![Paparan-_POSYANDU[1].ppt](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/paparan-posyandu1-230504134612-37cc5594-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
PB 2. Modul Bimtek24_KEBIJAKAN STUNTING.pptx
- 1. DIREKTORAT PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA, LINGKUNGAN DESA DAN PERDESAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 2024 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA (60’)
- 2. Mengetahui Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Desa Memahami/Mengetahui Tahapan Fasilitasi Kegiatan Konvergensi PPS di Desa Memahami/Mengetahui Prioritas Penggunaan DD untuk PPS Memahami/Mengetahui Tugas/Peran Desa dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa TUJUAN POKOK BAHASAN
- 3. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integrative, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Sumber: Peraturan Presiden Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Konvergensi percepatan penurunan stunting adalah kebijakan intervensi secara terkoordinir, terpadu, dan bersama- sama kepada target sasaran prioritas untuk mencegah dan menangani stunting. Apa itu konvergensi?
- 4. KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA Kketerpaduan/konvergensi yang diindikasikan dengan cakupan layanan yang diterima oleh sasaran Layanan Desa memastikan ketersediaan layanan Menyediakan Layanan sesuai kewenangan Mengoordinasikan dengan penanggungjawab penyedia layanan Desa memastikan sasaran mendatangi layanan Kampanye dan edukasi Perubahan Perilaku Ukurannya: Tingkat konvergensi per sasaran Tingkat Konvergensi Desa
- 5. TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA (PERPRES 72/2021) YANG DIFASILITASI PEMDA KAB./KOTA: 1 • 90% Desa meningkatkan alokasi Dana Desa untuk intervensi gizi spesifik dan sensitif tahun 2024 2 • 80% Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2022 3 • 90% Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tahun 2024; 4 • Seluruh Desa mengintegrasikan kegiatan pencegahan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2022; 5 • Seluruh Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting tahun 2024; 6 • Seluruh Desa menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting; 7 • Seluruh Desa bebas stunting tahun 2024; 90% Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 YANG DIFASILITASI KEMENDES:
- 6. KERANGKA LOGIS KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN (PENCEGAHAN DAN PENANGANAN) STUNTING DI DESA Apa Target adanya PPS di Desa? • Turunnya angka prevalensi stunting • Tidak ada kasus baru stunting (Desa Bebas Stunting) Bagaimana kondisi yang harus dicapai agar prevalensi turun? • Tingkat cakupan layanan/konvergensi layanan yang tinggi • Ada alokasi DD untuk stunting sebagai bukti kontribusi Desa dalam PPS (sesuai kewenangannya) Bagaimana proses yang dilakukan agar kondisi cakupan layanan sesuai harapan • Penyediaan Data • PPS diintegrasikan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa melalui Rembuk Stunting Desa • Penegakan kewenangan Desa • Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa dan daerah • Pelibatan Masyarakat dan pelaku lainnya baik dalam desa maupun luar desa (penytahelix) • Pelaku menjalankan peran dan tugasnya secara optimal • Harmonisasi dan kolaborasi antar pelaku • Pemantauan dan Evaluasi Input apa yang harus ada agar proses bisa berjalan • Regulasi/kebijakan, Pedoman dan Panduan • Pembentukan/ penetapan kelembagaan terkait stunting • Peningkatan kapasitas pelaku
- 7. Memastikan tersedianya layanan dasar di desa baik yang menjadi kewenangan Desa (disediakan oleh Desa) maupun yang menjadi kewenangan supra Desa (disediakan oleh Pemda) dan diakses oleh keluarga prioritas/sasaran: 1. Layanan Kesehatan ibu dan anak (KIA) 2. Konseling gizi 3. Sarana air minum dan sanitasi 4. Jaminan sosial dan Kesehatan 5. Parenting (BKB, PAUD) 6. Ketahanan pangan keluarga dengan pola 3K (kebun, kolam, kendang) 7. Pendampingan keluarga sasaran stunting 8. Pencegahan perkawinan dini dan kehamilan tidak diinginkan. Mengorganisir Pelaku/Petugas Pembangunan di Desa 1. Membentuk TPPS, TPK, KPM 2. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas pelaku/petugas 3. Memfasilitasi forum/rapat koordinasi antar pelaku Mengelola kegiatan konvergensi percepatan penurunan Stunting di desa: 1. Menyosialisasikan program percepatan penurunan stunting di Desa 2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan (melalui Rembuk Stunting Desa) 3. Mengintegrasikan program percepatan penurunan stunting di Desa ke dalam Pembangunan Desa mulai dari perencanaan,penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi 4. Mengkoordinasikan semua layanan, kegiatan dan program di desa 5. Mendata dan update data sasaran 6. Memantau penerimaan layanan bagi keluarga prioritas 7. Melaporkan data konvergensi layanan desa PERAN UTAMA DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
