![Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya),
terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.[1]Setelah melalui perjuangan yang
panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB
ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi
ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia
adalah negara kepulauan.
Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari
Nusantara.[2] Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden
RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan
nasional, tetapi tidak termasuk hari libur nasional.](https://image.slidesharecdn.com/deklarasijuandasabrina-221019193523-dd8fc6a2/85/Deklarasi-Juanda-sabrina-pptx-4-320.jpg)
Deklarasi Juanda sabrina.pptx
- 1. Deklarasi Juanda Nama Kelompok : Daffa Arya Putra Gunawan (08) Febrian Dio S.P (13) Joannita Putri M (19) Ravelina Wahyu A ( 26) Sabrina firdaus P .M (28) Salsabila tricia J ( 29)
- 2. Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945 dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaya maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Deklarasi Djuanda adalah suatu perjuangan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut, sehingga wilayah Indonesia merupakan suatu kesatuan yang utuh dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Melihat kondisi geografis Indonesia yang unik, banyaknya wilayah laut dibanding darat, menyadarkan pemerintah Indonesia bahwa persoalan wilayah laut merupakan faktor penting bagi kedaulatan negara. Latar Belakang
- 3. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (Archipelagic State) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dengan pengecualian Irian Jaya yang walaupun wilayah Indonesia tetapi waktu itu belum diakui secara internasional.
- 4. Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (straight baselines) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.[1]Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.[2] Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional, tetapi tidak termasuk hari libur nasional.
- 5. Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan • Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri • Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan • Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Isi Deklarasi Juanda
- 6. • Dengan ditetapkannya Deklarasi Djuanda dan diresmikannya deklarasi itu menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang perairan Indonesia. Wilayah negara • RI yang semula luasnya 2.027.087 km² (daratan) bertambah luas lebih kurang menjadi 5.193.250 km² (terdiri atas daratan dan lautan). Ini berarti bertambah kira-kira 3.106.163 km² atau 145%. Manfaat dari deklarasi Djuanda ini berlanjut kepada bertambah besarnya perairan laut Indonesia. Deklarasi ini mengandung konsep tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa tetapi dinilai sebagai alat pemersatu dan wahana pembangunan nasional. Kesimpulan
- 7. 1. Latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 adalah …. A. Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas B. Indonesia menginginkan laut-laut antar-pulau menjadi wilayah teritorial C. Indonesia ingin menambah wilayah teri-torial lautnya sepanjang 12 mil laut D. Indonesia berusaha memperluas Zona Ekonomi Eksklusif E. Indonesia ingin membatasi wilayah kelautannya 2. Kebangkitan kekuatan maritim di Indonesia ditandai dengan adanya peristiwa …. A. Deklarasi Bangkok B. Deklarasi Djuanda C. UNCLOS 1978 D. Proklamasi Kemerdekaan E. Seruan Sunda Kelapa Soal - Soal
- 8. 3. Dekralarasi Djuanda merupakan salah satu kebijakan Kabinet Djuanda. Keterangan yang tepat terkait dengan Deklarasi Djuanda di tunjukkan oleh ... a. Disusun oleh Djuanda Kartawidjaja dengan memperhatikan masukan dari berbagai pakar hukum internasional b. Menjadi hukum terbaru bagi batas wilayah daratan dan udara Indonesia menggantikan hukum warisan Belanda c. Mendapat penolakan dari PBB beberapa negara Kepulauan karena disususn secara sepihak dan bersifat subjektif d. Disusun sebagai suatu usaha bangsa Indonesia untuk memperjuangkan batas wilayah laut Indonesia e. Disusun untuk suatu usaha bangsa indonesia agar memperluas batas wilayah kelautan iIndonesia 4. Deklarasi Djuanda secara resmi diakui oleh dunia internasional pada …. a. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1982 b. Konvensi Hukum Laut Den Haag 1982 c. Konvensi Hukum Laut Montenegro 1982 d. Konvensi Hukum Laut Montego Bay 1982 e. Konvensi Hukum Laut Sans Francisco 1982 Soal - Soal
