Mahkamah agung
Download as PPTX, PDF10 likes17,877 views
Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang memiliki kekuasaan kehakiman, membawahi berbagai lingkungan peradilan. Sejak pendiriannya, MA telah mengalami beberapa perubahan struktur dan fungsi, mengatur tata cara peradilan dan memberikan putusan kasasi. Dengan amandemen UUD 1945, MA berperan sebagai pengadilan negara tertinggi sekaligus pengawas hakim di seluruh lingkungan peradilan.
Mahkamah agung
- 2. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. finance.detik.com
- 3. Sejarah Mahkamah Agung Hindia Belanda Setelah diangkat menjadi Gubernur Jenderal Mr. Herman Willem Deandels mengadakan perubahan- perubahan di lapangan peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh VOC, diantaranya pada tahun 1798 telah mengubah Raad van Justitie menjadi Hooge Raad. Kemudian tahun 1804 Betaafse Republiek telah menetapkan suatu Piagam atau Regeringsreglement buat daerah-daerah jajahan di Asia. Perubahan- perubahan nyata dari zaman pemerintahan Daendels terhadap peradilan di Indonesia tertuang dalam Pasal 86. Inggris Perubahan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seperti di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada Raad van Justitie, didirikan Court Of Justice, yang mengadili perkara perdata maupun pidana. Court of Justice yang ada di Batavia merupakan juga Supreme Court of Justice, pengadilan banding terhadap putusan-putusan Court onvoeldoende gemotiveerd Justitie yang ada di Semarang dan Surabaya. finance.detik.com
- 4. Kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda Setelah peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya Kaisar Napoleon, maka menurut Konvensi London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda yang diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada negeri Belanda. Penyerahan kembali Pemerintahan Belanda tersebut di atur dalam Staatsblad 1816 No.5, yang berisi ketetapan bahwa akan dibuat Reglement yang mengatur acara pidana dan acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya. Bagi Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan daerah sekitarnya untuk perkara pidana dan sipil tetap menjadi kekuasaan Raad van Justitie. Dengan demikian ada perbedaan dalam susunan pengadilan buat Bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di kota-kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di “desa-desa” (di pedalaman). Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan sebagai berikut : • Hooggerechtshof di Jakarta dengan Raad van Justitie yaitu masing-masing di Jakarta, Semarang dan Surabaya. Dengan Keputusuan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 No.2a (St.1847 No.23 yo No.57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1948 (R.O) ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai berikut : 1.Districtgerecht 2.Regentschapsgerecht 3.Landraad 4.Rechtbank van Omgang 5.Raad van Justitie 6.Hooggerechtshof Dalam fungsi judisialnya, Hooggrechtshof memutus perkara-perkara banding mengenai putusan–putusan pengadilan wasit tingkat pertama di seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £.500 dan mengenai putusan-putusan residentiegerechten – di luar Jawa dan Madura. inance.detik.com
- 5. Pendudukan Jepang Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Bala tentara Jepang, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No.1 tanggal 8 Maret 1942, yang menentukan bahwa buat sementara segala Undang- Undang dan peraturan-peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang No.14 tahun 1942 ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon”. Atas dasar peraturan ini didirikan pengadilan- pengadilan sipil yang akan mengadili perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk juga Kejaksaan. Pengadilan-pengadilan bentukan Dai Nippon adalah sebagai berikut : 1. Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) lanjutan districtsgerecht dahulu. 2. Ken Hooi (Pengadilan Kabupaten) lanjutan regentschapgerecht dahulu. 3. Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian) lanjutan landgerecht dahulu. 4. Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) lanjutan Landraad dahulu, akan tetapi hanya dengan seorang hakim saja (tidak lagi majelis), kecuali terhadap perkara tertentu apabila Pengadilan Tinggi menentukan harus diadili dengan 3 orang Hakim. Dengan dicabutnya Undang-Undang No.14 tahun 1942 dan diganti dengan Undang-Undang No.34 tahun 1942, maka ada penambahan badan pengadilan diantaranya Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad van Justitie dahulu dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung), lanjutan dari Hooggerechtshof dahulu. finance.detik.com
- 6. Masa setelah Republik Indonesia • Pada saat berlakunya Undang – Undang Dasar 1945, di Indonesia tidak ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945. • Dengan Penetapan Pemerintah No. 9/S.D. tahun 1946 ditunjuklah kota Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian dengan Undang – Undang No. 7 tahun 1947 ditetapkan tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 1947. • Pada tahun 1948, Undang – Undang No. 7 tahun 1947 diganti dengan Undang-Undang No. 19 tahun 1948 yang dalam pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi. • Para pejabat Mahkamah Agung.(Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota dan Panitera) mulai diberikan pangkat militer tutiler adalah dengan Peraturan Pemerintah 1946 No. 7 tanggal 1 Agustus 1946, sebagai pelaksanaan pasal 21 Undang-Undang No. 7 tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara. Masa Republik Indonesia Serikat • Pada tanggal 1 Januari 1950 Mr. Dr. Kusumah Atmadja mengoper gedung dan personil serta pekerjaan Hooggerechtshof. Dengan demikian maka para anggota Hooggerechtshof dan Procurer Genera! meletakkan jabatan masing-masing dan selanjutnya pekerjaannya diserahkan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat. • Mahkamah Agung pada saat itu tidak terbagi dalam majelis – majelis. Semua Hakim Agung ikut memeriksa dan memutus baik perkara – perkara Perdata maupun perkara – perkara Pidana, hanya penyelesaian perkara pidana diserahkan kepada Wakil Ketua. finance.detik.com
