Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2022 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

22 November 2022 ID-IGF 1
DIALOG NASIONAL TATA KELOLA INTERNET
INDONESIA IDIGF 2022
Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Melalui
Transformasi Digital
Increasing Society Resilience Through Digital
Transformation
Bandung, Jawa Barat – 22 November 2022
SUMMARY
REPORT

Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia IDIGF 2022 dengan Tema Meningkatkan
Ketahanan Masyarakat Melalui Transformasi Digital
dipandu oleh:
Master Ceremony:
Mira Sahid dan Fajar Eri Dianto

SAMBUTAN PEMBUKAAN / OPENING REMARKS
Mariam F. Barata (Ketua Forum Tata Kelola Internet Indonesia) / (Indonesia IGF
Coordinator)
Pada tahun 2022 Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum – ID-IGF)
telah menjadi suatu lembaga resmi yang sudah disahkan oleh Kementerian hukum dan HAM. Dengan
telah resminya menjadi suatu Lembaga, maka kegiatan Dialog Nasional ID-IGF tahun ini menjadi pemicu
untuk lebih aktifnya ID-IGF memberikan rekomendasi terkait dengan tata Kelola internet kepada
Pemerintah Indonesia.
Dialog Nasional ID-IGF tahun 2022 di kampus Universitas Padjajaran Bandung bertujuan untuk:
1. Memberikan kesempatan kepada para stakeholder / pemangku kepentingan untuk berkontribusi
dalam dialog nasional menuju tata kelola internet Indonesia yang lebih baik;
2. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya tentang tata kelola
internet dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat melalui transformasi digital;
3. Menyusun seluruh masukan dari para narasumber dan peserta Dialog Nasional yang akan
disampaikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika.
SAMBUTAN PEMBUKAAN / OPENING REMARKS

Dalam penyelenggaran Dialog Nasional ini, kami mengajak para narasumber dari berbagai Stakeholder
(pemangku kepentingan), baik dari akademisi, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan
komunitas teknis untuk menyampaikan pemikiran mereka dalam membangun ketahanan masyarakat
melalui transformasi Digital. Kami juga mengundang peserta dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari
berbagai kementerian dan lembaga negara, pelaku usaha, asosiasi, mahasiswa, pelajar dan masyarakat
umum lainnya.
Kami berharap apa yang dihasilkan dalam Dialog Nasional ini akan memberikan manfaat positif bagi Tata
Kelola Internet Indonesia terutama dalam mendorong Pemerintah untuk melakukan tata Kelola internet
Indonesia yang mengakomodir perkembangan teknologi dan mendukung transformasi digital sebagai
arah membangun ketahanan masyarakat digital.
In 2022 the Indonesian Internet Governance Forum (Indonesia Internet Governance Forum – ID-IGF) has
become an official institution that has been approved by the Ministry of Law and Human Rights. By
officially becoming an Institution, this year's ID-IGF National Dialogue has become a trigger for the ID-IGF
to be more active in providing recommendations related to internet governance to the Government of
Indonesia.
The ID-IGF National Dialogue in 2022 at the Padjadjaran University Bandung campus aims to:
1. Provide opportunities for stakeholders/stakeholders to contribute to the national dialogue
towards better Indonesian internet governance;
2. Providing space for the community to express their aspirations regarding internet governance in
order to increase community resilience through digital transformation;
3. Compile all input from resource persons and National Dialogue participants to be submitted to the
Government, in this case the Ministry of Communication and Informatics.
In holding this National Dialogue, we invite speakers from various Stakeholders, both from academia,
government, the private sector, civil society, and the technical community to convey their thoughts on
building community resilience through digital transformation. We also invite participants from various
walks of life, ranging from various ministries and state agencies, business actors, associations, university
students and the general public.
We hope that what is produced in this National Dialogue will provide positive benefits for Indonesian
Internet Governance, especially in encouraging the Government to carry out Indonesian Internet
Governance that accommodates technological developments and supports digital transformation as a
direction to build digital society resilience.