- 9. 5. Salah satu hasil perjuangan bangsa Indonesia yang terus memperjuangkan Deklarasi Djuanda di kancah dunia internasional adalah .... a. Deklarasi Djuanda diakui sebagai hukum laut PBB b. Deklarasi Djuanda ditolak total negara-negara PBB c. Deklarasi Djuanda mendapat dukungan dengan catatan d. Deklarasi Djuanda dipromosikan sebagai hukum alternatif e. Deklarasi Djuanda dikodifikasi sebagai hukum laut nasional 6. Berikut adalah kerugian besar bagi Indonesia jika tetap menggunakan hukum laut Ordonantie 1939, yaitu .... a. wilayah laut Indonesia ditentukan seluas 200 mil dari ZEE b. wilayah pantai Indonesia ditarik sepanjang 12 mil dari garis pantai c. wilayah laut Indonesia diapit oleh laut bebas di antara pulau-pulaunya d. wilayah pantai Indonesia ditarik sepanjang 20 mil dari landas kontinen e. wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut bebas di antara pulau-pulaunya Soal - Soal
- 10. 1. Pada masa Demokrasi Parlementer, Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah yang disebut Maritieme Kringen Ordonantie. Peraturan itu menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya 3 mil. Indonesia merasa dirugikan karena peraturan ini menyebabkan wilayah Indonesia terpisah-pisah dengan adanya laut-laut bebas yang memisahkan antar pulau. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi wilayah laut tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini jelas merugikan bangsa baik dari segi politik, sosial, ekonomi, keamanan, dan pertahanan Indonesia. Diperlukan upaya untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia. Demi keutuhan bangsa, integritas wilayah, dan kesatuan ekonomi, maka Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Hukum teritorial ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Pilihan jawaban A dan B bukan termasuk jawaban karena pilihan tersebut merupakan tujuan dari Deklarasi Djuanda, sedangkan pilihan C merupakan hasil dari Deklarasi Djuanda dimana jarak laut Indonesia sepanjang 12 mil dihitung dari pulau terluar. Pilihan D kurang tepat karena ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) baru diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980 jauh setelah dicetuskannya Deklarasi Djuanda. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah C 2. Kekuatan maritim Indonesia mulai bangkit kembali dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Isi dari Deklarasi Djuanda adalah menyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Selain itu, pada Deklarasi Djuanda dinyatakan pula bahwa batas laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil dari garis pantai pulau terluar, di mana sebelumnya batas ini masih mengacu pada peraturan Hindia Belanda tahun 1939 yang mengatur bahwa batas teritorial hanya berjarak 3 mil dari garis pantai setiap pulau. Jawaban yang tepat adalah B. Jawaban dan pembahasan
- 11. 3. Deklarasi Djuanda terjadi sebelum PBB mengeluarkan perjanjian perbatasan laut (UNCLOS) pada 1982. Semangat Deklarasi Djuanda pada 1959 dimotori oleh perjuangan perebutan Irian Barat salah satunya adalah dengan memutus hubungan koloni Belanda di Irian Barat dengan negara induknya melalui jalur laut. Deklarasi Djuanda yang dicetuskan oleh Kabinet Djuanda ini berhasil memperebutkan batas wilayah laut teritorial Indonesia yang tadinya hanya berjumlah 3 mil menjadi 12 mil. Ini berarti Indonesia beserta lautnya adalah satu wilayah yang utuh dan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan.Dengan demikian jawaban yang tepat adalah D. 4. Diakuinya Deklarasi Djuanda sebagai hukum laut yang diakui dunia internasional terjadi pada saat pelaksanaan Konvensi Hukum Laut PBB, di Montego Bay, Jamaika.Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah D. 5. Pada 10 Desember 1982, bertempat di Montego Bay, Jamaika, Konvensi PBB tentang Hukum Laut ketiga dilaksanakan. Pada konvensi ini, dibicarakan tentang pengaturan wilayah kelautan. Tentu saja, pada kesempatan tersebut Indonesia mendapat giliran untuk berbicara. Indonesia berkepentingan untuk memperjuangkan Deklarasi Djuanda yang sebelumnya tidak mendapat sambutan baik dari dunia internasional. Puncaknya, konsep pengaturan wilayah kelautan untuk negara kepulauan sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Djuanda pun diakui oleh PBB. Semenjak saat itu, Indonesia resmi menjadi negara kepulauan yang diakui dunia. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A. Jawaban dan pembahasan
- 12. 6. Setelah merdeka dari Belanda, Indonesia tidak lantas bebas dari warisan masa kolonial Belanda. Salah satunya adalah terkait Ordonantie 1939, yaitu sebuah konsensus hukum laut peinggalan Hindia Belanda yang dalam praktiknya banyak merugikan bangsa Indonesia. Akibat ketentuan ini, luas laut Indonesia tidak diakomodir secara penuh dan lengkap. Salah satu contohnya adalah wilayah Indonesia yang semestinya berdaulat, malah dipisahkan oleh laut bebas di antara pulau-pulaunya.Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E. Jawaban dan pembahasan