  • 19. Modul 5 Tata Kelola Internet 19 Sejak saat itu, semakin banyak generic TLD (gTLD) yang ditambahkan.7 Mungkin yang paling penting bagi kita ialah pembuatan country-code TLD (ccTLD). Kode ini mirip tetapi tidak identik dengan ISO 3166-1 alpha-2, yaitu dua huruf kode negara untuk negara-negara dan teritori-teritori yang digunakan dalam perdagangan internasional.8 AS sebenarnya juga memiliki dua huruf ccTLD (US). Akan tetapi karena dominasi sejarah dan keuntungan sebagai pionir, gTLD tanpa kode negara, khususnya COM, dianggap berasal dari AS atau jika tidak dari AS berarti untuk ambisi lebih global. Ketersediaan ccTLD berarti bahwa pemerintah dapat memiliki suara lebih besar dalam cara menentukan nama domain. Jadi, yahoo.fr misalnya, akan terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh administrator DNS di Perancis. Kasus yang terkenal, pengadilan Perancis memutuskan bahwa Yahoo tidak boleh menjual memorabilia Nazi dalam situs webnya yang ditujukan ke masyarakat Perancis. Pengadilan Perancis dapat mengintervensi dan mengeluarkan keputusan seperti itu karena nama domain – yahoo.fr – terdaftar di Perancis. Yahoo kemudian mengubah nama situs webnya yang ditujukan bagi pengguna berbahasa Perancis menjadi fr.yahoo.com. Dibaca sebagai alamat, alamat situs web baru ini berada dalam ruang domain COM, di Yahoo, dan dalam sebuah server bernama FR. Alamat baru tersebut berarti bahwa Yahoo dapat menentang hukum Perancis walaupun tidak ada alasan komersial yang tepat untuk melakukannya. Kenyataannya, Yahoo telah mengubah nama seluruh situs asingnya sehingga semua alamatnya berakhiran dengan COM. Ada satu lagi isu teknis yang perlu dibahas yaitu menyangkut masalah root server. Ketika sebuah komputer mencari sebuah alamat, komputer akan mencari dari kanan ke kiri. Karena gTLD adalah bagian kanan dari alamat Web, maka hal pertama yang akan dicari oleh komputer ialah yang paling kanan. Misalnya, untuk www.google.com, komputer terlebih dulu harus mencari .com. Disini, program DNS modern telah ―memasukkan‖ sebuah implied code: seluruh nama domain Internet yang berakhir dengan sebuah tanda baca titik (‗.‘) merujuk ke server yang disebut root server. Ada 12 organisasi root, yang disebut root server operator yang menjalankan server-server berlabel A sampai M. Server A berfungsi sebagai master server, berkomunikasi dengan server B hingga M beberapa kali sehari sehingga informasi terbaharui. Dalam praktiknya, kebanyakan informasi tersimpan di berbagai server lain di seluruh dunia sebagai cadangan, untuk meminimalkan lalu lintas Internet dan untuk mempercepat akses. Seluruh area tersebut dinamakan Root Zone.9 Karena Root Zone sangat penting bagi berlangsungnya Internet, maka dibuatlah sebuah server yang tersembunyi dari para hacker yang disebut hidden server. Hidden server dan master server A secara fisik berlokasi di AS. 7 Untuk daftar yang lebih definitif, lihat http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt.daftar yang lebih ramah-pembaca tersedia di http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains. 8 Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2 untuk info lebih rinci tentang ISO 3166-1 alpha-2. 9 Wolfgang Kleinwächter, ―De-Mystification of The Internet Root: Do We Need Governmental Oversight?‖ in Reforming Internet Governance, ed. William J. Drake (New York: UN ICT Task Force, 2005), 209- 225, http://www.wgig.org/docs/book/WGIG_book.pdf.
  • 20. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 20 Gambar 1. Mencari Sebuah Situs Web di Internet (Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1175) Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada Internet di sebuah negara jika negara tersebut sedang berperang dengan AS. Dapatkah Pemerintah AS, misalnya, menghapus negara tersebut dari root zone sehingga hilang dari jaringan Internet? Sebelum perang Irak, nama domain IQ hilang dari Internet. Domain IQ saat itu tidak dioperasikan oleh kroni Saddam Husein, tetapi oleh keturunan Arab Palestina yang tinggal di Texas. Operator nama domain, Elashi bersaudara dan mitra bisnisnya, ditahan dan dihukum pada tahun 2002 atas ekspor bagian-bagian komputer secara ilegal ke Libya dan Syria. Secara kebetulan atau sebaliknya, sistem nama domain OQ mati sesaat sebelum perang. Pada 28 Juli 2005, antara waktu laporan UN-appointed Working Group on Internet Governance (WGIG) diselesaikan dan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa resmi PBB, nama domain IQ telah diberikan ke pemerintah Irak. Alasannya adalah bahwa hanya pada saat itulah ada pemerintah Irak yang stabil dan fungsional.
  • 21. Modul 5 Tata Kelola Internet 21 Kendali atas root zone dilihat sebagai isu utama dalam Tata Kelola Internet. Namun demikian, masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Beberapa negara khawatir tentang distribusi alamat IP. Akibat dari cara pengembangan Internet yang tidak terencana, beberapa universitas di AS memiliki alamat IP lebih banyak dari beberapa negara. Isu ini bukan hanya mengenai dasar pendistribusian alamat IP tetapi juga mengenai apakah alamat IP bisa habis. Dibawah penggunaan sistem Internet Protocol versi 4 (IPv4), terdapat 4,294,967,296 alamat IP yang unik. Karena populasi global jauh melebihi angka ini, maka ada kemungkinan alamat IP akan habis. Sampai tingkat tertentu, masalah ini telah diperbaiki dengan sistem penggunaan alamat IP yang lebih efisien dan pengembangan Internet Protocol versi 6 (IPv6) yang memiliki alamat IP unik sejumlah 340,282,366,920,938,463,374,607,432,768,211,456 (340 triliun miliar miliar).10 Isu Tata Kelola Internet muncul pertama kali pada World Summit on the Information Society (WSIS) pada tahun 2003. Ketika banyak negara ingin mengatasi permasalahan Tata Kelola Internet, AS berpendapat bahwa ada keterbatasan kapasitas terutama di negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah tersebut. Karenanya, diputuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja akan ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk melaporkan masalah ini. WSIS Declaration of Principles menyatakan bahwa: 50. Isu-isu tata kelola Internet internasional harus ditangani bersama secara terkordinir. Kita meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk sebuah kelompok kerja Tata Kelola Internet dengan proses yang inklusif dan terbuka yang menjamin mekanisme yang melibatkan partisipasi yang penuh dan aktif dari berbagai pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil baik dari negara maju maupun berkembang, melibatkan organisasi-organisasi internasional dan intergovernmental serta forum-forum terkait, untuk menginvestigasi dan membuat proposal tindakan yang diperlukan dalam tata kelola Internet pada tahun 2005.11 WGIG, sebagai komite yang dibentuk, terdiri dari 40 orang yang diberi mandat mencari fakta — misalnya, untuk mendefinisikan apa itu Tata Kelola Internet, apa-apa saja permasalahannya, dan siapa yang harus melakukan apa. Yang akan kita bahas berikutnya ialah laporan dari WGIG. Pertanyaan Seberapa pentingkah Tata Kelola Internet bagi negara Anda? 10 OECD, ―Governments and business must tackle Internet address shortage together, says OECD,‖ 15 May 2008. http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_34223_40542045_1_1_1_1,00.html. 11 World Summit on the Information Society, Declaration of Principles – Building the Information Society: A global challenge in the new Millennium (12 Desember 2003), http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
  • 22. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 22 Ujian 1. Apakah cikal bakal dari Internet? Apakah Internet lahir untuk menjamin bahwa komunikasi dapat bertahan dari serangan nuklir? 2. Sering disebutkan bahwa Internet tidak memiliki ‗pusat‘. Apakah itu benar? 3. Bagaimana DNS mengatur Internet? 4. Apakah perbedaan antara alamat IP dan nama domain? 5. Apakah perbedaan praktis antara IPv4 dan IPv6?
  • 23. Modul 5 Tata Kelola Internet 23 2. TATA KELOLA INTERNET YANG MULTILATERAL DAN MULTISEKTORAL Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Laporan Akhir WGIG, ketegangan politik di sekitar aspek yang banyak diperdebatkan di Tata Kelola Internet, dan munculnya Internet Governance Forum. Yang perlu diperhatikan dalam Tata Kelola Internet adalah bahwa rekomendasi tidak mengganggu berjalannya Internet. Jadi, WGIG mengadopsi beberapa prinsip untuk mendukung pekerjaannya, seperti misalnya, bahwa Internet harus tetap aman dan stabil, bahwa arsitektur dan pengembangan standar tetap terbuka dan terdesentralisasi, dan bahwa nama dan angka-angka harus terus dikelola secara kompeten. 2.1 Definisi Definisi dari Tata Kelola Internet dimulai dengan beberapa kontroversi. Dalam kaitannya dengan WGIG, Sekretaris Jenderal ITU, Yosio Utsumi, dalam perannya sebagai Sekjen WSIS, menginginkan definisi sempit dari Tata Kelola Internet. Beliau mengatakan: Banyak isu yang muncul dari konsep politik yang lebih luas dari ―Tata Kelola Internet‖ telah diperdebatkan secara sengit sepanjang fase pertama dari WSIS dan prinsip-prinsip dan aksi-aksi yang disepakati telah ditetapkan dalam dokumen final dari fase pertama. Ada kesepakatan luas diantara pemerintah-pemerintah, seperti dinyatakan dalam Hammamet, bahwa isu-isu ini seharusnya tidak dibuka kembali. Karena itu, tidak perlu, misalnya, untuk mendiskusikan isu-isu seperti arus bebas informasi, pemberantasan spam, keamanan jaringan, root server regional, perlindungan privasi, atau penyalahgunaan TIK. Sebagai gantinya, kita harus fokus terhadap aktivitas utama dari manajemen sumber daya Internet oleh ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), khususnya top-level domain, dimana isu-isu penting masih belum terpecahkan.12 Kelompok Kerja (Pokja) tidak menyetujui pandangan sempit tersebut, tetapi mengadopsi definisi yang lebih luas dari Tata Kelola Internet: 12 Yoshio, Utsumi, Pidato Pembukaan (First Meeting of the Working Group on Internet Governance Geneva, Switzerland, 23-25 November 2004), http://www.wgig.org/docs/Utsumi.pdf.
  • 24. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 24 Tata Kelola Internet ialah pengembangan dan penerapan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, dalam peranan mereka masing-masing, terkait prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan, dan program bersama yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet.13 Definisi tersebut singkat, terutama jika dibandingkan dengan definisi lain yang diajukan.14 Ada beberapa poin penting dalam definisi tersebut. Pertama, definisi tersebut menolak pandangan sempit tentang Tata Kelola Internet yang secara sederhana merujuk kepada fungsi dari ICANN dimana ITU merasa sama dengan yang telah dilakukan. Kedua, definisi tersebut mencakup isu-isu kebijakan publik penting seperti spam, privasi, cybercrime, keamanan dan pengembangan Internet — isu-isu yang tidak dapat ‗duduk tenang‘ dengan struktur ITU. Ketiga, definisi tersebut menyertakan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam sebuah pendekatan multi- stakeholder dimana ITU tidak dapat memasukkannya dengan mudah dalam pertemuan mereka karena keanggotaan ITU terdiri atas perusahaan-perusahaan telepon yang di beberapa negara merupakan entitas bisnis yang terhubung dengan pemerintah. Definisi tersebut juga menyatakan bahwa Tata Kelola Internet lebih dari sekedar aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Definisi tersebut juga mencakup norma dan aturan sosial yang telah dikembangkan oleh komunitas Internet. Ini memberikan pengakuan terhadap masyarakat sipil, yang telah berperan dalam pengembangan Internet. Definisi tersebut, bersama dengan pernyataan-pernyatan yang dibuat dalam Deklarasi WSIS, menyatakan bahwa proses Tata Kelola Internet seharusnya multi-stakeholder (melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan publik), multilateral (melibatkan banyak negara), dan transparan serta demokratis (menghormati suara terbanyak). Hal ini menggarisbawahi pentingnya proses dalam Tata Kelola Internet. 13 WGIG, Report of the Working Group on Internet Governance (2005), 4, http://www.wgig.org. 14 WGIG, Background Report (2005), http://www.wgig.org.
