Community Development

Community Development

Drs. H. Dadang Solihin, MA
Solihin,
Bappenas
appe as

Diklat JFP Tingkat Pertama Angkatan V
LPEM-
LPEM-FEUI
Jakarta, 1 Agustus 2005

Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency ( pp
g g y (Bappenas). )
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included the Training Seminar on
Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia
Applications for Managers Kuala Lumpur Malaysia (2003); Applied Policy
Managers, Lumpur,
Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government
Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He
published more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
M t i
 Pembangunan masyarakat/Community Development
masyarakat/
 Apa Tujuan Pembangunan? (Todaro: the three objectives of
Todaro:
development)
 How ?
 Perencanaan
 Kegagalan Perencanaan
 Sistem Perencanaan yang Berhasil
y g
 Perencanaan yang Ideal
 Dasar-
Dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat
 Berbagai Hambatan
 Langkah pada tahap kebijakan

dadang-

Pembangunan masyarakat/
masyarakat/
Community Development
Proses pembangunan di mana
masyarakat berinisiatif untuk memulai
proses kegiatan sosial untuk
memperbaiki situasi dan kondisi diri
sendiri (Christenson and Robinson,
1989, p. 32).
,p )

dadang-

Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
Todaro:

1. Peningkatan standar hidup (levels of
living) setiap orang baik pendapatannya,
orang, pendapatannya
tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
p y
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
,p ,
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa percaya
diri (self-esteem) setiap orang.
di i ( lf t ) ti
3. Peningkatan kebebasan (freedom) setiap
reedom)
orang.
orang

dadang-

How ?
H
 Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah
serta antar warga masyarakat (
k (pemerataan dan d
keadilan).
 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
 Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
 Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber
daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang
dan generasi masa datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).
dadang-

Untuk mencapai tujuan pembangunan
tsb diperlukan Perencanaan

 Perencanaan adalah usaha/kegiatan
untuk mencapai tujuan secara terarah
(Oxford Dictionary of Politics)
).
 Perencanaan adalah arah
pembangunan (Oxford Dictionary of
g p y)
Geography).

dadang-

Perencanaan harus memiliki,
memiliki
mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
dikehendaki.
2. Sasaran-
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai
alternatif).
alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
sasaran- tersebut.
4. Masalah-
Masalah-masalah yang dihadapi.
dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya.
6. kebijakan-
kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

dadang-

Kegagalan Perencanaan
K l P

1. Penyusunan perencanaan tidak
tepat, mungkin k
t t ki karena:
 informasinya kurang lengkap,
 metodologinya belum dikuasai,
 perencanaannya tidak realistis sehingga
p y gg
tidak mungkin pernah bisa terlaksana
 pengaruh politis terlalu besar sehingga
p g p gg
pertimbangan-pertimbangan teknis
pertimbangan-
perencanaan diabaikan.
dadang-

Kegagalan Perencanaan . . .

2.
2 Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya
perencanaan dengan pelaksanaannya.
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak
kompeten,
 masyarakat tidak p y kesempatan
y punya p
berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

dadang-


3. p
perencanaan mengikuti paradigma yang
a aa g u pa ad g a ya g
ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat mengatasi
masalah mendasar negara berkembang.
 Misalnya, orientasi semata-mata pada
semata-
pertumbuhan yang menyebabkan makin
t b h b bk ki
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-
demikian semata-
mata perencanaannya, tetapi falsafah atau
konsep di balik perencanaan itu.
dadang-


4. karena perencanaan diartikan sebagai
pengaturan t t l k hid
t total kehidupan manusia sampai
i i
yang paling kecil sekalipun.
 P
Perencanaan di sini tidak memberikan
i i tid k b ik
kesempatan berkembangnya prakarsa individu
dan pengembangan kapasitas serta potensi
p g g p p
masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran d permintaan karena pemerintah
dan i t k i t h
mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai
sistem perencanaan terpusat (centrally planned
system).
dadang-

Sistem Perencanaan yang Berhasil
h l

 Sistem perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan
b k b k i d
peran serta masyarakat.
 Dalam sistem ini perencanaan dilakukan
dengan menentukan sasaran-sasaran secara
sasaran-
garis besar, baik di bidang sosial maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.

dadang-

Perencanaan yang Id l
P Ideal
 Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan
partisipatif:
memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut
serta d l
t dalam prosesnya.
 Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak
kesinambungan:
hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus
a ya b a u a ap; ap a u
berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan
terus-
terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan
sampai terjadi kemunduran.
 Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
holistik:
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu
sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai
aspek, dan dalam keutuhan konsep secara
keseluruhan.
dadang-

Apa A ti P ti i
A Arti Partisipasi?
i?

