SlideShare a Scribd company logo
TEORI
PEMBANGUNAN
KELOMPOK 3
(PEMBANGUNAN
BERBASIS
MASYARAKAT DAN
KEMISKINAN)
Anggota :
Diki wahyudi
Dimi saputra
Edo agustian
Eniwati
Siti yusnimar
PEMBANGUNAN
• Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “eco
development” yang tidak hanya berupa perubahan-
perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup
“dehumanisasi” kultural dan perubahan mentalitas
masyarakat dalam suatu stuktur sosial-politik tertentu.
• Pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi yang
berupa kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan
serta hal-hal yang lain yang dapat diukur dengan indikator-
indikator ekonomi. (Budiman, A. 2003)
Pembangunan
• Goulet(todaro, 1981) mengemukakan ada 3 inti nilai-nilai
yang terkandung dalam pengertian pembangunan
• Swa-sembawa, dalam artian kemampuan dalam memenuhi
atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar : sandang,
pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar dan
keamanan.
• Harga diri, dalam artian kepercayaan diri untuk tidak
dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka
atau hidup dalam penindasan.
• Kebebasan, dalam artian kemampuan untuk memilih
alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan
masyarakat.
• tujuan pembangunan Indonesia yang tersirat. Secara umum terdapat dalam
pembukaan UUD 1945 dimana tujuan pembangunan adalah sebagai berikut..
• Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
• Memajukan kesejahteraan umum
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga
keadilan sosial.
• Menurut Deddy T. TIkson, bahwa pembanguna ndapat diartikan sebagai
transformasi ekonomi, strategi, dan budyaa yang secara sengaja melalui
kebijakan dan juga strategi menuju ke arah yang dinginkannya.
• Menurut Surkino, bahwa pengertian Pembangunan adalah suatu usaha proses
yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meingkatkan
dalam jangka panjang.
• Menurut Siagan, bahwa pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha
mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh oleh suatu negara atau bangsa dalam menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa (nation bulding).
Tujuan pembangunan
PERAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN
• Pemberian peranan yang lebih besar kepada masyarakat untuk
terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan juga dapat
memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang
berkelanjutan. Hal ini disebabkan tidak menjadi sangat bergantung
pada program program pemerintah dan bersifat menunggu
intruksi. Masyarakat yang bersifat bergantung hanya akan
melakukan aktivitas pembangunan. (soetomo. 2012 : 254)
• Menurut Emil salim prisma no 1 tahun xx:11 pembangunan
berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumber alam secara
berkelanjutan, tetapi juga berkelanjutan social (social sustainability)
dan ketahanan social (social resilience).(soetomo. 2012 : 254)
• Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa
Arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi).
Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok
manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan
saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur.
• Masyarakat merupakan satuan kehidupan yang bersifat
multidimensi. Dalam dinamika kehidupan keseharian,
masing-masing dimensi tidak berdiri sendiri melainkan
saling berkaitan bahkan dalam hubungan yang bersifat
interdependensi.
Masyarakat
DIMENSI MASYARAKAT
• Adapun dimensi-dimensi dari masyarakat ada 2, yaitu :
1.
DimensI yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam
kelompok sosial, keluarga dan sesama
lainnya serta penerimaan norma sosial dan pengendalian
tingkah laku.
2.
Adalah tata cara ataupun aturan main untuk
pembangunan itu sendiri. Artinya hal ini menyangkut
dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dalam hal
ini sebagai warga indonesia yang pro-indonesia pula.
Dimensi social
Dimensi politik
PENGERTIAN MASYARAKAT
MENURUT PARA AHLI
1. Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah
sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama
dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu,
memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar
kegiatan dalam kelompok manusia tersebut.
2. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah
proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan
mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu Interaksi
sosial dan komunikasi
• Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris
“empowerment”, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai
“pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan
“kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau
tidak beruntung (disadvantaged). Empowerment aims to
increase the power of disadvantaged, menurut Jim Ife
seperti dikutip Suharto (1997: 214).