SAMBUTAN SELAMAT DATANG / WELCOME SPEECH
Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani (Wakil Rektor bidang Organisasi dan
Perencanaan Unpad) / (Vice Rektor Organization and Planning Padjajaran
University)
Tema Dialog Nasional Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Melalui Transformasi Digital sejalan
dengan apa yang Universitas Padjajaran lakukan. Saya berharap melalui diskusi kita hari ini akan
melahirkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif tentang bagaimana kemajuan digital
digunakan oleh kita semua.
Tanpa pemikiran-pemikiran peserta yang hadir, teknologi digital menjadi sesuatu yang tampak
mewah namun tanpa berkah, artinya hanya orang tertentu yang memiliki dana dan kesempatan
tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kami berharap melalui diskusi ini teknologi digital juga
semakin dekat dengan masyarakat.
Prof. Drs. Yanyan Mochamad Yani (Wakil Rektor bidang Organisasi dan
Perencanaan Unpad) / (Vice Rektor Organization and Planning Padjajaran
University)
Tema Dialog Nasional Meningkatkan Ketahanan Masyarakat Melalui Transformasi Digital sejalan
dengan apa yang Universitas Padjajaran lakukan. Saya berharap melalui diskusi kita hari ini akan
melahirkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif tentang bagaimana kemajuan digital
digunakan oleh kita semua.
Tanpa pemikiran-pemikiran peserta yang hadir, teknologi digital menjadi sesuatu yang tampak
mewah namun tanpa berkah, artinya hanya orang tertentu yang memiliki dana dan kesempatan
tapi tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kami berharap melalui diskusi ini teknologi digital juga
semakin dekat dengan masyarakat.

The theme of the National Dialogue is Improving Community Resilience Through Digital Transformation in
line with what Padjadjaran University doing. I hope that our discussion today will generate constructive
thoughts about how digital progress is used by all of us.
Without the thoughts of the participants present, digital technology becomes something that looks
luxurious but without blessings, meaning that only certain people have funds and opportunities but are of
no use to society. We hope that through this discussion digital technology will also be closer to the
community.

PIDATO UTAMA / KEYNOTE SPEECH
Sylvia Sumarlin (Penasihat Senior FTII) / (Senior Advisor FTII)
Ketahanan Masyarakat adalah ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman yang
membahayakan kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Sebagai titik awal, kami menggunakan model
manajemen krisis yang dikembangkan pada tahun 1988 oleh ahli teori organisasi Ian Mitroff. Mampu
mengidentifikasi potensi ancaman dari aliran data bukanlah tugas yang mudah. Teknologi digital yang
tersedia seperti media sosial dan aplikasi seluler berguna untuk deteksi sinyal.
Teknologi digital yang tersedia dapat digunakan untuk menyediakan daya komputasi lokal dan jarak
jauh, memungkinkan pengambilan dan analisis informasi, serta menyebarkan pengetahuan yang
muncul. Platform pembelajaran global yang diluncurkan oleh UNICEF dan Microsoft membantu kaum
muda yang terkena dampak COVID-19. Tanpa informasi ini sebelum bencana, kami berharap bahwa ketika
bencana melanda, mereka perlu segera menemukan informasi yang relevan.
Untuk membangun sumber informasi resmi yang lebih baik, pejabat pemerintah lokal, negara bagian, dan
federal harus bekerja sama untuk membantu memelihara platform tersebut. Ini akan mencegah informasi
yang bertentangan. Perlu ada dialog nasional yang berkelanjutan seputar komunikasi dalam skenario
PIDATO UTAMA / KEYNOTE SPEECH

bencana. Sementara posting cepat ke platform media sosial mungkin merupakan metode komunikasi
yang paling mudah, dalam keadaan darurat, metode dasar seperti radio, televisi, dan SMS
diperlukan. Pada acara inilah kita diberi kesempatan untuk menggali lebih dalam apa saja yang
dipersiapkan untuk membangun dan meningkatkan «Ketahanan Masyarakat» dengan memanfaatkan
teknologi informasi yang ada.
Community Resilience is community resilience in facing threats that endanger the survival of the
community itself. As a starting point, we use the crisis management model developed in 1988 by
organizational theorist Ian Mitroff. Being able to identify potential threats from data streams is not an
easy task. Available digital technologies such as social media and mobile applications are useful for signal
detection.
Available digital technologies can be used to provide local and remote computing power, enable
information retrieval and analysis, and disseminate emerging knowledge. The global learning platform
launched by UNICEF and Microsoft is helping young people affected by COVID-19. Without this information
before the disaster, we hope that when the disaster strikes, they need to find relevant information quickly.
To build a better source of official information, local, state, and federal government officials must work
together to help maintain the platform. This will prevent conflicting information. There needs to be an
ongoing national dialogue around communication in disaster scenarios. While quick posting to social
media platforms may be the most convenient method of communication, in an emergency, basic methods
such as radio, television and texting are necessary. It was at this event that we were given the opportunity
to dig deeper into what was prepared to build and increase «Community Resilience» by utilizing existing
information technology.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