 Hak warga masyarakat untuk terlibat dalam
proses pengambilan keputusan pada setiap
bil k t d ti
tahapan pembangunan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
l k
dan pelestarian,
 Sehingga masyarakat bukanlah sekedar
penerima manfaat (beneficiaries) atau objek
belaka, melainkan sebagai agen
pembangunan (subyek).
dadang-

Apa S j B t k Partisipasi?
A Saja Bentuk P ti i i?

1. Partisipasi Manipulatif
2. Partisipasi Pasif
3. Partisipasi Berdasarkan Konsultasi
4. Partisipasi untuk Insentif Material
5. Partisipasi
P ti i i Fungsional
F i l
6. Partisipasi Interaktif
p
7. Mobilisasi Diri
dadang-

Partisipasi Manipulatif
P ti i i M i l tif

 Suatu kondisi semu, di mana
keberadaan perwakilan “masyarakat”
dalam suatu badan resmi terjadi tanpa
j p
proses pemilihan dan tidak memiliki
kekuatan.
kekuatan

dadang-

Partisipasi Pasif
P ti i i P if

 Kondisi di mana masyarakat diperintah
untuk melakukan sesuatu h l yang telah
t k l k k t hal t l h
ditentukan sebelumnya.
 Dalam kondisi ini keputusan dilakukan
searah oleh pemerintah atau administrator
proyek tanpa memperdulikan pendapat
masyarakat.
 Informasi hanya milik para ahli dari luar
masyarakat.
y
dadang-

Partisipasi Berdasarkan Konsultasi
d k l

 Kondisi di mana masyarakat ikut serta melalui
proses konsultasi atau dengan menjawab
konsultasi,
pertanyaan yang diajukan.
 Para ahli pihak luar mendefinisikan masalah dan
proses pengumpulan informasi, dan dengan
demikian mengendalikan analisa masalah.
 Proses konsultatif seperti ini tidak memungkinkan
terjadinya keikutsertaan dalam pengambilan
keputusan, dan para ahli tidak berkewajiban untuk
mengajukan/membela pandangan masyarakat.

dadang-

Partisipasi untuk Insentif Material
k f l

 Kondisi di mana masyarakat berpartisipasi dengan
memberikan sumber daya melalui imbalan berupa
makanan, uang atau insentif material lainnya.
 Warga dapat menyumbangkan lahan dan tenaga,
tapi tidak terlibat dalam proses eksperimen atau
pembelajaran lainnya.
 Dalam kondisi ini, masyarakat tidak punya
ini
kepentingan lagi untuk mempertahankan teknologi
atau keahlian yang dipelajarinya pada saat insentif
tersebut tidak lagi tersedia.

dadang-

Partisipasi Fungsional
 Kondisi di mana pihak luar memandang partisipasi
sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek,
b l k k
terutama pengurangan biaya proyek.
 Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk
kelompok untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya yang berkaitan dengan
tujuan proyek.
proyek
 Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk interaktif
(timbal balik) dan umumnya melibatkan proses
pengambilan keputusan secara bersama, yang
bersama
cenderung dilakukan setelah arah keputusan
ditentukan oleh ahli dari pihak luar.
 Ada kemungkinan masyarakat masih terkooptasi
demi pencapaian tujuan yang ditentukan oleh pihak
luar
dadang-