• Craig dan Mayo (1995: 50) mengatakan bahwa
konsep pemberdayaan termasuk dlam pengembangan
masyarakat dan terkait dengan konsep-
konsep:kemandirian (self-help), partisipasi (partisipation),
jaringan kerja (networking), pemerataan (equity).
Pemberdayaan Masyarakat
TINGKATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
• Terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs)
• Penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber
yang di berikan
• Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi,
kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungan
• Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai
kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan lebih luas.
• Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungan.
Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan
dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan
mengendalikan berbagai program kebijakan institusi
pemerintahan
STRATEGI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.
Membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas
kehidupannya. Model ini sering disebut dengan pendekatan
yang berpusat pada tugas (task centered approach)
2.
Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien.
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok
sebagai media intervensi.
3.
pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large
system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada
sistem lingkungan yang luas.
Aras Micro
Aras Mezzo
Aras Macro
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global.
Artinya, kemisikinan merupakan masalah yang dihadapi dan
menjadi perhatian banyak orang didunia. Semua negara di
dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema
kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan
peradabaan. Piven dan cloward (1993) swanson (2001)
misalnya, menunjukkan bahwa kemisikinan berhubungan
dengan kekruangan materi, rendahnya penghasilan, dan
adanya kebutuhan sosial.
Kemiskinan
PENYEBAB KEMISKINAN
• Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi
fisik dan psikologis si miskin.
• perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin
dalam menghadapi hidupnya.
• Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak
seseorang menjadi miskin.
• Diskriminasi ras, gender, etnits
• kondisi social dan ekonomi keluarga si miskin
yang menyebabkan kemisikinan antar generasi.
• Kualitas budaya yang menyebabkan kemisikinan.
• Sikap negative seperti malas, menyerah pada
nasib, tidak berjiwa usaha, kurang menghormati
etos kerja.
• Sistem yang tidak adil tidak sensitif dan tidak
acessible
Faktor individual
Faktor sosial
Faktor Kultural
Faktor struktural
UKURAN KEMISKINAN
• Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan
yaitu kemiskinan absolut dan kemisikinan relatif.
1. Kemiskinan absolut
kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat
pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang
dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.
Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas
antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering
disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan
minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik
terhadap makanan, pakaian, dan perumahaan untuk
menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997).
Kemiskinan absolut
kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan
orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk
memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum
merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin
atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini
dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan,
pakaian, dan perumahaan untuk menjamin kelangsungan hidup
(Todaro, 1997).
2 . Kemiskinan Relatif
Ada ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai
tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah
dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut
masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih
banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang
yang bersangkutan (Miller, 1971).
Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami
perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas
merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep
kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.
1. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
2. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok
minuman dan makanan.
3. Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin
di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu
yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup
di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah
penduduk di wilayah terrsebut.
4. Biasanya BPS mengadakan pengukuran Jumlah dan persentase
penduduk miskin dengan survey Susenas (Survey Sosial
Ekonomi Nasional) dan mengeluarkan data pada maret dan
sepetember tahun yang bersangkutan (Sumber: BPS,
Eknsiklopedia BPS).
Indikator kemiskinan
CARA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas). Di dalamnya ada empat
strategi penanggulangan kemiskinan yang diajukan melalui :
1. penciptaan kesempatan (create opportunity).
2. pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dengan
peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik.
3. peningkatan kemampuan (increasing capacity) melalui
pendidikan dan perumahan, dan perlindungan sosial (social
protection) untuk mereka yang menderita cacat fisik, fakir
miskin, keluarga terisolasi, terkena pemutusan hubungan kerja
(PHK), dan korban konflik sosial.
Pembangunan berbasis masyarakat adalah
mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah prilaku
masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu
menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu
hidupnya. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa
pembangunan berbasis masyarakat pada hakekatnya
merupakan proses perubahan yang terencana (planet change).
Oleh sebab itu, kegiatan perecanaan dalam penyelenggaraan
kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi suatu
keharusan yang harus dilakukan oleh para administrator dan
fasilitator.
