Chapter ii

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pengertian Program
Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu
kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap
program dijelaskan mengenai:
1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.
Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih
mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang
diuraikan.
“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and
integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” (suatu
program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraft untuk mencapai
sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.
Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan
untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu
seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:
1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau
sebagai pelaku program.
Universitas Sumatera Utara

2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya
juga diidentifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat
diakui oleh publik.
Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis
yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai
melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap
bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik
(Jones, 1996:295).
2.2. Pengertian Pemberdayan Masyarakat Dan Pembangunan Sosial
2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Makna dari Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memamfaatkan sumber daya yang
dimiliki dan yang tersedia di lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Paradigma pemberdayaan sosial yang
disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) oleh Pemerintah
dan DPR berisikan 3 poin yang diprioritaskan:
1) Batang Tubuh UUD 1945, pasal 33 yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat” dan pasal 34 berbunyi “Fakir miskin dan
anak terlantar dipelihara oleh Negara.”
2) Triple Tracks KIB, Pro-employment, pro income dan pro growth dalam
bentuk penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi penganguran,
mengurangi kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

3) Strategi Pemberdayaan Sosial adalah pengurangan beban pengeluaran rakyat
dan peningkatan pendapatan rakyat yang di wujudkan dari Gerakan
KUTABUNG ( Kerja, Untung dan Tabung).
Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat
hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup
masing-masing secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan
utama untuk tidak seharusnya membuat dikotomi diantara penangan permasalahan
sosial dan ekonomi. Setiap upaya perbaikan harus dilandasi oleh komitmen individu
yang kuat dan mencakup aspek intelektual, spiritual dan emosional. Sasaran yang
menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah
penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55
tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat jasmani maupun rohani
merupakan sumber daya manusia yang mamiliki potensi besaar untuk menjadi pelaku
aktif dalam pembangunan.
Beberapa ahli mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan,
proses, dan cara-cara pemberdayaan:
1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah
atau tidak beruntung.
2. Menurut Parson (1994) pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang
menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan
mempengaruhi terhadap kejadiaan-kejadiaan serta lembaga-lembaga yang
mempengaruhi kehidupanya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang
memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatianya
(Parson dalam Sumodiningrat, 2009)

3. Menurut Swift dan Levin (1987) Pemberdayaan menunjuk pada usaha
pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial ( Swift dan
Levin dalam Sumodiningrat, 2009: 7-9).
2.2.2. Pembangunan Sosial (Social Development)
Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan pada
awal perkembangan seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi. Hal
ini terkait dengan pemahaman banyak orang yang menggunakan istilah pembangunan
yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh adanya
industrialisasi. Pembangunan sosial menurut Midgley (1995) adalah suatu proses
perubahan sosial yang terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling
melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Dalam konsep
pembangunan sosial tergambar adanya suatu proses yang dinamis. Dinamika dalam
perubahan sosial ini menggambarkan adanya interaksi antara pelaku perubahan dan
sasaran perubahan serta menggambarkan adanya interaksi internal dalam masyarakat.
Proses perubahan yang terdapat dalam pendekatan pembangunan sosial pada dasarnya
bersifat progresif. Aspek progresif ini menunjukan bahwa perubahan yang dirancang
dalam pendekatan pembangunan sosial ini secara bertahap, tapi terencana dengan
pasti akan menunjukan perubahan kearah yang lebih baik.
Proses pembangunan sosial adalah interventionist, maksudnya perbaikan
masyarakat hanya dapat terjadi jika pelaku perubahan melakukan berbagai upaya
perubahan sosial yang terencana (intervensi sosial) guna meningkatkan taraf hidup
masyarakat tersebut. Tujuan pembangunan sosial diusahkan untuk dicapai melalui
beberapa strategi. Strategi-stategi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung
akan menghubungkan intervensi sosial dengan upaya-upaya pembangunan ekonomi,

meskipun keduanya didasari oleh keyakinan dan ideologi yang berbeda. Perubahan
sosial lebih memusatkan pada populasi sebagai suatu kesatuan yang bersifat inklusif
dan universalistik. Pendekatan tersebut tidak hanya memfokuskan pada orang-orang
yang membutuhkan (needy individuals). Akan tetapi pendekatan pembangunan sosial
akan lebih menekankan pada mereka komunitas yang ditelentarkan oleh
pembangunan ekonomi yang terjadi selama ini, seperti kelompok miskin yang ada di
perkotaan dan di pedesaan, serta kelompok minoritas. Tujuan dasar dari pada
pembangunan sosial tersebut adalah pengembangan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat (promotion of social welfare). Dalam kaitanya dengan strategi
pembangunan sosial yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup
masyarakatm Midgley (1995) mengemukakan tiga strategi besar, yaitu:
1. Pembangunan sosial melalui individu (Social Development by Individuals),
dimana individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha
pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat.
2. Pembangunan sosial melalui Komunitas (Social Development by
Communities), dimana kelompok masyarakat bersama-sama berupaya
mengembangkan komunitas lokalnya.
3. Pembangunan Sosial melalui Pemerintah (Social Development by
Goverments), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga
didalam organisasi pemerintah (government agencies) ( Midgley dalam Adi,
2008: 54-57).
2.3. Pembangunan Desa
2.3.1. Pengertian Desa
Kata desa berasal dari bahasa sansekerta yakni desi, dusun yang berarti tempat
asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan

hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Dalam kamus
besar bahasa Indonesia (1993;200) disebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok
rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun; (2) udi atau dus
(dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota);(3) tempat, tanah, daerah.
Innayatullah dalam Siagian (1983) mengemukan bahwa desa merupakan suatu
kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa dan
mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi bukan hanya dari satu tempat
kediaman masyarakat saja, namun terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat
kediaman. Sebagian dari mana hukum yang berpisah yang merupakan kesatuan
tempat tinggal sendiri, kesatuan mana pendukuhan, ampean, kampung, cantilan
beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat, tanah hutan dan tanah belukar.
Roucek dan Warren dalam Purnomo (2004) mendefinisikan desa sebagai
bentuk yang diteruskan antara penduduknya dengan lembaga mereka di wilayah
setempat dimana mereka tinggal, yaitu di ladang yang berserak dan di kampung yang
biasanya menjadi pusat segala aktivitas mereka bersama.
Tipologi desa berkenaan dengan masyarakat dan kebudayaan menurut
Koetjaraningrat yakni:
1) Desa terpencil struktur sederhana, penduduk hidup berkebun ubi dan keladi yang
dikombinasikan dengan berburu dan meramu dan tidak mendapat pengaruh
kebudayaan perunggu, Hindu, Islam;
2) Desa yang memiliki hubungan dengan kota-kota kecil yang dibangun oleh
Kolonial Belanda, dengan struktur sosial agak kompleks penduduknya bercocok
tanam padi di ladang dan sawah;