Partisipasi Interaktif

 Kondisi di mana masyarakat ikut serta dalam analisa
secara bersama, pengembangan langkah-langkah
langkah-
kegiatan dan pembentukan atau penguatan
k i d b k
kelembagaan lokal.
 Partisipasi dipandang sebagai hak, tidak hanya alat
p p g g y
untuk mencapai tujuan proyek.
 Proses ini melibatkan berbagai pendekatan untuk
mencari keragaman pandangan, dan menggunakan
g p g , gg
proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur.
 Pada saat kelompok masyarakat mengambil alih
keputusan lokal dan menentukan bagaimana sumber
p g
daya lokal akan dimanfaatkan, mereka berkepentingan
untuk mempertahankan struktur kelembagaan dan
praktek-
praktek-praktek pelaksanaan pembangunan yang baik.
dadang-

Mobilisasi Diri
bl

 Kondisi di mana masyarakat berpatisipasi dalam
berinisiatif secara mandiri untuk melakukan
perubahan sistem.
 Mereka menjalin hubungan dengan pihak luar
untuk memperoleh sumber daya dan pendapat
teknis yang mereka butuhkan, tetapi tetap
memegang kendali atas bagaimana sumber daya
itu akan digunakan.
 Mobilisasi diri dapat berkembang luas jika
pemerintah dan LSM memberikan dukungan
konstruktif.

dadang-

Kegagalan Pembangunan
K l P b
 Pembangunan hanya menguntungkan segolongan
kecil dan tidak menguntungkan rakyat banyak,
g g y y ,
bahkan pada sisi ekstrem dirasakan merugikan.
merugikan.
 Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk
menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat
banyak
kurang memahami maksud itu. itu.
 Pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan
rakyat,
rakyat dan rakyat memahaminya, tapi cara
memahaminya
pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman
itu.
itu.
 Pembangunan dipahami akan menguntungkan
rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak
diikutsertakan.
dadang-

Oleh karena itu…
 Menggerakkan partisipasi masyarakat bukan
hanya esensial untuk mendukung kegiatan
pembangunan yang digerakkan oleh
pemerintah, tetapi juga agar masyarakat
berperan lebih besar dalam kegiatan yang
b l bih b d l k i t
dilakukannya sendiri.
 Dalam rangka ini, berkembang konsep
ini
pemberdayaan masyarakat yang pada
hakikatnya memampukan dan
y p
memandirikan masyarakat.

dadang-

Pemberdayaan Masyarakat
P b d M k t
 Proses yang sedang dan terus berlangsung secara
sengaja dan berpusat pada masyarakat lokal yang
berpikiran kritis, memiliki prinsip saling
menghormati, kepedulian terhadap sesama dan
partisipasi kelompok.
ti i ik l k
 Melalui proses ini mereka yang semula tidak
memiliki akses akan keadilan alokasi sumber daya,
daya
pada akhirnya memiliki akses dan kendali akan
sumber daya tersebut (Perkins and Zimmerman,
1995, 570)
1995 p. 570).

dadang-

Pemberdayaan Masyarakat . . .
b d k

 Hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika
masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat
y p y g p
menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan
mereka sendiri,
 Masyarakat menganalisa masalah dan peluang yang
ada serta mencari jalan ke luar sesuai sumberdaya
yang mereka miliki.
 Masyarakat sendiri yang membuat keputusan dan
rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi
keefektifan kegiatan yang dilakukan.
 Pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran
sebatas mendukung dan memfasilitasi.

dadang-

Upaya Memberdayakan
Masyarakat
1. Enabling: menciptakan suasana atau
Enabling:
iklim
ikli yang memungkinkan potensi
ki k t i
masyarakat berkembang.
2. Empowering: memperkuat potensi atau
Empowering:
daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Protecting: mencegah terjadinya
Protecting:
p
persaingan yang tidak seimbang, serta
g y g g,
eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

dadang-

Syarat berlangsungnya proses
y g g y p
pemberdayaan
1. Anggota masyarakat memiliki “rasa
kemasyarakatan (sense of community/guyub/
y y/g y /
kebersamaan) dan mereka aktif berpartisipasi
dalam kegiatan kemasyarakatan.
Rasa kemasyarakatan ini adalah:
(1) semangat kebersamaan;
(2) perasaan bahwa ada suatu struktur otoritas yang dapat
dipercaya;
(3) kesadaran bahwa pertukaran dan hubungan timbal
balik yang menguntungkan akan muncul jika kita
bersama; dan
(4) adanya pengalaman bersama yang dipertahankan
sebagai suatu ciri atau seni tersendiri (McMillan, 1996,
pp. 315-325).
315-
dadang-

pemberdayaan . . .