Pembangunan berbasis
masyarakat
LEGITIMASI PERENCAAN
PROGRAM PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT
Pengertian legitimasi
legitimasi adalah secara harafiah dapat diartikan sebagai pengakuan
atau pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tentang
perubahan yang diinginkan. Legitimasi, bukanlah sekedar
pembubuhan tanda tangan atau pemberian “stample karet” (rubber
stamp), akan tetapi suatu proses pengkajian yangg cermat dan
mendalam atas ide perubahan yang disampaikan. Tidak saja tentang
kemungkinan dapatnya diterima, dilaksanakan, tercapainya tujuan
yang diinginkan, dan diperoleh dukungan/partisipasi masyarakat
pada saat pelaksanaannya. Akan tetapi juga kajian atas dampaknya
(yang diduga dapat terjadi) terhadap kelangsungan upaya-upaya
perubahan dimasa mendatang (baik dampak social-ekonomi, politik,
dan ketahanan nasional).
TAHAPAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERBASIS
MASYARAKAT
Perencaan terhadap tahapan-tahapan perencanaan program/kegiatan
pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Mardikanto
(2009), dapat disimpulkan seperti yang dikemukakan oleh Bradfield
(1966) yang menawarkan suatu model dari proses perumusan
perencanaan program yang merupakan siklus terdiri dari sembilan
tahapan, tiga diantaranya adalah :
• Pengumpulan data keadaan
merupakan kegiatan pengumpulan data-dasar (data-base) yang
diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan
atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan
dilakukan dengan memanfaatkan data-skuler yang kemudian dilengkapi
dengan kegiatan survey mandiri (community self survey) atau yang
kemudian lebih dikenal sebagai “survey mawas diri” yaitu serangkaian
kegiatan pengumpulan data, wawancara, dan pengamatan yang
dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya.
merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang
tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan
tidak tercapai keadaan yang dikehendaki.
bertolak dari hasil penelitian masalah yang akan
dipecahkan, tahapan berikut yang harus dilaksanakan adalah
perumusan tujuan atau penerima manfaat yang hendak
dicapai.
Identifikasi masalah
Perumusan tujuan masalah
INDIKATOR DAN PENGUKURAN
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
Phillips dan Pittman (2010) mengemukakan beberapa indicator
pembangunan berbasis masyarakat yang mencakup :
1. Mutu Hidup
Merupakan indicator yang utama karena pada hakikatnya,
pembangunan berbasis masyarakat bertujuan untuk memperbaiki
mutu-hidup masyarakat.
2. Pembangunan berbasis kepemimpinan
menjadi indicator yang penting diperhatikan, karena
didalam setiap upaya pembangunan berbasis masyarakat selalu
dilakukan pengorganisasian masyarakat.
Kelompok 3 ppt
Kelompok 3 ppt
REFERENSI
• Hikmat, H. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora.
• Theresia, A. dkk (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat.
Alfabeta.
• Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia
Pustaka Utama dan Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu Ekonomi
Universitas Indonesia.
• Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian Dan Pengembangan
Masyarakat. Humaniora.
• Soetomo. (2012). Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar.
• Suharto, E. (2017). Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di
Indonesia. Alfabeta.
• Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN.
Terima kasih

More Related Content

PDF
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
PPTX
Konsepsi Bahasa
PPT
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
PPTX
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
PPTX
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
PPTX
Etika Administrasi Publik
DOCX
Etika Pemerintahan
PPT
Pengantar Ilmu Pemerintahan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Konsepsi Bahasa
Good governance (tata pemerintahan yang baik)
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Modul 3 mengenal ilmu pemerintahan
Etika Administrasi Publik
Etika Pemerintahan
Pengantar Ilmu Pemerintahan

What's hot (20)

PPT
Metodologi ilmu pemerintahan
PPTX
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PPT
Etika pemerintahan
PPT
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
PPTX
E-Government Collaboration
PPT
Model implementasi
PDF
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
PPTX
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
PPT
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
PDF
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
PPT
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
PPT
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbaku
DOCX
kumpulan soal dan jawaban sosiologi pedesaan part 3
PPT
Membaca kritis
PPTX
Birokrasi di Indonesia
PPTX
Identifikasi dan kerangka isu strategis
PDF
Pemetaan Kompetensi Sosio-Kultural ASN
PDF
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
PPT
Sistem parlemen
PPTX
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Metodologi ilmu pemerintahan
LANDASAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Etika pemerintahan
Organisasi & Manajemen Pemerintahan
E-Government Collaboration
Model implementasi
Proses Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Analisis Isu Kontemporer Latsar CPNS
Ruang Lingkup Perbandingan Sistem Pemerintahan
Ppt bahasa baku dan bahasa nonbaku
kumpulan soal dan jawaban sosiologi pedesaan part 3
Membaca kritis
Birokrasi di Indonesia
Identifikasi dan kerangka isu strategis
Pemetaan Kompetensi Sosio-Kultural ASN
Manajemen Pembangunan: Teori dan Praktek di Indonesia
Sistem parlemen
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SUATU SISTEM
Ad

Similar to Kelompok 3 ppt (20)

PPTX
SOSIOLOGIGEJALASOSIALAKIBATPERUBAHANSOSIAL.pptx
PDF
171436214 makalah-perekonomian-indonesia
PPT
PERTEMUAN KE 2 MANEJEMAN KEMISKINAN MASYARAKAT
PDF
3. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASY DLM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM - 27-09-2022 ...
