Abstract image of a woman sitting on books and studying on a laptop

PROGRAM KB

Download as PPTX, PDF
Afrizal Bob, profile picture
Afrizal Bob

Dokumen ini membahas masalah penurunan kualitas program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Solok, mencakup kurangnya komitmen politik, informasi yang menyesatkan, serta kekurangan tenaga penyuluh. Selain itu, terdapat analisis kebijakan publik yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong koordinasi antar instansi. Beberapa rekomendasi juga disajikan untuk mengatasi permasalahan ini dengan pendekatan yang lebih sistematis.

Education
1 of 64
Downloaded 283 times
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Most read
14
Most read
15
16
17
18
Most read
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SOLOK Oleh Afrizal.SP.MM 1
Masalah Umum • Masalah Umum dari menurunnya kualitas program kependudukan dan keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya komitmen politik yang kuat dalam upaya mendukung berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program KB hingga tingkat lapangan. 2. Tidak adanya sinergitas program dan kegiatan antar instansi terkait dalam pengentasan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana. 3. Pada tataran pelaksanaan di lapangan masyarakat kerap mendapat informasi menyesatkan atau informasinya tidak sampai. 4. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. 5. Rendahnya kualitas pelayanan karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 2
Masalah Pokok Pengendalian jumlah penduduk untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. 3
Pengertian KEBIJAKAN PUBLIK Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu , mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pembangunan. Mustopadidjaja AR 4
Lanjutan … Thomas R, Dye : Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do. Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yang sengaja tak dibuat oleh pemerintah, karena dianggap bahwa masyarakat sudah mampu mengatur kepentingannya oleh masyarakat sendiri. 5
MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK Meliputi : 1. Sistem Kebijakan Publik 2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik. 3. Stratifikasi Kebijakan Publik. 6
MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK MANAJEMEN Alur Manajemen Kebijakan Publik KEBIJAKAN PUBLIK SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN TUJUAN YANG UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN DITETAPKAN FORMULASI MEMANFAATKAN  EFEKTIIVITAS SUMBER DAYA  EFISIENSI IMPLEMENTASI MEMANFAATKAN -INTERNAL LINGKUNGAN -EKSTERNAL EVALUASI HASIL 7
ICEBERG THEORY ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKAN INFORMASI MELALUI Reactive, cepat MASS MEDIA MERUPAKAN mengambil tindakan SUATU PERISTIWA YANG EVENT untuk menyelesaikan TERLIHAT DIPERMUKAAN masalah. BILA PERISTIWA KEJADIAN Responsif, bertindak BERULANG AKAN TIMBUL PATTERN dengan melihat pola POLA PRILAKU OF tingkah laku kejadian BEHAVIOR yang berulang PEMIKIRAN MENDALAM Generatif, bertindak YG TAMPAK DIPERMUKAA SYSTEMIC setelah melihat struktur SBG HASIL PERAN DARI permasalahan dan STRUCTURE diselesaikan secara POLA PERILAKU terstruktur pula. DARI TKT PEMIKIRAN YG Fundamental, dari tingkat PALING DLM KITA TEMUKAN pemikiran yang paling STRUKTUR SISTEMIK dalam, ditemukan sistemik PERMASALAHAN MODEL2 MENTAL MODEL permasalahan dan model MENTAL INDIVIDU DAN ORG mental indivudu. TEORI GUNUNG ES INI MENJADI DASAR UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, KHUSUSNYA DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN.
Dinamika Proses KP POLICY FORMULATION (AGENDA SETTING ) • James E. Anderson, mengemukakan proses pembuatan kebijakan sbb: DIKONVERSIKAN PRIVATE PUBLIC ISSUE PROBLEM PROBLEM INSTITUTIONAL SYSTEMIC AGENDA AGENDA 9
ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - Tokoh Masyarakat LK - Partai Politik (Lingkungan - Instansi Pemerintah Kebijakan) - Kelompok Kepentingan PK - Masyarakat - Menteri PK - Gubernur (Pelaku - Bupati, Kebijakan) LK KP - Legislatif.  Peraturan Perundang-undangan KP (Kebijakan Publik) KS KS (Kelompok • Masyarakat Sasaran) 10
SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN PK LK KP F I EK KS POLICY CYCLE POLICY SYSTEM STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICY LK = MENGHADAPKAN BERBAGAI SYSTEM SUBSTANSI KEBIJAKAN YANG DI TERSEBUT MENANDAI/BERLANGSUNG USUNG BERBAGAI STAKEHOLDERS PADA KESELURUHAN TAHAPAN “POLICY CYCLE” PK = YANG HARUS MERESPONS BERBAGAI F = FORMULASI MASALAH KEBIJAKAN TERDIRI DARI I = IMPLEMENTASI SEJUMLAH STAKEHOLDERS EK= EVALUASI KINERJA KS = KELOMPOK SASARAN DALAM HUBUNGAN ITU PARA PEJABAT PUBLIK HRS MEMPERHATIKAN POSISI DISAMPING DIMENSI TEKNIS DAN KONDISI MENGANDUNG DIMENSI SOSIO POLITIS [EK dilakukan dalam rangka pengawasan dan pertanggung jawaban 11
Teknik Perumusan Masalah (1) William N. Dunn, 2000 META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH PENCARIAN MASALAH SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN MASALAH MASALAH FORMAL 12
Tujuh Langkah Formulasi Kebijakan - Mustopadidjaja AR 1. PENGKAJIAN PERSOALAN MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN MASALAH 2. PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN 3. ALTERNATIF KEBIJAKAN MASA DEPAN 4. PENYUSUNAN MODEL PERAMALAN KEBIJAKAN 5. PENETAPAN KRITERIA 6. PENILAIAN ALTERNATIF AKSI REKOMENDASI KEBIJAKAN 7. PERUMUSAN REKOMENDASI
TEKNIK METODE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK Langkah Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan Publik  Sosialisasi dan diseminasi kebijakan  Pembentukan organisasi pelaksanaan  Penyusunan program kerja  Perincian program kerja  Pelaporan secara berkala Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan 14 Publik
Pengertian dan Prinsip Evaluasi Kebijakan Bentuk Evaluasi  Evaluasi Formatif : evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi.  Evaluasi Sumatif : evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan/program secara aktual terhadap permasalahan. Cara Pengukuran Kinerja  Balanced Score Card  Basic Production Model  Cost Benefit Analysis Evaluasi Kinerja Kebijakan 15
Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard Kondisi Keuangan Financial yang Kuat Strength Product Kepuasan Customer Satisfaction Pelanggan Penyempur Business Process naan Improvement Proses Internal Pembelajar an dan Organization Learning Inovasi Evaluasi Kinerja Kebijakan 16
Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard The Balanced Scorecard- Financial Perspective Measures that Drive Goals Measures Performance The Customer Perspective- Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Core Measures Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Quality Works Force Self-Assessment Customers Excellence Internal Quality Quality Work Environment Quality of Work Environment System Quality Quality of as Defined by Employees Product/Service as Accurate, Assessment of Defined by the Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Customer Leadership as Defined by Effective Data Information Employees Collection Systems Service/ Responsiveness as Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical Planning Evaluasi Kinerja Kebijakan 17
MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK Perspektif Finansial Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal Tujuan, Ukuran kinerja, Target Visi & Tujuan, Ukuran kinerja, dan Langkah/Upaya Target dan Langkah / Upaya Strategi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya
NO SKALA DERAJAT KINERJA 1 > 85 - SANGAT BERHASIL 100 (GREEN) 2 70 - 85 BERHASIL (GREEN) 3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW) 4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)
DASHBOARD YELLOW RED 55 GREEN 70 0 100 • Distop krn sdh selesai dan berhasil GREEN • Dilanjutkan YELLOW : Dilanjutkan dgn perbaikan/perubahan program RED : Dihentikan krn tdk berhasil
ICEBERG THEORY ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKAN Peristiwa Reactive; Optimalisasi Tingginya Tingkat Pertumbuhan pelaksanaan Program EVENT Kependudukan Dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Keluarga Berncana Pola Perilaku Responsif : Sosialisasi Rendahnya Partisipasi PATTERN Pemakaian Alat Masyarakat Dalam Pemakaian Kontrasepsi Jangka Alat Kontrasepsi Jangka Panjang OF Panjang dan BEHAVIOR Pemberdayaan Perempuan. Struktur Sistemik Sinergi instansi Generative; Program penanganan lintas sektoral pemerintah blm efektif SYSTEMIC ttg kependudukan dan STRUCTURE keluarga berencana. Fundamental,; Kebijakan Mental Model tentang Regulasi Tentang • Persepsi banyak anak banyak MENTAL MODEL Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga rezeki • Pernikahan usia muda
PROSES AGENDA SETTING Policy-issues Private Problem Public Problem • Peningkatan kesadaran Rendahnya masyarakat utk ber- Tingginya KB Tingkat Tingkat • Penyeimbangan Pertumbuhan Kesejahteraan jumlah lapangan kerja Penduduk Keluarga dgn angka angkatan kerja Institutional Agenda System Agenda Regulasi Tentang Perkembangan • Peningkatan Peran serta Stake Holder Kependudukan dan dan Masyarakat. Pembangunan Keluarga
ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN PK : LK : STAKEHOLDERS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN 1. Pemerintah Kabupaten - Tokoh Masyarakat 2. Badan KB PP 3. Instansi Terkait. - Akademisi PELAKU 4. Pemerintah Kecamatan. - Partai Politik KEBIJAKAN 5. Pemerintah Nagari/Desa. - Instansi Pemerintah PELAKSANA KEBIJAKAN 1. LSM Peduli kependudukan - Kelompok Kepentingan 2. Pengamat & pemerhati - Masyarakat (Akseptor KB, dll) kependudukan -Etnis tertentu 3. Keluarga sasaran 4. Kelompok Akseptor KB Posyandu. KEBIJAKAN 5. Kelompok LINGKUNGAN PUBLIK KEBIJAKAN KP : LK :Masalah-Masalah 1. UU No. 52 Tahun 2009 1. Program KB blm efektif Tentang Perkembangan 2. Pemanfaatan Posyandu blm optimal 3. Tenaga penyuluh blm memadai KELOMPOK Kependudukan dan 4. Program Desa Siaga blm merata SASARAN Pembangunan Keluarga 5. Penyebaran lapangan pekerjaan blm KEBIJAKAN 2. UU Nomor 32/2004 yang merata Berkeadilantentang 6. Akses Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Pemerintah Daerah dan KB belum memadai KS : 3. Inpres No. 3 Tahun 2010 7. Sinergitas antar instansi dan pihak lain • Pemerintah yg terkait blm optimal tentang Pembangunan 8. Program CSR blm opotimal • Masyarakat usia subur/produktif • Masy di Daerah Tertinggal/terpencil. • Generasi Muda
SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL • Pemerintah 1. Tingkat pendidikan rendah EKONOMI 1. Tidak • Masyarakat usia 2. Komposisi gender tdk 1. Persepsi “banyak anak banyak adanya subur/produktif seimbang rezeki” Kebijakan • Masy di Daerah 3. Angka kelahiran tinggi 2. Distribusi tenaga penyuluh Tertinggal/terpe 4. Angka kematian menurun tidak merata tentang ncil. 5. Nilai lokal utk pernikahan usia 3. Peningkatan jml Akseptor KB Perkemban • Generasi Muda muda blm proporsional dg gan 6. Persepsi “banyak anak peningkatan jml penduduk Kependudu banyak rezeki” SOSIAL DAN BUDAYA kan dan 7. Penggunaan alat kontrasepsi 1. Tingkat pendidikan rendah Pembangu bertentangan dg keyakinan 2. Komposisi gender tdk nan 8. Distribusi tenaga penyuluh seimbang tidak merata 3. .Angka kelahiran tinggi Keluarga 9. Diskriminasi etnis tertentu 4. Angka kematian menurun 2. Sinergitas 10.Peningkatan jml Akseptor KB 5. Nilai lokal utk pernikahan usia penanganan blm proporsional dg muda kependuduk peningkatan jml penduduk 6. Penggunaan alat kontrasepsi an blm 11.ego sektoral penanganan bertentangan dg keyakinan optimal kependudukan POLITIK 12.Pembangunan tdk merata / 1. Tidak adanya Kebijakan tentang Masih adanya Daerah Perkembangan Kependudukan dan Tertinggal dan Terpencil Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal 24
Hasil Analisis CLD NO VARIABEL Nilai Rangking 1 Persepsi “banyak anak banyak rezeki” 4 2 Distribusi tenaga penyuluh tidak merata 0 3 Peningkatan jml Akseptor KB blm proporsional dg 0 peningkatan jml penduduk 4 Tingkat pendidikan rendah 2 5 Komposisi gender tdk seimbang 0 6 Angka kelahiran tinggi 10 III 7 Angka kematian menurun 9 8 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 0 9 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 10 III 10 Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 0 11 Tidak adanya Kebijakan tentang Perkembangan 21 I Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 12 Pembangunan tdk merata 11 II
TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH (FORMULASI KEBIJAKAN-W.DUNN) Meta Masalah 1. Tingkat pendidikan rendah 2. Komposisi gender tdk seimbang 3. Angka kelahiran tinggi 4. Angka kematian menurun Pendefinisian Pencarian 5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda Masalah 6. Persepsi “banyak anak banyak rezeki” Masalah 7. Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 8. Distribusi tenaga penyuluh tidak merata EKONOMI 9. Diskriminasi etnis tertentu 1. Persepsi “banyak anak 10. Peningkatan jml Akseptor KB blm banyak rezeki” proporsional dg peningkatan jml 2. Distribusi tenaga penyuluh penduduk tidak merata 11. ego sektoral penanganan 3. Peningkatan jml Akseptor KB Tingginya kependudukan blm proporsional dg Tingkat 12. Pembangunan tdk merata / Masih peningkatan jml penduduk adanya Daerah Tertinggal dan SOSIAL DAN BUDAYA Pertumbu SITUASI Terpencil 1. Tingkat pendidikan rendah MASALAH han 2. Komposisi gender tdk seimbang Penduduk MASALAH 3. .Angka kelahiran tinggi SUBSTANTIF 4. Angka kematian menurun 5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda MASALAH 6. Penggunaan alat kontrasepsi FORMAL bertentangan dg keyakinan POLITIK 1. Belum adanya Regulasi 1. .Diskriminasi etnis tertentu Pengenalan Tentang Perkembangan 2. Ego sektoral penanganan Masalah Kependudukan dan Spesifikasi kependudukan Pembangunan Keluarga 3. Pembangunan tdk merata Masalah 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal
ALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Fundamental Regulasi Tentang Mental Model Perkembangan ICEBERG Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Proses Agenda Setting Singkron antara Private Public Sistem Institutional Fundamental Issue Agenda Agenda Problem Problem dan Regulasi Tentang institutional Perkembangan agenda Kependudukan dan Pembangunan Keluarga PK Singkron antara Fundamental LK Sistem KP dan Kebijakan KP : institutional 1. UU No. 52 Tahun 2009 agenda dg Tentang Perkembangan Kebijakan 1. Belum adanya KS Regulasi. Kependudukan dan Publik Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas 2. UU Nomor 32/2004 yang penanganan Meta Berkeadilantentang kependudukan blm Masalah Pemerintah Daerah Singkron antara optimal 3. Inpres No. 3 Tahun 2010 Fundamental, tentang Pembangunan institutional agenda, Kebijakan Publik dan Situasi Masalah Masalah Masalah Formal Masalah Perumusan Masalah Substantif Formal selanjutnya digunakan untuk menentukan Rekomendasi Masalah Formal CLD
2.1. Pengkajian Persoalan dan Penentuan Tujuan (Langkah 1 dan 2) MASALAH FORMAL TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK 1.Belum adanya Regulasi Tujuan Jangka Pendek: Tentang Perkembangan • Meningkatkan koordinasi Kependudukan dan penanganan kependudukan Pembangunan Keluarga Tujuan Jangka Panjang: • Pertumbuhan penduduk terkendali 2.Sinergitas penanganan Tujuan Jangka Pendek: kependudukan blm optimal • Pelayanan Di Daerah Tertinggal Tujuan Jangka Panjang: • Pemerataan Pembangunan28
3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PERUMUSAN ALTERNATIF 1. Belum adanya Regulasi Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal 29
Langkah 4 : Rational Comprehensive Model ALTERNATIF RAMALAN AKIBAT PERBANDING KEBIJAKAN KEBIJAKAN AN RASIONAL Tersedianya Terwujudnya Intended impact : Intended impact Rasional Regulasi Tentang penanganan Pertumbuhan .> Unintended Perkembangan kependudukan yang Penduduk Ideal impact : Kependudukan terkendali Unintended dan impact : Pembangunan Beban anggaran Keluarga Meningkat Sinergitas Pengelolaan Intended inpact Intended impact > Rasional penanganan Kependudukan Dan :Pengelolaan Unintended kependudukan Keluarga Berencana Penduduk Tertip. impact : Terintegrasi blm optimal Unintended impact : Biaya Hidup Meningkat
5. Penentuan Kriteria Penilaian NO KRITERIA DIMENSI 1 TECHNICAL FEASIBILITY EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN. (30%) 2 ECONOMIC AND EFISIENSI (BIAYA DAN HASIL). FINANCIAL FEASIBILITY. (35%) 3 POLITICAL VIABILITY  ACCEPTABILITY. (15%)  APPROPRIATENESS.  RESPONSIVENESS.  LEGAL SUITABILITY.  EQUITY. 4 ADMINISTRATIVE DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA OPERABILITY KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN (20%) ADMINISTRASI YANG BERLAKU. 31
6. Penilaian Alternatif Kebijakan Alternatif Kebjkan No Kriteria Penilaian Ket Regulasi Tentang Sinergitas penanganan Perkembangan kependudukan blm Kependudukan dan optimal Pembangunan Keluarga 1 TECHNICAL FEASIBILITY 4 x 20= 80 5 x 20 = 100 (30%) 2 ECONOMIC AND 5 x 35= 175 4 x 35 = 140 FINANCIAL FEASIBILITY (35%) 3 POLITICAL VIABILITY 2 X 30 = 60 2 X 30 = 60 (15%) 4 ADMINISTRATIVE 3 X 15 = 45 3 X 15 = 45 OPERABILITY (20%) Jumlah 360 345 Ranking I II 32
7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan • Kebijakan : a. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan : • Pembuatan Rancangan / Materi Kebijakan. • Pembuatan Peraturan Bupati. • Memasukan Dalam RKPD. Prosedur penetapan kebijakan : • Pengajuan Rancangan Perda Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi : • Undang-undang 52 Tentang 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Estimasi tingkat resiko kebijakan • Ego sektoral instansi/lembaga pengelola kependudukan dan Merubah perilaku / budaya Pembangunan Keluarga 33
7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan • Kebijakan : b. Sinergitas penanganan kependudukan. Aksi yang akan dilakukan : • Penyiapan Grand Design Sosialisasi. • Penyiapan Materi Sosialisasi. Prosedur penetapan kebijakan : – Pengajuan usulan Kegiatan Pengelolalan Program KKB Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi : – Bupati dan TAPD dan DPRD Kabupaten Bungo. Estimasi tingkat resiko kebijakan – Pemahaman SKPD Terkait dan Stak holder tentang Sinergitas penanganan kependudukan 34