- 8. TAHAPAN FASILITASI/PENDAMPINGAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA SOSIALISASI PROGRAM PPS DI DESA PENINGKATAN KAPASITAS KPM DAN UNSUR MASYARAKAT LAINNYA PENYEDIAAN DATA DESA, PETA SOSIAL, DAN KONSOLIDASI DATA DISKUSI KELOMPOK TERARAH (Pemetaan Sosial, analisis akar masalah) REMBUK STUNTING DESA INTEGRASI HASIL REMBUK STUNTING DESA DALAM MUSDES SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERKAIT PROGRAM PPS DI DESA DAN KAB. Keterangan: 1. Fungsi sosialiasi meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan komiten pemdes dalam PPS di desa. Indikator keberhasilan, terbentunya KPM, TPPS Desa, RDS, TPK; 2. Peningkatan kapasitas menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak ketiga (LSM, akademisi); 3. Data sebagai salah satu syarat desa berkinerja baik dalam upaya PPS sekaligus sebagai bahan perencanaan pembangunan desa; 4. Diskusi terarah untuk melakukan social mapping, problem solved, dll; 5. Dalam rembuk stunting desa membahas laporan, usulan program, dan kesepakatan usulan program; 6. Dalam musdes memuat usulan program sampai menjadi pedoman penyusunan dokumen RPJMDes, RKPDesa, dan APBDesa; 7. Dengan adanya sinkronisasi maka kebijakan atau intervensi dapat dilakukan secara terkoordinir dan tepat sasaran. Perlu bantuan kecamatan sebagai katalisator (Bentuk kegiatan di kecamatan, minilokakarya dan rakor kecamatan). Tanyakan pada KPM, TPK dan Kader Posyandu, peran apa yang mereka lakukan dalam setiap tahapan yang dilingkari?
- 9. Pendanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa Pendanaan Program Percepatan Penurunan Stunting di Desa bersumber dari Pendapatan/Penerimaan Desa yang terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Desa Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari masyarakat desa. 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemerintah memberikan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan desa. Dana ini diberikan dalam bentuk transfer ke daerah dan desa untuk membiayai program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. 3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota memberikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa untuk mendukung pembangunan desa. 4. Alokasi Dana Desa Dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat. Dana ini diberikan secara langsung kepada desa untuk membiayai program pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat setempat. 5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat 7. Pendapatan Desa Lainnya yang Sah Pendanaan program percepatan penurunan stunting tidak selalu harus dari Dana Desa tetapi bisa dari sumber pendapatan Desa lainnya
- 10. KEMENTERIAN DESA, PDTT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA diprioritaskan untuk mendanai : Permendes No. 7 tahun 2023 dan Permendes No. 13 Tahun 2023
- 11. KEMENTERIAN DESA, PDTT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- 12. KEMENTERIAN DESA, PDTT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat: a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:
- 13. KEMENTERIAN DESA, PDTT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN Anggaran Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting (Intervensi Spesifik)
- 14. KEMENTERIAN DESA, PDTT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN Anggaran Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting (Intervensi Sensitif)
- 15. KEMENTERIAN DESA, PDTT DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN Anggaran Dana Desa Untuk Percepatan Penurunan Stunting (Tata Kelola)
- 16. Pengawalan hasil rembuk stunting kedalam proses musrenbangdes hingga musdes, sehingga perencanaan kegiatan desa (khususnya bidang kesehatan termasuk stunting) dapat diakomodir oleh desa sesuai dengan data, kebutuhan dan prioritas yang telah dibahas pada rembuk stunting Strategi Optimalisasi Musdes&PengalokasianDanaDesauntukPercepatanPenurunanStuntingdiDesa Yang terkait tugas KPM, Kader Posyandu dan TPK
- 17. Terima Kasih Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Lingkungan Desa dan Perdesaan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa PDTT Jl. TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan Sekretariat.ineypsbldp@gmail.com
- 18. Penugasan PB 2. Dalam setiap tahapan pada alur fasilitasi percepatan peneurunan stunting di Desa bagaimana peran masing- masing (berbagi peran antara KPM, Kader Posyandu dan TPK)