3) Desa yang bertanam padi di sawah, dengan struktur sosial agak kompleks,
memiliki hubungan dngan pusat kota bekas penguasa pribumi dan Kolonial
Belanda (Roucek dalam Purnomo, 2004:28).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa, desa
adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia ( PNPM, 2009:48).
2.3.2. Pengertian Konsep Usahatani
Usahatani adalah proses pengorganisasian faktor-faktor produksi yaitu alam,
tenaga kerja, modal dan pengelolaan yang dilakukan oleh perorangan ataupun
sekumpulan orang-orang untuk menghasilkan output yang dapat memenuhi kebutuhan
keluarga ataupun orang lain disamping bermotif mencari keuntungan (Soeharjo dan
Patong, 1973). Organisasi ini ketatalaksanaannya berdiri sendiri dan sengaja
diusahakan oleh seseorang atau sekumpulan orang, segolongan sosial, baik yang
terikat genologis, politis maupun teritorial sebagai pengelolanya. Berdasarkan batasan
tersebut dapat diketahui bahwa usahatani terdiri atas manusia petani (bersama
keluarganya), tanah (bersama dengan fasilitas yang ada diatasnya seperti bangunan-
bangunan, salurang air) dan tanaman maupun hewan ternak (Soeharjo dan Patong
dalam Deptan, 2008). Mubyarto (1989) mengemukakan bahwa usahatani merupakan
himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan
untuk produksi pertanian (Mubyarto dalam Deptan, 2008).
Tujuan setiap petani dalam melaksanakan usahataninya tentulah berbeda-beda.
Apabila dorongannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik melalui atau tanpa
peredaran uang, maka usahatani tersebut disebut usahatani pencukup kebutuhan

keluarga (Subsistence Farm). Sedangkan bila motivasi yang mendorongnya untuk
mencari keuntungan, maka usahatani yang demikian disebut usahatani komersial
(Commercial Farm).
Faktor-faktor yang mempengaruhi produki dalam usahatani terdiri dari faktor
internal dan eksternal. Faktor internal antara lain penggunaan input, teknik bercocok
tanam dan teknologi. Sedangkan faktor eksternal seperti cuaca, iklim, hama dan
penyakit. Lebih jelas lagi Hernanto (1989) menyatakan bahwa dalam usahatani ada
empat unsur pokok penting yang mempengaruhi produksi. Faktor-faktor tersebut
sering disebut sebagai faktor-faktor produksi antara lain :
1. Tanah
Tanah dalam usahatani dapat berupa tanah pekarangan, tegalan, sawah dan
sebagainya. Tanah tersebut dapat diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri,
membeli, menyewa, bagi hasil (menyakap), pemberian negara, warisan ataupun
wakaf. Penggunaan tanah dapat diusahakan secara monokultur, polikultur maupun
tumpangsari.
2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja dalam usahatani adalah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja
manusia dibedakan menjadi tenaga kerja pria, wanita dan anak-anak dimana tenaga
keja tersebut dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman,
tingkat kesehatan dan faktor alam seperti iklim dan kondisi lahan. Tenaga kerja ini
dapat berasal dari dalam maupun dari luar keluarga. Dalam teknis perhitungan, dapat
digunakan ukuran konversi tenaga kerja dengan cara membandingkan tenaga kerja
pria sebagai ukuran baku, yakni :
1 pria = 1 Hari Kerja Pria (HKP); 1 wanita = 0.8 HKP dan 1 anak = 0.5 HKP.

3. Modal
Modal dalam usahatani digunakan untuk membeli sarana produksi dan untuk
membiayai pengeluaran selama kegiatan usahatani berlangsung. Sumber modal dapat
diperoleh dari milik sendiri, pinjaman atau kredit (pinjaman dari lembaga keuangan
formal maupun non formal), hadiah, warisan ataupun dapat berupa kontrak sewa.
4. Manajemen
Manajemen dalam usahatani merupakan kemampuan petani untuk
menentukan, mengorganisir dan mengkoordinasikan faktor-faktor produksi yang
dikuasai dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menghasilkan produksi pertanian
sebagaimana yang diharapkan. Agar dapat berhasil mengelola suatu usahatani maka
perlu memahami prinsip teknik meliputi: (a) perilaku cabang yang diputuskan; (b)
perkembangan teknologi; (c) daya dukung faktor cara yang dikuasai. Selain itu, juga
perlu memahami prinsip ekonomis antara lain: (a) penentuan perkembangan harga;
(b) kombinasi cabang usaha; (c) tataniaga hasil d) pembiayaan usahatani; (e)
pengalokasian modal dan pendapatan serta (f) tolok ukur keberhasilan yang lazim
(Hernanto dalam Deptan, 2008 :31-36)
2.3.3. Kebijakan Pembangunan Desa
Berbicara tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam pelaksanaan
Pembangunan Desa, maka tidaklah dapat diabaikan pengertian, latar belakang,
pendekatan, konsep maupun kenyataan-kenyataan kondisi masyarakat di daerah-
daerah yang berbeda, sekaligus dikaitkan pula dengan masalah keterpaduan yang
sangat penting artinya bagi pembangunan desa yang harus dilakukan secara
menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. Berdasarkan kepada dasar-dasar pikiran
tersebut, maka pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan dalam Pembangunan Desa
dirumuskan sebagai berikut:

1). Prinsip- prinsip Pembangunan Desa, meliputi:
a) Keseimbangan kewajiban yang serasi antara Pemerintah dengan masyarakat.
b) Dinamis dan berkelanjutan.
c) Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan.
2). Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembangunan Desa:
a) Pemamfaatan sumber daya manusia dan potensi alam.
b) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
c) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
d) Pengembangan Tata Desa yang teratur dan serasi.
e) Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif.
3). Sasaran Pembangunan Desa
Menjadikan semua desa diseluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat
klasifikasi desa swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan
kesejahteraan menunjukan kenyataan yang meningkat.
4). Objek dan Subjek Pembangunan
Objek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala
potensi manusia, alam dan teknologinya, serta yang mencakup segala aspek
kehidupan dan penghidupan yang ada di desa. Usaha pembangunan desa juga
diarahkan untuk menjadikan desa itu bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai
subjek pembangunan yang mantap. Keikutsertaan ataupun keterlibatan masyarakat
dalam proses pengidentifikasian potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan alternatif solusi penangan masalah, pelaksananan upaya
mengatasi masalah dan juga proses keikutsertaan dalam proses evaluasi, keikutsertaan
masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat semaki
berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan.