PELAKSANAAN & Pengendalian Perda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga NO LANGKAH OPERASIONALISASI 1 Sosialisasi 1. Sosialisasi Perda Kepada Sasaran Kebijakan Publik Tingkat Kebijakan Kabupaten 2. Sosialisasi Perda Kepada Pelaksana Tingkat Kecamatan. 3. Sosialisasi Kepada Petugas / Instisusi / Tokoh Masyarakat Penyuluh lapangan Tingkat Desa/ Kelurahan 2 Membentuk Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Perda. Organisasi 1. Pengarah ; Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksana 2. Penangung Jawab ; Sekretaris Daerah. 3. Ketua Pelaksana : Assisten II Sekda Kab Bungo 4. Sekretaris ; Kepala Badan KB PP Kab. Solok. 5. Anggota : SPD /Stake Holder dan Organisasi Terkait 35
NO LANGKAH OPERASIONALISASI 3 Penyusunan 1. Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi Terkait. Program Kerja 2. Pemetaan Sumber Daya Lahan. 4 Rincian 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran . Program Kerja 2. Pelaksanaan Kegiatan. 3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 36
Rencana Jadwal Lakdal Tahun 2013 Waktu Bulan Ket NO KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Persiapan • Penyusunan Tim Kerja ( SC ) X • Penyusunan Tim Teknis ( OC ) X • Penyusunan Program Kerja X • Penyiapan Sarana/Prasarana X • Penyediaan Dana X B PELAKSANAAN • Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perda X x x x x x x x x tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga C PENGENDALIAN • Monitoring, evaluasi dan Pelaporan X
LAKDAL KEBIJAKAN 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KP • Instansi/pejabat terkait kurang mendukung • Pemrosesan peraturan lamban • Anggaran terbatas 38
LAKDAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH • Langkah mengatasi masalah.  Mengomunikasikan kpd pimpinan instansi  Pemberian inssentif kehadiran  Pemberian anggaran yg mencukupi 39
3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN Peraturan Daerah Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Sosialisasi belum tepat sasaran • Kurang didukung dana • Instansi terkait kurang mendukung 40
LAKDAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH • Langkah mengatasi masalah – Seleksi target sosialisasi scr tepat – Menyediakan anggaran yg cukup – Mendorong partisipasi instansi terkait 41
3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah Potensial • Sosialisasi belum tepat sasaran • Kurang didukung dana • Instansi terkait kurang mendukung • Ekonomi biaya tinggi • Kualitas SDM blm memenuhi kriteria yg dibutuhkan investor • Materi Perpres tdk sesuai dgn kondisi daerah tertentu 42
PENANGGULANGAN MASALAH LAKDAL KEBIJAKAN Pelaksanaan KP: Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah Potensial • Langkah mengatasi masalah – Seleksi target sosialisasi scr tepat – Menyediakan anggaran yg cukup – Mendorong partisipasi instansi terkait – Menghilangkan ekonomi biaya tinggi – Meningkatkan mut SDM – Program pelayanan prima 43
Evaluasi Kebijakan DIT 12 Evaluasi Howlet Michael Kebijakan merupakan proses mendapatkan gambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksanaan baik alat yang dipakai muapun tujuan yang diberikan David Nachmias Adalah sebagai tujuan sistematik, pengamatan empiris tentang pengaruh kebijakan yang berjalan dan program pemerintah yang telah ditentukan dalan sasaran berupa tujuan-tujuan yang akan dicapai. 44
DIT 8 BAGAN ALIR PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DIT 9 7 langkah DM & AGENDA POLICY teknik perumusan ICEBERG SETTING SYSTEM LINGKUNGAN KEBIJAKAN indikasi aksi PELAKU KEBIJAKAN event reaktif KELOMPOK SASARAN kaji pola responsif tujuan struktur generatif alternatif MONITORING KEBIJAKAN DATA/INFO PUBLIK model PENGUKURAN Mental Funda model mental kriteria (BSC) penilaian rekomendasi DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI FEED BACK DIMENSI SOSPOLEKBUD DIMENSI TEKNIS DIT 12 DIT 10 DIT 11
KRITERIA EVALUASI • Efektifitas • Efisiensi • Kecukupan • Pemerataan • Responsivitas • Ketepatan 46
TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard. • Pengukuran kinerja yang komprehensif dan efektif dapat dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. • Pengukuran dilakukan terhadap empat perspektif tolok ukur kinerja. Keuangan Kepuasan pelanggan. Penyempurnaan proses internal. Pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan. 47
TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES Financial Perspective Goals Measures Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal Quality Quality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment System Product/Service as as Defined by Employees Defined by the Accurate, Assessment of Customer Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Leadership as Defined by Effective Data Information Service/ Responsiveness as Employees Collection Systems Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical 48 Planning
TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES Financial Perspective Goals Measures Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal Quality Quality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment System Product/Service as as Defined by Employees Defined by the Accurate, Assessment of Customer Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Leadership as Defined by Effective Data Information Service/ Responsiveness as Employees Collection Systems Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical 49 Planning
2. BALANCED SCORECARD (BSC) • Menurut Atkinson, BSC adalah : Suatu sistem pengukuran dan manajemen yang memandang kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif : - keuangan, - pelanggan, - proses bisnis internal, - pembelajaran dan pertumbuhan
PRINSIP BSC SBG SISTEM MANAJEMEN TERFOKUS PADA STRATEJI (Norton & Kaplan, 2000) 1. Mentransformasikan strateji menjadi tindakan operasional 2. Merapikan dan mengkaitkan organisasi dengan dengan strateji 3. Mengupayakan strateji menjadi pekerjaan dan memperhatikan staf/karyawan 4. Memberlakukan strateji sebagai proses yang berkesinambungan 5. Melakukan perubahan lewat kepemimpinan eksekutif.
TUJUAN PENGGUNAAN BSC a. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam 4 perspektif b. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan strategis dengan indikator c. Merencanakan, menyiapkan target, dan menyesuaikan inisiatif strategis d. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusan strategis dan proses pembelajaran.
EMPAT PERSPEKTIF DALAM BSC a. Kepuasan Pelanggan : Bagaimana pelanggan melihat kita dan bagaimana kita melihat mereka ? b. Proses internal : Dalam proses apakah kita unggul dalam memenuhi harapan pelanggan? c. Pembelajaran dan pertumbuhan : Dapatkah organisasi meningkatkan dan menciptakan nilai dalam melayani pelanggan? d. Perspektif keuangan : Bagaimana kinerja keuangan dilihat oleh stakeholders
FINANSIAL Meningkatkan efisiensi (anggaran, fasilitas) PELANGGAN Meningkatkan kepuasan pelanggan INDIKATOR KINERJA KUNCI KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PROSES INTERNAL Meningkatkan kinerja proses pelayanan PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Meningkatkan kompetensi dan Kepuasan Internal (karyawan & manajemen)
MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK Perspektif Finansial Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal Tujuan, Ukuran kinerja, Target Visi & Tujuan, Ukuran kinerja, dan Langkah/Upaya Target dan Langkah / Upaya Strategi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya
PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD KOND SI KEU KEPUASAN VISI, MISI, NILAI DAN STRATEGI PROSES INTERNAL INVESTOR PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
BALANCED SCORECARD (Sektor Bisnis) Kondisi Keuangan Financial yang kuat Strength. Kepuasan Customer Satisfaction Pelanggan Penyempurnaan Business Internal Process Proses Internal Pembelajaran & Organization Learning &Growth Pertumbuhan
Balanced Scorecard sektor Publik Kepuasan Customer INVESTOR DN & LN Satisfaction Penyempurnaan Internal Process Proses Internal Pembelajaran & Learning & Growth Pertumbuhan KONDISI KEU Financial (ANGGARAN)
PERSPEKTIF BOBOT TARGET REALISA SKOR PERSPEK (%) SI (R/TxB) TIF (%) KEPUASAN MASYARAKAT • Meningkatnya Kesejahtraan (20) 100 70 16 Masyarakat • Menurunna Angka Pernikahan Dini (15) 100 90 12 PENYEMPURNAAN PROSES INTERNAL • Sosialisasi Perda. (15) 100 90 13,5 • Gerakan Pembangunan (15) 100 90 13,5 Kependudukan dan KB PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN • Meningkatkan Kopetensi Penyuluh (15 ) 100 85 12,5 KB • Melengkapi Sarana dan Prasarana (10 ) 100 85 8,5 Penyuluh KB KONDISI KEUANGAN (ANGGARAN) • Penyediaan Anggaran Dari APBD (7,5 ) 100 100 7,5 • Peran Serta Swasta. Dan Masyarakat ( 2.5 ) 100 100 2,5 TOTAL 100 86,50%
NO SKALA DERAJAT KINERJA 1 > 85 - 100 SANGAT BERHASIL (GREEN) 2 70 - 85 BERHASIL (GREEN) 3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW) 4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)
DASHBOARD YELLOW 86,50 RED 55 GREEN 70 Score: 86,50 0 100
10 KESIMPULAN DARI HASIL EVALUASI BERDASARKAN BALANCED SCORECARD DIPEROLEH CAPAIAN SEBESAR 86,50% BERARTI TINGKAT KEBERHASILAN KEBIJAKAN INI DINILAI SANGAT BERHASIL.
REKOMENDASI 11 WALAUPUN TELAH SANGAT BERHASIL, PERLU PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN REALISASI DARI: • PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN (LEARNING & GROWTH) • KEPUASAN MASYARAKAT
64