  • 25. Modul 5 Tata Kelola Internet 25 Gambar 2. Partisipasi Multilateral dan Multisektoral dalam Tata Kelola Internet (Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1188) 2.2 Rekomendasi Pokja juga membuat beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah sebuah forum bagi seluruh stakeholder untuk mengatasi berbagai isu terkait Internet. Forum tersebut haruslah berupa struktur rendah biaya tanpa kekuatan pengambilan keputusan. Tujuannya ialah menjadi sarana bagi para stakeholder untuk mendiskusikan berbagai isu dan saling berbagi pengalaman. Internet Governance Forum pertama kali bertemu di Athena pada tahun 2006. Pertemuan kedua berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan ketiga dijadwalkan pada bulan Desember 2008 di Hyderabad, India. Rekomendasi kedua dari WGIG berkaitan dengan pengawasan Internet. Pokja merekomendasikan internasionalisasi pengawasan berdasarkan pada prinsip-prinsip WSIS dimana pengawasan tersebut haruslah bersifat multi-stakeholder, multilateral, transparan, dan demokratis. Selain melihat bahwa pengawasan yang dilakukan tidak boleh mengganggu operasional harian Internet, secara implisit Pokja menyarankan pemerintah AS untuk menyerahkan otoritas pengawasan tunggalnya terhadap ICANN. Walaupun Laporan WGIG menyatakan ICANN sebagai yang paling transparan di antara lembaga-lembaga internasional yang terlibat dengan Internet, laporan tersebut juga mengungkapkan isu-isu terkait ICANN. Pertama, ICANN tidak mengajukan jadwal kapan gTLD akan dibuat. Adanya jadwal akan berguna bagi mereka yang mendukung gTLD dan bagi mereka yang ingin memberikan komentar terkait dengan gTLD yang sedang diusulkan. Kedua, diketahui bahwa bagian yang paling tidak transparan dalam ICANN ialah Komite Penasehat Pemerintah (Government Advisory Committee), forum
  • 26. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 26 dimana para pemerintah menyampaikan masukan mereka. Masalah utama tata kelola, bagaimanapun, yang pertama, ICANN adalah perusahaan AS dengan kontrak berdasarkan penunjukan, bukan kontrak yang diberikan berdasarkan pemenangan tender sesuai dengan best practice. Kedua, ICANN berada di bawah Department of Commerce AS dengan sebuah nota kesepahaman diantara mereka. Pemerintah AS telah memberikan dua alasan bagi keberlanjutan pengawasan oleh ICANN: (1) untuk menjamin stabilitas dan keamanan Internet; dan (2) untuk menghindari penyensoran Internet oleh pemerintah lainnya.15 Kedua alasan tersebut dapat dipertanyakan. Alasan pertama menyiratkan bahwa tenaga ahli untuk menjaga keberlangsungan Internet tidak tersedia di luar AS. Alasan kedua bertentangan dengan fakta penyensoran terhadap domain name space ketika domain name space XXX, yang awalnya diperuntukkan untuk situs-situs pornografi, telah disetujui, kemudian ditinjau ulang dan kemudian ditolak. Walaupun keputusan ini dibuat oleh ICANN, yang notabene perusahaan swasta, peninjauan ulang tersebut rupanya diinisiasi oleh kelompok lobi AS dan didukung oleh wakil pemerintah AS.16 Lalu bagaimana jika AS bertingkah seolah-olah mereka pemilik Internet? Kita bisa melihat dua teknologi dimana terdapat ketegangan internasional atas dominasi AS. Yang pertama ialah global positioning system (GPS), layanan yang dikuasai oleh militer yang kemudian tersedia bagi pengguna sipil. Eropa telah mengembangkan sistem paralel yang disebut Galileo untuk menjamin bahwa layanan pencarian posisi akan tetap tersedia walaupun AS menghapus ketersediaan GPS. 17 Teknologi kedua dimana terdapat dominasi AS ialah Joint Strike Fighter Program. Total biaya untuk program 10 negara ini diperkirakan lebih dari US$ 40 triliun dimana negara-negara mitra berkontribusi lebih dari US$ 4 triliun. Kode sumber untuk program komputer yang diperlukan untuk mengoperasikan pesawat berada di tangan AS. Awalnya, ada penolakan untuk membuka kode sumber bahkan dengan Inggris sekalipun, yang telah menyumbangkan US$ 2,5 triliun, porsi terbesar diantara para mitra. Setelah Inggris mengancam akan keluar dari proyek dan membatalkan rencana pembelian 150 pesawat, pemerintah AS akhirnya menandatangani persetujuan untuk memperbolehkan Inggris mendapatkan ‗kekuasaan operasional‘ atas pesawat-pesawat tersebut.18 Singkatnya, memiliki sistem paralel meningkatkan biaya dalam pengembangan kedua sistem. Pada kasus GPS, sistem Galileo dijanjikan akan lebih akurat daripada sistem 15 Lihat, untuk contoh, surat dari anggota konggres AS Edward Markey sebagai kepala dari Subcommittee on Telecommunications and the Internet dalam, ―Markey, Committee Members Comment on Possible Changes to Internet Watchdog Agency,‖ Office of Congressman Markey (6 Mei 2008), at http://markey.house.gov/index.php?option=content&task=view&id=3342&Itemid=125. 16 Milton Mueller, ―XXX Puzzle Pieces Start to Come Together: And the Picture is Ugly,‖ CircleID, 17 Agustus 2005, http://www.circleid.com/posts/xxx_puzzle_pieces_start_to_come_together_and_the_picture_is_ugly. 17 Directorate-General Energy and Transportation, ―Galileo FAQ,‖ http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/faq/index_en.htm. 18 ―Joint Strike Fighter deal agreed,‖ BBC News, 12 Desember 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/6173143.stm.
  • 27. Modul 5 Tata Kelola Internet 27 Amerika. Dalam kasus Joint Strike Fighter Program, reaksi AS akan menyebabkan keraguan untuk bekerja sama dalam proyek serupa di masa mendatang. Rekomendasi WGIG ketiga menyatakan bahwa kerjasama internasional antara berbagai organisasi dan lembaga yang terlibat dalam Tata Kelola Internet harus diperbaiki. Organisasi antar pemerintah diantaranya adalah ITU, World Intellectual Property Organization, dan UNESCO. Sedangkan institusi Internet diantaranya adalah ICANN, Internet Society, Internet Engineering Task Force (IETF), Worldwide Web Consortium, dan Regional Internet Registries (RIR). Rekomendasi WGIG juga menunjukkan banyaknya lembaga selain ITU yang terlibat dalam Tata Kelola Internet. Pendek kata, ITU belum dapat membuktikan bahwa ITU memiliki klaim khusus dalam Tata Kelola Internet. Rekomendasi WGIG keempat terkait dengan koordinasi kebijakan regional dan nasional. Rekomendasi ini menyerukan kerjasama yang lebih erat antara ccTLD dan pemerintah serta penyusunan kebijakan yang ‗ramah-Internet‘. Juga disarankan agar pemerintah membentuk „steering committee‟ sebagai pengarah Tata Kelola Internet nasional. Secara khusus, komite tersebut diharapkan memperhatikan isu-isu berikut:  Administrasi root zone files dan sistem root server DNS  Pengalamatan IP  Biaya interkoneksi  Stabilitas dan keamanan Internet serta cybercrime  Spam  Kebebasan berekspresi  Partisipasi yan bermakna dalam pengembangan kebijakan global  Proteksi data dan hak-hak privasi  Hak-hak konsumen  Multi bahasa Isu-isu tersebut telah dikelompokkan ke dalam empat bagian, sebagai berikut: Infrastruktur fisik –bagian yang membicarakan isu-isu politik seperti isu-isu yang berhubungan dengan ICANN terkait alamat IP, nama domain, dan root zone server. Isu- isu terkait pembiayaan juga masuk dalam kategori ini. Penggunaan dan penyalahgunaan Internet –isu-isu seperti spam, keamanan jaringan dan cybercrime. Penyelesaian masalah-masalah ini akan meningkatkan penggunaan Internet sekaligus meminimalkan penyalahgunaannya. Isu-isu terkait Internet yang berdampak lebih luas – kebijakan-kebjakan yang mempengaruhi Internet bisa juga memberi dampak ke bidang-bidang selain internet. Bidang-bidang utama yang memperlihatkan hal ini diantaranya adalah kebijakan kompetisi, e-commerce dan hak atas kekayaan intelektual. Aspek pembangunan Internet – perlu diingat bahwa pembangunan ialah salah satu pendorong dari WSIS dan karena itu dalam debat Tata Kelola Internet, pembangunan
  • 28. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 28 adalah salah satu isu yang dibicarakan. Digital Solidarity Fund telah mulai memfasilitasi penggunaan TIK untuk pembangunan (TIKP). Pembangunan dalam konteks ini harus selaras dengan Millennium Development Goals (MDGs). Keempat kategori isu di atas didiskusikan dalam bagian-bagian berikutnya di modul ini. Latihan 1. Buatlah daftar kebijakan terkait Internet yang ada di negara Anda 2. Jelaskan dengan singkat apa pengaruh kebijakan tersebut dengan pembangunan Internet di negara Anda. Negara-negara berkembang menghadapi dua isu terkait dengan Tata Kelola Internet: (1) bagaimana cara mendapatkan partisipasi yang efektif dan bermakna dalam pengaturan Tata Kelola Internet; dan (2) bagaimana cara membangun kapasitas untuk menghadapi berbagai permasalahan. WSIS Summit di Tunisia menanggapi Laporan WGIG dengan membiarkan pengaturan Tata Kelola Internet seperti sebelumnya tapi dengan surat keberatan bahwa pemerintah nasional memiliki otoritas tunggal atas ccTLD mereka masing-masing. Ini memungkinkan siapapun yang ingin mengklaim kemenangan untuk melakukannya. Kesimpulan Laporan WGIG adalah rangkuman isu-isu utama Tata Kelola Internet. Laporan WGIG juga menawarkan sebuah model proses Tata Kelola Internet. Laporan WGIG mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sebagai stakeholder utama Tata Kelola Internet. Proses WGIG itu sendiri merupakan contoh keterbukaan dan transparansi. Namun, Laporan WGIG bukanlah sebuah road map dan juga bukan rencana kegiatan. Ujian 1. Apakah definisi Tata Kelola Internet yang dinyatakan oleh WGIG? Apakah inti dari definisi tersebut? 2. Apakah rekomendasi-rekomendasi utama dari WGIG? 3. Pelajaran apa saja terkait Tata Kelola Internet yang dapat diambil dari Laporan WGIG?
  • 29. Modul 5 Tata Kelola Internet 29 3. DIMENSI TATA KELOLA INTERNET I — PENGGUNAAN INTERNET Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai cara pengaturan Internet. Setelah mengetahui permasalahannya, bagaimana caranya menetapkan peraturan dan kebijakan untuk Internet? Apakah mungkin untuk meregulasi Internet? Kenyataannya, secara terbatas masih dimungkinkan untuk menerapkan beberapa peraturan bagi Internet untuk mendorong penggunaannya. 3.1 Cara-cara Pengaturan Ada empat cara pengaturan, yaitu sebagai berikut:  Hukum – Melalui sanksi swasta dan pemerintah serta penggunaan kekuasaan, termasuk regulasi mandiri, khususnya ketika didelegasikan oleh pemerintah.  Norma sosial – Melalui harapan, dukungan atau penghinaan.  Mekanisme pasar – Biasanya terkait masalah harga dan ketersediaan.  Arsitektur – Apa saja yang dibolehkan dan dilarang oleh teknologi.19 Arsitektur Istilah ‗arsitektur‘ merujuk kepada rancangan teknologi sedemikian sehingga beberapa hal dalam penggunaan teknologi bisa ditingkatkan atau dibatasi. Misalnya, untuk mengurangi kecepatan, dapat dilakukan dengan menambah jumlah polisi lalu-lintas di jalan raya atau memasang polisi tidur. Di Singapura, jalanan di daerah pemukiman dibuat berbukit-bukit untuk memperlambat para pengemudi sekaligus memperindah lingkungan. Demikian pula, para pengusaha telah membuat beberapa penguncian dan pemblokiran untuk mempersulit pembajakan lagu dan video. Banyak orang yang percaya bahwa Internet dirancang untuk mendukung kebebasan berekspresi yang lebih luas. Ini berarti bahwa mereka yang ingin mengatur konten Internet akan mengalami kesulitan dalam melakukannya. Di Republik Korea, ketimbang berusaha melacak dan menangkap para hacker dan orang-orang yang menggunakan botnet untuk menyerang Internet, lembaga keamanan mengembangkan ‗honeynet‘ untuk mengelabui botnet sehingga mengakses jaringan yang salah. 19 Lawrence Lessig, Code 2.0 (New York: Basic Books, 2007).
  • 30. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 30 Mekanisme Pasar Pengaturan ini terkait dengan masalah tarif dan ketersediaan barang dan jasa. Aturan yang menggunakan mekanisme pasar sebagai alat haruslah mencakup aturan fair play, persyaratan kontrak yang jelas, dan mendukung kompetisi di pasar. Pada level dasar adalah perdagangan dan jual beli. Privasi yang diperdagangkan dalam Internet, seperti memberikan e-mail seseorang untuk ditukar dengan hak membaca atau menerima konten, adalah contoh penggunaan mekanisme pasar sebagai bentuk regulasi. Idenya ialah bahwa jika seseorang menghargai privasi orang lain melebihi hak membaca atau menerima konten, maka seseorang tidak akan menyerahkan alamat e-mail orang lain. Di AS, perusahaan swasta seperti Trust-e muncul dengan menawarkan perlindungan privasi pengguna. Kebalikannya, Uni Eropa menganggap bahwa privasi seharusnya tidak diatur oleh kesepakatan antara individu dengan perusahaan, melainkan diatur oleh hukum. Norma-norma sosial Penggunaan norma sosial sebagai mekanisme pengatur menganggap bahwa tekanan sosial dapat mendikte perilaku seseorang. Netiquette, atau etiket di ‗Net‘, adalah contoh penggunaan norma sosial sebagai mekanisme pengatur. Netiquette mensyaratkan antara lain bahwa penulisan di forum harus relevan atau sesuai topik, dan bahwa setelah seseorang telah membalas ucapan terima kasih Anda, tidak perlu lagi ada balasan lebih lanjut. Penggunaan norma sosial lebih mudah ketika ada kelompok sosial yang terlibat karena kelompok tersebut akan berfungsi sebagai agen pengawas dan penegak. Mereka yang melanggar norma dapat dikeluarkan dari kelompok. Sanksi seperti itu bisa menjadi sangat ampuh ketika keanggotaan dalam kelompok dianggap penting. Hukum, termasuk regulasi mandiri Hukum adalah manifestasi kebijakan yang dibuat oleh parlemen atau dewan nasional. Secara umum, kita harus berhati-hati dalam menerbitkan hukum dalam lingkungan yang cepat berubah seperti teknologi. Disini ada kerugian untuk menjadi yang pertama. Misalnya, Utah‟s Digital Signature Act adalah termasuk yang pertama di dunia terkait dengan digital signature. Payung hukum tersebut sangat cepat kadaluarsa akibat munculnya teknologi baru sehingga pendekatannya yang spesifik terhadap teknologi menjadi tidak berlaku. Singapura dan AS, yang pertama kali mengeluarkan hukum untuk memberi kekebalan pada operator jaringan (di Singapura) dan intermediary lainnya (di AS), kemudian menyadari bahwa negara lain telah mencontoh hukum mereka dan kemudian memodifikasinya.