2. Adanya partisipasi warga, yaitu
proses di mana tiap individu ikut
ti i di id ik t
ambil bagian dalam proses
pengambilan keputusan dalam
bil k t d l
lembaga, program dan lingkungan
dimana mereka berada (Fl i and
di k b d Florin d
Wandersman, 1990; Rich, Edelstein,
Hallman, and Wandersman, 1995, p.
659).
dadang-

y g g y p
pemberdayaan . . .
 Pada saat kondisi sosial ini terpenuhi, proses
terpenuhi
pemberdayaan akan berjalan dalam lingkup
organisatoris.
 Individu yang aktif dalam organisasi
kemasyarakatan berkesempatan untuk melatih
y p
kepemimpinan, membicarakan dan menentukan
struktur organisasi.
 Jika struktur organisasi terbentuk, para anggota
dapat mulai mempelajari masalah kemasyarakatan,
politik,
politik ekonomi dan lingkungan dan berbagai sebab
lingk ngan be bagai
akibatnya yang mempengaruhi kondisi mereka saat
ini (Laverack 2001).
dadang-

pemberdayaan . . .

 Lyons et al. (2001) berpendapat bahwa dalam
proses pemberdayaan ada keterkaitan antara
anggota masyarakat, organisasi kemasyarakatan
dan masyarakat (community).
da asya a at co u ty)
 Anggota masyarakat yang berdaya memiliki keahlian
manajerial dan kepemimpinan, dan menjadi inti dari
j p p , j
organisasi kemasyarakatan yang berdaya.
 Organisasi kemasyarakatan yang berdaya adalah
komponen utama dari masyarakat yang berdaya.

dadang-

Memfasilitasi Masyarakat agar
Mampu:
Mampu:
 Menganalisis situasi perikehidupan dan
masalah-masalahnya.
masalah-masalahnya
 Mencari pemecahan masalah berdasarkan
kemampuan dan keterbatasan yang mereka
p y g
miliki.
 Mengembangkan usahanya dengan segala
kemampuan d sumberdaya yang dimiliki
k dan b d di iliki
sendiri.
 Mengembangkan sistem untuk mengakses
sumberdaya yang diperlukan.

dadang-

Dasar-
Dasar-dasar Pemberdayaan
Masyarakat
 Mengutamakan masyarakat, khususnya kaum
miskin, buta huruf dan kelompok terpinggirkan.
miskin terpinggirkan.
 Menciptakan hubungan kerja sama antara
masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan.
lembaga- pengembangan.
 Memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber
daya lokal secara keberlanjutan.
keberlanjutan.
 Mengurangi ketergantungan.
M i ketergantungan.
k t t
 Membagi kekuasaan dan tanggung jawab.jawab.
 Meningkatkan tingkat keberlanjutan.
keberlanjutan

dadang-

Manfaat
M f t yang Dih
Diharapkan
k
 Peningkatan kesejahteraan jangka waktu panjang
yang berkelanjutan.
berkelanjutan.
 Peningkatan penghasilan dan perbaikan
penghidupan kelompok masyarakat berpenghasilan
rendah.
rendah.
 Peningkatan penggunaan sumber daya daerah yang
tersedia secara efektif dan efisien.
efisien.
 Program pengembangan dan pemberian pelayanan
yang lebih efektif, efisien dan terfokus.
terfokus.
 Proses pengembangan yang lebih demokratis.

dadang-

Berbagai Hambatan
1 Kurangnya pemahaman atau komitmen yang sungguh-
sungguh-
sungguh
2 Hambatan perilaku
p
3 Hambatan Kebijakan Keuangan
4 Jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat
yang l b h tinggi
lebih
5 Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis, suku bangsa
6 Struktur Fungsi dan Perilaku Pelayanan Umum
Struktur,
7 Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi yang bermutu
8 Indikator yang tidak tepat
9 Sistem administrasi yang terlalu birokratis
10 Kurangnya koordinasi pada tingkat internal atau antar sektor
dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kurangnya pemahaman atau komitmen
yang sungguh-sungguh
sungguh-