5). Mekanisme Pelaksanaan
Mekanisme pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan sistem
perencanaan dari bawah (bottom up planning) melalui Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa di tingkat desa. (Sajogyo, 1992:123). Secara teoritis, agar suatu desa
berkembang dengan baik, maka terdapat tiga unsur yang merupakan suatu kesatuan,
yaitu:
1) Desa
2) Masyarakat desa
3) Pemerintah desa.
Masyarakat desa, adalah penduduk yang merupakan kesatuan masyarakat yang
tinggal pada unit pemerintah terendah langsung dibawah camat. Pemerintah desa,
adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh
organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah kepala desa. Dalam upaya
mengembangkan masyarkat di tingkat lokal, baik organisasi pemerintah maupun
nonpemerintah, selain dibantu oleh tenaga pendamping (fieldworker atau fasilitator
lapangan) biasanya dibantu oleh tenaga kader (indigenous worker). Kader dapat
melakukan kegiatan di bidang pertanian; peternakan, kesehatan, pendidikan dan lain-
lain, setelah memperoleh latihan secukupnya. Tugas seorang kader pada intinya
adalah:
1) Sebagai pelopor dalam melaksanakan kegiatan
2) Pelaksana dan pemelihara kegiatan program-program pembangunan desa.
3) Menjaga terjadinya kelangsungan kegiatan.
4) Membantu dan menghubungkan antara warga masyarakat dan lembaga-lembaga
yang bekerja dalam pembangunan desa (Sajogyo dalam Adi, 2008:279).

2.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanagkan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri
Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa
tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM
Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan
Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa Keberhasailan PPK
adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi
dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi
masyarakat.
Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk
memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber
daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi
masalah kemiskinan. .
Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang
dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin
sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta
mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan
strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan
pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri
Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu

tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan
melalui Program Pengembangan Kecamatan ( PPK).
2.4.1. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan
Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan
dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengolahan pembangunan.
Tujuan khususnya meliputi:
1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan
atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan
sumber daya lokal.
3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolahan
pembangunan partisipatif
4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh
masyarakat
5) Melembagakan pengelolahan dana bergulir
6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangan kemiskinan perdesaan.
2.4.2. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan
a) Lokasi Sasaran:
Lokasai sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan
perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara bertahap dan

tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam
PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.
b) Kelompok sasaran:
1. Masyarakat miskin di perdesaan.
2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan
3. Kelembagaan pemerintahan lokal.
2.4.3. Pendanaan PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama
Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai
bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah yang berasal dari:
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN)
b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
c) Swadaya masyarakat
d) Partisipasi dunia usaha
2.4.4. Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial
Klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokan rumah tangga di desa dalam
kategori kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil
pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga- rumah
tangga yang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses ini, fasilitator harus
mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin.
Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan dalam sebuah
sketsa peta dusun/desa tentang kondisi geografis, sumber daya alam, fasilitas umum
dan potensi desa lainya, termasuk yang diluar batas desa tetapi membawa pengaruh

besar terhadap sosial ekonomi desa, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, pasar dan
alur transportasi strategis (PNPM, 2009: 2-4).
Kegunaan Peta Sosial adalah :
• Menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang
dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas rumah tangga miskin.
• Melaksanakan dan memantau tahapan PNPM Mandiri Perdesaan seperti penulisan
usulan, verifikasi, musyawarah desa dan musyawarah antar desa.
Pemetaan sosial dapat dipandang sebagai salah satu pendekatan dalam
penangan masalah sosial. Pemetaan sosial adalah proses penggambaran masyarakat
yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai
masyarakat termasuk di dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat
tersebut. Sebagai sebuah pendekatan pemetaan sosial sangat dipengaruhi oleh ilmu
penelitian sosial dan geografi. Salah satu bentuk atau hasil akhir pemetaan sosial
biasanya berupa peta wilaytah yang sudah diformat sedemikian rupa sehingga
menghasilkan suatu image mengenai pemusatab karakteristik masyarakat atau
masalah sosial, misalnya jumlah orang miskin, rumah kumuh, anak terlantar yang
ditandai dengan warna tertentu sesuai dengan tingkatan pemusatanya (Suharto,
2009:81-82).
2.4.5. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga Dan Pemerintah Lokal
Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintah
lokal menuju kemandirian, maka:
a) Disetiap desa dipilih, ditetapkan dan dikembangkan: kader pemberdayaan
masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) dengan kualifikasi teknik dan
pemberdayaan), Tim penulis Usulan (TPU), Tim pengelola kegiatan (TPK), Tim
pemantau dan Tim pemelihara.

b) Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan :Badan kerja sama antar desa (BKAD),
Tim verifikasi, Unit pengelolahan kegiatan (UPK) , Badan pengawas UPK dan
Pendamping lokal.
c) Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang
pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan diantaranya meliputi:
penyususnan peraturan desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan dan
pembangunan pengolahan penagan masalah dan perencanaan kegiatan pembagunan
yang partisifatif.
d) Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PNPM Mandiri
Perdesaan didesa dan kecamatan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan
pembentukan, tahapan pengakaran dan tahapan pengembangan.
Organisasi kerja yang dibangun pada awalnya adalah lembaga-lembaga di
desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam
PNPM Mandiri perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola
secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui Program
Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun yang dikerjakan melalui PNPM mandiri
Perdesaan. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan
kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi
dilapangan dan kebijakan peraturan perundangan yang ada (PNPM, 2009:9).
2.4.6. Desa Berpartisipasi
Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri perdesaan berhak
berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam
PNPM Mandiri Perdesaan dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam
menyelenggarakan pertemuan - pertemuan musyawarah secara swadaya dan

menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya
kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM mandiri
perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolahan program, bagi kecamatan yang
memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa
tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut
didasarkan atas kesepakatan desa-dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah.
Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM (Bantuan langsung
Masyarakat) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:
1. Lebih bermamfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. Didukung oleh sumber daya yang ada
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan
Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri perdesaan
adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat
memberikan mamfaat jangka pendek dan jangka panjang secara ekonomi bagi
masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk
kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non-formal)
c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama
bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasisi sumber daya lokal.
d. Penambahan modal simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) (PNPM,
2009:5).