  • 31. Modul 5 Tata Kelola Internet 31 Saran terbaik yang dapat disampaikan adalah bahwa hukum seharusnya mendukung dan bukannya mengarahkan teknologi, dan bahwa sebelum hukum dikeluarkan, gunakan selalu pendekatan multi-stakeholder dengan banyak konsultasi. Harus selalu diingat bahwa Internet relatif masih dalam tahap awal pengembangan. Regulasi mandiri Industri Internet cenderung membicarakan regulasi mandiri sebagai sebuah jalan untuk memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penerimaan dan pelaksanaan hukum. Pada awalnya, regulasi mandiri berarti bahwa industri mengatur industri, bukannya orang atau perusahaan mengatur dirinya sendiri. Pada praktiknya, regulasi mandiri biasanya merupakan pendelegasian kekuasaan, dengan kekuasaan tertinggi atas sanksi tetap berada di tangan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah membolehkan industri untuk menginisiasi regulasi di sektor-sektor tertentu. Periklanan adalah sebuah area dimana pemerintah, khususnya di negara-negara maju, cenderung menggunakan regulasi mandiri. Para pelanggar yang tidak menghargai kesepakatan di industri akan mendapati pemerintah melakukan aksi hukum terhadap mereka atas iklan yang bersifat menyesatkan atau tidak sopan. Regulasi mandiri, bagaimanapun, membutuhkan sektor swasta yang termotivasi. Hal ini berhasil dalam periklanan karena penggunaan kekuasaan pemerintah untuk menyetujui periklanan akan memperlambat sektor yang berkembang pesat ini dan kemungkinan besar akan mengekang kreativitas. Industri Internet tidak begitu mendukung regulasi mandiri. Beberapa industri bahkan mengeluh bahwa regulasi mandiri berarti bahwa industri melakukan pekerjaan pemerintah. Pertanyaan Bagaimanakah penerapan keempat cara pengaturan di negara Anda? Jenis pengaturan yang mana saja yang tidak akan bekerja dengan baik di negara Anda dan mengapa? Jenis pengaturan yang mana yang berjalan dengan baik dan mengapa? 3.2 Road Map yang Disarankan Karena cakupan definisi Tata Kelola Internet cukup luas, berikut diberikan sebuah road map untuk membangun kerangka kerja kebijakan. Road map ini mencakup sejumlah isu dan mengindikasikan milestone sehingga kita mempunyai patokan untuk
  • 32. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 32 menentukan keefektifan peratuan dan kebijakan yang dikembangkan. Road map ini juga kuat dalam artian telah ‗diuji coba‘ terhadap pembangunan di dunia nyata.20 Ketika road map ini dikembangkan pada tahun 1996, banyak negara yang bahkan tidak memiliki aturan dasar terkait bukti-bukti elektronik. Saat ini, masih ada beberapa negara yang tidak memilikinya. Namun, kerangka kerja ini masih dapat digunakan untuk menuntun perbaikan peraturan dan kebijakan seputar Internet. Secara kasar, mulai dari yang paling penting, masalah yang perlu ditangani adalah: 1. Penyediaan akses dan layanan 2. Electronic Commerce 3. Pengaturan konten 4. Keamanan 5. Hak atas kekayaan intelektual 6. Privasi Masalah akses dan biaya perlu diatasi terlebih dahulu karena akan membuat Internet tersedia dengan lebih luas. Ketersediaan akses kemudian akan memunculkan berbagai masalah berkaitan dengan pemetaan dunia online dengan dunia offline.Misalnya, jika seseorang melakukan penipuan perbankan menggunakan Internet, apakah aturan pembuktiannya diperbaharui sehingga orang tersebut dapat dituntut berdasarkan bukti- bukti yang dikumpulkan secara online? Ada insentif komersial untuk menyelesaikan isu fundamental rekonsiliasi hukum offline dengan dunia online. Permasalahan dalam pengaturan konten dan keamanan akan meningkat karena adanya perbedaan antara apa yang tersedia dan dapat dilakukan lewat Internet dibandingkan dengan apa yang tersedia dan dapat dilakukan di dunia offline. Banyak negara telah menyerah dalam mengatur konten di Internet kecuali untuk melindungi para pemuda, yaitu mereka yang berumur di bawah 12 tahun. Pengaturan konten dan isu keamanan menjadi mendesak untuk diselesaikan karena adanya pengguna potensial yang menjauhkan diri dari Internet karena mereka tidak ingin, misalnya, pornografi diakses dari rumah mereka, atau komputer mereka di-hack oleh orang lain. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan privasi juga sangat penting mengingat penggunaan Internet semakin luas. Penyediaan akses dan layanan Masalah yang harus diatasi dalam bidang ini berkaitan dengan penyediaan akses Internet yang terjangkau. Permasalahan tersebut antara lain:  Bagaimana mengatur standar teknis dalam lingkungan jaringan.  Bagaimana menjamin interkoneksi dan interoperabilitas sistem komputer dan jaringan.  Bagaimana mengatur tarif dan kualitas dari layanan informasi. 20 Lihat Ang (2005) untuk penjelasan lebih rinci.
  • 33. Modul 5 Tata Kelola Internet 33  Mengklarifikasi tanggung jawab penyedia akses dan layanan, seperti melindungi penyedia akses dan layanan dari pertanggung jawaban atas konten pihak ketiga. Isu kekebalan menjadi penting karena tanpanya, e-commerce dapat terhambat. Pertanyaan Di banyak negara, hukum atas fitnah berarti bahwa seseorang yang menyakiti orang lain melalui pernyataan palsu harus membayar kompensasi kepada korban. Di beberapa negara, jumlah kompensasi bergantung dari apakah pernyataan tersebut disengaja atau tidak. Di negara lain, tidak berpengaruh apakah pernyataan palsu tersebut disengaja atau tidak. Bagaimana sistem hukum di negara Anda mentolerir kesalahan pernyataan yang dibuat pada (a) situs tinjauan buku, (b) situs tinjauan hotel, dan (c) situs pelelangan? Apakah penyedia layanan Internet di negara Anda dapat dinyatakan bersalah jika didapati menyebarkan pernyataan salah? Electronic commerce Dari sudut pandang komersial, e-commerce memberikan banyak manfaat. Perusahaan e-commerce membuka bisnisnya 24 jam dan mengeliminasi perantara serta membuka pasar baru. e-Commerce juga membuat bisnis menjadi efisien karena otomasi bisnis. Namun demikian, e-Commerce tidak untuk semua jenis bisnis. e-Commerce mungkin tidak berhasil bagi bisnis yang menjual produk mahal seperti perabotan karena pelanggan biasanya ingin menguji produk-produk tersebut sebelum membelinya. Dan juga, di beberapa budaya, belanja merupakan aktivitas yang menyenangkan dan e- commerce akan mengurangi kesenangan tersebut. Masalah e-commerce perlu ditangani karena juga akan menyelesaikan permasalahan yang menghambat penggunaan Internet. Masalah-masalah berikut perlu diatasi:  Mengakui legalitas lingkungan elektronik  Mengakui bukti elektronik  Mengakui transaksi elektronik  Mengakui tanda tangan dijital dan sertifikat dijital  Mengklarifikasi hak-hak, tanggung jawab, dan kewajiban berbagai pihak, dan juga mekanisme resolusi perselisihan  Mendorong mekanisme pembayaran online dan penggunaannya  Memperkuat polisi untuk menegakkan hukum perdagangan elektronik  Mengklarifikasi perpajakan dalam perdagangan elektronik
  • 34. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 34 Sebuah payung hukum yang mengatur tentang perdagangan dan transaksi elektronik juga perlu dikeluarkan. Hukum seperti itu akan menyiapkan lingkungan bagi e- commerce. Pengakuan atas Bukti-bukti elektronik Di banyak negara, pengakuan atas bukti elektronik dalam berbagai bentuk menjadi penting dengan tersedianya Internet bagi publik sejak pertengahan 1990-an. Misalnya, peraturan atas bukti perlu diamandemen ketika tanda tangan dijital diciptakan. Di Singapura, peraturan tersebut dituangkan dalam Electronic Transactions Act pada tahun 1996. Di India, hal tersebut dituangkan dalam Information Technology Act 2000. Singkatnya, hukum baru memperbaharui dunia offline agar sejalan dengan dunia online merupakan hal yang cukup lazim. Latihan Gambarkan regulasi untuk meningkatkan atau mengadakan e-commerce di negara Anda. Jika tidak ada, buatlah daftar hal-hal apa saja yang perlu diatur untuk meningkatkan atau mengadakan e-commere di negara Anda. Pengaturan konten Beberapa pengguna mengatakan bahwa konten yang ‗tidak menyenangkan‘ (objectionable) merupakan alasan untuk tidak berlangganan Internet. Namun, hal-hal yang dianggap objectionable berbeda diantara individu. Oleh karenanya, pemecahan masalah ini membutuhkan penyeimbangan berbagai minat. Keuntungan utama tidak adanya penyaringan ialah ketersediaan konten yang tak terbatas. Kadangkala, saringan yang ada bersifat berlebihan sehingga konten yang tidak merusak pun turut diblok. Berikut ini merupakan isu-isu yang perlu dipecahkan terkait regulasi konten:  Bagaimana cara memblok materi yang ‗tidak menyenangkan‘ di Internet, terutama demi anak-anak.  Bagaimana cara melindungi minat nasional terhadap materi asing yang tidak diinginkan.  Bagaimana cara menyelesaikan konflik nilai-nilai budaya dalam konten informasi.
  • 35. Modul 5 Tata Kelola Internet 35 Konten Ilegal: Kerja Sama Global Keragaman budaya membuat sulit untuk mencapai kesepakatan universal tentang apa saja yang objectionable. Namun, telah ada kesepakatan mengenai apa saja yang illegal, yaitu yang menimbulkan bahaya. Pornografi anak termasuk didalamnya. Kerja sama global lembaga-lembaga penegak hukum telah berperan memeriksa penyebaran pornografi anak. Lembaga-lembaga penegak hukum telah bekerja sama melakukan inspeksi mendadak. Hingga akhir 1990-an, kebanyakan gambar-gambar pornografi anak di-scan dari dunia offline. Akan tetapi dengan Internet, terdapat gambar-gambar pelecehan anak yang disiarkan secara langsung melalui webcam. Untuk menghentikannya, lembaga kepolisian menargetkan orang-orang yang mengunduh gambar-gambar pelecehan anak tersebut. Sejumlah kampanye kerja sama tingkat tinggi dilakukan pada 1998 (Operation Cathedral) dan 1999 (Operation Ore) yang mengakibatkan ratusan orang ditangkap di berbagai negara. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan lihat WGIG, Background Report (2005), 34 (paragraf 141), http://www.wgig.org. Keamanan Isu ini semakin penting dengan adanya worm, virus, dan Trojan horses di Internet yang semakin luas perkembangannya. Virus ILoveYou Virus komputer yang paling merusak yang menyebar dengan sangat cepat sehingga lembaga-lembaga seperti Pentagon AS, CIA dan Parlemen Inggris terpaksa mematikan sistem e-mail mereka untuk mengatasinya. Virus ini menyebar dengan sangat cepat karena virus ini mereplikasi dirinya ke alamat-alamat e-mail yang terdapat di buku alamat pengguna Microsoft Outlook. Karena e-mail datang dari rekan pengguna, maka pengguna akan membuka pesan tersebut dan virus pun masuk. Walaupun biaya untuk menyembuhkan sistem komputer di seluruh dunia besar sekali, si pembuat virus dibebaskan tanpa hukuman meski ia telah teridentifikasi. Ketika virus tersebut diluncurkan pada bulan Mei 2000, belum ada hukum di Filipina, tempat dia tinggal, yang mengatur penyebaran virus komputer. Di bulan Juni 2000, e-Commerce Law di Filipina, yang sedang dikerjakan, akhirnya dikeluarkan. Didalamnya termasuk ketentuan untuk mengkriminalkan penyebaran virus komputer.
  • 36. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 36 Sumber: Peng Hwa Ang, ―Policing Asia‘s Internet,‖ Asian Wall Street Journal, 7 September 2000, 8. Intinya, isu-isu keamanan adalah:  Bagaimana cara melindungi sistem komputer dan jaringan dari pembobolan keamanan  Bagaimana cara mencegah kriminalitas dalam lingkungan dijital. (Modul 6 dari seri modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan berisi tentang Privasi dan Keamanan Informasi dan Jaringan) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dunia dijital memungkinkan untuk membuat replika sempurna dari salinan pertama. Tidak ada penurunan kualitas, seperti yang terjadi di dunia nyata. Namun, kemudahan membuat replika sempurna juga berarti bahwa mudah untuk melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Karena itu sistem pengaturan HaKI modern perlu mengatasi masalah-masalah berikut:  Bagaimana cara memperluas pengaturan hak cipta yang ada agar juga mencakup karya dijital.  Bagaimana cara mendapatkan, melindungi, dan mengelola hak-hak di lingkungan dijital.  Bagaimana cara menghindari pembajakan dalam dunia dijital. Pembajakan Musik Musik merupakan konten yang pembajakannya paling marak secara global. Sementara penjualan iPod dan pemutar musik lainnya terus menanjak, penjualan CD musik semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pendorong pembajakan ialah meluasnya pertukaran dan pengunduhan lagu-lagu melalui piranti lunak peer-to-peer. Berlawanan dengan anggapan umum yang salah, mereka yang menyediakan lagu secara online dapat dilacak dan dituntut. Anggapan yang salah tersebut terjadi karena pengguna piranti lunak peer-to-peer seperti BitTorrent dan LimeWire mengunduh lagu dari orang lain. Pengguna tersebut lupa bahwa karena skalanya, seseorang dapat menyebarkan lagu ke banyak pengguna seperti halnya viral-marketing.
  • 37. Modul 5 Tata Kelola Internet 37 Pemilik musik telah berjuang, dan yang paling agresif ialah Recording Industry Association of America (RIAA). RIAA telah menuntut para siswa, dimana mereka adalah kelompok yang miskin secara keuangan, sebagai contoh bagi yang lainnya. Beberapa laporan memberitakan bahwa RIAA bahkan telah memaksa pelajar untuk keluar dari sekolah untuk bekerja demi membayar dendanya. Latihan Sebutkan peraturan dan pendekatan lainnya untuk melindungi hak cipta di negara Anda. Lakukan kajian seberapa efektif penggunaannya dalam lingkungan dijital. Privasi Pengaturan privasi yang paling ketat adalah Data Protection Directive di Uni Eropa, yang meminta pihak ketiga untuk memiliki ‗level yang cukup‘ untuk proteksi data sebelum mereka dapat memroses data dari Uni Eropa. Akan tetapi implementasinya telah tertunda akibat keengganan pemerintah AS untuk menggunakan pengaturan yang sama. AS menawarkan alternatif yang kreatif yaitu ketentuan ‗safe harbour‟ dimana mereka yang sejalan dengan Directive akan dimasukkan ke dalam safe harbour dan dianggap patuh dengan Directive. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga telah mengembangkan pedoman privasi yang berusaha memberi persyaratan yang lebih ringan dibandingkan standar Uni Eropa.21 Isu utama dalam pengaturan privasi ialah bagaimana mengatur penggunaan informasi personal oleh institusi publik dan swasta. Memenuhi Standar Uni Eropa Posisi Uni Eropa dalam hal privasi dipertimbangkan dengan baik. Bagian dari pendekatannya ialah persyaratan bahwa data dari Uni Eropa tidak boleh dikirim ke negara lain untuk diproses kecuali negara tersebut memiliki level proteksi data yang sama seperti Uni Eropa. Dalam praktiknya, terdapat beberapa pengecualian, seperti dalam penerbangan pesawat. Namun kebijakan Uni Eropa telah berdampak memaksa 21 OECD. ―OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data,‖ http://www.oecd.org/document/18/0,2340,es_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html.