 Walaupun sebagian besar pemegang kendali,
termasuk penyusun kebijakan, dapat mendukung
dasar-
dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat dan
memiliki pemahaman yang umum tentang
persyaratannya, namun pembuat keputusan dapat
saja kembali ke pendekatan top-down.
j p top-
p
 Hal ini bisa terjadi karena kurang memahami
bagaimana memberdayakan masyarakat, atau
sudah memahami tetapi pada saat di mana terasa
ada krisis dan/atau tekanan sulit dilakukan.

dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hambatan perilaku
 Anggapan bahwa PNS, yang dipekerjakan dan
digaji oleh pemerintah, harus lebih mengutamakan
pemerintah
“kepentingan pemerintah" jika diperhadapkan
dengan kepentingan masyarakat.
 Padahal justru gaji PNS berasal dari pajak yang
dibayar masyarakat dan dari hasil pengolahan
sumber daya yang merupakan milik masyarakat.
masyarakat
 Terlebih lagi kesadaran bahwa fungsi pertama dan
utama PNS adalah sebagai "pelayan masyarakat".

dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hambatan Kebijakan Keuangan

 Kekakuan sistem penganggaran serta sistem
pengawasan keuangan negara yang kurang
fleksibilitasnya dan lebih berfokus pada aspek
administrasi dan pencapaian target fisik semata
tanpa melihat proses yang terjadi.
terjadi
 Kurangnya dukungan keuangan bagi
Pemberdayaan Masyarakat dari sumber-sumber
sumber-
daya lokal
da a lokal, baik disebabkan oleh rendahnya tingkat
endahn a
pemungutan pajak, rendahnya tingkat
pengendalian 'dana hibah' dari pusat atau
rendahnya tingkat komitmen pemerintah daerah
d h ti k t k it i t hd h
untuk mengalokasikan sumberdaya pemerintah
setempat bagi usaha Pemberdayaan Masyarakat.
dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di
tingkat yang lebih tinggi

 Inisiatif
I i i tif perubahan di tingkat lokal jauh lebih
b h ti k t l k l j h l bih
mudah diperkenalkan.
 Resistensi (penolakan) di tingkat yang lebih
R i t i( l k ) ti k t l bih
tinggi akan lebih besar sampai tingkat
pemahaman dan komitmen yang tulus
untuk berubah dapat diperkenalkan kepada
penyusun kebijakan.

dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diversifikasi budaya, ekonomi, geografis,
suku bangsa
 Kebijakan yang dikembangkan untuk
mendukung Pemberdayaan Masyarakat
kurang fleksibel untuk mengakomodasi
kondisi geografis, tingkat ekonomi dan
g g , g
budaya yang berbeda-beda.
berbeda-
 Harus diperhatikan bahwa kebijakan yang
memungkinkan, tetapi tid k menghalangi
ki k t t i tidak h l i
proses adaptasi yang dibutuhkan untuk
memastikan strategi Pemberdayaan
Masyarakat yang tepat, diteruskan di tingkat
lokal.
dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Struktur, Fungsi dan Perilaku
Pelayanan Umum
 Aparat di tingkat lapangan sudah terbiasa
mengikuti instruksi dari pusat.
ik ti i t k i d i t
 Akibatnya mereka tidak terlatih untuk
mengembangkan, melaksanakan
mengembangkan melaksanakan, serta
mengevaluasi kegiatan di tingkat daerah.
 Inovasi dan pengambilan keputusan oleh
staf tingkat lapangan kurang dihargai;
sehingga mereka mengalami kesulitan
berperan sebagai fasilitator dalam kelompok
b b i f ilit t d l k l k
masyarakat.

dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kurangnya Data Monitoring dan Evaluasi
y g
yang bermutu
 Kurangnya umpan balik dan arus informasi
manajemen dari bawah ke atas.
atas
 Kebijakan dan peraturan yang mendukung
sulit untuk dikembangkan karena
pendekatan yang berhasil belum dievaluasi
dan pelajaran yang dipetik tidak
dikomunikasikan kepada tingkat penyusun
dik ik ik k d ti k t
kebijakan dan pembuat keputusan.
 Fokus Monev sebaiknya lebih banyak pada
dinamika Pemberdayaan Masyarakat dan
lebih sedikit pada sasaran produksi.
p p
dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indikator yang tidak tepat

Orientasi Pemberdayaan Masyarakat
selama ini selalu diukur dalam bentuk
fisik, komoditas
fisik komoditas, dan diukur dari sisi
input dan kualitatif, daripada nonfisik
dengan ukuran keberhasilan dari
d k k b h il d i
dampak dan proses.

dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sistem administrasi yang terlalu
Si t d i i t i t l l
birokratis

 Adanya berbagai SK, Juklak, dan Juknis
y g , ,
yang kaku menyebabkan sulitnya petugas
lapangan berhadapan dengan kenyataan
lapangan
p g p g y
yang membutuhkan fleksibilitas.
 Akibatnya, tujuan pemberdayaan
masyarakat sulit dicapai karena orientasi
petugas lebih kepada mengikuti peraturan
daripada menjawab kebutuhan di lapangan.

dadang-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kurangnya koordinasi pada tingkat
internal atau antar sektor
 Program/kegiatan lain pada instansi yang
sama atau instansi yang berbeda sering
menggunakan pendekatan yang
bertentangan dengan pendekatan
Pemberdayaan Masyarakat.
 Hal ini bisa mempengaruhi proses
implementasi Pemberdayaan Masyarakat di
p y y
tingkat masyarakat atau lembaga itu sendiri.

dadang-

Langkah pada tahap kebijakan
1. Sosialisasi konsep Pemberdayaan Masyarakat di
tingkat internal;
2. Meningkatkan pengertian dan pemahaman melalui
g p g p
kunjungan lapangan, membaca, diskusi dan pelatihan;
3. Meyakinkan para pejabat senior;
4.
4 Menyediakan anggaran untuk sosialisasi, pelatihan,
sosialisasi pelatihan
petunjuk dan panduan serta bahan-bahan informasi
bahan-
lainnya;
5. Membentuk suatu tim untuk me-review k b k dan
b k k me- kebijakan d
menyediakan dukungan kepada lembaga pelaksana;
6. Menciptakan jalinan komunikasi yang baik di tingkat
kebijakan, lembaga-lembaga pelaksana dan di tingkat
lembaga-
lapangan.

dadang-

Langkah pada tahap pelaksanaan
k h d h l k

1. Meningkatkan kesadaran dan
g
mempromosikan kebijakan,
2. Meningkatkan dukungan dan koordinasi,
g g koordinasi,
3. Meningkatkan kemampuan dan
dukungan di antara lembaga-lembaga
g lembaga-
g g
pelaksana

dadang-

Pelatihan
P l tih
 pelatihan formal yang mencakup
keterampilan partisipatif untuk
kegiatan lapangan, perencanaan,
manajemen proyek dan manajemen
kualitas.
 pelatihan informal sebagai tindak
lanjut pelatihan sebelumnya dan
dukungan untuk membantu mereka
menggunakan pendekatan-pendekatan
pendekatan-
baru dalam kegiatan sehari-hari.
g sehari-
dadang-

Penganggaran
Penganggaran
 pada awal proses ini dibutuhkan investasi
yang cukup besar untuk membiayai dan
mendukung pelatihan staf, dan
pengembangan kelembagaan untuk
melengkapi lembaga pendukung dengan
sikap dan keterampilan yang diperlukan.
p p y g p
 sumber dana akan lebih banyak
dialokasikan untuk pelatihan dan dukungan
p g
untuk staf, ketimbang untuk membiayai
kegiatan masyarakat.
dadang-

TERIMA KASIH

dadang-

Community Development

More Related Content

What's hot (20)

Viewers also liked (20)

Similar to Community Development (20)

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded (20)

Community Development