2.5. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan
2.5.1. Pengertian Agribisnis
Agribisnis adalah usaha dalam pertanian yang meliputi keseluruhan dari mata
rantai produksi, pengolahan hasil sampai pemasaran dan berhubungan erat dengan
pertanian dalam arti luas, yang dimaksud dengan adanya hubungan dalam arti luas
adalah kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang dilakukan ditunjang oleh kegiatan
pertanian itu sendiri ataupun adanya saling keterkaitan diantara kegiatan produksi.
Dalam menunjang keberhasilan agribisnis, ketersediaan bahan baku pertanian secara
kontiniu dalam jumlah yang tepat sangat diperlukan. Dengan kegiatan pertanian yang
memamfaatkan semua sektor pertanian kegiataan agribisnis berusaha menjadikan
aktivitas produksi lebih efektif dan efisien dan dapat meminimalisir faktor produksi
untuk menghasilkan bahan produksi yang bernilai jual/harga dipasaran. Sektor
pertanian dimaksud adalah semua kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyediaan
bahan baku penyediaan bibit/bahan dasar, proses penanaman, perawatan, pemanenan
sampai pemasaran. Sedangkan Faktor produksi adalah semua korbanan yang
diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan
dengan baik. Diberbagai literature, faktor produksi ini dikenal pula dengan istilah
input production factor dan korbanan produksi (Arsyad dalam Soekartawi, 2003:2-5).
2.5.2. Pengertian Kelompok Sosial
Kelompok sosial adalah suatu sistem sosial yang terdiri dari sejumlah orang
yang berinteraksi satu sama lain dan terlibat dalam suatu kegiatan bersama. Menurut
batasan ini kelompok sosial merupakan salah satu bentuk sistem sosial. Oleh karena
itu untuk mengerti dan memahami kelompok dapat dianalisa dengan menggunakan
konsep fungsi dan intregasi. Tujuan dan sikap bersama merupakan dasar
berkumpulnya anggota-anggota sistem sosial. Agar terjadi pergaulan yang lancar

dibentuklah norma-norma yang harus ditaati oleh anggota-anggota kelompok sosial.
Norma-norma kelompok mengatur perilaku sesuai dengan status dan perannya
masing-masing. Komponen kelompok yang tidak dapat menjalankan peranan sesuai
dengan statusnya akan memperlemah integrasi kelompok itu sendiri (Ibrahim,
2003:45).
2.5.3. Pengertian Organsasi Petani dan Kelembagaan
Menurut Norman Uphoff, istilah kelembagaan dan organsasi sering
membingungkan dan bersifar interchangeably. Secara keilmuan social institution dan
social organization berada dalam satu tingkatan yang sama, untuk menyebut apa yang
kita kenal dengan kelompok sosial, group, sosial form dan lain-lain. Mempelajari
kelembagaan atau organisasi merupakan suatu yang esensial, karena masyarakat
modern beroperasi dalam organisasi-organisasi. Tiap perilaku individu selalu dapat
dimaknai sebagai representatif kelompoknya. Seluruh hidup kita dilaksanakan dalam
organisasi, mulai dari lahir, bekerja sampai meninggal. Ada lima hal mencirikan
istilah kelembagaan yaitu:
1. Berkenaan dengan sesuatu yang permanen dan menjadi permanent karena
dipandang rasional dan disadari kebutuhannya dalam kehidupan.
2. Berkaitan dengan hal-hal yang abstrak yang menentukan perilaku yang terdiri
dari nilai, norma, hukum, peraturan-peraturan, pengetahuan, ide-ide dan moral.
3. Berkaitan dengan perilaku atau seperangkat tata kelakuan atau cara bertindak
yang mantap yang berjalan di masyarakat.
4. Menekankan kepada pola prilaku yang disetujui dan memiliki sanksi.
5. Merupakan cara-cara standar yang disetuji untuk memecahkan masalah.
Dalam pembangunan pertanian agar berjalan lebih baik dan lancar salah satu
syarat yang disampaikan oleh Mosher dalam Deptan (2008) adalah adanya kegiatan

kerjasama kelompok tani. Oleh karena itu sejak era orde baru sampai saat ini kita
mengembangkan dan berusaha mengembangkan kelompok tani. Sebagai hasilnya
adalah adanya perbedaan yang nyata antara produktifitas yang dicapai kelompok tani
Menurut keputusan Menteri Pertanian Nomor: 273 /Kpts/OT.160/4/2007,
Pengertian tentang kelompok tani dan Gapoktan tertulis adalah:
1. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/perkebun yang dibentuk atas dasar
kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk
meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
2.Gapoktan adalah gabungan kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk
meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
3.Asosiasi adalah kumpulan petani-nelayan yang sudah mengusahakan satu arah
kombinasi beberapa komoditas pertanian secara komersial.
2.5.4. Pengertian Kelompok Tani dan Gapoktan
A. Kelompok Tani
Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar
kepentingan dan kebersamaan dalam kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,
sumberdaya) serta kesepakatan dalam meningkatkan usaha pertanian dari para
anggotanya. Jumlah anggota terdiri atas 20-25 orang atau disesuaikan dengan kondisi
lingkungan masyarakat, dan usaha ini dipimpin oleh seorang ketua. Ketua kelompok
tani mempunyai tugas sebagai berikut:
1) Memimpin rapat anggota kelompok dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok
(RUK) berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA).
2) Menyampaikan hasil keputusan Rapat Anggota Gapoktan kepada anggota
kelompok tani.

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan usaha kelompok sesuai hasil keputusan
Rapat Anggota Gapoktan.
4) Menyalurkan dana BLM-PUAP
Penumbuhan/pembentukan kelompok tani dilakukan dalam pertemuan atau
dalam musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa
penyuluh pertanian sebagai mitra kerja petani dan instansi terkait. Selanjutnya
kesepakatan membentuk kelompok tani dituangkan dalam tata acara pembentukan
kelompok tani. Pemilihan pengurus kelompok dilakukan secara musyawarah dari
anggota oleh seluruh anggotanya.
Fungsi kelompok tani:
a) Kelas belajar: Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya
guna meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap.
b) Wahana kerja sama: Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat
kerjasama diantara sesama petani. Melalui kerjasama diharapkan usaha tanianya akan
lebih efisien.
c) Unit Produksi: Usaha tani yang dilakanakan oleh masing-masng anggota kelompok
tani, secara keseluruhan dipandang satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan
untuk mencapai skala ekonomi.
B. Gapoktan
Departemen Pertanian (2008) mendefinisikan Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) sebagai kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan
bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan terdiri
atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu wilayah administrasi desa atau yang
berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak pengairan tersier. Menurut Syahyuti
(2005) dalam Deptan (2008) Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani

yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga
mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani
lainnya. Pengembangan Gapoktan dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan
aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah
terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga
penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi. Pada prinsipnya,
lembaga Gapoktan diarahkan sebagai sebuah kelembagaan ekonomi, namun
diharapkan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran
penting terhadap pertanian
Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Pedoman Umum
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) menetapkan bahwa Gapoktan
sebagai pelaksanan PUAP merupakan penggabungan dari beberapa kelompok tani
dalam satu kawasan desa. Tujuan penggabungan kelompok menjadi Gapoktan agar
kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana
produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani di sektor hulu
dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar. Kriteria
Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP adalah antara lain:
a) Memiliki Sumber daya manusia yang mampu mengolah usaha agribisnis.
b) Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif.
c) Dimiliki dan dikelola oleh petani.
Untuk kepentingan keberlanjutan program PUAP, maka Gapoktan berfungsi
sebagai executing dalam penyaluran dana BLM PUAP. Gapoktan dilengkapi
pengurus yang terdiri dari a) ketua; b) sekertaris c) bendahara, serta seksi unit usaha
otonom yang ditetapkan melalui RA yang dimasukkan dalam dokumen AD/ART
Gapoktan. Pembentukan Gapoktan dilakukan dalam suatu musyawarah yang dihadiri