Moderator:
Dudi Rustandi
Pembicara / Speakers
Budi Hermawan (Kepala Tikomdik Disdik Jabar), Ibnu Sina Wardy (Eudeka.id), Muchammad Naseer
(Ketua STT Bandung), Ellen Kusuma (Youth ID-IGF), Saepul Ramdani (Wikimedia Bandung)
Budi Hermawan (Head of Educational Information and Communication Technology West Java Education
Office), Ibnu Sina Wardy (Eudeka.id), Muchammad Naseer (Chairman of STT Bandung), Ellen Kusuma
(Youth ID-IGF), Saepul Ramdani (Wikimedia Bandung)
Ringkasan / Summary
Pandemi COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang begitu cepat, salah satunya di
bidang pendidikan. Pemprov Jawa Barat meluncurkan program Jabar Masagi yang meni�kberatkan pada
kebagjaan, ekosistem sekolah dan peningkatan mutu tenaga pendidik. Teknologi internet mendukung
prestasi dan inovasi di bidang pendidikan sehingga �dak hanya membentuk SDM yang kompeten di bidang
akademis tapi didukung dengan akhlak yang baik.
Internet membuat pertukaran data di seluruh dunia semakin mudah. Jumlah pengguna internet di
Indonesia mencapai 204 juta jiwa. Di mana data per bulan Oktober 2022, terdapat penurunan jumlah
penda�aran pengguna baru menjadi 267 ribu orang namun terdapat kenaikan pada pengguna sebesar
kurang lebih 22% dari tahun sebelumnya menjadi 27 juta pengguna yang telah mengedit 48 juta data. Di
luar sisi posi�f internet, terdapat juga bahaya mengancam yang mes� diwaspadai. Oleh karena itu,
pen�ngnya kita memahami tata cara pengunaan internet yang aman serta e�ka sosial media.
Hari ini masyarakat kita banyak yang belum menyadari tentang keamanan di dunia digital dan hak digital.
Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin se�ap warga negara untuk mengakses,
menggunakan, membuat dan mendistribusikan media digital. Hak akses internet: ini mencakup
kebebasan untuk mengakses internet, seper� ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kendali
penyedia layanan internet, kesenjangan digital, kesetaraan akses antara gender, penyaringan dan
pemblokiran.
Sementara hak bebas berekspresi termasuk keragaman konten, bebas untuk mengekspresikan pendapat
dan penggunaan internet dalam memobilisasi masyarakat sipil. Untuk hak atas rasa aman: bebas dari
pengawasan massal dan pemantauan tanpa dasar hukum, perlindungan privasi, dan aman dari serangan
dunia maya. Oleh karena itu sosialisasi berbagai macam aspek mengenai literasi digital sangat pen�ng.
The COVID-19 pandemic has prompted rapid structural changes, one of which is in the field of education.
The West Java Provincial Government launched the West Java Masagi program which focuses on pride,
school ecosystems and improving the quality of teaching staff. Internet technology supports achievement
and innovation in the field of education so that it does not only form competent human resources in the
academic field but is supported by good morals.
The internet makes exchanging data around the world even easier. The number of internet users in
Indonesia has reached 204 million people. Where is data as of October 2022, there was a decrease in the
number of new user registrations to 267 thousand people but there was an increase in users by

approximately 22% from the previous year to 27 million users who had edited 48 million data. Apart from
the positive sides of the internet, there are also threatening dangers that must be watched out for.
Therefore, it is important for us to understand the procedures for safe internet use and social media ethics.
Today, many of our people are not aware of security in the digital world and digital rights. Digital rights
are human rights that guarantee every citizen to access, use, create and distribute digital media. Internet
access rights: this includes freedom to access the internet, such as availability of infrastructure, ownership
and control of internet service providers, digital divide, equality of access between genders, filtering and
blocking.
While the right to free expression includes diversity of content, freedom to express opinions and the use of
the internet in mobilizing civil society. For the right to feel safe: freedom from mass surveillance and
monitoring without a legal basis, privacy protection, and security from cyber attacks. Therefore
socialization of various aspects regarding digital literacy is very important.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

