Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Desa 2024.pptx
- 1. Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Desa Ade Siti Juariah TAPM P3MD Kabupaten Pati
- 2. ARAH KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Menerapkan SDGs di Desa (SDGs Desa; Permendes 21 Tahun 2020) SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2
- 3. 3 Upaya Pencapaian SDGs Desa untuk Penurunan Stunting 1. Upaya pencapaian SDGs Desa nomor 1 sampai dengan 6 , 11 berkontribusi pada upaya percepatan penurunan stunting di Desa, jika pengembangan kegiatannya berdasarkan konsep. 2. Prinsip penanganan stunting meliputi: • Stunting merupakan masalah keluarga, maka intervensinya difokuskan pada keluarga khususnya keluarga 1000 HPK. • Difokuskan untuk menangani penyebab langsung dan penyebab tidak langsung stunting, sehingga bentuk intervensinya meliputi: • Intervensi spesifik, untuk menangani penyebab langsung dan lebih banyak bersifat Tindakan teknis medis oleh tenaga Kesehatan. • Intervensi sensitif, untuk menangani penyebab tidak langsung dan lebih banyak dilakukan oleh sector non Kesehatan. 3. Pelaksanaan pencegahan stunting di desa perlu dilakukan secara konvergen yaitu memastikan kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan.
- 5. 5 Stunting : Tinggi Badan Menurut Umur tidak sesuai. Menunjukkan status pertumbuhan dan perkembangan anak. • Otak dibentuk pada 5 tahun pertama kehidupan. Gagal tumbuh (stunting) pada periode ini tidak hanya terjadi pada tampak fisik (pendek) namun juga pada perkembangan kognitif. • Perkembangan awal otak memiliki dampak jangka panjang terhadap kemampuan anak untuk belajar di sekolah maupun dalam kehidupan. • Intervensi sebelum lahir dan setelah lahir sangat penting.
- 6. PENYEBAB STUNTING ANAK STUNTING • Keluarga tidak bisa menyediakan bahan pangan/harga tinggi • Keluarga tidak paham cara mengolah dan menyajikan menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) • Rumah tidak sehat • Lingkungan dengan sanitasi buruk • Tidak memiliki akses air bersih • Terbatasnya layanan Kesehatan Ibu Hamil • Perilaku tidak sehat Penyebab langsung 1. Kurangnya asupan gizi ibu saat hamil 2. Kebutuhan gizi tidak tercukupi saat masih di bawah umur 2 tahun Penyebab tidak langsung Sumber: Panduan Konvergensi PPS di Desa, 2021
- 7. SASARAN DAN CAKUPAN LAYANAN REMAJA PUTRI • Minum Tablet Tambah Darah (TTD) • Pemeriksaan status anemia CALON PENGANTIN • Catin perempuan Minum TTD • Pemeriksaan Kesehatan (layanan pranikah) • Pendampingan Kesehatan reproduksi/edukasi gizi 3 bln pranikah • Bimbingan perkawinan (materi stunting) IBU HAMIL • Periksa kehamilan/nifas • Pelayanan pasca persalinan • Bumil Kurang Energi Kronis (KEK) dpt tambahan asupan gizi ANAK 0-59 BULAN • Mengikuti kegiatan BKB/PAUD • Anak 0-6 bulan dapat ASI ekslusif • 6-23 bulan mendapat MP ASI • Balita gizi buruk dpt layanan tata laksana gizi buruk • Balita dipantau gizi dan perkembangannya • Balita kurang gizi mendapat asupan gizi • Dapat imunisasi lengkap KELUARGA SASARAN STUNTING • Memiliki KK, Akta kelahiran, KTP, dll • Akses sumber air bersih • Akses sanitasi layak • Stop BABS • Mendapatkan pendampingan • Keluarga rentan ekonomi dapat program jamsos (PKH, BLT DD, dll) • Keluarga dengan bumil, busui, baduta – variasi bantuan pangan selain beras dan telur • Peserta ketahanan pangan/pemanfaatan lahan pekarangan (utk ketahanan pangan)
- 8. PENANGANAN STUNTING Intervensi Spesifik Intervensi Sensitif 1)Keluarga Berencana paska persalinan; 2)Penurunan kehamilan tidak diinginkan; 3)Calon pengantin melakukan pemeriksaan Kesehatan; 4)Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga; 5)Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; 6)Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional bagi RT berpenghasilan rendah; 7)Pendampingan bagi keluarga berisiko stunting; 8)Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan; 9)Pemberian pemahaman tentang stunting; 10)Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan; Remaja Putri 1) Remaja putri mengkonsumsi TTD Ibu hamil 2) Tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK 3) Ibu hamil mengkonsumsi TTD Bayi 0-23 bulan (baduta) Anak 24- 59 bulan (balita) 4) ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan 5) MP-ASI bagi baduta 6) Pemantauan tumbuh kembang balita 7) Tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi 8) Tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk 9) Imunisasi dasar lengkap bagi balita Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor selain Kesehatan. Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor Kesehatan.