oleh kontaktani/ketua yang akan bergabung. Setelah sebelumnya dimasing-masing
kelompok telah disepakati bersama para anggota kelompok untuk bergabung ke dalam
Gapoktan. Dalam rapat pembentukan gapoktan disepakati bentuk susunan dan jangka
waktu kepengurusanya. Ketua gapoktan dipilih secara musyawarah dan demokratis
oleh para anggotanya, dan selanjutnya ketua memilih kepengurusan gapoktan lainya
untuk mendapatkan legitimasi kepengurusan (Deptan, 2008:26-28).
2.5.5. Pelaksanan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) merupakan salah satu
kegiatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang
dilaksanakan oleh Departemen Pertanian, bertujuan untuk mempercepat tumbuh dan
berkembangnya usaha agribisnis dengan sasaran mengurangi kemiskinan dan
pengangguran di pedesaan. Pelaksanaan PUAP, dirancang dan dilaksanakan oleh
masyarakat secara partisifatif dengan membentuk kelompok tani, terintegrasi dengan
kegiatan yang telah ada, ataupun yang dilakukan baik dilingkup Departemen
Pertanian maupun Non Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah. Pembinaan
kelompok tani pada penerapan sistem agribisnis diarahkan untuk meningkatkan
peranan petani dan anggota masyarakat lainya dalam menumbuhkembangkan kerja
sama antar petani dan pihak pemangku kepentingan. Dengan pembinaan kelompok
tani diharapkan dapat menggali potensi dalam memecahkan masalah usaha pertanian
secara efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi dan
sumberdaya lainya.
Pengembangan usaha agribisnis merupakan pembangunan industri pertanian
termasuk pengembangan jasa pendukungnya. Dengan kata lain pengembangan usaha
agribisnis adalah rangkaian kegiatan mulai dari pabrik dan distribusi produk (alat-
alat), sampai bahan untuk pertanian, kegiatan produksi pertanian, pengolahan,

penyimpanan, serta distribusi komoditi pertanian dan barang-barang yang
dihasilkanya. Starategi penerapan usaha agribisnis akan melalui beberapa tahap, yaitu:
1. Agribisnis berbasisi sumber daya sebagai faktor produksi dan berbentuk
ekstensifikasi agribisnis dengan dominasi komoditi produk primer.
2. Agribisnis berbasis investasi, melalui percepatan industri pengolahan dari industri
hulu serta peningkatan keterampilan sumberdaya manusia.
3. Agribisnis berbasis inovasi pertanian, dimanan komoditi yang diproduksi adalah
hasil dari penerapan IPTEK dan tenaga kerja terdidik, yang memiliki nilai tambah
yang besar dan tujuan yang lebih luas.
Pengembangan usaha agribisnis di suatu wilayah/pedesaan diasosiasikan
sebagai karakter pembangunan pertanian, karena pertanian berada dalam lingkup
suatu wilayah atau pedesaan. Pengembangan usaha agribisnis tersebut akan sampai
kepada seluruh masalah yang berada di pedesaan atau wilayah pengembangan,
dimana pendekatanya adalah potensi pertanian dan masyarakat yang dikelola secara
subsektor yang terintegrasi dan sinergis.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, di setiap lokasi Pengembangan Usaha
Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang meliputi suatu desa atau wilayah, dengan konsep
skala ekonomi akan dirancang suatu pengembangan usaha agribisnis. Oleh karena itu
diperlukan suatu penyusunan Rancangan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
(RPUAP).
RPUAP tersebut diharapkan disusun bersama antara unit kerja terkait
(pemangku kepentingan) seperti masyarakat tani dan pelaku agribisnis, berdasarkan
masalah dan potensi yang diidentifikasi sebelumnya melalui kegiatan PRA
(Participatory Rural Appraisal), RPUAP tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai
acuan dan pegangan bagi pendamping dan pelaksana PUAP di tingkat lapangan.

Terutama dalam aspek merumuskan inovasi teknologi dan kelembagaan serta program
dalam kegiatan PUAP. Gabungan kelompok tani sebagai fondasi awal yang dibentuk
untuk mendukung langkah awal partisipatif pengembangan masyarakat itu sendiri
dalam mengambil kesimpulan dan keputusan yang kolektif dan satu tujuan.
Dengan demikian usaha agribisnis pedesaan akan sampai kepada seluruh
masalah yang berada di desa, mulai dari kemiskinan, penganguran, pengembangan
pertanian sampai sektor non pertanian (sosial, ekonomi dan sumberdaya lahan).
Pendekatan pengembangan usaha agribisnis di pedesaan adalah potensi pertanian
yang dikelola secara subsektoral dengan memamfaatkan sumberdaya alam dan
lingkungan dan mengandalkan kepada pelayanan jasa usaha pertanian (input, output
dan modal). Kelompok tani yang dibentuk sebagai aktor sistem pengolah pertanian
berbasis agribisnis berperan secara kolektif dalam pelaksanaan pengembangan usaha
pertanian, dikarenakan potensi kelompok tani lebih dominan memberikan kontribusi
perubahan dibanding dilakukan secara individual. Karena agribisnis itu sendiri
mencakup beberapa aktivitas pertanian, yang memerlukan tenaga kebersamaan untuk
melakukannya termasuk pada proses produksi, penyiangan, distribusi, prosesing,
suplai input, penyedian pelayanan penyuluhan, penelitian atau pengkajian dan
kebijakan lain. Dengan demikian, pengembangan usaha agribisnis terdiri dari
beberapa subsitem agribisnis :
1) Agribisnis industri hulu:
Agribisnis industri hulu adalah: industri-industri yang menghasilkan sarana
produksi bahan baku pertanian termasuk penyediaan inovasi teknologi pertanian.
(benih/bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, dll).
Agribisnis hulu (up-stream agribisnis), mencakup industri yang menghasilkan
sarana produksi (input) pertanian, industri agro otomotif (mekanisasi pertanian),