More Related Content

PPT
Bahan paparan jkn
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
PDF
DO Posyandu Aktif.pdf
sari203674
 
PPT
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
LastriMarga
 
PPT
Manajemen puskesmas
renjanaera
 
DOC
Materi pengembangan pesan dan media promkes bambang riadi
Upi_raharjo
 
PPT
Lokmin puskesmas
Joni Iswanto
 
PPT
Kebijakan pis pk
Jaya Saragih
 
PDF
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
Ulfah Hanum
 
Bahan paparan jkn
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
DO Posyandu Aktif.pdf
sari203674
 
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.ppt
LastriMarga
 
Manajemen puskesmas
renjanaera
 
Materi pengembangan pesan dan media promkes bambang riadi
Upi_raharjo
 
Lokmin puskesmas
Joni Iswanto
 
Kebijakan pis pk
Jaya Saragih
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
Ulfah Hanum
 

What's hot (20)

PPTX
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Zakiah dr
 
PPTX
Mekanisme Pencatatan & pelaporan KB
Ratna Imas Indriyani (Ratna Fadhilah Al-mumtazah)
 
PPTX
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
RimaAmalia14
 
PPTX
Orientasi kader kesehatan
K'Is Uba Adam
 
PPTX
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
komi21
 
PDF
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
Tini Wartini
 
PDF
Teori health belief model syukur
achmad syukkur
 
PPTX
PPT - PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.pptx
PuskesmasRancamanyar
 
DOCX
Analisa masalah promkes ptp(1)
Yesir Hasan
 
DOCX
INDIKATOR PROMKES 2023.docx
PuskesmasPlaraRatu
 
PPT
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
rsd kol abundjani
 
PPT
Penilaian kinerja puskesmas
Joni Iswanto
 
PDF
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Muh Saleh
 
PDF
6. november 2018 penerapan sisrute, siranap dan sirajal di rsws dr khalid
Dokter Tekno
 
PDF
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
PDF
1 paparan stunting-dir.gizi-1222
candijayaamerta
 
PPTX
posyandu ILP UNTUNG.pptx
untungyuliantoro
 
PPT
Posyandu
Joni Iswanto
 
PPTX
PIS-PK
Erwinsyah Blue
 
DOCX
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
Herti Septiani
 
Rangkuman akreditasi FKTP / puskesmas
Zakiah dr
 
Mekanisme Pencatatan & pelaporan KB
Ratna Imas Indriyani (Ratna Fadhilah Al-mumtazah)
 
PPT Kabid Kesmas Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan-1.pptx
RimaAmalia14
 
Orientasi kader kesehatan
K'Is Uba Adam
 
Telaah PMK 43 Tahun 2019 ttg Puskesmas.pptx
komi21
 
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
Tini Wartini
 
Teori health belief model syukur
achmad syukkur
 
PPT - PERTEMUAN KOORDINASI DAN EVALUASI SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.pptx
PuskesmasRancamanyar
 
Analisa masalah promkes ptp(1)
Yesir Hasan
 
INDIKATOR PROMKES 2023.docx
PuskesmasPlaraRatu
 
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
rsd kol abundjani
 
Penilaian kinerja puskesmas
Joni Iswanto
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Muh Saleh
 
6. november 2018 penerapan sisrute, siranap dan sirajal di rsws dr khalid
Dokter Tekno
 
Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
1 paparan stunting-dir.gizi-1222
candijayaamerta
 
posyandu ILP UNTUNG.pptx
untungyuliantoro
 
Posyandu
Joni Iswanto
 
PIS-PK
Erwinsyah Blue
 
1.1.1 f notulen penyusunan perencanaan puskesmas
Herti Septiani
 
Ad

Viewers also liked (13)

PPT
01 konseling & ptm ctu 11
Stiunus Esap
 
PPT
08.07.15 kebijakan bkb
Stiunus Esap
 
PPT
Khiba
Stiunus Esap
 
PPT
Pengelolaan imp
Stiunus Esap
 
PPT
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Stiunus Esap
 
PPT
01 konseling & ptm ctu 11
Stiunus Esap
 
PPTX
Hasil sdki 2012 1
Stiunus Esap
 
PPTX
Pengelolaan pak pkb
Stiunus Esap
 
PDF
Untitled Presentation
Stiunus Esap
 
PPT
Tugas dan fungsi pkb plkb
Stiunus Esap
 
PPT
Posdaya kb,
Stiunus Esap
 
PPT
Ipbk
Stiunus Esap
 
PPTX
Permasalahan program keluarga berencana,ppt
martaagustinasirait
 
01 konseling & ptm ctu 11
Stiunus Esap
 
08.07.15 kebijakan bkb
Stiunus Esap
 
Khiba
Stiunus Esap
 
Pengelolaan imp
Stiunus Esap
 
Peran penting penanganan masalah kependudukan
Stiunus Esap
 
01 konseling & ptm ctu 11
Stiunus Esap
 
Hasil sdki 2012 1
Stiunus Esap
 
Pengelolaan pak pkb
Stiunus Esap
 
Untitled Presentation
Stiunus Esap
 
Tugas dan fungsi pkb plkb
Stiunus Esap
 
Posdaya kb,
Stiunus Esap
 
Ipbk
Stiunus Esap
 
Permasalahan program keluarga berencana,ppt
martaagustinasirait
 
Ad

Similar to PROGRAM KB (19)

PDF
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
PPT
KEBIJAKAN PUBLIK
Afrizal Bob
 
PPTX
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
Posdaya Solok
 
PPTX
Pendekatan analisis kebijakan
Nuzulul Putri
 
DOC
Kebijakan pablik
Operator Warnet Vast Raha
 
PDF
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Universitas Sriwijaya
 
PDF
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
Anggit T A W
 
PPTX
Definisi Kebijakan Publik
siskamto
 
PPT
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
Said Helaby
 
PPTX
Teori dan Analisis Kebijakan publik.pptx
spmistpmsanur
 
DOCX
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
Afif Alfianto
 
PPT
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
siskamto
 
PPTX
Deni fatmawati- Resume Kebijakan Publik
deni fatmawati
 
PDF
Teori Pengambilan Kebijakan 2018 bagi praktisi kesehatan
Nofie3
 
PPT
14098865 analisis-kebijakan-publik
Meidi Gunawan
 
PDF
Power PoinT-Analisis-Kebijakan-Publik-1-2.pdf
suaeb1
 
PPTX
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
DidikArrayid
 
PPTX
Kebijakan publik
Iing Chy Jurig Kasep
 
PPTX
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
primadhonaqyu
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
KEBIJAKAN PUBLIK
Afrizal Bob
 