- 10. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa (sebagai upaya mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJM dan RKP) Penyediaan Data (hasil konsolidasi dari berbagai aplikasi pendataan) Penguatan Rembuk Stunting PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIINTEGRASIKAN KE DALAM
- 11. Penyelarasan Pengkajian Kondisi Desa Penggalian Gagasan di RDS 1. Dilaksanakan Oleh BPD Pemdes dan LKD 2. Bulan Juni 3. HASIL Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Desa. 1. Diselenggarakan oleh Kepala Desa 2. Bulan Juli 3. Peserta: Pemdes, BPD, Perwakilan Masyarakat Desa MUSRENBANGDES REMBUK WARGA (termasuk Rembuk Stunting) OUT PUT RANCANGAN: 1. RPJMDESA 6 THN 2. RKPDESA 1 THN RKPDESA Akhir September (PERDES) PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (dalam rangka DESA PEDULI KESEHATAN dan Perencanaan Program Percepatan Penurunan Stunting) MUSDES Catatan: 1. Rembuk Stunting Desa dilakukan pra Musdes sehingga usulan kegiatan stunting dapat diintegrasikan pada penyusunan rancangan RKP Desa. 2. MUSDES untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa, dilaksanakan oleh BPD dengan Fasilitasi dari Pemdes. PENYUSUNAN RAPBDES
- 12. REMBUK STUNTING DESA FUNGSI • SEBAGAI PRA-MUSYAWARAH (PENGGALIAN GAGASAN) TUJUAN • MENINGKATKAN KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (TERFOKUS PADA UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING ). • MEMASTIKAN KEGIATAN STUNTING MENDAPATKAN DUKUNGAN DAN PEMBIAYAAN DARI APBDESA PROSES • MEMBAHAS/MENGANALISIS DATA EHDW DAN REKOMENDASINYA • MENGADVOKASIKAN HASIL KESEPAKATAN REMBUK STUNTING KE PEMERINTAH DESA DAN MUSYAWARAH DESA.