industtri pengolahan dan industri perbenihan. Pada prinsipnya, agribisnis hulu secara
umum adalah membangun industri jasa dan bersifat pendukung dalam pengembangan
subsektor on- farm agribisnis maupun industri hilir (down-stream agribisnis).
Mamfaat pengembangan sektor industri hulu, memberikan kemudahan bagi petani
dalam mengelola agribisnis komoditi unggulan yang dikembangkanya.
Berkembangnya subsektor industri hulu, menyebabkan pengelolahan subsektor on-
farm lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitas/produksi komoditi yang
dikembangkan.
Langkah Operasional
• Identifikasi di wilayah/lokasi PUAP, baik tingkat desa, kecamatan maupun
kabupaten mengenai ketersediaan sarana produksi (input) pertanian yang
dibutuhkan oleh petani, termasuk agro-kimia (pupuk/pestisida) dan industri
benih serta kebutuhan inovasi teknologinya.
• Menyediakan akses bagi para petani/masyarakat tani untuk mendapatkan jasa
pelayanan/pengguna untuk kebutuhan petani dalam pengolahan subsitem on-
farm nya, termasuk harga dan sistem tata niaga/distribusinya.
• Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi petani untuk memperoleh
sarana dan prasarana produksi.
• Dalam kegiatan pengelolahan on-farm, komoditas pertanian banyak yang
tergantung pada musim, sehingga ketepatan waktu sesuai dengan kebutuhan
maupun jumlah dan jenisnya sangat penting ditinjau dari aspek jasa pelayanan.
• Unit-unit industri hulu dikelola secara individu, atau secara kelembagan dalam
memberikan jasa pelayanan kepada para pengguna.
2) Usaha pertanian primer, on farm agribisnis adalah aktivitas/kegiatan nyata
pertanian dengan skala ekonomi yang dilakukan secara individu, maupun

berkelompok dalam suatu kelembagaan. Orientasi pada subsitem on farm adalah
keuntungan persatuan luas dan merupakan salah satu komponen rantai dalam sistem
agribisnis komoditas unggulan secara keseluruhan. Peningkatan produktivitas dalam
kegiatan on-farm agribisnis tergantung pada bahan baku dalam industri pengelolahan
(agroindustri). Oleh karena itu rencana pengembangan subsitem on-farm sebagai
penghasil bahan baku perlu ditindaklanjuti oleh perkembangan industri pengelolahan
atau perluasan pasar.
3) Agribisnis hilir: kegiatan industri yang mengelolah hasil hilir, menjadi produk-
produk olahan antara maupun produk akhir (perdagangan hasil pertanian barang
jadi). Mamfaat aktivitas agribisnis hilir adalah untuk meningkatkan nilai tambah dan
produk dapat dipasasrkan dengan mudah, peningkatan daya saing, serta menambah
pendapatan/kesejahteraan petani dan membuka peluang tenaga kerja.
Langkah operasional
a) Pengidentifikasian ditingkat petani/masyarakat baik secara individu maupun
kelembagaan produk hasil yang akan diolah
b) Mengaitkan dengan industri pengolahan (agribisnis hilir) termasuk jasa pelayanan
c) Pengembangan informasi agribisnis hilir terutama proses distribusi, inovasi
teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. Sistem informasi yang dibangun harus
tepat guna dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan baik pemerintah
masyarakat umum dan petani.
d) Identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi petani dalam pemasaran
4) Kegiatan/usaha jasa penunjang yang menyediakan jasa bagi kegiatan agribisnis
seperti perbankan (simpan-pinjam), transportasi bagi petani untuk memberikan
kemudahan dalam mendistribusi barang produksi, penyuluhan teknik
pertanian/pendidikan dan keterampilan,

Adapun tujuan dari pengembangan usaha agibisnis ini adalah:
1) Menumbuh kembangkan usaha agribisnis pedesaan
2) Meningkatkan pendapatan petani/pelaku usaha agribisnis
3) Meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan.
4) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk
pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
5) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra
lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Deptan,2008:13-18).
2.5.6. Indikator keberhasilan PUAP
1) Indikator Outcome PUAP antara lain:
• Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi penyaluran dana
BLM untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun
rumah tangga tani;
• Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang
mendapatkan bantuan modal usaha;
• Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan;
dan
• Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan
rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;
2) Indikator Benefit dan Impact antara lain :
• Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan
dikelola oleh petani;
• Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani dilokasi
desa PUAP; dan

• Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan (Deptan,
2008:45-49).
2.6. Kemiskinan
Miskin adalah kesan tentang kemelaratan, serba kekurangan dan sebagai
akibat dari keterbatasan/ ketiadaan akses pada sumbernya. Miskin juga berarti ketidak
berdayaan, kelemahan juga sebuah kehinaan, ketidak terimaan juga keluh kesah.
Kemiskinan tentu saja bukan merupakan sesuatu yang ada begitu saja. Ada banyak
faktor yang menyebabkannya. Beberapa hal yang diperkirakan penyebab kemiskinan
di daerah adalah permasalahan rendahnya kapabilitas dan ketersediaan sumber daya
alam bagi proses produksi primer, tata nilai, keterbatasan penguasaan atas aset
ekonomis, keterbatasan keterampilan, keterbatasan lapangan kerja, keterbatasan
pilihan teknologi budidaya, keterbatasan informasi, tidak adilnya nilai tukar produk
pertanian, kelembagaan yang tidak kooperatif, keterbatasan uang yang beredar di
masyarakat dan tingkat kesejahteraan yang rendah.
Kemiskinan merupakan realitas sosial ekonomi yang senantiasa ada dalam
setiap masyarakat, bahkan membentuk subkultur tersendiri. Kemiskinan dapat
dianggap bermasalah, bilamana realitas tersebut dihubungkan dengan cultural focus
berdasarakan nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Dengan menempatkan cita-cita
nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, maka kemiskinan di sumber daya manusia miskin merupakan suatu
masalah serius yang perlu segera ditanggulangi (Abdurrahman dan Soekartawi, 1997).
Berbagai catatan menunjukan bahwa kemiskinan akan identik dengan
keterbelakangan dan tentu saja identik dengan rendahnya sumberdaya manusia. Hal
ini diperkuat bahwa sebagian besar masyarakat miskin memiliki pendidikan yang
rendah (Purnomo, 2004: 140-141).

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cos (2004)
membagi kemiskinan ke dalam beberapa kelas:
1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang
dan kalah. Pemenang umumnya negara maaju, sedangkan negara berkembang
seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem
(kemiskinnan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan
akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan, kemiskinan perkotaan
(kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotan).
3. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian kejadian lain
atau faktor-faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam,
kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.
4. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak dan kelompok
minoritas.
Dalam hal ini, karakteristik masyarakat miskin secara umum ditandai oleh
ketidakberdayaan/ketidakmampuan (powerlessness) dalam hal :
(1) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan,
pendidikan, dan kesehatan;
(2) Melakukan kegiatan usaha produktif;
(3) Menjangkau akses sumber daya sosial ekonomi;
(4) Menentukan nasibnya sendiri serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif,
mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik;
(5) Membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa
mempunyai martabat dan harga diri yang rendah.