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB
Posdaya Solok
 
Pendekatan analisis kebijakan
Nuzulul Putri
 
Kebijakan pablik
Operator Warnet Vast Raha
 
Analisis Kebijakan Publik Karya Dr. Drs. Awan Y. Abdoellah, M.Si. Dan Dr. Y...
Universitas Sriwijaya
 
implementasi kebijakan program penanggulangan kebijakan
Anggit T A W
 
Definisi Kebijakan Publik
siskamto
 
Analisis kebijakan publik (sy labi) (pw point)
Said Helaby
 
Teori dan Analisis Kebijakan publik.pptx
spmistpmsanur
 
analisi kebijakan pendidikan: teori proses kebijakan publik
Afif Alfianto
 
03.Anilisis Kebijakan Publik 1
siskamto
 
Deni fatmawati- Resume Kebijakan Publik
deni fatmawati
 
Teori Pengambilan Kebijakan 2018 bagi praktisi kesehatan
Nofie3
 
14098865 analisis-kebijakan-publik
Meidi Gunawan
 
Power PoinT-Analisis-Kebijakan-Publik-1-2.pdf
suaeb1
 
Materi PKL_Introduction to PP.pptx
DidikArrayid
 
Kebijakan publik
Iing Chy Jurig Kasep
 
Materi Perkuliahan Analisis Kebijakan Publik
primadhonaqyu
 

More from Afrizal Bob (9)

PPTX
Pengertian Dasar Posdaya
Afrizal Bob
 
PPTX
Skim Tabur Puja UPPKS POSDAYA
Afrizal Bob
 
PPT
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
Afrizal Bob
 
PPTX
Perlindungan perempuan 2
Afrizal Bob
 
PPT
Dallap 2011
Afrizal Bob
 
PPT
Posdaya Kab.Solok penyajian 4.
Afrizal Bob
 
PPT
Posdaya prop sumbar penyajian 3.
Afrizal Bob
 
PPT
Posdaya prop sumbar penyajian 2.
Afrizal Bob
 
PPT
Posdaya prop sumbar penyajian 1.
Afrizal Bob
 
Pengertian Dasar Posdaya
Afrizal Bob
 
Skim Tabur Puja UPPKS POSDAYA
Afrizal Bob
 
Bahan perlindungan perempuan tgl 11 4-13
Afrizal Bob
 
Perlindungan perempuan 2
Afrizal Bob
 
Dallap 2011
Afrizal Bob
 
Posdaya Kab.Solok penyajian 4.
Afrizal Bob
 
Posdaya prop sumbar penyajian 3.
Afrizal Bob
 
Posdaya prop sumbar penyajian 2.
Afrizal Bob
 
Posdaya prop sumbar penyajian 1.
Afrizal Bob
 

Recently uploaded (20)

DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Kerajinan Kelas XII SMA Terbaru 2025
fubierabita
 
PDF
AI-Driven Intelligence and Cyber Security: Strategi Stabilitas Keamanan untuk...
Dadang Solihin
 
PDF
Ilmu tentang pengembangan teknologi pembelajaran
Fauzan869025
 
PDF
RPP PEMBELAJARAN MENDALAM BAHASA INDONESIA _SariIndah_DEWI SINTA (1).pdf
chaerunisawahyuningt
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Inggris Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Modul Guruku
 
PDF
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
chaerunisawahyuningt
 
PPTX
Sistem Pencernaan Manusia IPAS Presentasi Pendidikan Hijau Kuning Bingkai Ilu...
mahayogi1
 
PPTX
3. Membuat Peta Konsep Kecerdasan Artifisial.pptx
purbawatomat
 
DOCX
Lembar Kerja 02 analisis studi kasus Inkuiri Kolaboratif.docx
JhonFrediPSidabariba
 
PDF
Jurnal Kode Etik Guru Untuk Persyaratan PPG
University Of Jakarta
 
PDF
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Modul Guruku
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PAI & BP Kelas XII Terbaru 2025
fubierabita
 
PPTX
Pedoman & Kewajiban Penggunaan Produksi Dalam Negeri _Pelatihan "Ketentuan T...
Kanaidi ken
 
PDF
RPP Pelajaran Mendalam deep learning IPA
desinatalia5606
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas 12 Terbaru 2025
UrayFubie
 
PPTX
Perubahan Pengertian_Istilah _Pelatihan "Ketentuan TERBARU Pengadaan Pemerin...
Kanaidi ken
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas XII SMA Terbaru 2025
fubierabita
 
PDF
Laktasi dan Menyusui (MK Askeb Esensial Nifas, Neonatus, Bayi, Balita dan Ana...
Eka Safitri
 
PPTX
PPT REVISED - SEMINAR PEMBELAJARAN MENDALAM .pptx
Sukirno10
 
DOCX
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Bahasa Inggris Kelas XII SMA Terbaru 2025
fubierabita
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Kerajinan Kelas XII SMA Terbaru 2025
fubierabita
 
AI-Driven Intelligence and Cyber Security: Strategi Stabilitas Keamanan untuk...
Dadang Solihin
 
Ilmu tentang pengembangan teknologi pembelajaran
Fauzan869025
 
RPP PEMBELAJARAN MENDALAM BAHASA INDONESIA _SariIndah_DEWI SINTA (1).pdf
chaerunisawahyuningt
 
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Inggris Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Modul Guruku
 
Laporan On The Job TRaining PM KS Siti Hikmah.pdf
chaerunisawahyuningt
 
Sistem Pencernaan Manusia IPAS Presentasi Pendidikan Hijau Kuning Bingkai Ilu...
mahayogi1
 
3. Membuat Peta Konsep Kecerdasan Artifisial.pptx
purbawatomat
 
Lembar Kerja 02 analisis studi kasus Inkuiri Kolaboratif.docx
JhonFrediPSidabariba
 
Jurnal Kode Etik Guru Untuk Persyaratan PPG
University Of Jakarta
 
Modul Ajar Deep Learning Bahasa Indonesia Kelas 6 Kurikulum Merdeka
Modul Guruku
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PAI & BP Kelas XII Terbaru 2025
fubierabita
 
Pedoman & Kewajiban Penggunaan Produksi Dalam Negeri _Pelatihan "Ketentuan T...
Kanaidi ken
 
RPP Pelajaran Mendalam deep learning IPA
desinatalia5606
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas 12 Terbaru 2025
UrayFubie
 
Perubahan Pengertian_Istilah _Pelatihan "Ketentuan TERBARU Pengadaan Pemerin...
Kanaidi ken
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam PKWU Rekayasa Kelas XII SMA Terbaru 2025
fubierabita
 
Laktasi dan Menyusui (MK Askeb Esensial Nifas, Neonatus, Bayi, Balita dan Ana...
Eka Safitri
 
PPT REVISED - SEMINAR PEMBELAJARAN MENDALAM .pptx
Sukirno10
 
Modul Ajar Pembelajaran Mendalam Bahasa Inggris Kelas XII SMA Terbaru 2025
fubierabita
 