DOCX
Makalah kemiskinan di Indonesia
PPTX
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan adhi nugraha_5_x_11141026
PPTX
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
PPTX
Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia (1).pptx
PPTX
Bab 2 Permasalahan Sosial dalam Masyarakat_STD Fix.pptx
PPTX
Kemiskinan
PPTX
SOSIOLOGI XII BAB 3.Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Perubahan Sosial di Ten...
PPTX
Ilmu Ekonomi, Institusi-institusi, dan Pembangunan : Sebuah Perspektif Global
PDF
PDF
Chapter ii 2
PPTX
materi kelas12. mata pelajaran sosiologi kelas 12 pptx
PPTX
Abdul ajid, 11140963
DOCX
Makalah Kemiskinan
PDF
Kapital sosial dan kemiskinan
PPT
Pertemuan_1_PPM.ppt
PPTX
Bab 2 permasalahan sosial dalam masyarakat std fix
SOSIOLOGIGEJALASOSIALAKIBATPERUBAHANSOSIAL.pptx
171436214 makalah-perekonomian-indonesia
PERTEMUAN KE 2 MANEJEMAN KEMISKINAN MASYARAKAT
3. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASY DLM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM - 27-09-2022 ...
Makalah kemiskinan di Indonesia
6 kemiskinan dan kesenjangan pendapatan adhi nugraha_5_x_11141026
6 kemiskinan & kesenjangan pendapatan
Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia (1).pptx
Bab 2 Permasalahan Sosial dalam Masyarakat_STD Fix.pptx
Kemiskinan
SOSIOLOGI XII BAB 3.Ketimpangan Sosial sebagai Dampak Perubahan Sosial di Ten...
Ilmu Ekonomi, Institusi-institusi, dan Pembangunan : Sebuah Perspektif Global
Chapter ii 2
materi kelas12. mata pelajaran sosiologi kelas 12 pptx
Abdul ajid, 11140963
Makalah Kemiskinan
Kapital sosial dan kemiskinan
Pertemuan_1_PPM.ppt
Bab 2 permasalahan sosial dalam masyarakat std fix
Ad

Recently uploaded (20)

PPTX
SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH - MATERI PRAMUKA
PDF
PPT Yudisium Ceremony Agusus 2025 - new. pdf
PPTX
Pedoman & Kewajiban Penggunaan Produksi Dalam Negeri _Pelatihan "Ketentuan T...
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PJOK Kelas XII Terbaru 2025
PDF
[1]_120325_Penyamaan Persepsi Kepmen 63_M_KEP_2025.pdf
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKN Kelas X Terbaru 2025
PPTX
PPT REVISED - SEMINAR PEMBELAJARAN MENDALAM .pptx
PPTX
Pengantar pembelajaran_Koding_dan kecerdasan artifisial
PPTX
Konsep & Strategi Penyusunan HPS _Pelatihan "Ketentuan TERBARU Pengadaan" (...