Menurut Ellis (1984) menyatakan bahwa dimensi kemiskinan menyangkut
aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi kemiskinan dapat
didefenisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
Secara politik dapat dilihat dari timgkat akses masyarakt terhadap partisipasi dalam
pembuatan dan pelaksananannya. Secara sosial-psikologis menunjuk kepada
kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan produktivitas (Ellis dalam Suharto, 2009:133-134).
2.7. Kesejahteraan Sosial
Istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal baru, baik dalam wacana global
maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya, telah lama mengatur
masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB
memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi
yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi
kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan
kepentingan keluarga dan masyarakat. Defenisi ini menekankan bahwa kesejahteraan
sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas teroganisir
yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang
bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap
pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan
masyarakat.
Di Indonesia, konsep kesejahteraan sosial juga telah lama dikenal, telah ada
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1974
tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, misalnya, merumuskan
kesejahteraan sosial sebagai:

Suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang
diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir dan batin, yang
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri,
keluarga, serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak-hak atau kewajiban
manusia sesuai dengan Pancasila.
Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap pengorganisasian
dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok
yang kurang beruntung (disadvantaged groups). Penyelenggara berbagai skema
perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal
adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial yang bersifat formal
adalah berbagai skema jaminan sosial (social security) yang diselenggarakan oleh
Negara yang umumnya berbentuk bantuan sosial (social assistance) dan asuransi
sosial (social insurance), semisal tunjangan bagi orang cacat atau miskin (social
benefits atau doll), tunjuangan pengangguran (unemployment benefits), tunjangan
keluarga (family assistance yang diamerika dikenal dengan nama TANF atau
Temporary Assisstance for Needy Families). Beberapa skema yang dapat
dikategorikan sebagai perlindungan sosial informal antara lain usaha ekonomi
produktif, kredit mikro, arisan dan berbagai skema jaringan pengaman sosial (social
safety nets) yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, organisasi sosial lokal
atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Suharto, 2009:1-3).
2.7.1. Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah usaha yang terencana dan
melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial
untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta

memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
(PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang
mencakup:
1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan
sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat
yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan
sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan
ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat
kemanusian.
3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitasi dan pilihan-pilihan
kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.
Ciri utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah komprehensif
dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima
pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun
kolektivitas, yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Sasaran
pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan
dan kelas sosial. Namun prioritas utama Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS)
adalah kelopok-kelompok kurang beruntung (disadvantage groups), khusunya yang
terkait dengan masalah kemiskinan. Sasaran PKS yang biasanya dikenal dengan nama
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) antara lain meliputi orang miskin, penyandang cacat,
anak jalanan, anak yang mengalami perlakuan yang salah (child abuse), pasangan
yang mengalami perlakuan yang salah (spouse abuse), anak yang diperdagangkan
atau dilacurkan, komunitas adat terpencil (KAT), serta kelompok-kelompok lain yang

mengalami masalah-masalah psikososial, disfungsi sosial atau ketunaan sosial
(Suharto, 2009:4-5).
2.8. Sosial Ekonomi
Kata sosial berasal dari kata “socious” yang artinya kawan, teman. Dalam hal
ini arti kawan bukan terbatas sebagai teman sepermainan, teman kerja, teman
sekampung dan sebagainya. Dalam hal kawan maksudnya mereka (orang-orang) yang
ada disekitar kita, yakni yang tinggal dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai
sifat yang saling mempengaruhi sama lain. Sedangkan dalam konsep sosiologi
manusia sering disebut sebagai mahluk sosial yang artinya bahwa manusia tidak dapat
hidup dengan wajar tanpa orang lain disekitarnya. Dalam menghadapi sekelilingnya
manusia harus hidup berkawan dengan manusia lainya dan pergaulan tadi akan
mendatangkan kepuasan (Salim, 2002:454).
Menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi berarti segala
sesuatu tentang azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta
kekayaan (seperti perdagangan, hal keuangan dan perindustrian). Seiring dengan
perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian ekonomi juga sudah lebih
luas. Ekonomi juga diartikan sebagai cara manusia memenuhi kebutuhan sehari-hari,
jadi dapat dikatakan bahwa ekonomi bertalian dengan proses pemenuhan keperluan
terhadap manusia sehari-hari (Salim, 2002:379).
Menurut Soekanto dalam Susanto (1984) kondisi ekonomi adalah suatu
kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada
posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Melly.G. Tan bahwa
kedudukan sosal ekonomi meliputi tiga faktor yaitu pekerjaan, pendidikan,
penghasilan. Pendapat diatas didukung oleh Mahbud UI Hag dari Bank Dunia
bersama dengan James Grant dari Oversew Development Council mengatakan bahwa

ekonomi, keidupan sosial ekonomi dititik beratkan pada pelayanan kesehatan,
pendidikan, perumahan dan air yang sehat serta didukung oleh pekerjaan yang layak
(Melly dalam Susanto, 1984:180).
2.9. Pengertian dan Definisi
1) Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP
adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal
usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi
pertanian desa sasaran;
2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya
disebut PNPM (Mandiri) adalah program pemberdayaan masyakarat yang
ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3) Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat)
sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan
sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan
ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c)
subsitem agribisnis hilir yaitu yang mengolah dan memasarkan
komoditas`pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang
menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

5) Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan per kapitanya per
tahun berada dibawah standar minimum pendapatan per kapita nasional dan
infrastruktur desa yang sangat terbatas.
6) Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan
sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya
pertanian dan keanekaragaman hayati;
7) Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau
korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu,
usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan
kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam
memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,
kemandirian dan kesejahteraannya.
9) Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas
dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,
sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggota.
10) Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa
Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala
ekonomi dan efisiensi usaha.
11) Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh
petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai
transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.

12) Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang
terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh
pendamping.
13) Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka
pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.
14) Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang
keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan
supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam
pengembangan PUAP.
15) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada
petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang
disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha.
16) Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan
agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan
potensi desa (Deptan, 2008: 55).
2.10. Kerangka Pemikiran
Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi
semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, namun penangannya selama ini
cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada
umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan mayarakat yang
dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan
kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik
dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dari penciptaan
lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan
kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur
masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan
evaluasi. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari
Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa
Keberhasailan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi
rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan
kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program Pengembangan Usaha Agribisnis
(PUAP) merupakan program yang dikembangkn dari PNPM Mandiri, yang ditujukan
untuk mendorong pengembangan usaha pertanian sesuai potensi ekonomi perdesaan.
Desa Sipogu adalah salah satu desa kecil didaerah kabupaten Tapanuli Selatan
yang termasuk dalam kategori penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perdesaan, dengan metode pendekatan pengembangan usaha
agribisnis perdesaan (PUAP). Kehidupan masyarakat didesa Sipogu mayoritas bekerja
sebagai petani, dengan mengandalkan lahan tanah dan sumberdaya hutan yang cukup
tersedia. Sebelum kedatangan program agribisnis, program bantuan bagi petani miskin
Sipogu seperti pemberian bibit kacang kedelai, bibit jagung, bibit padi, pupuk,
alsintan alat mesin bajak dan pendidikan, Sekolah Lapangan (SL) pernah berlangsung
pada pertengahan 2005 diikuti dengan pemberian bantuan dana modal pertanian di
tahun 2006 sebesar Rp 40.000.000,00 yang disponsori Departemen Pertanian selaku
pelaksana, dan terakhir pada tahun 2008 yakni program pengembangan usaha
agribisnis perdesaan yang ditujukan untuk menumbuh kembangkan usaha kelompok
tani yang telah ada agar lebih berdaya guna dan mampu berpartisipasi dalam proses
pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan kesejahteran
ekonomi masyarakat Sipogu sendiri pada khususnya.