PROGRAM KB

  • 1. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SOLOK Oleh Afrizal.SP.MM 1
  • 2. Masalah Umum • Masalah Umum dari menurunnya kualitas program kependudukan dan keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya komitmen politik yang kuat dalam upaya mendukung berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program KB hingga tingkat lapangan. 2. Tidak adanya sinergitas program dan kegiatan antar instansi terkait dalam pengentasan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana. 3. Pada tataran pelaksanaan di lapangan masyarakat kerap mendapat informasi menyesatkan atau informasinya tidak sampai. 4. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. 5. Rendahnya kualitas pelayanan karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 2
  • 3. Masalah Pokok Pengendalian jumlah penduduk untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. 3
  • 4. Pengertian KEBIJAKAN PUBLIK Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu , mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pembangunan. Mustopadidjaja AR 4
  • 5. Lanjutan … Thomas R, Dye : Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do. Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yang sengaja tak dibuat oleh pemerintah, karena dianggap bahwa masyarakat sudah mampu mengatur kepentingannya oleh masyarakat sendiri. 5
  • 6. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK Meliputi : 1. Sistem Kebijakan Publik 2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik. 3. Stratifikasi Kebijakan Publik. 6
  • 7. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK MANAJEMEN Alur Manajemen Kebijakan Publik KEBIJAKAN PUBLIK SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN TUJUAN YANG UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN DITETAPKAN FORMULASI MEMANFAATKAN  EFEKTIIVITAS SUMBER DAYA  EFISIENSI IMPLEMENTASI MEMANFAATKAN -INTERNAL LINGKUNGAN -EKSTERNAL EVALUASI HASIL 7
  • 8. ICEBERG THEORY ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKAN INFORMASI MELALUI Reactive, cepat MASS MEDIA MERUPAKAN mengambil tindakan SUATU PERISTIWA YANG EVENT untuk menyelesaikan TERLIHAT DIPERMUKAAN masalah. BILA PERISTIWA KEJADIAN Responsif, bertindak BERULANG AKAN TIMBUL PATTERN dengan melihat pola POLA PRILAKU OF tingkah laku kejadian BEHAVIOR yang berulang PEMIKIRAN MENDALAM Generatif, bertindak YG TAMPAK DIPERMUKAA SYSTEMIC setelah melihat struktur SBG HASIL PERAN DARI permasalahan dan STRUCTURE diselesaikan secara POLA PERILAKU terstruktur pula. DARI TKT PEMIKIRAN YG Fundamental, dari tingkat PALING DLM KITA TEMUKAN pemikiran yang paling STRUKTUR SISTEMIK dalam, ditemukan sistemik PERMASALAHAN MODEL2 MENTAL MODEL permasalahan dan model MENTAL INDIVIDU DAN ORG mental indivudu. TEORI GUNUNG ES INI MENJADI DASAR UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, KHUSUSNYA DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN.
  • 9. Dinamika Proses KP POLICY FORMULATION (AGENDA SETTING ) • James E. Anderson, mengemukakan proses pembuatan kebijakan sbb: DIKONVERSIKAN PRIVATE PUBLIC ISSUE PROBLEM PROBLEM INSTITUTIONAL SYSTEMIC AGENDA AGENDA 9
  • 10. ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - Tokoh Masyarakat LK - Partai Politik (Lingkungan - Instansi Pemerintah Kebijakan) - Kelompok Kepentingan PK - Masyarakat - Menteri PK - Gubernur (Pelaku - Bupati, Kebijakan) LK KP - Legislatif.  Peraturan Perundang-undangan KP (Kebijakan Publik) KS KS (Kelompok • Masyarakat Sasaran) 10
  • 11. SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN PK LK KP F I EK KS POLICY CYCLE POLICY SYSTEM STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICY LK = MENGHADAPKAN BERBAGAI SYSTEM SUBSTANSI KEBIJAKAN YANG DI TERSEBUT MENANDAI/BERLANGSUNG USUNG BERBAGAI STAKEHOLDERS PADA KESELURUHAN TAHAPAN “POLICY CYCLE” PK = YANG HARUS MERESPONS BERBAGAI F = FORMULASI MASALAH KEBIJAKAN TERDIRI DARI I = IMPLEMENTASI SEJUMLAH STAKEHOLDERS EK= EVALUASI KINERJA KS = KELOMPOK SASARAN DALAM HUBUNGAN ITU PARA PEJABAT PUBLIK HRS MEMPERHATIKAN POSISI DISAMPING DIMENSI TEKNIS DAN KONDISI MENGANDUNG DIMENSI SOSIO POLITIS [EK dilakukan dalam rangka pengawasan dan pertanggung jawaban 11
  • 12. Teknik Perumusan Masalah (1) William N. Dunn, 2000 META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH PENCARIAN MASALAH SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN MASALAH MASALAH FORMAL 12
  • 13. Tujuh Langkah Formulasi Kebijakan - Mustopadidjaja AR 1. PENGKAJIAN PERSOALAN MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN MASALAH 2. PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN 3. ALTERNATIF KEBIJAKAN MASA DEPAN 4. PENYUSUNAN MODEL PERAMALAN KEBIJAKAN 5. PENETAPAN KRITERIA 6. PENILAIAN ALTERNATIF AKSI REKOMENDASI KEBIJAKAN 7. PERUMUSAN REKOMENDASI
  • 14. TEKNIK METODE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK Langkah Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan Publik  Sosialisasi dan diseminasi kebijakan  Pembentukan organisasi pelaksanaan  Penyusunan program kerja  Perincian program kerja  Pelaporan secara berkala Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan 14 Publik
  • 15. Pengertian dan Prinsip Evaluasi Kebijakan Bentuk Evaluasi  Evaluasi Formatif : evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi.  Evaluasi Sumatif : evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan/program secara aktual terhadap permasalahan. Cara Pengukuran Kinerja  Balanced Score Card  Basic Production Model  Cost Benefit Analysis Evaluasi Kinerja Kebijakan 15
  • 16. Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard Kondisi Keuangan Financial yang Kuat Strength Product Kepuasan Customer Satisfaction Pelanggan Penyempur Business Process naan Improvement Proses Internal Pembelajar an dan Organization Learning Inovasi Evaluasi Kinerja Kebijakan 16
  • 17. Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard The Balanced Scorecard- Financial Perspective Measures that Drive Goals Measures Performance The Customer Perspective- Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Core Measures Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Quality Works Force Self-Assessment Customers Excellence Internal Quality Quality Work Environment Quality of Work Environment System Quality Quality of as Defined by Employees Product/Service as Accurate, Assessment of Defined by the Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Customer Leadership as Defined by Effective Data Information Employees Collection Systems Service/ Responsiveness as Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical Planning Evaluasi Kinerja Kebijakan 17
  • 18. MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK Perspektif Finansial Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal Tujuan, Ukuran kinerja, Target Visi & Tujuan, Ukuran kinerja, dan Langkah/Upaya Target dan Langkah / Upaya Strategi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya
  • 19. NO SKALA DERAJAT KINERJA 1 > 85 - SANGAT BERHASIL 100 (GREEN) 2 70 - 85 BERHASIL (GREEN) 3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW) 4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)
  • 20. DASHBOARD YELLOW RED 55 GREEN 70 0 100 • Distop krn sdh selesai dan berhasil GREEN • Dilanjutkan YELLOW : Dilanjutkan dgn perbaikan/perubahan program RED : Dihentikan krn tdk berhasil
  • 21. ICEBERG THEORY ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKAN Peristiwa Reactive; Optimalisasi Tingginya Tingkat Pertumbuhan pelaksanaan Program EVENT Kependudukan Dan mengancam kesejahteraan masyarakat. Keluarga Berncana Pola Perilaku Responsif : Sosialisasi Rendahnya Partisipasi PATTERN Pemakaian Alat Masyarakat Dalam Pemakaian Kontrasepsi Jangka Alat Kontrasepsi Jangka Panjang OF Panjang dan BEHAVIOR Pemberdayaan Perempuan. Struktur Sistemik Sinergi instansi Generative; Program penanganan lintas sektoral pemerintah blm efektif SYSTEMIC ttg kependudukan dan STRUCTURE keluarga berencana. Fundamental,; Kebijakan Mental Model tentang Regulasi Tentang • Persepsi banyak anak banyak MENTAL MODEL Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga rezeki • Pernikahan usia muda
  • 22. PROSES AGENDA SETTING Policy-issues Private Problem Public Problem • Peningkatan kesadaran Rendahnya masyarakat utk ber- Tingginya KB Tingkat Tingkat • Penyeimbangan Pertumbuhan Kesejahteraan jumlah lapangan kerja Penduduk Keluarga dgn angka angkatan kerja Institutional Agenda System Agenda Regulasi Tentang Perkembangan • Peningkatan Peran serta Stake Holder Kependudukan dan dan Masyarakat. Pembangunan Keluarga