- 7. Perkembangan selanjutnya dengan Undang – Undang No. 14 tahun 1970 tentang; “Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tanggal 17 Desember 1970, antara lain dalam pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi (terakhir) bagi putusan – putusan yang berasal dari Pengadilan – pengadilan lain yaitu yang meliputi keempat lingkungan peradilan yang masing – masing terdiri dari: a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Militer d. Peradilan Tata Usaha Negara Bahkan Mahkamah Agung pula sebagai pengawas tertinggi atas perbuatan Hakim dari semua lingkungan peradilan. Sejak tahun 1970 tersebut Mahkamah Agung mempunyai Organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Mahkamah Agung menjalankan tugasnya dengan melakukan 5 fungsi yang sebenarnya sudah dimiliki sejak Hooggerechtshof, sebagai berikut: a. Fungsi Peradilan (pelayanan) b. Fungsi Pengawasan c. Fungsi Pengaturan d. Fungsi Memberi Nasehat e. Fungsi Administrasi finance.detik.com
- 8. Tugas dan Wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah: • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang • Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi • Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan dan rehabilitasi Menurut UU no. 14 tahun 1985 30 Desember 1985, Mahkamah agung bertugas dan berwewenang untuk memeriksa dan memutuskan : • Permohonan kasasi Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan • Sengketa tentang kewenangan mengadili Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan. • Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Permohonan peninjauan kembali ini diatur dalam uu no. 14 tahun 1985 MA yang akan dilampirkan pada makalah ini. finance.detik.com
- 9. Kedudukan Mahkamah Agung merupakan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapam Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawai 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan. finance.detik.com
- 10. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Pimpinan Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan diangkat oleh Presiden. Pada tanggal 8 Februari 2012, Hatta Ali terpilih menjadi Ketua MA, menggantikan Harifin A. Tumpa, dengan mendapatkan suara mayoritas yaitu 28 suara dari 54 hakim agung. Urutan kedua, Ahmad Kamil 15 suara, Abdul Kadir Mappong 5 suara dan M Saleh 3 suara dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara dan suara tidak sah 3 orang. Hakim Agung Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi. finance.detik.com
- 11. Fungsi Mahkamah Agung • Fungsi Peradilan – Bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali – Melakukan uji materiil terhadap peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi • Fungsi Pengawasan – Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan – Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan • Fungsi Mengatur – Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan – Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. finance.detik.com
- 12. • Fungsi Nasihat – Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain – Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi – Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi – Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan • Fungsi Administrasi – Mengatus hal organisatoris, administrative dan finansial badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) – Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan • Fungsi Lain-lain – Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang. finance.detik.com
- 13. Keuangan Mahkamah Agung • Pedoman Akuntansi dan Keuangan MA dan badan peradilam dibawahnya diatur dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 003 Tahun 2012 • Maksud dan Tujuan – Dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan – Bertujuan menciptakan kelancaran dalam pelaporan keuangan • Sasaran – Menyeragamkan perlakuan akuntansi – Memberikan pedoman dalam pengelolaan keuangan dan perlakuan akuntansi – Tercapainya kesamaan pengertian dan memberikan pedoman dalam menyajikan informasi finance.detik.com
- 14. • Peranan pelaporan keuangan – Laporan keuangan Mahkamah Agung RI disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi – Pengelolaan keuangan negara secara sitematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan: 1. Akuntabilitas 2. Manajemen 3. Transparansi 4. Keseimbangan Antar Generasi • Tujuan Pelaporan Keuangan – Tujuan umu adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan – Tujuan spesifik adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya finance.detik.com
- 15. • Jenis-jenis laporan keuangan – Laporan realisasi anggaran – Neraca – Catatan atas laporan keuangan • Entitas pelaporan dan entitas akuntansi – Entitas Pelaporan – Entitas Akuntansi • Asumsi dasar pelaporan keuangan – Asumsi kemandirian Entitas – Asumsi kesinambungan entitas – Asumsi keterukuran dalam satuan uang • Karakterisik kualitatif laporan keuangan – Relevan – Andal – Dapat Dibandingkan – Dapat Dipahami finance.detik.com
- 16. • Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Basis Akuntansi – Prinsip Nilai Historis – Prinsip realisasi – Prinsip subtansi mengungguli bentuk format – Prinsip periodisitas – Prinsipkonsistensi – Prinsip pengungkapan lengkap – Prinsip penyajian wajar • Kendala informasi yang relevan dan andal – Materialitas – Pertimbangan Biaya dan Manfaat – Keseimbangan antar karakter kualitatif • Tanggung Jawab atas laporan keuangan • Mata Uang Pelaporan • Bahasa Laporan Keuangan finance.detik.com
- 17. Keuangan Mahkamah Agung Alokasi Anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2014 sebagaimana Surat Menteri Keuangan RI finance.detik.com