PJK3.ppt
- 1. Page 1 PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( P J K 3 )
- 2. Page 2 DASAR HUKUM 1. Undang-undang No. 1 / 1970 2. Permenaker No. 4 / 1995 tentang Perusahaan Jasa K3 3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.KEP.48/DJPPK/VII/2011 tentang Bidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. Keputusan Dirjen Binwasnaker No. KEP.12/DJPPK/III/2011 tentang Juknis Pelaksanaan SDM Bidang K3
- 3. Page 3 • PJK3 adalah Perusahaan yang usahanya dibidang K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. PJK3 dalam melaksanakan kegiatan jasa K3 harus terlebih dahulu memperoleh keputusan penunjukan dari Menteri Tenaga Kerja c.q. Ditjen Binwasnaker. Untuk memperoleh keputusan penunjukan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. PENGERTIAN
- 4. Page 4 • a. Konsultan b. Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi, Instalasi Teknik K3 c. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik d. Pemeriksaan/Pengujian dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja e. Audit K3 f. Pembinaan dan Pelatihan K3 RUANG LINGKUP PJK3
- 5. Page 5 • Pesawat Uap dan Bejana Tekan Listrik Penyalur Petir dan Peralatan Elektronik Lift Instalasi Proteksi Kebakaran Konstruksi Bangunan Pesawat Angkat dan Angkut dan Pesawat Tenaga dan Produksi PJK3 Riksa Uji Teknik : JENIS KEGIATAN PJK3 Riksa - Uji dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja : Kesehatan Tenaga Kerja Lingkungan Kerja
- 6. Page 6 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.KEP.48/DJPPK/VII/2011 BIDANG JASA PEMBINAAN K3 1. Kesehatan kerja 2. Lingkungan kerja dan bahan berbahaya 3. SMK3 dan Keahlian K3 Umum 4. Keselamatan kerja mekanik 5. Keselamatan kerja pesawat uap dan bejana tekan 6. Keselamatan kerja listrik 7. Keselamatan kerja penanggulangan kebakaran 8. Keselamatan kerja konstruksi bangunan
- 7. Page 7 Keputusan Dirjen Binwasnaker No. KEP.12/DJPPK/III/2011 tentang Juknis Pelaksanaan SDM Bidang K3 Dalam melaksanakan kegiatan jasa K3, memiliki ketentuan sbb : 1. Penanggung jawab kegiatan adalah tenaga Ahli K3 yang telah ditunjuk oleh Menteri pada PJK3 Pembinaan yang bersangkutan; 2. Tenaga Pembina / Instruktur Teknis yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- 8. Page 8 PJK3 Jasa Riksa Uji Teknik / Yankes dilarang melakukan kegiatan Jasa Konsultasi; Jasa Pabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3; Jasa Audit, Jasa Pembinaan K3
- 9. Page 9 Ahli K3 atau Dokter Pemeriksa yang bekerja pada PJK3 mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian teknik atau pemeriksaan/pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan keputusan penunjukannya.
- 10. Page 10 Berbadan Hukum Memiliki ijin usaha perusahaan (SIUP) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan Memiliki peralatan yang memadai sesuai usaha jasanya Memiliki Ahli K3 yang sesuai dengan usaha jasanya yang bekerja penuh pada perusahaan yang bersangkutan Memiliki Tenaga Teknis sesuai usaha jasanya PERSYARATAN PJK3
- 11. Page 11 • PERMOHONAN (pasal 8) MENAKERTRANS cq Dirjen Binwasnaker Keputusan (3 bulan) ditolak - alasannya diterima SK PENUNJUKAN 2 tahun : (pasal 10) - dapat diperpanjang - dapat dicabut TIM PENILAI • Akte perusahaan • SIUP • Keterangan domisili • NPWP • Daftar alat • Struktur organisasi • Wajib Lapor Ketenagakerjaan • SK Ahli K3 / Dokter Pemeriksa / Tenaga Tehnis • Daftar riwayat hidup • Pas foto (berwarna) PROSEDUR & TATA CARA (Pasal 8)
- 12. Page 12 • Masa berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang Prosedur sama seperti pengajuan baru, di tambah daftar kegiatan selama penunjukan Diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum SK berakhir PERPANJANGAN
- 13. Page 13 • HAK KEWAJIBAN Melakukan kegiatan sesuai SK Menerima imbalan sesuai kontrak Mendapatkan pembinaan dan bantuan teknis dari pejabat K3 setempat Mentaati ketentuan peraturan Mengutamakan misi K3 Membuat kontrak yang memuat secara jelas hak dan kewajiban Menyimpan dokumen kegiatan selama 5 (lima) tahun Lapor/konsul dengan pejabat K3 setempat HAK DAN KEWAJIBAN
- 14. Page 14 PJK3 harus melaporkan dan berkonsultasi dengan Kadisnaker setempat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan
- 15. Page 15 PJK3 bidang jasa riksa uji teknik &/ riksa uji pelayanan kesehatan kerja mengakibatkan kerusakan atau kerugian pihak lain wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian
- 16. Page 16 Bila ada perubahan Ahli K3 atau Tenaga Teknis PJK3 melaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
- 17. Page 17 Penunjukan PJK3 untuk mencapai hasil kecelakaan nihil di tempat kerja PJK3 harus memiliki sarana dan prasarana
- 18. Page 18 Cekap Semanten..... Matur Nuwun Selamat melanjutkan kegiatan pembinaan AK3U