Moderator:
Parlidungan Marius dan Yohanes Sumaryo
Dr. Sinta Dewi Rosadi (FH Unpad), Karissa Sjawaldy (Meta), Damar Juniarto (Safenet), Yudi Rachmanu (XL
Axiata)
Dr. Sinta Dewi Rosadi (FH Unpad), Karissa Sjawaldy (Meta), Damar Juniarto (Safenet), Yudi Rachmanu
(XL Axiata)
Ringkasan / Summary
Ekonomi digital Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti keamanan siber dan perlindungan
data diri. Untuk itu Indonesia memerlukan kerangka hukum yang efektif untuk mengatasi persoalan
terkait transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Regulasi harus bersifat progresif,
transformative dan adaptif agar bisa mengatasi masalah yang terus berevolusi seiring waktu. Demi
terbentuknya hukum yang responsive, perlu adanya partisipatif dari berbagai pihak dan tentunya dengan
dukungan data yang akurat. Apalagi Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi digital
terbesar di ASEAN.
Suntik mati 3G pada Juli 2022 membuat 134 kota kabupaten kehilangan akses internet. Padahal
pemerintah tengah mengakselerasi transformasi digital berkelanjutan untuk mendorong percepatan
pemulihan di Indonesia. Saat ini Indonesia masih menghadapi 3 permasalahan utama yakni:
1.Connectivity (Infrastruktur sudah didorong untuk pemerataan nasional untuk dibangun di
daerah 3 T)
2.Accessibility (Konten dan aplikasi lebih terjangkau agar masyarakat lebih berpartisipasi)
3.Kecakapan (Ada Sebagian orang yang ragu berteknologi, perlu terus di edukasi dan literasi)
Peninjauan regulasi secara berkala penting bagi industri agar dapat mengalokasikan strategi
keberlangsungannya. Ketika akses internet sudah merata, perlindungan data menjadi sangat penting.
Untuk itu semua stakeholder harus bijak dan hati-hati menggunakan internet terkait apa saja yang harus
disharing.
Indonesia's digital economy faces a number of challenges such as cybersecurity and personal data
protection. For this reason, Indonesia needs an effective legal framework to address issues related to
inclusive and sustainable digital transformation. Regulations must be progressive, transformative and
adaptive in order to overcome problems that continue to evolve over time. For the sake of forming a
responsive law, there needs to be participation from various parties and of course with the support of
accurate data. Moreover, Indonesia has the potential to become the country with the largest digital
economy in ASEAN.
3G shutdown in July 2022 caused 134 district cities to lose internet access. Even though the government is
currently accelerating sustainable digital transformation to accelerate recovery in Indonesia. Currently
Indonesia is still facing 3 main problems, namely:
1. Connectivity (Infrastructure has been encouraged for national equity to be built in the 3 T areas)
2. Accessibility (Content and applications are more affordable so that people can participate more)
3. Proficiency (There are some people who doubt technology, they need to continue to be educated
and literate)

Periodic regulatory review is important for the industry in order to allocate its sustainability strategy. When
internet access is evenly distributed, data protection becomes very important. For this reason, all
stakeholders must be wise and careful in using the internet regarding what needs to be shared.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