  • 38. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 38 banyak negara untuk memperbaharui peraturan proteksi data mereka untuk memenuhi standar Uni Eropa. Pemenuhan standar Uni Eropa tentunya membutuhkan biaya. Maka dapat dimaklumi, asosiasi bisnis berusaha memenuhi standar minimum yang mungkin dicapai. AS memiliki ketentuan safe harbour sebagai bagian dari pemerintah AS meskipun dibalik itu semua dilakukan oleh sektor swasta. Ketentuan safe harbour AS berarti bahwa perusahaan yang standar proteksi datanya memenuhi standar regulasi mandiri safe harbour akan dapat menerima dan memroses data dari Uni Eropa. Di Australia, pemerintahnya berusaha memperbaiki peraturan privasi untuk ditingkatkan ke level ‗cukup‘ menurut Uni Eropa. Namun, akibat lobi bisnis, ketentuan tersebut melunak dan beberapa usaha penjagaan tidak mencukupi. Oleh karenanya perlu keseimbangan yang harus dicapai antara kepentingan bisnis dengan standar proteksi privasi Uni Eropa. Halaman web The European Commission tentang proteksi data di: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm mempunyai tautan ke banyak informasi tentang privasi. Kesimpulan Pendekatan atas isu-isu terkait Internet yang dipaparkan di atas berdasarkan pada norma internasional karena cakupan Internet adalah internasional dan tidak ada negara yang dapat diisolasi dari komunitas internasiobal lainnya. Terlebih lagi, penting untuk berinteraksi dengan stakeholder, seperti industri dan masyarakat sipil, secara luas, baik untuk mencerdaskan masyarakat maupun juga dicerdaskan tentang berbagai isu. Latihan Tentukan apakah urutan dari enam kategori isu di atas sesuai dengan konteks negara Anda. Jika Anda merasa bahwa urutan yang diberikan tidak sesuai untuk negara Anda, berikan saran bagaimana kategori isu-isu tersebut seharusnya diurutkan dalam tingkat kepentingannya untuk negara Anda dan jelaskan.
  • 39. Modul 5 Tata Kelola Internet 39 Ujian 1. Apa sajakah empat cara pengaturan Internet? Apa saja keterbatasan mereka terkait dengan pengaturan Internet? 2. Road map yang disarankan untuk pengaturan Internet hanya seperti itu — bimbingan yang disarankan. Apa sajakah langkah-langkah yang disarankan dalam road map ini?
  • 40. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 40 4. DIMENSI TATA KELOLA INTERNET II — PENYALAHGUNAAN INTERNET Bagian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan penyalahgunaan Internet yang umum dilakukan dan tindakan apa saja yang dapat diambil untuk mengatasinya. 4.1 Apa yang Istimewa dari Internet? Beberapa orang berpendapat bahwa Internet hanyalah sebuah refleksi dari dunia offline dan karenanya tidak memerlukan aturan khusus. Namun, pendapat ini kurang memperhatikan beberapa fitur khusus dari Internet. Pertama, menjadi mudah untuk anonim dengan Internet. Tentunya, penegak hukum dapat melacak para pengguna. Tetapi untuk melakukannya membutuhkan upaya dan sumber daya khusus. Anonimitas memiliki kelebihan dimana komunikasi menjadi lebih terbuka dan terus terang untuk hal-hal tertentu seperti masalah kesehatan. Namun, anonimitas juga bisa menjadi tabir bagi para kriminal. Kedua, terdapat budaya anarkis dan pelanggaran hukum dalam Internet yang digambarkan dengan jelas oleh John Perry Barlow dalam “Declaration of the Independence of Cyberspace”: Pemerintah Dunia Industri, kalian adalah raksasa daging dan besi yang letih, aku datang dari Cyberspace, rumah baru bagi Pikiran. Atas nama masa depan, aku meminta pada kalian dari masa lalu untuk membiarkan kami sendirian. Kalian tidak diterima ditengah-tengah kami. Kalian tidak memiliki kekuasaan atas tempat kami berkumpul.22 Deklarasi ini tentu saja merupakan khayalan yang mencerminkan kesalahpahaman atas hukum: hukum tidak mengatur tempat melainkan orang-orang dalam tempat tersebut. Sepanjang ada orang, akan selalu ada kebutuhan akan hukum untuk menyuarakan hak-hak dan sebagai pelumas untuk meminimalkan gesekan-gesekan sosial. Ketiga, seperti yang mulai kita pelajari, Internet merupakan alat yang dahsyat untuk jaringan (networking). Kemampuan ini, tergambar dengan jelas dalam situs-situs jaringan sosial seperti MySpace dan Facebook, yang sekarang dikenal dengan Web 2.0. Dengan Web 2.0, hingga saat ini beberapa kelompok kecil dapat berkumpul dan 22 John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace (8 Februari 1996), http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html.
  • 41. Modul 5 Tata Kelola Internet 41 menjadi komunitas global yang cukup besar. Contohnya adalah barefooters.org, dimana anggotanya selalu berjalan telanjang kaki kecuali pada acara formal. Pada tahun 1999, hanya ada 400 angoota di seluruh dunia. Tahun 2007, mereka berjumlah 2000 yang tersebar di beberapa negara. Pada basis global, mereka memiliki anggota yang cukup besar untuk memiliki logo mereka sendiri. Dengan cara yang sama, Internet memungkinkan mereka yang suka membuat kekacauan untuk berkumpul dan membuat masalah, seperti didiskusikan di bawah. 4.2 Penyalahgunaan Internet Pornografi anak Pada awalnya, pornografi anak terdiri atas konversi konten hardcopy ke bentuk softcopy. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, kini menjadi mungkin untuk mendapatkan porn-on-demand dimana pornografi anak diproduksi sesuai permintaan.23 Diperlukan kerja sama internasional untuk memecahkannya. Inspeksi mendadak secara simultan oleh beberapa negara dan pertukaran informasi dalam Operation Cathedral pada tahun 1999 dan Operation Ore pada tahun 2002 telah dilakukan oleh Interpol.24 Kerja sama internasional dapat dilakukan karena pornografi anak adalah salah satu area dimana terdapat kesepakatan universal yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah kriminal. Penipuan konsumen Internet telah membuktikan bahwa hukum offline kadang perlu diubah untuk menyesuaikan dengan ekonomi baru. Hukum lelang adalah salah satu contohnya. Di banyak negara Commonwealth, lelang membutuhkan kehadiran fisik dari seseorang yang memegang lisensi pelelang. Sekilas hukum tersebut terkesan ketinggalan zaman. Hal ini berarti, misalnya, para pelelang di eBay harus diperiksa apakah mereka memiliki lisensi. Rasional di balik hukum tersebut, bagaimanapun, menjadi jelas dengan cepat ketika hukum diliberalisasikan untuk memperbolehkan e-auction: penipuan lelang adalah jenis penipuan online yang paling sering terjadi.25 Penipuan konsumen adalah salah satu area dimana terdapat kesepakatan universal bahwa hal tersebut harus dihentikan. Memecahkan penipuan seperti itu hanya dapat meningkatkan utilisasi Internet. Sejak 1996, telah ada razia Internet tahunan untuk penipuan konsumen. Jumlah negara yang terlibat dalam razia ini semakin meningkat. 23 Ethel Quayle dan Max Taylor, Child Pornography An Internet Crime (New York: Brunner-Routledge, 2003). 24 Lihat Ang (2005). 25 Lihat Ang (2005).
  • 42. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 42 Razia Konsumen Tahunan Hampir 40 negara telah bersatu untuk mengatasi penipuan konsumen online di bawah International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). Jaringan tersebut melakukan International Internet Sweep Day tahunan untuk memeriksa Internet dari situs-situs web yang melebih-lebihkan pernyataan. Secara khusus, razia ini menargetkan penipuan online. Perlu diingat bahwa razia seperti ini hanya bekerja sebagaimana hukum offline menawarkan perlindungan konsumen. Itulah sebabnya negara-negara majulah yang lebih aktif dalam razia tersebut. Labih lanjut tentang ICPEN dan kegiatannya tersedia di situs webnya: http://www.icpen.org. Pertanyaan Seberapa efektifkah hukum pornografi anak dan penipuan konsumen di negara Anda? Spam, scam, kode berbahaya, phishing Isu yang semakin menguat dari sisi politik dan bisnis ialah spam, atau e-mail komersial yang tidak diinginkan. Hal ini menjadi masalah karena spam membuang-buang bandwidth. Lebih penting lagi, spam dapat menyebabkan ancaman keamanan yang signifikan, mengingat spam saat ini dapat mengandung kode-kode berbahaya dan memungkinkan terjadi phising, yaitu ―proses penipuan kriminal dengan berusaha mengambil informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit dengan berkedok sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik.‖26 The Economist melacak spam telegraf pertama ke seorang dokter gigi di tahun 1864.27 Karena berasal dari universitas, Internet dimulai dengan budaya terbuka dan saling percaya. Pada awalnya ketika pengguna (yang biasanya berasal dari universitas di AS) mengirim pesan ke milis mereka, banyak yang mencantumkan nomor telepon mereka 26 Wikipedia, ―Phishing,‖ Wikimedia Foundation, http://en.wikipedia.org/wiki/Phishing. 27 “Getting the message, at last,” The Economist, 13 Desember 2007, http://www.economist.com/opinion/PrinterFriendly.cfm?story_id=10286400 .
  • 43. Modul 5 Tata Kelola Internet 43 setelah signature mereka, sebagai tanda kejujuran atas apa yang mereka sampaikan. Saat ini, dengan luasnya ketersediaan Internet, mencantumkan nomor telepon seseorang dalam sebuah pesan e-mail akan memancing berbagai bentuk serangan. Kemungkinan spam pertama dikirimkan oleh seorang marketing representative dari Digital Equipment Corporation (DEC) yang membuat komputer mini untuk Internet. Itu merupakan pesan komersial berisi iklan tentang presentasi produk. Para pengguna mengajukan komplain dan, tidak seperti sekarang dimana spammer sulit dilacak, telah diambil tindakan terhadap spammer tersebut.28 Walaupun bentuk spam yang paling dikenal saat ini ialah spam e-mail, istilah ini bisa digunakan untuk tindakan serupa melalui media Internet lainnya seperti pesan instan, Usenet newsgroup, mesin pencari Web, blog, wiki, pesan telepon seluler, dan game. Secara internasional, spam e-mail didefinisikan sebagai ‗e-mail sampah yang tidak diinginkan‘: e-mail tersebut merupakan bagian dari koleksi e-mail yang lebih besar yang sebenarnya identik dan dikirimkan, dimana penerimanya tidak memberikan izin untuk itu. Oleh karenanya, spam merupakan masalah izin, bukan konten.29 Ini berarti bahwa aturan hukum terkait spam harus ditargetkan pada masalah izin, bukan konten. Kapankah Spam Akan Berakhir Hukum pertama yang mengarah pada pemberantasan spam ialah CAN-SPAM Act di AS pada tahun 2003. Nama lengkapnya ialah Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing Act. Peraturan tersebut memungkinkan aksi hukum oleh masyarakat pribadi dan telah digunakan untuk menjerat operator-operator spam di AS. Evaluasi terhadap peraturan tersebut dilakukan pada tahun 2005 dan tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan. Namun, tingkat spam di AS masih sangat tinggi sehingga AS dikategorikan sebagai peringkat satu atau dua untuk spam secara global. Cina dan Republik Korea juga berperingkat tinggi. Terlihat bahwa spam berkembang seiring dengan tingkat penetrasi Internet, seperti pada kasus Republik Korea, dan dimana terdapat hukum dan penegakannya yang lemah seperti di Cina. Koalisi bisnis dan regulator berusaha menanggulangi spam dibawah London Action Plan (http://www.londonactionplan.org) dan juga Stop Spam Alliance (http://stopspamalliance.org). Situs-situs web tersebut berisi informasi yang lebih rinci tentang spam dan juga informasi tentang aktivitas dan praktik terbaik. 28 Brad Templeton, ―Reaction to the DEC Spam of 1978,‖ http://www.templetons.com/brad/spamreact.html. 29 Spamhaus, ―The Definition of Spam,‖ http://www.spamhaus.org/definition.html.
  • 44. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 44 Cyberbullying, cyberstalking, pencurian identitas, ketagihan Intenet Kerugian dalam bagian ini adalah akibat dari penggunaan online. Artinya, mereka akan muncul ketika seseorang menghabiskan lebih banyak waktu untuk online. Cyberbullying ialah pelecehan oleh seseorang dengan menggunakan Internet dan media komunikasi elektronik lainnya. Biasanya, hal ini meliputi pengiriman pesan-pesan yang mempermalukan atau menghina. Jika pelecehan dilakukan oleh seorang dewasa, maka disebut cyber-harassment. Cyberstalking ialah penggunaan Internet dan media komunikasi elektronik lainnya untuk menguntit korban. Biasanya dilakukan setelah penguntitan offline tetapi bisa juga sebelum penguntitan offline. Beberapa korban telah terbunuh oleh para cyberstalker. Pencurian identitas adalah penggunaan data personal untuk mendapatkan keuntungan atau untuk menghindari kewajiban. Contoh yang umum adalah penggunaan data personal korban untuk memperoleh kartu kredit. Kerugian yang timbul dari penyalahgunaan tersebut bisa menjadi serius, seperti pada kasus cyberstalker yang membunuh korban wanitanya. Solusinya adalah adanya hukum untuk melawan mereka. Dalam kasus ketagihan Internet, yaitu penggunaan Internet berlebihan sehingga mengganggu sekolah atau tugas kantor, Republik Korea memiliki layanan bimbingan yang baik untuk mengatasi masalah ini. Mengatasi Ketagihan Internet Ketagihan internet mendapatkan perhatian sebagai perilaku ketagihan (compulsive disorder) seperti ketagihan judi. Mereka yang sangat ketagihan dapat menghabiskan 17 sampai 18 jam di Internet. Negara-negara yang semakin banyak terkena kasus ini diantaranya adalah Cina, Jepang, Republik Korea, dan Taiwan. Kasus ketagihan Internet yang marak di Asia menimbulkan pertanyaan apakah faktor budaya memiliki pengaruh terhadap perilaku ini. Saat ini sedang dilakukan penelitian untuk menentukan apakah kelainan tersebut merupakan manifestasi dari sifat kelainan lainnya. Entri Wikipedia “Internet addiction disorder” (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder) memberikan argumentasi yang seimbang antara pro dan kontra terhadap fenomena ketagihan ini.