PDF
RPP PEMBELAJARAN MENDALAM BAHASA INDONESIA _SariIndah_DEWI SINTA (1).pdf
PPTX
Modul ajar kelas 5 sd kecerdasan artifisial pptx
PDF
LK Modul 3 - Menentukan Pengalaman Belajar Herpina Indah Permata Sari (2).pdf
PPTX
Sistem Pencernaan Manusia IPAS Presentasi Pendidikan Hijau Kuning Bingkai Ilu...
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Bahasa Inggris Kelas XII SMA Terbaru 2025
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PAI & BP Kelas X Terbaru 2025
PDF
Ilmu tentang pengembangan teknologi pembelajaran
PDF
Sosialisasi Menu DAK NF TA 2026 Promkeskom.pdf
DOC
RPP Deep Learning _ MGMP Wilayah 1 (1).doc
PPTX
MODUL 2 LK 2.1.pptx MODUL 2 LK 2.1.pptx MODUL 2 LK 2.1.pptx
PPTX
PPT POLA PIKIR BERTUMBUH Grow Mindset_2025.pptx
SEJARAH BENDERA MERAH PUTIH - MATERI PRAMUKA
PPT Yudisium Ceremony Agusus 2025 - new. pdf
Pedoman & Kewajiban Penggunaan Produksi Dalam Negeri _Pelatihan "Ketentuan T...
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PJOK Kelas XII Terbaru 2025
[1]_120325_Penyamaan Persepsi Kepmen 63_M_KEP_2025.pdf
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKN Kelas X Terbaru 2025
PPT REVISED - SEMINAR PEMBELAJARAN MENDALAM .pptx
Pengantar pembelajaran_Koding_dan kecerdasan artifisial
Konsep & Strategi Penyusunan HPS _Pelatihan "Ketentuan TERBARU Pengadaan" (...
RPP PEMBELAJARAN MENDALAM BAHASA INDONESIA _SariIndah_DEWI SINTA (1).pdf
Modul ajar kelas 5 sd kecerdasan artifisial pptx
LK Modul 3 - Menentukan Pengalaman Belajar Herpina Indah Permata Sari (2).pdf
Sistem Pencernaan Manusia IPAS Presentasi Pendidikan Hijau Kuning Bingkai Ilu...
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Bahasa Inggris Kelas XII SMA Terbaru 2025
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PAI & BP Kelas X Terbaru 2025
Ilmu tentang pengembangan teknologi pembelajaran
Sosialisasi Menu DAK NF TA 2026 Promkeskom.pdf
RPP Deep Learning _ MGMP Wilayah 1 (1).doc
MODUL 2 LK 2.1.pptx MODUL 2 LK 2.1.pptx MODUL 2 LK 2.1.pptx
PPT POLA PIKIR BERTUMBUH Grow Mindset_2025.pptx

Kelompok 3 ppt

  • 1. TEORI PEMBANGUNAN KELOMPOK 3 (PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT DAN KEMISKINAN) Anggota : Diki wahyudi Dimi saputra Edo agustian Eniwati Siti yusnimar
  • 2. PEMBANGUNAN • Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu “eco development” yang tidak hanya berupa perubahan- perubahan ekonomi. Pembangunan juga mencakup “dehumanisasi” kultural dan perubahan mentalitas masyarakat dalam suatu stuktur sosial-politik tertentu. • Pembangunan bukanlah semata-mata bersifat ekonomi yang berupa kenaikan pendapatan, pertumbuhan dan pemerataan serta hal-hal yang lain yang dapat diukur dengan indikator- indikator ekonomi. (Budiman, A. 2003) Pembangunan
  • 3. • Goulet(todaro, 1981) mengemukakan ada 3 inti nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian pembangunan • Swa-sembawa, dalam artian kemampuan dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar : sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar dan keamanan. • Harga diri, dalam artian kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam penindasan. • Kebebasan, dalam artian kemampuan untuk memilih alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat.