Moderator:
Abigail Bhernadette dan Indriyatno Banyumurti
Aulia Fadly (Direktur LJK 2 dan Manajemen Strategis), Anantya Van Bronckhorst (Pelaku Usaha
Digital/Youth), Budi Primawan (Wakil Ketua idEA), Hani Purnawanti (Kabid Kerjasama Relawan TIK
Indonesia), Fiki Satari (Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif)
Aulia Fadly (Director of LJK 2 and Strategic Management), Anantya Van Bronckhorst (Digital/Youth
Business Actor), Budi Primawan (Deputy Chair of idEA), Hani Purnawanti (Head of Volunteer Cooperation
Indonesian ICT), Fiki Satari (Special Staff Minister for Cooperatives and SMEs for Creative Economy
Empowerment)
Ringkasan / Summary
99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Data November 2022 dari idEA (Indonesia E-Commerce
Association) atau Kominfo melaporkan lebih dari 30 persen dari 64 juta unit UMKM sudah masuk dalam
platform online. Pemerintah melalui Kemenkopukm terus berupaya meningkatkan digitalisasi UMKM dari
jumlah keikutsertaan dan nilai transaksi ekonomi. idEA (Indonesia E-Commerce Association)
memperkirakan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sampai akhir tahun 2022 mencapai 77 miliar
dollar Amerika Serikat atau setara 1,2 kuadriliun rupiah, naik 16% dari tahun 2021. Demi mendukung
upaya Pemerintah, sejumlah bank membuat inovasi pengajuan KUR online untuk memudahkan pelaku
UMKM mengembangkan usahanya. Sementara menurut pelaku UMKM, pandemic COVID-19
mempengaruhi mental dan membuat pengusaha menggunakan teknologi digital sebagai alat bantu
transaksi, proses produksi dan pengelolaan bisnis.
Indonesia dengan mayoritas pelaku usaha di tingkat mikro atau UMKM, perlu memiliki strategi yang baik
dalam memanfaatkan bonus demografi di era teknologi. Relawan TIK melakukan banyak pendampingan
terhadap pelaku UMKM melalui pelatihan kecakapan, pemasaran digital dan berbagai hal yang
mendukung transformasi digital.
Menganalisis apa yang dirasakan para pelaku UMKM di Bojonegoro, Jawa Timur, banyak pelaku UMKM
yang merasa hanya dijadikan «objek» bukan dijadikan «subjek». Senada dengan hal tersebut Adam dari
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan menyampaikan pentingnya sosialisasi terhadap pinjaman
yang disediakan pemerintah agar para pelaku usaha dapat semakin terbantu.
99% of business actors in Indonesia are MSMEs. November 2022 data from idEA (Indonesia E-Commerce
Association) or Kominfo reports that more than 30 percent of the 64 million MSME units have entered the
online platform. The government through Kemenkopukm continues to strive to increase the digitization of
MSMEs from the number of participation and the value of economic transactions. idEA (Indonesia E-
Commerce Association) estimates that the value of Indonesia's digital economy transactions by the end of
2022 will reach 77 billion United States dollars or the equivalent of 1.2 trillion rupiah, up 16% from 2021.
In order to support the Government's efforts, a number of banks have made innovations in applying for
KUR online to make it easier for SMEs to develop their business. Meanwhile, according to MSME
perpetrators, the COVID-19 pandemic has affected mentality and made entrepreneurs use digital
technology as a tool for transactions, production processes and business management.

Indonesia, with the majority of business actors at the micro or MSME level needs to have a good strategy
in taking advantage of demographic bonuses in the technological era. ICT volunteers provide a lot of
assistance to MSME perpetors through skills training, digital marketing and various things that support
digital tranformation.
Analyzing what MSME perpetrators feel in Bojonegoro, East Java, many MSME perpetrators feel they are
only being used as "objects" and not being used as "subjects". In line with this, Adam from Pasundan
University Postgraduate Students conveyed the importance of socializing loans provided by the
government so that business actors can be further assisted.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