- 13. REMBUK STUNTING DI DESA Output: • Kesepakatan konsolidasi data • Perumusan masalah • Kesepakatan usulan kegiatan Acara kegiatan: 1. Diskusi konsolidasi antar data 2. Diskusi merumuskan masalah 3. Diskusi mengidentifikasi usulan-usulan kegiatan 4. Diskusi prioritas usulan kegiatan 5. Menyepakati perwakilan rembuk terlibat dalam musyawarah desa 6. Menyusun rencana menyampaikan hasil rembuk kepada tim perumus desa ,TPPS, dan Pemerintah Desa Input: • Data dusun • Data KPM • Data polindes • Data posyandu • Data PAUD Peserta: • PKK • Kader • TPK • Bidan • Guru PAUD • BPD • Tokoh Masyarakat • Kelompok Masyakat lainnya
- 15. PELAKU PROGRAM STUNTING DI DESA PELAKU PERANNYA PEMERINTAH DESA Mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa BPD • Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan stunting • Menyampaikan aspirasi/usulan kegiatan dari masayarakat • Bersama Pemdes menyelenggarakan rembuk stunting PLD Memastikan terintegrasinya program/kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di desa dalam perencanaan pembangunan Desa TPPS DESA • Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan pelaku terkait kegiatan stunting di desa • Dapat memanfaatkan keberadaan RDS. TPK Memberikan pendampingan kepada keluarga, terutama keluarga beresiko stunting KPM Melakukan pendataan kelompok sasaran, pelaporan (eHDW dan VSC), terlibat dalam perencanaan Pembangunan Desa, Pemantauan kelompok sasaran menerima layanan KADER POSYANDU Menyediakan layanan seperti Konseling gizi, KIA, PHBS, Pos PAUD, BKB, Kespro Remaja, Peningkatan ekonomi keluarga, penganekaragaman konsumsi pangan.
- 16. Koordinasi Antar Pelaku Melalui Rumah Desa Sehat Rumah Desa Sehat mempunyai fungsi sebagai: 1) Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Desa khususnya bidang Kesehatan; 2) Ruang literasi kesehatan di Desa; 3) Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Desa; 4) Forum advokasi kebijakan pembangunan Desa di bidang Kesehatan. RDS
- 17. 17 (1) Rembuk Stunting tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh RDS yang dilaksanakan sebelum musyawarah Desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan Desa tahun berikutnya. (2) Rembuk Stunting berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat desa dengan Pemerintah Desa dan BPD guna membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa. (3) Kegiatan utama dalam Rembuk Stunting di Desa terdiri dari: a.pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RDS dan Musyawarah Antar Desa (MAD); dan b.pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif. (4) Kesepakatan hasil Rembuk Stunting di Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RDS, masyarakat desa, dan Pemerintah Desa. Pas al 31 NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI TINGKAT DESA
- 18. Pasal 48 (1) Dalam hal Desa telah memiliki kelembagaan FKD maka pengorganisasian KPS dapat dilakukan melalui FKD. (2) Dalam hal pengorganisasian KPS dilakukan melalui FKD, maka FKD melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dengan berpedoman pada ketentuan mengenai RDS. NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG KEWENANGAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI TINGKAT DESA
- 20. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI ● Mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. ● Mengetahui pencapaian target keberhasilan dari setiap tahapan fasilitasi konvergensi penurunan stunting di desa ● Indikator input ● Indikator proses ● Indikator output ● Indikator dampak PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- 21. WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI ● Pemantauan dilakukan setiap bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau satu tahun. ● Evaluasi dilakukan minimal satu tahun sekali. ● Pemantauan dilakukan oleh desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat melalui pelaporan yang dikirim secara berjenjang. ● Pemantauan di level desa dilakukan oleh KPM dengan instrumen e-HDW. MEKANISME PEMANTAUAN
- 22. PELAPORAN ● Kartu Skor Desa (Village Scord Card) ● Laporan penyelenggaraan konvergensi penurunan stunting di desa ● KPM mengumpulkan data sasaran dan layanan setiap bulan. ● KPM mengompilasi data setiap 3 bulan dalam village scord card. MEKANISME PELAPORAN
- 23. Sasaran dan Cakupan Layanan 1 Remaja Putri 1. M inum TTD ( Tablet Tambah Darah) 2. M enerima pemeriksaan status anemia 2 Calon Pengantin dan Calon Pasangan Usia S ubur 1. Catin/Calon Ibu menerima TTD 2. M emperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pranikah 3. M enerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah 4. Catin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 3 I bu Hamil dan I bu Hamil KEK 1. Periksa kehamilan/nifas 2. M endapatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB) paska persalinan 3. Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) mendapatkan tambahan asupan gizi 4. M engonsumsi Tablet Tambah Darah ( TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan 4 Bayi 0- 59 bulan 1. M engikuti kegiatan BKB/PAUD 2. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 3. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat M akanan Pendamping Air Susu Ibu ( M P-ASI) 4. Balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 5. Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya 6. Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 7. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 5 Keluarga Sasaran Stunting dan Keluarga Berisiko Stunting 1. Keluarga memiliki kartu keluarga 2. Keluarga memiliki akses ke sumber air bersih/minum 3. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak 4. Keluarga yang stop BABS 5. Keluarga Berisiko Stunting mendapatkan pendampingan 6. Keluarga dengan masalah kerentanan sosial ekonomi dan disabilitas menjadi peserta program jaminan sosial ( PKH/BLT- DD/ program sejenis) 7. Keluarga dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur 8. Keluarga berisiko stunting menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi S AS ARAN DAN CAKUPAN LAYANAN Mengacu pada Perpres 72 Tahun 2021
- 24. Village Score Card yang sudah mengacu pada Perpres 72 Tahun 2021.