  • 45. Modul 5 Tata Kelola Internet 45 Latihan Buatlah kajian informal singkat tentang tingkat kesadaran akan spam, scams, phising, cyberbullying, cyberstalking, pencurian identitas dan ketagihan Internet di lembaga Anda, di pemerintahan Anda, dan di masyarakat Anda secara keseluruhan. Catatlah bukti atau justifikasi dalam kajian Anda. Keinginan politik Memerangi penggunaan negatif Internet membutuhkan keinginan politik. Pertama, tindakan tersebut harus dinyatakan ilegal di sebuah negara. Di beberapa negara, hukum perlindungan konsumen sangat lemah sehingga penegakan hukum menjadi tidak efektif atau tidak mungkin. Kedua, harus ada keinginan politik untuk bekerja sama secara internasional. Nigerian 419 scam misalnya, tetap berlanjut karena tidak adanya penegakan oleh pemerintah Nigeria. Hasilnya ialah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap e-commerce di Nigeria. Penipuan Uang Muka atau Nigerian 419 Malang bagi Nigeria, yang berada di bagian bawah indeks korupsi global, dikaitkan dengan penipuan online yang dinamai sesuai dengan kode kriminalnya yaitu tentang perolehan kekayaan yang bukan haknya. Nigerian 419 scam adalah bentuk penipuan uang muka dimana korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan ganti yang lebih besar. e-Mail yang dikirimkan ke korban biasanya berasal dari seseorang dengan uang yang tidak dapat diakses olehnya tanpa bantuan. Uang tersebut seolah-olah berasal dari warisan penguasa yang diberhentikan, rekening bank yang ‗tidur‘, atau bahkan dari suap. Siapapun yang termakan umpan akan diminta untuk mentransfer lebih banyak uang lagi untuk menyelesaikan berbagai ‗kesulitan‘ yang dihadapi. Mengingat banyaknya uang yang terlibat, operasi ini seringkali diorganisir secara profesional dan berkolusi dengan pejabat pemerintah. Beberapa orang yang pergi ke Nigeria untuk menyelidiki telah dinyatakan hilang atau terbunuh. Entri Wikipedia tentang “Advance Fee Fraud” (http://en.wikipedia.org/wiki/Advance_fee_fraud) memberikan informasi tentang sejarah scam beserta rincian variasinya. Situs web yang dikelola oleh sebuah perusahaan elektronik Amerika (http://home.rica.net/alphae/419coal/) memberikan nasihat apa yang harus dilakukan jika seseorang menerima e-mail scam.
  • 46. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 46 4.3 Sanksi Setiap diskusi pengaturan pasti menyentuh isu penegakannya. Tanpa penegakan, terbaiknya, peraturan dianggap sebagai kondisi ideal; terburuknya, peraturan dianggap sebagai sesuatu yang dapat dicemoohkan dengan sinis. Bagian ini menjelaskan bagaimana sanksi dapat diterapkan untuk penegakan peraturan terkait Internet. Norma-norma Komunitas-Cyber: Netiket dan sanksi dari komunitas Komunitas cyber dapat memiliki budaya, norma, dan aturan perilaku netiket mereka masing-masing. Dalam kasus demikian, saksi terberat dari komunitas dapat berupa isolasi dan pemecatan sosial. Ini terjadi dalam kasus terkenal mengenai ‗toading‟ Mr. Bungle yang melakukan perkosaan online terhadap dua pemain dalam sebuah game. Dia diisolasi dan akhirnya terpaksa meninggalkan permainan30 Perkosaan dalam Cyberspace Komunitas online telah ada sebelum datangnya Internet. Dulu komunitas berukuran kecil dan komunikasinya berbasis teks. Ini juga berlaku pada dimensi online multiuser dari online games, yang dapat dianggap sebagai pendahulu multiplayer modern seperti World of Warcraft. Dalam salah satu game tersebut, LambdaMOO, seorang pemain bernama Mr. Bungle menggunakan sebuah program yang dapat dimunculkan seperti halnya masuknya teks dari pemain lainnya. Diantara tindakan yang dilakukan oleh Mr. Bungle adalah perilaku seksual antara tokoh yang dia kendalikan dengan tokoh lain yang telah dia buat seolah-olah dia kendalikan. Tindakan tersebut melanggar norma komunitas dan berlangsung selama berjam-jam. Beberapa hari kemudian, pengguna LambdaMOO bertemu online untuk membahas tindakan yang akan diambil terhadap Mr. Bungle. Setelah pertemuan, salah satu pemrogram utama dari komunitas memutuskan secara sepihak untuk menghentikan akun Mr. Bungle. Sejak saat itu, pengguna LambdaMOO membuat sebuah program untuk secara sementara menghapus pengguna yang mengganggu dari komunitas. Bagaimanapun, sanksi komunitas seperti itu sangat jarang karena seringkali sulit mencapai kesepakatan bahwa suatu tindakan itu salah, dan kesepakatan mengenai derajat ‗kesalahan‘, serta sejauh mana sanksi yang dikenakan. Dan juga, sanksi isolasi sosial bisa jadi tidak cukup keras bagi beberapa orang. Singkatnya, sanksi komunitas berhasil, tapi mempunyai keterbatasan. 30 Julian Dibbell, ―A Rape In Cyberspace,‖ The Village Voice, 23 Desember 1993, http://www.juliandibbell.com/texts/bungle_vv.html.
  • 47. Modul 5 Tata Kelola Internet 47 Pertolongan mandiri Dalam beberapa kasus, dimungkinkan bagi pihak yang diserang untuk mengambil jalan pertolongan mandiri. Pemilik hak cipta misalnya, memiliki sejarah dalam menggunakan pertolongan mandiri dalam menuntut mereka yang melanggar hak cipta dan kenyataannya rezim penegakannya seringkali diatur demikian. Ini berarti bahwa proses investigasi dan penegakan hukum banyak dilakukan oleh pemilik hak cipta itu sendiri dan bukan polisi walaupun aturan hak cipta berada di bawah ketetapan kriminal. Di tahun 2000, Komite Olimpiade Sydney menyewa perusahaan swasta bernama Copyright Control Services untuk mengawasi Internet dari situs-situs tak berizin yang menampilkan berita Olimpiade. Alasannya karena hak penyiaran hasil Olimpiade telah dijual kepada pelelang tertinggi senilai US$ 200 juta dan pemberitaan tanpa izin akan melecehkan penawar tertinggi. Sekitar 60-an orang yang ‗berpatroli‘ di Internet sukses menghentikan pemberitaan tanpa izin berskala besar. Sebuah stasiun televisi Rusia, Moscow TV6, berusaha menentang atas nama kebebasan berekspresi ketika mereka memasang Internet video feed. Akan tetapi mereka harus menghentikannya karena apabila mereka melanjutkan, video feed ke stasiun TV tersebut akan dihentikan.31 Sejak itu, selalu ada pengawasan baik untuk Olimpiade musim panas maupun musim dingin. Hukum Internasional Perundingan dalam rangka membangun hukum internasional yang memungkinkan investigasi dan penuntutan cybercrime telah dilakukan. Pada dasarnya, hukum seperti itu akan menciptakan kode universal untuk mendefinisikan, menuntut dan menegakkan peraturan terhadap cybercrime. Kerja sama internasional telah ada, namun hanya sedikit negara yang turut serta. Council of Europe Convention on Cybercrime adalah gerakan regional dalam bidang tersebut. Karena Eropa cukup beragam, Konvensi tersebut dapat diterapkan dengan lebih luas. Konvensi tersebut juga menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dan kebebasan berekspresi. Council of Europe Convention on Cybercrime Agar efektif dalam cyberspace, lembaga penegak hukum harus mempertimbangkan kemudahan yang ditawarkan Internet dalam melewati batas negara dan yurisdiksi. Ini berarti bahwa jika lembaga-lembaga penegak hukum belum menyepakati sejumlah peraturan universal, akan sulit untuk mengejar tindak kriminal tersebut. 31 ―Violators caught as Olympic video monitored on Internet,‖ CNN, 22 September 2000, http://edition.cnn.com/2000/TECH/computing/09/22/olympics.netpolice.ap/index.html.
  • 48. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 48 Komunitas Internet, bagaimanapun, tetap awas terhadap penegakan hukum. Di Internet terdapat budaya „almost anything goes‟ dimana kebebasan berekspresi diagungkan. Ada juga kekhawatiran bahwa karena Internet masih dalam tahap kemunculan, hukum yang ditetapkan untuk ditegakkan dapat menghambat perkembangan Internet. Council of Europe Convention on Cybercrime berupaya mengatasi kekhawatiran tersebut. Council of Europe (CoE) terdiri dari hampir seluruh negara di Eropa. Mereka memiliki anggota lebih banyak dibandingkan Uni Eropa, yang merupakan organisasi terpisah. CoE mempunyai kesepakatan dimana negara anggotanya boleh meratifikasi ataupun tidak, sedangkan Uni Eropa mengeluarkan deklarasi-deklarasi dimana setiap anggotanya harus mengeluarkannya sebagai peraturan di negaranya. Karena banyaknya negara yang terlibat (hampir 50), pengembangan kesepakatan cybercrime memunculkan banyak isu. Namun karena CoE adalah organisasi regional, kesamaan budaya dan kedekatan fisik meminimalkan ketegangan diplomatik dalam membicarakan isu yang muncul. Selain itu, sifat dasar dari perjanjian menyatakan bahwa negara boleh setuju akan teks tersebut tetapi boleh tidak ikut, atau ikut secara selektif. Kemungkinan untuk memilih tersebut membuat parlemen nasional bertindak sebagai pengambil keputusan atas hukum tersebut. Sebaliknya, peraturan yang dibuat parlemen Uni Eropa harus diterapkan sebagai peraturan nasional di negara anggota. Karenanya, peraturan CoE memberikan keseimbangan diantara kekhawatiran yang beraneka ragam. Convention on Cybercrime telah melakukan beberapa kali tinjauan internasional, dengan masukan dari organisasi seperti American Civil Liberties Union terkait dengan potensi konflik kebebasan berekspresi. Konvensi tersebut menetapkan panduan bagi negara yang berniat mengimplementasikan hukum cybercrime. Konvensi tersebut berlaku sejak bulan Juli 2004. Terdapat ketetapan kerja sama internasional, yang berarti bahwa negara-negara non-CoE dapat bergabung dalam Konvensi tersebut. Bahkan, Konvensi tersebut berlaku di AS sejak bulan Januari 2007. Untuk informasi lebih lanjut, harap rujuk ke Council of Europe, “Cybercrime: a threat to democracy, human rights and the rule of law,” http://www.coe.int/t/dc/files/themes/cybercrime/default_en.asp. Mekanisme lain untuk konsensus internasional terletak pada koalisi dinamis di Internet Governance Forum. Koalisi dinamis ialah kelompok bebas dari para stakeholder di seputar isu terkait. Salah satu yang cukup aktif adalah yang menangani spam.
  • 49. Modul 5 Tata Kelola Internet 49 Stop Spam Alliance Tidak seperti iklan tradisional, terkait dengan masalah spam, sebagian besar biaya ditanggung oleh penerima, bukan pengirim. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebanyakan trafik e-mail berisi spam. ‗Generasi pertama‘ spam terdiri dari gangguan yang seringkali dapat difilter oleh pengguna dan administrator sistem. Yang berbahaya ialah spam generasi baru. Saat ini semakin banyak spam yang membawa kode program berbahaya yang dapat berjalan tanpa diketahui penggunanya. Komputer kemudian dapat berubah menjadi ‗bot‟ yang dikendalikan oleh spammer untuk mengirim spam. Dalam beberapa kasus, spam dapat membawa kode untuk mencuri kata sandi dan data sensitif lainnya. Tingkat kerumitan dan skala dari operasi tersebut menunjukkan tingkatan organisasi yang seringkali diasosiasikan dengan gang kriminal. Ini seperti permainan kucing-dan-tikus, dimana spammer mengembangkan metode yang lebih canggih ketika metode sebelumnya telah ditaklukkan. Untuk saling bertukar pengalaman dan berbagi ide, dibentuklah Dynamic Coalition on Spam pada Internet Governance Forum. Koalisi terdiri dari kelompok-kelompok yang telah lama bekerja menghadapi spam. Kegiatan mereka terus berlanjut dan kelompok ini kini menamakan dirinya Stop Spam Alliance (http://stopspamalliance.org). Pertanyaan Sejauh manakah negara Anda terlibat dalam kerja sama internasional untuk mengatasi penyalahgunaan Internet? Kesimpulan Tidak ada keraguan bahwa kemampuan Internet sebagai medium yang begitu hebat juga berarti bahwa dia dapat digunakan untuk tujuan yang jahat. Sudah pasti terdapat kebutuhan untuk meregulasi beberapa dari penyalahgunaan Internet. Karena sulit untuk mencapai kesepakatan akan definisi dari apa yang disebut penyerangan secara universal, maka terdapat keterbatasan dalam mengatasi beberapa penyalahgunaan yang ditemukan dalam Internet. Kesuksesan yang dapat dicatat adalah di bidang penipuan konsumen dan pornografi anak.
  • 50. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 50 Diperlukan perjanjian internasional bagi lembaga-lembaga hukum dan juga penegakannya. Council of Europe Convention on Cybercrime boleh jadi merupakan fondasi bagi kesepakatan dan kerja sama di masa depan. Ujian 1. Kesulitan apa sajakah yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam memeriksa penyalahgunaan Internet? 2. Apa saja yang dianggap sebagai cybercrime oleh komunitas global? 3. Apa saja jenis kriminalitas baru yang muncul akibat adanya Internet? 4. Apa sajakah sanksi yang dijatuhkan atas tindakan-tindakan tersebut yang dapat diaplikasikan melalui Internet?