  • 4. • tujuan pembangunan Indonesia yang tersirat. Secara umum terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dimana tujuan pembangunan adalah sebagai berikut.. • Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia • Memajukan kesejahteraan umum • Mencerdaskan kehidupan bangsa • Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan juga keadilan sosial. • Menurut Deddy T. TIkson, bahwa pembanguna ndapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, strategi, dan budyaa yang secara sengaja melalui kebijakan dan juga strategi menuju ke arah yang dinginkannya. • Menurut Surkino, bahwa pengertian Pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat dapat meingkatkan dalam jangka panjang. • Menurut Siagan, bahwa pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa dalam menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding). Tujuan pembangunan
  • 5. PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN • Pemberian peranan yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan juga dapat memberikan dampak positif bagi proses pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan tidak menjadi sangat bergantung pada program program pemerintah dan bersifat menunggu intruksi. Masyarakat yang bersifat bergantung hanya akan melakukan aktivitas pembangunan. (soetomo. 2012 : 254) • Menurut Emil salim prisma no 1 tahun xx:11 pembangunan berkelanjutan tidak terbatas pada pengelolaan sumber alam secara berkelanjutan, tetapi juga berkelanjutan social (social sustainability) dan ketahanan social (social resilience).(soetomo. 2012 : 254)
  • 6. • Secara etimologis kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu “musyarak” yang artinya hubungan (interaksi). Sehingga definisi masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. • Masyarakat merupakan satuan kehidupan yang bersifat multidimensi. Dalam dinamika kehidupan keseharian, masing-masing dimensi tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan bahkan dalam hubungan yang bersifat interdependensi. Masyarakat
  • 7. DIMENSI MASYARAKAT • Adapun dimensi-dimensi dari masyarakat ada 2, yaitu : 1. DimensI yang dilihat dari tingkah laku manusia dalam kelompok sosial, keluarga dan sesama lainnya serta penerimaan norma sosial dan pengendalian tingkah laku. 2. Adalah tata cara ataupun aturan main untuk pembangunan itu sendiri. Artinya hal ini menyangkut dengan regulasi dan kebijakan pemerintah yang dalam hal ini sebagai warga indonesia yang pro-indonesia pula. Dimensi social Dimensi politik
  • 8. PENGERTIAN MASYARAKAT MENURUT PARA AHLI 1. Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu relatif cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok manusia tersebut. 2. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian masyarakat adalah proses terjadinya interaksi sosial, suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu Interaksi sosial dan komunikasi
  • 9. • Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris “empowerment”, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantaged). Empowerment aims to increase the power of disadvantaged, menurut Jim Ife seperti dikutip Suharto (1997: 214). • Craig dan Mayo (1995: 50) mengatakan bahwa konsep pemberdayaan termasuk dlam pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep- konsep:kemandirian (self-help), partisipasi (partisipation), jaringan kerja (networking), pemerataan (equity). Pemberdayaan Masyarakat
  • 10. TINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs) • Penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang di berikan • Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungan • Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan lebih luas. • Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungan. Tingkat kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program kebijakan institusi pemerintahan
  • 11. STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach) 2. Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. 3. pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (large system strategy) karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Aras Micro Aras Mezzo Aras Macro
  • 12. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemisikinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia. Semua negara di dunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradabaan. Piven dan cloward (1993) swanson (2001) misalnya, menunjukkan bahwa kemisikinan berhubungan dengan kekruangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Kemiskinan
  • 13. PENYEBAB KEMISKINAN • Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. • perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin dalam menghadapi hidupnya. • Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. • Diskriminasi ras, gender, etnits • kondisi social dan ekonomi keluarga si miskin yang menyebabkan kemisikinan antar generasi. • Kualitas budaya yang menyebabkan kemisikinan. • Sikap negative seperti malas, menyerah pada nasib, tidak berjiwa usaha, kurang menghormati etos kerja. • Sistem yang tidak adil tidak sensitif dan tidak acessible Faktor individual Faktor sosial Faktor Kultural Faktor struktural
  • 14. UKURAN KEMISKINAN • Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemisikinan relatif. 1. Kemiskinan absolut kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahaan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997). Kemiskinan absolut kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahaan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1997).
  • 15. 2 . Kemiskinan Relatif Ada ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan (Miller, 1971). Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada.