  • 23. ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN PK : LK : STAKEHOLDERS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN 1. Pemerintah Kabupaten - Tokoh Masyarakat 2. Badan KB PP 3. Instansi Terkait. - Akademisi PELAKU 4. Pemerintah Kecamatan. - Partai Politik KEBIJAKAN 5. Pemerintah Nagari/Desa. - Instansi Pemerintah PELAKSANA KEBIJAKAN 1. LSM Peduli kependudukan - Kelompok Kepentingan 2. Pengamat & pemerhati - Masyarakat (Akseptor KB, dll) kependudukan -Etnis tertentu 3. Keluarga sasaran 4. Kelompok Akseptor KB Posyandu. KEBIJAKAN 5. Kelompok LINGKUNGAN PUBLIK KEBIJAKAN KP : LK :Masalah-Masalah 1. UU No. 52 Tahun 2009 1. Program KB blm efektif Tentang Perkembangan 2. Pemanfaatan Posyandu blm optimal 3. Tenaga penyuluh blm memadai KELOMPOK Kependudukan dan 4. Program Desa Siaga blm merata SASARAN Pembangunan Keluarga 5. Penyebaran lapangan pekerjaan blm KEBIJAKAN 2. UU Nomor 32/2004 yang merata Berkeadilantentang 6. Akses Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Pemerintah Daerah dan KB belum memadai KS : 3. Inpres No. 3 Tahun 2010 7. Sinergitas antar instansi dan pihak lain • Pemerintah yg terkait blm optimal tentang Pembangunan 8. Program CSR blm opotimal • Masyarakat usia subur/produktif • Masy di Daerah Tertinggal/terpencil. • Generasi Muda
  • 24. SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL • Pemerintah 1. Tingkat pendidikan rendah EKONOMI 1. Tidak • Masyarakat usia 2. Komposisi gender tdk 1. Persepsi “banyak anak banyak adanya subur/produktif seimbang rezeki” Kebijakan • Masy di Daerah 3. Angka kelahiran tinggi 2. Distribusi tenaga penyuluh Tertinggal/terpe 4. Angka kematian menurun tidak merata tentang ncil. 5. Nilai lokal utk pernikahan usia 3. Peningkatan jml Akseptor KB Perkemban • Generasi Muda muda blm proporsional dg gan 6. Persepsi “banyak anak peningkatan jml penduduk Kependudu banyak rezeki” SOSIAL DAN BUDAYA kan dan 7. Penggunaan alat kontrasepsi 1. Tingkat pendidikan rendah Pembangu bertentangan dg keyakinan 2. Komposisi gender tdk nan 8. Distribusi tenaga penyuluh seimbang tidak merata 3. .Angka kelahiran tinggi Keluarga 9. Diskriminasi etnis tertentu 4. Angka kematian menurun 2. Sinergitas 10.Peningkatan jml Akseptor KB 5. Nilai lokal utk pernikahan usia penanganan blm proporsional dg muda kependuduk peningkatan jml penduduk 6. Penggunaan alat kontrasepsi an blm 11.ego sektoral penanganan bertentangan dg keyakinan optimal kependudukan POLITIK 12.Pembangunan tdk merata / 1. Tidak adanya Kebijakan tentang Masih adanya Daerah Perkembangan Kependudukan dan Tertinggal dan Terpencil Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal 24
  • 25. Hasil Analisis CLD NO VARIABEL Nilai Rangking 1 Persepsi “banyak anak banyak rezeki” 4 2 Distribusi tenaga penyuluh tidak merata 0 3 Peningkatan jml Akseptor KB blm proporsional dg 0 peningkatan jml penduduk 4 Tingkat pendidikan rendah 2 5 Komposisi gender tdk seimbang 0 6 Angka kelahiran tinggi 10 III 7 Angka kematian menurun 9 8 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 0 9 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 10 III 10 Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 0 11 Tidak adanya Kebijakan tentang Perkembangan 21 I Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 12 Pembangunan tdk merata 11 II
  • 26. TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH (FORMULASI KEBIJAKAN-W.DUNN) Meta Masalah 1. Tingkat pendidikan rendah 2. Komposisi gender tdk seimbang 3. Angka kelahiran tinggi 4. Angka kematian menurun Pendefinisian Pencarian 5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda Masalah 6. Persepsi “banyak anak banyak rezeki” Masalah 7. Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 8. Distribusi tenaga penyuluh tidak merata EKONOMI 9. Diskriminasi etnis tertentu 1. Persepsi “banyak anak 10. Peningkatan jml Akseptor KB blm banyak rezeki” proporsional dg peningkatan jml 2. Distribusi tenaga penyuluh penduduk tidak merata 11. ego sektoral penanganan 3. Peningkatan jml Akseptor KB Tingginya kependudukan blm proporsional dg Tingkat 12. Pembangunan tdk merata / Masih peningkatan jml penduduk adanya Daerah Tertinggal dan SOSIAL DAN BUDAYA Pertumbu SITUASI Terpencil 1. Tingkat pendidikan rendah MASALAH han 2. Komposisi gender tdk seimbang Penduduk MASALAH 3. .Angka kelahiran tinggi SUBSTANTIF 4. Angka kematian menurun 5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda MASALAH 6. Penggunaan alat kontrasepsi FORMAL bertentangan dg keyakinan POLITIK 1. Belum adanya Regulasi 1. .Diskriminasi etnis tertentu Pengenalan Tentang Perkembangan 2. Ego sektoral penanganan Masalah Kependudukan dan Spesifikasi kependudukan Pembangunan Keluarga 3. Pembangunan tdk merata Masalah 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal
  • 27. ALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Fundamental Regulasi Tentang Mental Model Perkembangan ICEBERG Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Proses Agenda Setting Singkron antara Private Public Sistem Institutional Fundamental Issue Agenda Agenda Problem Problem dan Regulasi Tentang institutional Perkembangan agenda Kependudukan dan Pembangunan Keluarga PK Singkron antara Fundamental LK Sistem KP dan Kebijakan KP : institutional 1. UU No. 52 Tahun 2009 agenda dg Tentang Perkembangan Kebijakan 1. Belum adanya KS Regulasi. Kependudukan dan Publik Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas 2. UU Nomor 32/2004 yang penanganan Meta Berkeadilantentang kependudukan blm Masalah Pemerintah Daerah Singkron antara optimal 3. Inpres No. 3 Tahun 2010 Fundamental, tentang Pembangunan institutional agenda, Kebijakan Publik dan Situasi Masalah Masalah Masalah Formal Masalah Perumusan Masalah Substantif Formal selanjutnya digunakan untuk menentukan Rekomendasi Masalah Formal CLD
  • 28. 2.1. Pengkajian Persoalan dan Penentuan Tujuan (Langkah 1 dan 2) MASALAH FORMAL TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK 1.Belum adanya Regulasi Tujuan Jangka Pendek: Tentang Perkembangan • Meningkatkan koordinasi Kependudukan dan penanganan kependudukan Pembangunan Keluarga Tujuan Jangka Panjang: • Pertumbuhan penduduk terkendali 2.Sinergitas penanganan Tujuan Jangka Pendek: kependudukan blm optimal • Pelayanan Di Daerah Tertinggal Tujuan Jangka Panjang: • Pemerataan Pembangunan28
  • 29. 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN PERUMUSAN ALTERNATIF 1. Belum adanya Regulasi Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal 29
  • 30. Langkah 4 : Rational Comprehensive Model ALTERNATIF RAMALAN AKIBAT PERBANDING KEBIJAKAN KEBIJAKAN AN RASIONAL Tersedianya Terwujudnya Intended impact : Intended impact Rasional Regulasi Tentang penanganan Pertumbuhan .> Unintended Perkembangan kependudukan yang Penduduk Ideal impact : Kependudukan terkendali Unintended dan impact : Pembangunan Beban anggaran Keluarga Meningkat Sinergitas Pengelolaan Intended inpact Intended impact > Rasional penanganan Kependudukan Dan :Pengelolaan Unintended kependudukan Keluarga Berencana Penduduk Tertip. impact : Terintegrasi blm optimal Unintended impact : Biaya Hidup Meningkat
  • 31. 5. Penentuan Kriteria Penilaian NO KRITERIA DIMENSI 1 TECHNICAL FEASIBILITY EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN. (30%) 2 ECONOMIC AND EFISIENSI (BIAYA DAN HASIL). FINANCIAL FEASIBILITY. (35%) 3 POLITICAL VIABILITY  ACCEPTABILITY. (15%)  APPROPRIATENESS.  RESPONSIVENESS.  LEGAL SUITABILITY.  EQUITY. 4 ADMINISTRATIVE DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA OPERABILITY KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN (20%) ADMINISTRASI YANG BERLAKU. 31
  • 32. 6. Penilaian Alternatif Kebijakan Alternatif Kebjkan No Kriteria Penilaian Ket Regulasi Tentang Sinergitas penanganan Perkembangan kependudukan blm Kependudukan dan optimal Pembangunan Keluarga 1 TECHNICAL FEASIBILITY 4 x 20= 80 5 x 20 = 100 (30%) 2 ECONOMIC AND 5 x 35= 175 4 x 35 = 140 FINANCIAL FEASIBILITY (35%) 3 POLITICAL VIABILITY 2 X 30 = 60 2 X 30 = 60 (15%) 4 ADMINISTRATIVE 3 X 15 = 45 3 X 15 = 45 OPERABILITY (20%) Jumlah 360 345 Ranking I II 32
  • 33. 7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan • Kebijakan : a. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan : • Pembuatan Rancangan / Materi Kebijakan. • Pembuatan Peraturan Bupati. • Memasukan Dalam RKPD. Prosedur penetapan kebijakan : • Pengajuan Rancangan Perda Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi : • Undang-undang 52 Tentang 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Estimasi tingkat resiko kebijakan • Ego sektoral instansi/lembaga pengelola kependudukan dan Merubah perilaku / budaya Pembangunan Keluarga 33
  • 34. 7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan • Kebijakan : b. Sinergitas penanganan kependudukan. Aksi yang akan dilakukan : • Penyiapan Grand Design Sosialisasi. • Penyiapan Materi Sosialisasi. Prosedur penetapan kebijakan : – Pengajuan usulan Kegiatan Pengelolalan Program KKB Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi : – Bupati dan TAPD dan DPRD Kabupaten Bungo. Estimasi tingkat resiko kebijakan – Pemahaman SKPD Terkait dan Stak holder tentang Sinergitas penanganan kependudukan 34
  • 35. PELAKSANAAN & Pengendalian Perda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga NO LANGKAH OPERASIONALISASI 1 Sosialisasi 1. Sosialisasi Perda Kepada Sasaran Kebijakan Publik Tingkat Kebijakan Kabupaten 2. Sosialisasi Perda Kepada Pelaksana Tingkat Kecamatan. 3. Sosialisasi Kepada Petugas / Instisusi / Tokoh Masyarakat Penyuluh lapangan Tingkat Desa/ Kelurahan 2 Membentuk Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Perda. Organisasi 1. Pengarah ; Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksana 2. Penangung Jawab ; Sekretaris Daerah. 3. Ketua Pelaksana : Assisten II Sekda Kab Bungo 4. Sekretaris ; Kepala Badan KB PP Kab. Solok. 5. Anggota : SPD /Stake Holder dan Organisasi Terkait 35