  • 51. Modul 5 Tata Kelola Internet 51 5. ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN DUNIA OFFLINE Bagian ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan sinergi Internet dengan dunia offline dalam area-area tertentu mengenai pemerintah dan ekonomi, dan berkaitan dengan kontennya, serta kesadaran akan perlunya respon pengaturan yang tepat. Internet memiliki dampak bagi dunia offline. Haruskah dunia offline diubah agar semakin mirip dengan dunia online? Atau haruskah peraturan-peraturan offline diterapkan ke dalam dunia online? Jawabannya tentunya terletak diantaranya. 5.1 Kebijakan Kompetisi Sebisa mungkin, akses ke Internet harus kompetitif. Ini berarti liberalisasi sektor telekomunikasi, terlebih jika sektor tersebut bersifat monopoli. Liberalisasi di sektor ini terbukti meningkatkan kualitas layanan meski harga menjadi lebih rendah. Penurunan tarif terbukti meningatkan penetrasi Internet. Dan pada kasus broadband, penurunan tarif telah mengubah pola penggunaan Internet. Teori permainan mengatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga pemain untuk persaingan yang efektif. Liberalisasi Telekomunikasi dan Biaya Penggunaan Internet Salah satu alasan meningkatnya Internet di AS ialah liberalisasi sektor telekomunikasi. Internet, bagaimanapun, bergantung pada koneksi telekomunikasi jarak jauh. Kompetisi di sektor tersebut menghasilkan penurunan harga. Dampak liberalisasi terlihat jelas di AS, yang memulai gerakan liberalisasi telekomunikasi: lebih murah meng-host situs web di AS dibandingkan dengan negara lain. Ini mengarah kepada virtuous cycle dimana skala ekonomi pada akhirnya membuat harga dapat ditekan rendah. Riset menunjukkan bahwa permintaan telekomunikasi cukup elastis. Yakni, penurunan harga sebesar X persen akan mengakibatkan meningkatkan penggunaan lebih dari X persen. Studi menunjukkan bahwa adanya kompetisi dalam lingkungan telekomunikasi lokal akan berdampak pada kenaikan tingkat penetrasi Internet.
  • 52. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 52 Perancis, Jepang, dan Korea meningkatkan penetrasi broadband melalui kebijakan pro- kompetisi. Republik Korea memiliki tingkat penetrasi broadband tertinggi di dunia. Mereka punya kebijakan untuk memberikan kebebasan masuk di sektor telekomunikasi berbasis fasilitas sejak 1980-an. Kasus Perancis dan Jepang lebih instruktif dimana tingkat penetrasi tidak begitu tinggi hingga tahun 2005. Sejak saat itu kebijakan pro- kompetisi telah menjatuhkan harga dan penetrasi broadband pun melonjak. Sejak pertengahan 80-an hingga pertengahan 90-an, banyak muncul buku dan paper yang mendiskusikan manfaat liberalisasi sektor telekomunikasi. Liberalisasi sektor Internet adalah perluasan dari ide yang ada di sektor telekomunikasi. Silahkan lihat Emanuele Giovannetti, “The IT Revolution, the Internet, and Telecommunications: The transition towards a competitive industry in the European Union,” dalam E. Giovannetti, M. Kagami dan M. Tsuji, eds., The Internet Revolution: A Global Perspective (Cambridge University Press, 2003), 124-142. 5.2 Sensor dan Kebebasan Berekspresi Penyensoran oleh pemerintah dan sektor swasta terjadi di seluruh dunia. Seperti telah didiskusikan sebelumnya, isunya adalah menyeimbangkan keinginan lokal dengan norma internasional dalam melakukan sedikit atau tidak ada sensor sama sekali di Internet. Pemblokiran situs besar-besaran sangat ditentang oleh komunitas Internet. Solusi paling praktis dan dapat diterima terletak di sebagian elemen filtering dilakukan oleh pengguna. Pemasangan piranti lunak filter oleh pengguna dapat diterima. Tapi sering kali dijumpai bahwa para orang tua tidak sepintar anaknya dalam memasang dan menggunakan filter tersebut. Pem-filter-an Self-Rated Sukarela Di tahun 1999, Bertelsmann Foundation membentuk tim untuk mengembangkan sistem yang dapat mem-filter konten Internet yang bersifat gratis dan sensitif terhadap budaya serta tidak melanggar hak berpendapat. Tim tersebut terdiri dari peneliti, regulator dan juga advokat kebebasan berpendapat. Keluaran akhirnya ialah pembentukan Internet Content Rating Association (ICRA). Kelompok tersebut mengetahui hasil yang ideal: orang tua akan memilih negara tempat dia berada, kemudian memilih sistem filtering (misalkan, yang ditetapkan oleh gereja Katolik) maka kemudian situs-situs yang dianggap tidak sesuai akan diblok. Dengan sistem filtering ini, situs-situs akan melabeli diri mereka dengan klasifikasi bahasa, kekerasan dan ketelanjangan, serta apakah terdapat konten yang objectionable (tetapi tidak ilegal) seperti misalnya alkohol. Keseluruhannya ada 40 label.
  • 53. Modul 5 Tata Kelola Internet 53 Pada akhirnya, ICRA masih jauh dari target ideal mereka. Pertama, adanya perlawanan dari libertarian sipil, seperti Center for Democracy and Technology di AS. Situs-situs berita yang pada awalnya setuju dengan pelabelan mandiri kemudian berubah pikiran ketika mereka merasa akan dianggap menyerah kepada rezim penyensoran. Kedua, untuk mengakomodasi masalah kebebasan berpendapat, situs web harus melabeli dirinya sendiri. Ini mengganggu pengembangan secara besar-besaran situs web yang melabeli dirinya sendiri. Tanpa hal tersebut, pengguna filter akan sering sekali berhenti menggunakan filter. Ketiga, filter akan bekerja dengan baik jika dimasukkan ke dalam browser. Pada saat metode ICRA siap diluncurkan, perang browser telah selesai dan Microsoft telah menang. Hingga saat itu, baik Netscape dan Microsoft menambahkan fitur-fitur ke dalam browser mereka. Kenyataannya, browser Microsoft pada tahun 2000 pernah memiliki sistem filter yang kejam. Akhirnya, seperti yang pernah dialami oleh sistem pelabelan sejenis seperti V-chip di AS yang seharusnya mem-filter konten kekerasan di televisi, tidak ada kebutuhan nyata dari konsumen, atau konsumen tidak beraksi atas kesepakatan verbal mereka akan kebutuhan skema pem-filter-an. Pada tahun 2007, ICRA dilebur ke Family Online Safety Institute. Karena pengarang terlibat langsung dengan ICRA sebagai anggota dewan, penjelasan di atas merupakan penjelasan rinci untuk pertama kalinya. Buku Ordering Chaos memberikan rincian tentang ICRA pada bab yang berjudul “Censorship and Content Regulation of the Internet.” Pendekatan lain adalah memasang filter di level server yang dijual sebagai layanan tambahan kepada pengguna. Diperlukan sejumlah biaya untuk memperbaharui dan merawat daftar situs-situs yang diblok. Ini adalah bentuk filter yang pada praktiknya sulit ditembus oleh pengguna awam. Kerugiannya, kadang terjadi pemblokiran berlebihan dan sulit untuk meng-unblock situs yang keliru diblok. Latihan 1. Gambarkan langkah-langkah pengaturan konten yang sedang dilakukan di negara Anda, jika ada. 2. Jika pemerintah negara lain meminta pemerintah Anda untuk memblok sebuah situs yang mengandung konten illegal di negara tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Anda? Susunlah rekomendasi dan diskusikanlah.
  • 54. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 54 5.3 Pencemaran Nama Baik Kebebasan berekspresi yang lebih besar di Internet memberikan kemungkinan lebih besar terjadinya pencemaran nama baik secara online. Secara umum, mengatasi pencemaran nama baik membutuhkan keseimbangan berbagai kepentingan: kepentingan individu akan reputasi dan kepentingan masyarakat dalam mendorong kebebasan berekspresi. Di Internet, terdapat komplikasi tambahan yaitu konflik nilai budaya yang dibebankan kepada kepentingan individu dan masyarakat. Salah satu kasus yang patut dipelajari ialah Joseph Gutnick, seorang pebisnis di Melbourne, Australia. Majalah Barron‘s, yang dimiliki oleh perusahaan Dow Jones, telah mencemarkan nama baik Gutnick dalam sebuah artikel. Majalah tersebut memiliki 14 pelanggan di Australia dimana lima diantaranya berada di negara bagian Victoria dan jumlah tersebut cukup bagi pengadilan tinggi Australia untuk membawanya ke pengadilan.32 Barron memiliki 1.700 pelanggan online yang membayar dengan kartu kredit Australia. Dan pertanyaannya adalah: jika Gutnick memenangkan kasusnya, apakah itu berarti bahwa seluruh penerbitan harus mengawasi apa yang mereka terbitkan menggunakan ukuran negara yang memiliki hukum terketat dalam hal pencemaran? Untungnya, pengadilan menetapkan bahwa kompensasi moneter yang dapat diklaim oleh Gutnick hanya terbatas pada perusakan reputasinya di Melbourne, bukan secara global.33 Pengadilan sepertinya menyadari kerusakan nyata yang diakibatkan oleh artikel yang mencemarkan nama baik, sesuatu yang belum akan dilakukan oleh pengadilan Commonwealth. Latihan Misalkan Y, warga negara Anda, berada pada situasi berikut: Situasi 1: Blog W di negara Anda memfitnah Y. Apakah ada perbedaannya jika blog tersebut popular atau tidak? Bagaimana jika ada 200 berita yang membela Y? Situasi 2: Bagaimana jika organisasi berita online di AS memfitnah perusahaan Y. Perlukah ada ‗pertanggungjawaban global‘ bagi pencemaran nama baik di Internet? 32 David Fickling dan Stuart Millar, ―How Diamond Joe's libel case could change the future of the internet,‖ The Guardian, 11 Desember 2002, http://www.guardian.co.uk/technology/2002/dec/11/media.newmedia. 33 Dow Jones & Company Inc v Gutnick. [2002] HCA 56 (10 December 2002), http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2002/56.html.
  • 55. Modul 5 Tata Kelola Internet 55 Internet telah mendorong satu lagi perubahan dalam hukum Internet: kebutuhan akan ketentuan kekebalan untuk konten pihak ketiga. Yakni, host dari situs web dan forum tidak dapat dituntut atas konten yang disampaikan oleh orang lain selama host bertindak ‗secara wajar‘ setelah diberitahukan adanya konten yang mencemarkan. Di sebagian besar yurisdiksi, ‗bertindak wajar‘ berarti menghapus konten berisi fitnah dalam beberapa hari kemudian.34 Hal ini juga disebut dengan ketentuan ketahui-dan- musnahkan. 5.4 Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Intelektual Lainnya Gambar 3. Hukum Keseimbangan dalam Hak Cipta (Sumber: DiploFoundation, http://textus.diplomacy.edu/textusbin/env/scripts/Pool/GetBin.asp?IDPool=1181) Ketentuan kekebalan juga diperlukan untuk hak cipta. Yaitu, host situs web dan forum tidak dapat dituntut atas konten yang mungkin melanggar hak cipta yang ditayangkan oleh orang lain, selama host bertindak ‗secara wajar‘ setelah mengetahui adanya konten tersebut. Kini semakin banyak negara yang mengadopsi ketentuan ketahui-dan- musnahkan AS terhadap hak cipta. Ketentuan tersebut memberikan tantangan atas sebuah pemberitahuan. Orang yang meng-klaim pelanggaran hak cipta dapat menyingkir dan membiarkan konten tetap ditayangkan, atau jika tidak, masalah akan dibawa ke pengadilan. 34 Lihat Ang (2005).
  • 56. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 56 Perdebatan yang sering terjadi seputar HAKI ialah apakah nama domain perlu diperlakukan sebagai merek dagang. Bagi perusahaan multinasional, peraturan tersebut akan meringankan beban keharusan mendaftarkan nama perusahaan di masing-masing negara. Peraturan tersebut berarti bahwa siapa saja yang menggunakan nama perusahaan multinasional sebagai nama domainnya tanpa izin, akan dianggap melanggar HAKI dan harus menyerahkan nama domain tersebut. Proses resolusi perselisihan ICANN dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut di level global. Akan tetapi di masing-masing negara, peraturan nasional diperlukan untuk klarifikasi hak-hak terkait ccTLD. Pertanyaan 1. Haruskah nama domain diperlakukan seperti merek dagang? Mengapa? 2. Bagaimana Anda menyeimbangkan kepentingan negara Anda dengan para pemegang hak cipta yang bisa jadi berasal dari negara yang lebih maju? 5.5 Privasi Seperti telah disebutkan, aturan privasi akan tetap ada. Pertanyaannya adalah: model mana yang digunakan untuk mengatur privasi? Pada dasarnya ada dua model dengan paradigma yang sangat berbeda. Dalam model Uni Eropa, privasi ialah hak asasi manusia. Tidak dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan dan patut mendapatkan aturan hukum yang komprehensif. Dalam model AS, privasi adalah hak legal yang dapat dikontrakkan. Misalnya, untuk mendapatkan alamat e-mail seseorang, seseorang dapat membaca beberapa dokumen atau mendapatkan layanan untuk melakukannya. Aturan hukum tidak bersifat komprehensif tetapi terfragmentasi menurut industri. Di Internet, kedua paradigma tersebut sangat mirip dalam implementasi dan keluarannya. Tentu saja model Eropa memiliki lebih banyak sanksi, sehingga menambah biaya. Model yang dipilih sebuah negara akan dipengaruhi oleh budaya dan sejarahnya. Namun, model Eropa memiliki potensi untuk diadopsi secara global jika Data Protection Directive diberlakukan.
  • 57. Modul 5 Tata Kelola Internet 57 Pertanyaan 1. Di negara Anda, sampai sejauh manakah privasi diakui secara sah sebagai kebutuhan pengguna? 2. Apakah negara Anda cenderung mengikuti model Uni Eropa atau AS dalam pengaturan privasi? Mengapa menurut Anda seperti itu? Kesimpulan Proses regulasi harus bersifat transparan, multi-stakeholder, dan demokratis. Yaitu, proses harus bersifat konsultatif, melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Regulasi harus menggali keempat mode regulasi — pasar, norma sosial, arsitektur, dan peraturan pemerintah (termasuk regulasi mandiri karena agar efektif, regulasi mandiri memerlukan pendelegasian kekuasaan dari pemerintah). Ujian 1. Apakah kaitan kebijakan kompetisi dengan akses Internet? 2. Sampai dimanakah penyensoran Internet dapat ditolerir atau diizinkan? 3. Dapatkah pengguna Internet memfitnah seseorang di Internet tanpa dikenakan sanksi? 4. Haruskah hukum pencemaran nama baik diubah untuk disesuaikan dengan Internet? 5. Isu-isu apa sajakah yang sering diperdebatkan terkait dengan hak cipta dan HAKI lainnya di Internet? 6. Sebutkan dua pendekatan terhadap privasi dan perlindungan data dan apa saja perbedaannya?