  • 16. 1. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 2. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minuman dan makanan. 3. Tingkat Kemiskinan menggambarkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang menggambarkan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di suatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah terrsebut. 4. Biasanya BPS mengadakan pengukuran Jumlah dan persentase penduduk miskin dengan survey Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) dan mengeluarkan data pada maret dan sepetember tahun yang bersangkutan (Sumber: BPS, Eknsiklopedia BPS). Indikator kemiskinan
  • 17. CARA PENANGGULANGAN KEMISKINAN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Di dalamnya ada empat strategi penanggulangan kemiskinan yang diajukan melalui : 1. penciptaan kesempatan (create opportunity). 2. pemberdayaan masyarakat (people empowerment) dengan peningkatan akses kepada sumber daya ekonomi dan politik. 3. peningkatan kemampuan (increasing capacity) melalui pendidikan dan perumahan, dan perlindungan sosial (social protection) untuk mereka yang menderita cacat fisik, fakir miskin, keluarga terisolasi, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan korban konflik sosial.
  • 18. Pembangunan berbasis masyarakat adalah mengkomunikasikan inovasi, dalam rangka mengubah prilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perbaikan mutu hidupnya. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa pembangunan berbasis masyarakat pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terencana (planet change). Oleh sebab itu, kegiatan perecanaan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan berbasis masyarakat menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan oleh para administrator dan fasilitator. Pembangunan berbasis masyarakat
  • 19. LEGITIMASI PERENCAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT Pengertian legitimasi legitimasi adalah secara harafiah dapat diartikan sebagai pengakuan atau pengesahan atau suatu proses persetujuan atas ide-ide tentang perubahan yang diinginkan. Legitimasi, bukanlah sekedar pembubuhan tanda tangan atau pemberian “stample karet” (rubber stamp), akan tetapi suatu proses pengkajian yangg cermat dan mendalam atas ide perubahan yang disampaikan. Tidak saja tentang kemungkinan dapatnya diterima, dilaksanakan, tercapainya tujuan yang diinginkan, dan diperoleh dukungan/partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaannya. Akan tetapi juga kajian atas dampaknya (yang diduga dapat terjadi) terhadap kelangsungan upaya-upaya perubahan dimasa mendatang (baik dampak social-ekonomi, politik, dan ketahanan nasional).
  • 20. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT Perencaan terhadap tahapan-tahapan perencanaan program/kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang dilakukan oleh Mardikanto (2009), dapat disimpulkan seperti yang dikemukakan oleh Bradfield (1966) yang menawarkan suatu model dari proses perumusan perencanaan program yang merupakan siklus terdiri dari sembilan tahapan, tiga diantaranya adalah : • Pengumpulan data keadaan merupakan kegiatan pengumpulan data-dasar (data-base) yang diperlukan untuk menentukan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan. Pengumpulan data keadaan dilakukan dengan memanfaatkan data-skuler yang kemudian dilengkapi dengan kegiatan survey mandiri (community self survey) atau yang kemudian lebih dikenal sebagai “survey mawas diri” yaitu serangkaian kegiatan pengumpulan data, wawancara, dan pengamatan yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama fasilitatornya.
  • 21. merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapai keadaan yang dikehendaki. bertolak dari hasil penelitian masalah yang akan dipecahkan, tahapan berikut yang harus dilaksanakan adalah perumusan tujuan atau penerima manfaat yang hendak dicapai. Identifikasi masalah Perumusan tujuan masalah
  • 22. INDIKATOR DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT Phillips dan Pittman (2010) mengemukakan beberapa indicator pembangunan berbasis masyarakat yang mencakup : 1. Mutu Hidup Merupakan indicator yang utama karena pada hakikatnya, pembangunan berbasis masyarakat bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup masyarakat. 2. Pembangunan berbasis kepemimpinan menjadi indicator yang penting diperhatikan, karena didalam setiap upaya pembangunan berbasis masyarakat selalu dilakukan pengorganisasian masyarakat.
  • 25. REFERENSI • Hikmat, H. (2013). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora. • Theresia, A. dkk (2015). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabeta. • Budiman, A. (2000). Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Antar Universitas Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. • Huraerah, A. (2011). Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Humaniora. • Soetomo. (2012). Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. • Suharto, E. (2017). Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Alfabeta. • Arsyad, L. (1999). Ekonomi Pembangunan. STIE YKPN.