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN
2.11. Hipotesis
Hipotesis adalah suatu pernyataan atau jawaban tentatif (perkiraan sementara)
atas masalah yang akan diteliti. Kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah
hipotesis diuji secara empiris. Tujuan pengujian hipotesis ialah untuk mengetahui
kebenaran atau ketidak benaran atau untuk menerima atau menolak jawaban tentatif.
(Silalahi, 2009:160)
Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan
Agribisnis
1)Pengetahuan petani tentang program
2)Frekuensi penyuluhan
3) Lama keanggotaan
4) Penilaian tentang program
Masyarakat desa Sipogu Kecamatan
Arse Kabupaten Tapanuli Selatan
Sosial Ekonomi
1) Pekerjaan
2) Pendidikan/keterampilan
3) Pendapatan
4) Kesehatan

Berdasarkan acuan dari kerangka pemikiran, peneliti menentukan hipotesis sebagai
berikut:
Ho : Tidak terdapat pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan bidang Agribisnis terhadap sosial ekonomi
Masyarakat di Desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli
Selatan.
Ha : Terdapat pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan bidang Agribisnis terhadap sosial ekonomi
masyarakat di Desa Sipogu Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli
Selatan.
2.12. Defenisi Konsep
Dalam penelitian sosial, istilah “konsep” sering digunakan secara bergantian
dengan “konstruk”. Keduanya memang memiliki keterkaitan dan kemiripan arti tetapi
memiliki perbedaan. Konsep mengungkapkan abstraksi yang terbentuk oleh
generalisasi dari hal-hal khusus atau fakta tertentu. Konsep menunjukan sejumlah
pengertian atau karakteristik tentang suatu peristiwa, objek, gejala, kondisi, situasi,
atau perilaku tertentu yang dinyatakan dalam suatu istilah atau kata (Silalahi,
2009:113)
Untuk mengetahui pengertian konsep-konsep yang digunakan dalam
penelitian, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan adalah sebagai berikut:
a) Pengaruh adalah suatu kondisi yang timbul akibat tindakan-tindakan yang
dilakukan yang ikut membentuk cara berfikir, sikap dan perbuatan seseorang dan atau
masyarakat yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan
dalam keputusan kebjaksanaan dan pelaksanaan program.

b) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
adalah program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di desa. Pendekatan PNPM Mandiri
Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan
(PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa Keberhasailan PPK adalah berupa
penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan
efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi
masyarakat.
c) Agribisnis adalah usaha dalam bidang pertanian yang meliputi keseluruhan dari
mata rantai produksi yang membentuk suatu sistem produksi pertanian industri,
meliputi pengolahan bahan baku produksi, penanaman bibit sampai panen, dan
pengolahan hasil serta pemasaran.
d) Sosial Ekonomi adalah suatu kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan
menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat.yang
ditentukan oleh faktor pemenuhan kesehatan, pendidikan, perumahan dan air yang
sehat serta didukung oleh pekerjaan yang layak
2.13. Defenisi Operasional
Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau
operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya
dengan rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam
melaksanakan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasinya dari konsep-
konsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009:120).
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel dalam penelitian
ini, maka diukur melalui indikator- indikator sebagai berikut:

Yang menjadi variabel x dalam penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di bidang agribisnis:
1) Lama Keanggotaan:
2) Frekuensi kegiatan penyuluhan
3) Pengetahuan petani tentang program
a) Kegiatan usaha jasa penunjang: Jasa layanan pendukung seperti lembaga
keuangan dan pembiayaan, transportasi, penyuluhan
dan pelayanan agribisnis. Disini peneliti
menggunakan Indikatornya dengan melihat ada
tidaknya kesediaan modal, transportasi dan
efektifanya penyuluhan ini,
b) Kegiatan/usaha agribisnis hulu: meliputi kegiatan ekonomi yang menghasilkan
dan memperdagangkan sarana produksi pertanian
primer seperti pupuk, bibit, obat-obatan, alat dan
mesin pertanian. Indikatornya adalah ada tidaknya
dan efektifanya sarana produksi (kios/toko), obat-
obatan, bibit, pupuk,
c) Kegiatan usaha pertanian primer, on farm: kegiatan produksi mulai dari cara-
cara pengolahan tanah, penanaman sampai
pemanenan dan pasca panen. Indikatornya adalah
ada tidaknya dan keefektifan teknologi pra panen,
panen dan pasca panen yang digunakan dan teknik
pengolahan, distribusi panen.

d) Kegiatan usaha agribisnis hilir: kegiatan mengolah hasil pertanian primer
menjadi produk olahan. Indikatornya adalah: ada
dan tidaknya dan efektifanya kegiatan olahan ini,
4) Penilaian Tentang Program agribisnis
Yang menjadi variabel y dalam penelitian ini adalah :
1) Pekerjaan: merupakan kategori profesi yang dilakukan dalam mencari penghasilan
Untuk mendapatkan pendapatan rumah tangga dengan indikator usaha yang dilakukan
sebagai anggota program dan usaha sampingan
2) Pendapatan: adalah jumlah semua hasil perolehan yang di dapat dalam bentuk
uang sebagai hasil kerja tiap kepala keluarga yang mengikuti program agribisnis,
dengan indikator sumber modal usaha pengembangan pertanian, pendapatan dari hasil
usaha, tanggungan dari keluarga, status kepemilikan lahan, kepemilikan rumah,
kemampuan memperbaiki rumah, ada tidaknya tabungan, pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari berupa pemenuhan sandang papan pangan.
3) Pendidikan: kualitas pendidikan anak dilihat dari kemampuan serta akses untuk
mengenyam dan memperoleh proses pendidikan sekolah, penyelenggara pendidikan
sampai jenjang pendidikan tertinggi dengan ukuran kemampuan menyekolahkan anak.
4) Kesehatan: Kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan terhadap keluarga,
indikator yang dipakai adalah kemampuan untuk membeli obat-obatan dan
kemampuan untuk berobat kerumah sakit, puskesmas, pengobatan tradisional.

Chapter ii

More Related Content

What's hot (16)

Viewers also liked (9)

Similar to Chapter ii (20)

Recently uploaded (11)

Chapter ii