  • 58. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 58 6. DIMENSI PEMBANGUNAN: KESENJANGAN DIJITAL Bagian ini menggambarkan bagaimana Internet dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi, dan juga batas-batas TIK untuk Pembangunan. Pembangunan nasional adalah salah satu motivasi dari WSIS, yang kemudian mengarah kepada debat tentang Tata Kelola Internet. Namun, pembangunan adalah isu besar yang membutuhkan puluhan tahun untuk menyelesaikannya. Harapan bagi TIK, termasuk Internet, ialah bahwa mereka dapat mempercepat proses pembangunan. 6.1 TIK untuk Pembangunan Agar efektif, TIK untuk Pembangunan (TIKP) harus mencakup hal-hal berikut: (i) Tata Kelola dan Pemberdayaan; (ii) Infrastruktur; (iii) Pembangunan Ekonomi; dan (iv) Pembangunan Sosial. Tanpa tata kelola yang baik, dana dapat terbuang sia-sia. Tanpa pemberdayaan, pengguna tidak merasa bahwa mereka dapat mengubah situasi mereka. Tanpa infrastruktur seperti listrik dan jalur komunikasi, tidak akan mungkin bagi Internet untuk bertahan. WSIS telah membantu mendirikan Digital Solidarity Fund. MDG adalah panduan yang baik tentang bagaimana dana harus dibelanjakan. Isi dari MDG adalah: 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Mengurangi Angka Kematian Anak 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lainnya 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup 8. Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Modul 1 dari seri modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan dari APCICT menjelaskan kaitan antara TIK dengan MDG.
  • 59. Modul 5 Tata Kelola Internet 59 Internet untuk Pedesaan Sebagai teknologi yang canggih dan modern, Internet berpotensi untuk memperlebar kesenjangan penghasilan antara mereka yang menggunakan dan mereka yang tidak. Salah satu ilustrasi yang dramatis akan kesenjangan tersebut dapat ditemukan di India. Disana, teknologi modern terbaru dapat ditemukan — di kota-kota besar. Akan tetapi di daerah pedalaman di India terdapat tempat-tempat yang mereka sebut dengan ‗gelap media‘ — dimana televisi pun tidak tersedia. Untuk menyebarkan penggunaan Internet dan mengatasi beberapa penyakit sosial, pemerintah India pada tahun 2007 mencanangkan proyek e-governance nasional yang bernama Skema Common Services Centre (CSC) dimana 600.000 desa di India akan saling berbagi 100.000 centre. Pada dasarnya, centre tersebut adalah kios Internet. Kios Internet yang lama tidak memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi. Kenyataannya, gelombang pertama dari kios sejenis hanya memiliki tingkat kesuksesan tiga persen, dimana kesuksesan diukur dari keberlanjutannya setelah satu tahun. Belajar dari pengalaman gelombang pertama, gelombang kedua memiliki tingkat kesuksesan hingga 30 persen. Naik sepuluh kali lipat, tetapi tetap saja berarti 70 persen kegagalan. Skema CSC adalah gelombang yang ketiga. Program ini akan diluncurkan dengan berlandaskan pada riset terbaru tentang aplikasi apa saja yang akan berguna bagi penduduk desa yang sekaligus dapat mengubah hidup mereka. Sebagai contoh, pemerintah India akan memperbolehkan akses ke data pertanahan karena di pedesaan, pejabat korup kadang menipu penduduk desa atas lahan mereka. Perekaman ke CD dan pencetakan foto dijital juga ternyata memberikan pendapatan. Di Chennai, inisiatif swasta untuk mencantumkan naskah ujian online ternyata bersifat transformatif bagi penduduk desa yang tingkat kelulusannya rendah di beberapa ujian utama. Sesudah berlatih dengan soal-soal ujian yang tersedia online, tingkat kelulusan mereka melonjak. Rasa percaya diri karena lulus ujian sangat menyemangati mereka. Skema CSC adalah ide yang imajinatif. Disamping menggunakan Internet untuk menyelesaikan permasalahan sosial (seperti pengambilan tanah secara ilegal) dan mempersempit kesenjangan dijital, skema ini juga bertujuan menyediakan lapangan pekerjaan. Operator kios Internet di pedesaan adalah pengusaha swasta. Secara teori, ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah nasional akan menjadi rendah, sedangkan pemerintah daerah diharapkan berkontribusi dalam bentuk dana atau sejenisnya dan keterlibatan sektor swasta adalah pembiayaan finansialnya. Skema ini sedang dilaksanakan. Hasilnya tentu patut dinanti. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan rujuk ke Department of Information Technology “Common Service Center Scheme,” Government of India, http://www.csc-india.org.
  • 60. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 60 6.2 Batasan dan Hambatan Di tahap sekarang, perlu diingat bahwa ada keterbatasan dalam pemanfaatan TIKP. Sebagai contoh, penggunaan TIKP berasumsi bahwa ‗informasi yang lebih baik berarti keputusan yang lebih baik‘, yang mungkin kenyataannya tidak begitu. Dan juga, banyak aplikasi TIK adalah merupakan sarana menyediakan atau mengolah informasi, bukan sebagai sarana komunikasi padahal seringkali komunikasi memberikan hasil yang lebih baik bagi pembangunan. Terdapat juga hambatan yang kendalinya tidak di tangan satu orang saja. Bahasa bisa jadi salah satunya. Korupsi juga merupakan hambatan. Biaya masih menjadi pertimbangan utama. Namun, biaya masih dapat dihemat. Pertama, semakin banyaknya perangkat keras yang makin murah. Kedua, adanya piranti lunak di bawah gerakan free and open source software (FOSS). Perlu dicatat bahwa aplikasi FOSS bisa jadi tidak murah karena mereka membutuhkan pemeliharaan dan terkadang beberapa bagian dari program, ketika membutuhkan koneksi, misalnya ke printer, bisa jadi tidak tersedia dan perlu dibuat secara khusus. 6.3 Aplikasi TIKP Ada banyak aplikasi TIKP yang terkenal dan teruji dengan baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, sebagian besar berbentuk penyampai informasi. Aplikasi seperti itu dapat ditemukan di bidang pertanian, pendidikan, layanan kesehatan, dan pariwisata. Terkadang ada benarnya bahwa informasi yang lebih baik dalam sektor-sektor tersebut akan membawa kepada hasil yang lebih baik pula. Misalnya, mengetahui apa yang harus ditanam dan kapan, akan sangat membantu para petani. Selain informasi, komunikasi juga sangat membantu. Misalnya, setelah penanaman akan sangat membantu apabila petani tahu cara memerangi hama yang menyerang tanaman. Memberikan komunikasi yang lebih baik merupakan salah satu janji TIKP. Salah satu yang sangat menjanjikan ialah pembangunan dan promosi layanan e- government. Contoh-contoh layanan e-government meliputi aplikasi visa, pajak, pertanahan, izin mengemudi, atau bahkan tersedianya formulir permohonan secara online. Untuk memulainya, kantor-kantor pemerintah harus terkomputerisasi. Komputerisasi akan meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan. Sebagai contoh, melakukan tender pemerintah secara online terbukti menghemat biaya. Dengan komputerisasi, proses menjadi lebih transparan, sehingga mengurangi korupsi. Komputerisasi juga membangun ekonomi TI, memberikan karir TI bagi teknisi dan pemrogram piranti lunak. Komputerisasi dipasangkan dengan penggunaan Internet memberikan peluang konsultasi yang lebih baik dengan warga negara terkait isu-isu penting. Hal ini pada akhirnya memberikan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik, dimana ini merupakan awal bagi siklus pembangunan yang diharapkan (Modul 3 dari seri modul Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan APCICT mendiskusikan Penerapan e-Government).
  • 61. Modul 5 Tata Kelola Internet 61 Transparansi yang dihasilkan layanan e-government seringkali dikatakan memberikan demokrasi yang lebih baik. Ini tidak sepenuhnya benar. Kenyataannya, layanan e- government memungkinkan kendali yang lebih dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat menjadi lebih mudah mengetahui apa yang terjadi di sisi ujung pelayanan. Akan tetapi, hal tersebut membuat layanan pemerintah di tingkat lokal lebih responsif dan karenanya mengurangi korupsi.35 Kesimpulan Pembangunan adalah salah satu motivasi bagi WSIS, yang mendorong pembentukan WGIG. Akan tetapi pembangunan tidak mendapat perhatian yang cukup dalam WGIG Final Report dan seringkali terlupakan dalam debat Tata Kelola Internet. Komunitas internasional tentu saja dapat berbuat banyak hal terkait pembiayaan proyek TIKP. Kemitraan dengan swasta (public-private partnership) adalah cara yang lebih tahan lama karena pembagian pendanaan selain secara struktur membuat proyek lebih berhasil. Akan tetapi masih banyak yang dapat dan harus dilakukan oleh pemerintah nasional dalam memanfaatkan TIKP. Biaya akses perlu diturunkan. Sebagai contoh, biaya mendaftarkan nama domain dapat diturunkan. Kemudian perlu adanya kemauan politik untuk menciptakan lingkungan hukum yang ramah terhadap TIKP. Penggunaan TIKP, khususnya sebagai alat komunikasi, benar-benar sangat menjanjikan. Ujian 1. Bagaimanakah Internet dapat digunakan untuk membantu mencapai tujuan pembangunan? 2. Apa sajakah batasan dan hambatan bagi pengunaan Internet dalam pencapaian tujuan pembangunan? 35 R. Kluver, The Architecture of Control: a Chinese Strategy for e-Governance, in ―The Internet and Governance: The Global Context,‖ The Journal of Public Policy, 25, 1 (2005): 75-97.
  • 62. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 62 7. TATA KELOLA INTERNET: MELIHAT KEDEPAN Bagian ini menjelaskan isu-isu Tata Kelola Internet yang tersisa dimana Internet Governance Forum tidak dapat dan tidak akan menyelesaikannya serta membutuhkan perhatian dari pemerintah. Mandat lima tahun Internet Governance Forum akan berakhir pada tahun 2010. Banyak rencana dari Forum telah masuk ke sidang paripurna. Manfaat dari adanya Forum telah terlihat. Secara konseptual, Forum memberikan kesempatan membicarakan isu-isu penting dan memungkinkan negara-negara kecil untuk mengajukan isu. Dalam praktiknya, Forum tersebut telah meningkatkan kesadaran akan isu Tata Kelola Internet dan membantu memahami pentingnya proses dalam Tata Kelola Internet. Ironisnya, kebanyakan tindakan nyata dalam Tata Kelola Internet saat ini terjadi dalam sesi paralel dimana perencanaan terdesentralisasi ke pihak-pihak yang mengusulkan sesi tersebut. Beberapa koalisi dinamis secara khusus telah aktif mengejar kepentingan masing-masing kelompoknya. Sebagai contoh, sesi paralel untuk spam telah sangat aktif dalam mengatur pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Isu-isu yang diangkat dalam WGIG Final Report bersifat sulit dan penyelesaiannya tidak mudah. Sebagai contoh, isu politik mengenai pengawasan internasional oleh ICANN dan DNS telah dipersiapkan. Pemerintah AS dapat mengklaim ‗kemenangan‘ dalam artian bahwa ICANN masih ada dalam genggaman mereka. Namun di belakang diributkan bahwa meskipun ccTLD ada di tangan pemerintah nasional, tidak ada yang secara fisik mampu menghentikan pemerintah AS untuk secara sepihak mencabut sebuah pemerintah atas kontrol akan ccTLDnya. Ada pengendalian praktis, tetapi tidak ada pengendalian fisik, yang berarti bahwa kemungkinan masih ada, walaupun tipis, bahwa sebuah negara dapat diputus dari Internet. Bagian penting lainnya — dalam hal penggunaan Internet, isu-isu terkait Internet yang berdampak lebih luas, dan aspek pembangunan Internet — penyelesaiannya juga tidak mudah. Yang dapat dilakukan Internet Governance Forum ialah membantu mencari praktik tebaik untuk menyelesaikannya. Pembangunan kapasitas untuk Tata Kelola Internet akan menjadi isu berkelanjutan yang harus ditangani oleh semua pemerintah. Perdebatan yang mengarah pada WGIG Final Report telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya Tata Kelola Internet. Berhubung isu ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan, pemerintah harus meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi berbagai masalah dan berpartisipasi dalam debat internasional tentang hal tersebut. Pembangunan kapasitas diperlukan karena Tata Kelola Internet bukan hanya masalah internasional. Banyak isu dari Tata Kelola Internet bersifat lokal, dimana TIKP menjadi sangat penting bagi pemerintah lokal. Untuk itu, pemerintah daerah dan pusat memiliki peran utama dalam Tata Kelola Internet.
  • 63. Modul 5 Tata Kelola Internet 63 RANGKUMAN Modul Tata Kelola Internet ini membicarakan hal-hal berikut: 1. Tata Kelola Internet lebih banyak tentang tata kelola ketimbang Internet, dan mencakup beberapa isu politik terkait kebijakan internasional mengenai Internet, penggunaan dan penyalahgunaan Internet, dan juga penerapan Internet untuk membantu mencapai pembangunan sosial dan ekonomi. 2. Berlawanan dengan kesalahan persepsi umum, Internet memiliki sebuah titik kendali pusat di sebuah area yang disebut sistem root zone. Sistem root zone ini dikendalikan oleh entitas bernama ICANN yang didukung pemerintah AS. 3. WGIG dibentuk oleh PBB untuk menyelesaikan ketegangan seputar dimensi politik dari Tata Kelola Internet. Dalam tawar menawar politik sesudah laporan WGIG, telah diterima bahwa Internet Governance Forum harus dibentuk tetapi sistem root zone masih berada di tangan ICANN dengan ketetapan bahwa hanya pemerintah nasional yang dapat mengontrol dan menjalankan ccTLD mereka masing-masing. 4. Tata Kelola Internet harus bersifat multilateral dan multisektoral. Yaitu, tidak satu negara/entitas pun yang memiliki kekuatan lebih dalam mengatur Internet. Selain itu, prosesnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, haruslah demokratis. Di tingkat internasional, partisipasi dalam Tata Kelola Internet harus diperluas hingga ke seluruh negara; di semua level, tata kelola harus diperluas hingga sektor swasta dan masyarakat sipil. 5. Seperti kehidupan di dunia offline, Internet dapat diregulasi melalui empat cara: hukum, norma sosial, mekanisme pasar, dan arsitektur. Karena penegakan hukum tidak selalu berhasil dalam Internet, pemerintah harus kreatif dalam melakukan pendekatan untuk regulasi Internet. 6. Regulasi mandiri ialah sebuah bentuk regulasi pemerintah yang didelegasikan. Hal ini sering direkomendasikan sebagai bentuk yang lebih disukai dalam regulasi Internet tetapi terdapat batasan-batasan dan biaya untuk penerapannya. 7. Sebuah roadmap untuk peregulasian Internet untuk menunjang difusinya walau mengandung bahaya telah diajukan. 8. Internet telah memberi kehidupan baru bagi beberapa tindak kriminal yang telah ada sebelumnya dan juga menciptakan beberapa serangan baru. Salah satu kesulitan dalam penegakannya ialah definisi dari tindak kriminal itu sendiri. a. Dua area dimana pada praktiknya ada kesepakatan universal ialah pornografi anak dan penipuan konsumen. Lembaga penegak hukum bekerja sama untuk menjerat kasus-kasus seperti ini.