  • 36. NO LANGKAH OPERASIONALISASI 3 Penyusunan 1. Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi Terkait. Program Kerja 2. Pemetaan Sumber Daya Lahan. 4 Rincian 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran . Program Kerja 2. Pelaksanaan Kegiatan. 3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 36
  • 37. Rencana Jadwal Lakdal Tahun 2013 Waktu Bulan Ket NO KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Persiapan • Penyusunan Tim Kerja ( SC ) X • Penyusunan Tim Teknis ( OC ) X • Penyusunan Program Kerja X • Penyiapan Sarana/Prasarana X • Penyediaan Dana X B PELAKSANAAN • Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perda X x x x x x x x x tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga C PENGENDALIAN • Monitoring, evaluasi dan Pelaporan X
  • 38. LAKDAL KEBIJAKAN 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KP • Instansi/pejabat terkait kurang mendukung • Pemrosesan peraturan lamban • Anggaran terbatas 38
  • 39. LAKDAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH • Langkah mengatasi masalah.  Mengomunikasikan kpd pimpinan instansi  Pemberian inssentif kehadiran  Pemberian anggaran yg mencukupi 39
  • 40. 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN Peraturan Daerah Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Sosialisasi belum tepat sasaran • Kurang didukung dana • Instansi terkait kurang mendukung 40
  • 41. LAKDAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH • Langkah mengatasi masalah – Seleksi target sosialisasi scr tepat – Menyediakan anggaran yg cukup – Mendorong partisipasi instansi terkait 41
  • 42. 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah Potensial • Sosialisasi belum tepat sasaran • Kurang didukung dana • Instansi terkait kurang mendukung • Ekonomi biaya tinggi • Kualitas SDM blm memenuhi kriteria yg dibutuhkan investor • Materi Perpres tdk sesuai dgn kondisi daerah tertentu 42
  • 43. PENANGGULANGAN MASALAH LAKDAL KEBIJAKAN Pelaksanaan KP: Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah Potensial • Langkah mengatasi masalah – Seleksi target sosialisasi scr tepat – Menyediakan anggaran yg cukup – Mendorong partisipasi instansi terkait – Menghilangkan ekonomi biaya tinggi – Meningkatkan mut SDM – Program pelayanan prima 43
  • 44. Evaluasi Kebijakan DIT 12 Evaluasi Howlet Michael Kebijakan merupakan proses mendapatkan gambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksanaan baik alat yang dipakai muapun tujuan yang diberikan David Nachmias Adalah sebagai tujuan sistematik, pengamatan empiris tentang pengaruh kebijakan yang berjalan dan program pemerintah yang telah ditentukan dalan sasaran berupa tujuan-tujuan yang akan dicapai. 44
  • 45. DIT 8 BAGAN ALIR PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DIT 9 7 langkah DM & AGENDA POLICY teknik perumusan ICEBERG SETTING SYSTEM LINGKUNGAN KEBIJAKAN indikasi aksi PELAKU KEBIJAKAN event reaktif KELOMPOK SASARAN kaji pola responsif tujuan struktur generatif alternatif MONITORING KEBIJAKAN DATA/INFO PUBLIK model PENGUKURAN Mental Funda model mental kriteria (BSC) penilaian rekomendasi DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI FEED BACK DIMENSI SOSPOLEKBUD DIMENSI TEKNIS DIT 12 DIT 10 DIT 11
  • 46. KRITERIA EVALUASI • Efektifitas • Efisiensi • Kecukupan • Pemerataan • Responsivitas • Ketepatan 46
  • 47. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard. • Pengukuran kinerja yang komprehensif dan efektif dapat dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard. • Pengukuran dilakukan terhadap empat perspektif tolok ukur kinerja. Keuangan Kepuasan pelanggan. Penyempurnaan proses internal. Pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan. 47
  • 48. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES Financial Perspective Goals Measures Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal Quality Quality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment System Product/Service as as Defined by Employees Defined by the Accurate, Assessment of Customer Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Leadership as Defined by Effective Data Information Service/ Responsiveness as Employees Collection Systems Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical 48 Planning
  • 49. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES Financial Perspective Goals Measures Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal Quality Quality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment System Product/Service as as Defined by Employees Defined by the Accurate, Assessment of Customer Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Leadership as Defined by Effective Data Information Service/ Responsiveness as Employees Collection Systems Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical 49 Planning
  • 50. 2. BALANCED SCORECARD (BSC) • Menurut Atkinson, BSC adalah : Suatu sistem pengukuran dan manajemen yang memandang kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif : - keuangan, - pelanggan, - proses bisnis internal, - pembelajaran dan pertumbuhan
  • 51. PRINSIP BSC SBG SISTEM MANAJEMEN TERFOKUS PADA STRATEJI (Norton & Kaplan, 2000) 1. Mentransformasikan strateji menjadi tindakan operasional 2. Merapikan dan mengkaitkan organisasi dengan dengan strateji 3. Mengupayakan strateji menjadi pekerjaan dan memperhatikan staf/karyawan 4. Memberlakukan strateji sebagai proses yang berkesinambungan 5. Melakukan perubahan lewat kepemimpinan eksekutif.
  • 52. TUJUAN PENGGUNAAN BSC a. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam 4 perspektif b. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan strategis dengan indikator c. Merencanakan, menyiapkan target, dan menyesuaikan inisiatif strategis d. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusan strategis dan proses pembelajaran.
  • 53. EMPAT PERSPEKTIF DALAM BSC a. Kepuasan Pelanggan : Bagaimana pelanggan melihat kita dan bagaimana kita melihat mereka ? b. Proses internal : Dalam proses apakah kita unggul dalam memenuhi harapan pelanggan? c. Pembelajaran dan pertumbuhan : Dapatkah organisasi meningkatkan dan menciptakan nilai dalam melayani pelanggan? d. Perspektif keuangan : Bagaimana kinerja keuangan dilihat oleh stakeholders
  • 54. FINANSIAL Meningkatkan efisiensi (anggaran, fasilitas) PELANGGAN Meningkatkan kepuasan pelanggan INDIKATOR KINERJA KUNCI KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PROSES INTERNAL Meningkatkan kinerja proses pelayanan PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Meningkatkan kompetensi dan Kepuasan Internal (karyawan & manajemen)
  • 55. MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK Perspektif Finansial Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif Pelanggan Perspektif Proses Internal Tujuan, Ukuran kinerja, Target Visi & Tujuan, Ukuran kinerja, dan Langkah/Upaya Target dan Langkah / Upaya Strategi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya
  • 56. PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD KOND SI KEU KEPUASAN VISI, MISI, NILAI DAN STRATEGI PROSES INTERNAL INVESTOR PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
  • 57. BALANCED SCORECARD (Sektor Bisnis) Kondisi Keuangan Financial yang kuat Strength. Kepuasan Customer Satisfaction Pelanggan Penyempurnaan Business Internal Process Proses Internal Pembelajaran & Organization Learning &Growth Pertumbuhan
  • 58. Balanced Scorecard sektor Publik Kepuasan Customer INVESTOR DN & LN Satisfaction Penyempurnaan Internal Process Proses Internal Pembelajaran & Learning & Growth Pertumbuhan KONDISI KEU Financial (ANGGARAN)
  • 59. PERSPEKTIF BOBOT TARGET REALISA SKOR PERSPEK (%) SI (R/TxB) TIF (%) KEPUASAN MASYARAKAT • Meningkatnya Kesejahtraan (20) 100 70 16 Masyarakat • Menurunna Angka Pernikahan Dini (15) 100 90 12 PENYEMPURNAAN PROSES INTERNAL • Sosialisasi Perda. (15) 100 90 13,5 • Gerakan Pembangunan (15) 100 90 13,5 Kependudukan dan KB PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN • Meningkatkan Kopetensi Penyuluh (15 ) 100 85 12,5 KB • Melengkapi Sarana dan Prasarana (10 ) 100 85 8,5 Penyuluh KB KONDISI KEUANGAN (ANGGARAN) • Penyediaan Anggaran Dari APBD (7,5 ) 100 100 7,5 • Peran Serta Swasta. Dan Masyarakat ( 2.5 ) 100 100 2,5 TOTAL 100 86,50%
  • 60. NO SKALA DERAJAT KINERJA 1 > 85 - 100 SANGAT BERHASIL (GREEN) 2 70 - 85 BERHASIL (GREEN) 3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW) 4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)
  • 61. DASHBOARD YELLOW 86,50 RED 55 GREEN 70 Score: 86,50 0 100
  • 62. 10 KESIMPULAN DARI HASIL EVALUASI BERDASARKAN BALANCED SCORECARD DIPEROLEH CAPAIAN SEBESAR 86,50% BERARTI TINGKAT KEBERHASILAN KEBIJAKAN INI DINILAI SANGAT BERHASIL.
  • 63. REKOMENDASI 11 WALAUPUN TELAH SANGAT BERHASIL, PERLU PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN REALISASI DARI: • PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN (LEARNING & GROWTH) • KEPUASAN MASYARAKAT
  • 64. 64