- 26. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 15 www.kemendesa.go.id kemendespdtt PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING SKALA DESA Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala desa melalui : 1. Intervensi Spesifik 2. Intervensi Sensitif 3. Tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting
- 27. PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING SKALA DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 16 www.kemendesa.go.id kemendespdtt Kelompok Sasaran Pencegahan dan Intervensi Penurunan Stunting a. remaja putri; b. calon pengantin; c. ibu hamil, menyusui, nifas; d. bayi usia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan; dan e. keluarga berisiko stunting.
- 28. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 17 • penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif; • sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan; • Pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; • kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa. PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING SKALA DESA • penyuluhan dan konseling gizi; • pemantauan tumbuh kembang balita • pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari: • pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksaan posyandu; • pemberian makanan tambahan pemulihan. merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari. selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya. www.kemendesa.go.id kemendespdtt Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi Penyebab langsung (intervensi spesifik)terjadinya Stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa
- 29. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 18 a. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting; b. upaya pencegahan perkawinan dini; c. pelatihan pangan yang sehat dan aman; d. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana; e. Kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal; f. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang; g. perilaku hidup bersih dan sehat; h. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan bina keluarga balita; i. penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga; j. penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; k. edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan; l. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan m. kegiatan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
- 30. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 19 Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: • peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; • konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Desa (SDGs Desa, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Desa perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Desa perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran; • fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap; Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
- 31. KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 19 Tata Kelola percepatan penurunan stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa, meliputi: • fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting desa sebagai pra Musyawarah Desa untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting di Desa yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Desa; • fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan stunting di Desa; • pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu (posyandu), pendidik pendidikan anak usia dini dan kader Desa lainnya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan stunting di Desa; dan • penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan stunting di Desa untuk kader sesuai kewenangan Desa. Penanganan intervensi stunting berskala lokal Desa dapat diintegrasikan di dalam kegiatan lain yang beririsan dengan stunting, seperti ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem. www.kemendesa.go.id kemendespdtt
- 32. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- #7: Anemia pada ibu hamil < 12 mg/dl Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah kekurangan energi yang memiliki dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan pertumbuhan perkembangan janin. Ibu hamil dikategorikan KEK jika Lingkar Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm Pertumbuhan janin terhambat atau PJT adalah gangguan yang membuat janin tumbuh lebih lambat dari yang seharusnya. Ibu hamil yang mengalami PJT, janin di dalam kandungannya umumnya berukuran lebih kecil dari ukuran normal sesuai usia kandungan. Saat lahir, bayinya juga akan memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) Ibu hamil dengan 4T dapat meningkatkan kematian pada ibu. Ibu dengan 4T adalah ibu yang hamil Terlalu Muda (,20th), Terlalu Tua (>35th), Terlalu Sering (jarak anak <2th dan sering) dan Terlalu Banyak (memilik anak hidup >3).