  • 64. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 64 b. Spam, scams, phishing, dan kode berbahaya secara umum dianggap menyerang tetapi tidak semua negara memiliki hukum untuk melawannya. c. Bahkan terdapat perbedaan yang besar dalam regulasi dan tindakan melawan cyberbullying, cyberstalking, pencurian identitas dan ketagihan Internet. d. Internet Governance Forum telah memulai pembentukan ‗aliansi dinamis‘ dimana kelompok-kelompok yang tertarik dalam menangani masalah tertentu dapat bertemu untuk mendiskusikan pengalaman terbaik dan aksi-aksi umum. 9. Seperti halnya peraturan yang harus kreatif, sanksi dalam Internet juga harus kreatif. 10. Pada akhirnya, diperlukan kerja sama internasional untuk menaklukkan tindak kriminal di Internet. 11. Isu Tata Kelola Internet telah meluas ke dunia offline. Contohnya seperti kebijakan kompetisi, penyensoran dan kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, hak cipta dan HAKI, serta privasi. 12. Salah satu motivasi dari studi tentang Tata Kelola Internet ialah kekhawatiran negara-negara berkembang akan tertinggal dalam ekonomi informasi. Jadi penggunaan TIKP adalah bagian penting dari Tata Kelola Internet. a. Terdapat batasan dan hambatan dalam penggunaan TIKP. b. Ada juga berbagai kisah sukses yang dapat ditiru. c. TIKP dapat membantu memperbaiki tata kelola dunia nyata, misalnya dengan meningkatkan transparansi. 13. Ketegangan politik dalam Tata Kelola Internet masih belum terselesaikan, dan pembangunan kapasitas untuk Tata Kelola Internet masih tetap menjadi isu yang perlu ditangani oleh seluruh pemerintah.
  • 65. Modul 5 Tata Kelola Internet 65 BACAAN LEBIH LANJUT Ang, Peng Hwa. 2005. Ordering Chaos: Regulating the Internet. Singapore: Thomson. Butt, Danny, ed. 2005. Internet Governance: Asia-Pacific Perspectives. Bangkok: UNDP-APDIP. http://www.apdip.net/publications/ict4d/igovperspectives.pdf. Cukier, Kenneth Neil. 2005. Who Will Control the Internet? Foreign Affairs November/Desember. http://www.foreignaffairs.org/20051101facomment84602/kenneth-neil-cukier/who-will- control-the-internet.html. Drissel, David. 2006. Internet Governance in a Multipolar World: Challenging American Hegemony. Cambridge Review of International Affairs 19(1), March, 105-120. Kapur, Akash. 2005. Internet Governance: A Primer. Bangkok: UNDP-APDIP. http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-igov.pdf. Working Group on Internet Governance. 2005. Report of the Working Group on Internet Governance. http://www.wgig.org. Wu, Tim, Esther Dyson, A. Michael Froomkin, dan David A. Gross. On the Future of Internet Governance. American Society of International Law Proceedings of the Annual Meeting, Vol. 101. http://ssrn.com/abstract=992805.
  • 66. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 66 DAFTAR ISTILAH Alamat IP Alamat Internet Protocol: sebuah identifikasi unik yang bersesuaian dengan setiap komputer atau perangkat dalam sebuah jaringan IP. Saat ini ada dua jenis alamat IP yang sedang digunakan. IP versi 4 (IPv4) dan IP versi 6 (IPv6). IPv4 (yang menggunakan angka 32-bit) telah digunakan sejak 1983 dan masih merupakan versi yang paling banyak digunakan. Penerapan protokol IPv6 dimulai pada tahun 1999. Alamat IPv6 berupa angka 128-bit. Registrar Sebuah badan yang disetujui (‗diakreditasi‘) oleh sebuah registry untuk menjual/mendaftarkan nama domain atas persetujuannya. Registry Sebuah perusahaan atau organisasi yang memelihara sebuah basidata registry terpusat untuk TLD atau untuk blok alamat IP (misal, RIR — lihat di bawah). Beberapa registry beroperasi tanpa registrar sama sekali dan beberapa beroperasi dengan registrar tetapi juga mengizinkan registrasi langsung melalui registry. RIR Regional Internet Registry. Ini adalah organisasi nirlaba yang bertanggung jawab mendistribusikan alamat IP di level regional bagi penyedia jasa Internet dan registry lokal. Root server Server yang mengandung pointer ke authoritative name servers untuk seluruh TLD. Sebagai tambahan bagi 13 root server yang berisi data root zone yang diatur dengan Internet Assigned Numbers Authority, sekarang terdapat sejumlah besar server yang menyediakan informasi serupa dan telah ditempatkan di berbagai belahan dunia oleh sebagian dari 12 operator yang ada. Root zone file Berkas utama yang mengandung pointer ke name server seluruh TLD. WHOIS WHOIS ialah protokol query/response yang berorientasi transaksi yang digunakan secara luas untuk menyediakan layanan informasi bagi pengguna Internet. Karena pada awalnya digunakan oleh sebagian besar operatir Registry TLD untuk menyediakan layanan ‗white pages‘ dan informasi mengenai nama domain yang terdaftar, penerapannya saat ini mencakup layanan informasi yang lebih luas, seperti pencarian RIR-WHOIS untuk informasi alokasi alamat IP.
  • 67. Modul 5 Tata Kelola Internet 67 CATATAN UNTUK INSTRUKTUR Seperti tertulis di bagian ‗Tentang Seri Modul‘, modul ini dan modul lainnya dalam seri ini dirancang untuk tetap bernilai bagi pembaca yang beragam dengan latar belakang kondisi negara yang bermacam-macam. Modul ini dirancang untuk dipresentasikan, seluruhnya atau sebagian, dalam berbagai cara, baik online maupun offline. Modul ini dapat dipelajari oleh seseorang atau kelompok di lembaga pelatihan maupun kantor pemerintah. Latar belakang peserta dan durasi dari sesi pelatihan akan menentukan tingkat kedalaman dari isi presentasi. ‗Catatan‘ ini menawarkan pada instruktur beberapa ide dan saran untuk penyajian isi modul dengan lebih efektif. Penggunaan Modul Setiap bagian dari modul ini dimulai dengan pernyataan tujuan pembelajaran dan diakhiri dengan sekumpulan pertanyaan 'Ujian'. Pembaca dapat menggunakan tujuan dan pertanyaan sebagai dasar untuk menilai kemajuan mereka akan modul yang dipelajari. Setiap bagian juga berisi pertanyaan-pertanyaan diskusi dan latihan yang dapat diselesaikan baik secara individu maupun kelompok. Pertanyaan dan latihan ini dirancang sehingga pembaca dapat menggunakan pengalaman mereka untuk membandingkannya dengan isi, dan untuk berpikir secara reflektif akan isu yang disajikan. Studi kasus merupakan bagian penting dari isi modul ini. Studi kasus tersebut ditujukan untuk diskusi dan analisis, terutama terkait dengan penerapan konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama yang disajikan di modul ini di dunia nyata. Dalam kasus Tata Kelola Internet, isu yang ada sekaligus bersifat internasional dan nasional atau lokal. Banyak pekerjaan yang dilakukan di tingkat lokal dan nasional, khususnya dalam penggunaan TIK, termasuk Internet, untuk pembangunan. Instruktur dapat mendorong peserta untuk mengambil kasus dan contoh lain dari pengalaman mereka sendiri untuk lebih memperkaya isi modul. Pengaturan sesi Tergantung pada peserta, ketersediaan waktu, dan situasi serta kondisi lokal, modul ini dapat disajikan dengan pengaturan waktu yang beragam. Mungkin saja terdapat pejabat pemerintah senior yang perlu diberikan informasi terbaru mengenai Tata Kelola Internet. Karena itu program pelatihan harusnya teridiri dari sesi-sesi singkat selama satu atau dua jam. Program pelatihan penuh membutuhkan minimal 1,5 hari. Modul ini telah dirancang dimana tiga bagian pertama lebih fokus pada latar belakang dan teori, sementara sisanya fokus pada penerapan. Sesi satu-dua jam Bahaslah Bagian 1 dan 2, fokuskan pada isu-isu dan hasil yang dicapai dalam WSIS dan WGIG. Masukkan juga TIKP dari Bagian 6.
  • 68. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 68 Sesi tiga jam Bahaslah Bagian 1 dan 2 seperti diatas. Sesuaikan dengan peserta, gabungkanlah Bagian 3,4,5 dan 6 dengan sebuah pandangan terhadap salah satu dari —  Pengembangan kerangka kerja legal, yaitu menitikberatkan pada Bagian 4 dan 5; atau  Penggunaan TIKP, yaitu menitikberatkan pada Bagian 5 dan 6. Sesi satu hari penuh (durasi enam jam) Bahaslah Bagian 1, 2, dan 3 di pagi hari. Di waktu siang, bahaslah Bagian 4, 5, dan 6 menggunakan latihan-latihan dan pertanyaan untuk diskusi. Ini untuk menjaga tingkat energi tetap tinggi setelah makan siang. Rangkumlah semua dengan Bagian 7. Sesi 1,5 hari Walaupun terdapat tujuh bagian, panjang masing-masing berbeda. Anda harus sensitif terhadap tujuan dari kelompok — yaitu, apa yang mereka harapkan setelah selesai pelatihan. Bagian 1 dan 2 dititikberatkan pada latar belakang. Jika kelompok tidak tertarik akan hal tersebut, tetapi lebih tertarik pada keluarannya, maka fokuskanlah kepada keluarannya. Secara umum, partisipan akan lebih tertarik kepada keahlian praktik. Diskusi dan saling berbagi informasi terbukti bermanfaat dalam menguatkan pelatihan. Sesi tiga hari Diskusikan Bagian 1 dan 2 pada hari pertama. Berdasarkan respon dari kelompok, boleh dilanjutkan dengan Bagian 3. Pada hari kedua, bahaslah Bagian 3, 4, dan 5. Pada hari ketiga, diskusikan Bagian 6 dan 7. Kecepatan itu penting. Partisipan perlu didorong untuk menceritakan pengalamannya kepada seluruh kelas. Secara khusus, partisipan harus didorong untuk menggunakan Bagian 6 untuk mengatasi isu kesenjangan dijital di negara mereka masing-masing. Bagian 7 berisi rangkuman seluruh sesi.
  • 69. Modul 5 Tata Kelola Internet 69 TENTANG PENULIS Ang Peng Hwa adalah profesor dan direktur dari Singapore Internet Research Centre di Wee Kim Wee School of Communication and Information, Nanyang Technological University, Singapura. Juga seorang pengacara, beliau mengajar hukum dan kebijakan media. Riset beliau adalah di bidang Tata Kelola Internet. Bukunya di tahun 2005, Ordering Chaos: Regulating the Internet, berpendapat bahwa Internet dapat, sedang, dan harus diregulasi. Pada tahun 2004, beliau ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk bekerja dalam Working Group on Internet Governance untuk menyiapkan laporan untuk pertemuan World Summit on the Information Society di tahun 2005. Beliau kemudian membantu mendirikan Global Internet Governance Academic Network dimana beliau bertindak sebagai ketua pengukuhan. Beliau saat ini bekerja sebagai kepala dari Asian Media Information and Communication Centre. Beliau juga duduk dalam Governing Council of the Mudra Institute of Communications, Ahmedabad, India. Beliau sedang dalam masa sabbatical dari jabatan sebagai dekan mulai Juli 2008 untuk satu tahun akademik untuk membantu memulai Mudra Institute of Communication Research.
  • 70. Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pimpinan Pemerintahan 70 UN-APCICT The United Nations Asian and Pacific Training Centre for Information and Communication Technology for Development (UN-APCICT) adalah bagian dari the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). UN-APCICT bertujuan untuk memperkuat upaya negara-negara anggotanya untuk menggunakan TIK dalam pengembangan sosio-ekonomi melalui peningkatan kapasitas individu dan institusi. UN-APCICT berfokus pada tiga pilar, yaitu: 1. Pelatihan. Untuk meningkatkan pengetahuan TIK dan keahlian dari penyusun kebijakan dan profesional TIK, dan memperkuat kapasitas instruktur TIK dan institusi pelatihan TIK; 2. Penelitian. Untuk melakukan studi analisis terkait dengan pengembangan sumber daya manusia TIK; dan 3. Advisory. Untuk memberikan layanan pemberian pertimbangan terkait program- program pengembangan sumber daya manusia untuk anggota ESCAP. UN-APCICT berlokasi di Incheon, Republik Korea. http://www.unapcict.org ESCAP ESCAP adalah bagian dari PBB untuk pengembangan kawasan. ESCAP berperan sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi PBB di kawasan Asia dan Pasifik. Tugasnya adalah menggalang kerjasama diantara 53 anggota dan 9 associate members. ESCAP menyediakan hubungan strategis antara program di level negara maupun global dengan isu-isu yang berkembang. ESCAP mendukung pemerintah negara-negara di kawasan dalam konsolidasi posisi kawasan dan memberikan saran dalam mengatasi tantangan sosio-ekonomi di era globalisasi. Kantor ESCAP berlokasi di Bangkok, Thailand. http://www.unescap.org
  • 71. Modul 5 Tata Kelola Internet 71 SERI MODUL AKADEMI ESENSI TIK UNTUK PIMPINAN PEMERINTAHAN Penyunting: Shahid Akhtar, Patricia Arinto, dan Christine Apikul Modul 1 – Kaitan antara Penerapan TIK dan Pembangunan yang Bermakna Modul 2 – Kebijakan, Proses, dan Tata Kelola TIK untuk Pembangunan Modul 3 – Penerapan e-Government Modul 4 – Tren TIK untuk Pimpinan Pemerintahan Modul 5 – Tata Kelola Internet Modul 6 - Keamanan Informasi dan Jaringan serta Privasi Modul 7 - Teori dan Penerapan Manajemen Proyek TIK Modul 8 – Alternatif Pendanaan Proyek-proyek TIK untuk Pembangunan http://www.unapcict.org/academy