Moderator
Astri Dwi Andriyani
Reza Siregar (Pertuni), Hamas (Kepala Divisi Program Siberkreasi), Khemal Andrias (Next
Generation Indonesia), Santi Indra Astuti (Universitas Islam Bandunga/Japelidi)
Reza Siregar (Pertuni), Hamas (Head of the Cybercreative Program Division), Khemal Andrias
(Next Generation Indonesia), Santi Indra Astuti (Unisba/Japelidi)
Ringkasan / Summary
Isu inklusif bukan hanya milik kelompok rentan. Masyarakat juga berperan penting dalammenciptakan
budaya inklusif. Masyarakat bisa Menjadi advokat, campaigner juga aktor budaya inklusif. Mewujudkan
literasi digital yang inklusif adalah isu kita bersama. Inklusi digital memiliki arti mempromosikan
perbedaan, mempraktikan rasa hormat dan mendukung akses universal ke seluruh internet dan teknologi
digital. Mengingat begitu pentingnya internet untuk kehidupan kita, mutlak diperlukan tersedianya
kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses,
responsif dan informatif untuk semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Teknologi untuk
memudahkan bukan untuk memperlebar jurang diskriminasi.
Syarat digital inklusif ialah kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Sayangnya tidak semua
masyarakat termasuk teman-teman disabilitas merasakannya. Selain itu sampai saat ini kita juga masih
belum merasakan amannya bermedia digital, karena masih banyaknya hoax. Sementara etika pengguna
internet Indonesia di media sosial masih kurang baik. Untuk itu Indonesia perlu menggalakan kesetaraan
digital bagi seluruh masyarakat termasuk teman disabilitas.
Literasi digital inklusif yang berkelanjutan belum merata dan belum maksimal. Penyebabya, SDM
inklusiff masih belum banyak. Jadi sekarang Indonesia memerlukan banyak SDM inklusif. Hal ini dapat
dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat termasuk teman disabilitas. Semua
ini agar budaya inklusif digital segera terbentuk. Untuk itu kita membutuhkan strategi yang cepat dan
menang. Langkah pertama dengan mulai menumbuhkan budaya digital inklusif bagi seluruh pihak.
Selain itu membangun SDM, membangun kurikulum, pelatihan, dan pemetaan stakeholder yang
membaca potensi dan peluang. Mewujudkan digital inklusif merupakan isu kita semua sebagai bentuk
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
The issue of inclusiveness does not only belong to vulnerable groups. Communities also play an important
role in creating an inclusive culture. Communities can become advocates, campaigners as well as inclusive
cultural actors. Achieving inclusive digital literacy is our shared issue. Digital inclusion means promoting
diversity, practicing respect and supporting universal access throughout the internet and digital
technologies. Given the importance of the internet for our lives, it is absolutely necessary to have policies
and operational standards for public communication and information services that are easily accessible,
responsive and informative for all people, including persons with disabilities. Technology to make it easier
not to widen the gap of discrimination.

Inclusive digital requirements are easy access for all people. Unfortunately, not all people, including friends
with disabilities, feel it. Besides that, until now we still don't feel safe using digital media, because there
are still many hoaxes. Meanwhile, the ethics of Indonesian internet users on social media is still not good.
For this reason, Indonesia needs to promote digital equality for all people, including friends with
disabilities.
Sustainable inclusive digital literacy has not been evenly distributed and has not been maximized. The
reason is that there are not many inclusive human resources. So now Indonesia needs a lot of inclusive
human resources. This can be done by providing opportunities for all people, including friends with
disabilities. All of this so that a digital inclusive culture can be formed immediately. For that we need a fast
and winning strategy. The first step is to start growing an inclusive digital culture for all parties. In addition
to building human resources, building curriculum, training, and mapping stakeholders who read potential
and opportunities. Achieving digital inclusion is an issue for all of us as a form of social justice for all
Indonesian people.

Moderator:
Astari Yanuarti
Donny B. U. (Praktisi Literasi Digital), Andi Budimansyah (Ketua Federasi Teknologi Informasi Indonesia
(FTII), Isya Hanum (Manager,Govt Affairs & Public Policu, PT Google Indonesia), Bambang Wishnu
Krisnamurthi (Kementerian Luar Negeri), Dr Ira Mirawati (Dosen Fikom Universitas Padjajaran)
Donny B. U. (Digital Literacy Practitioner), Andi Budimansyah (Chair of the Indonesian Information
Technology Federation (FTII), Isya Hanum (Manager, Govt Affairs & Public Policu, PT Google Indonesia),
Bambang Wishnu Krisnamurthi (Ministry of Foreign Affairs), Dr. Ira Mirawati (Lecturer Padjadjaran
University Faculty of Communication Sciences)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas teknologi digital menjadi kebutuhan banyak pihak. Sayangnya teknologi digital di
Indonesia belum bisa melayani secara maksimal bagi warga negara yang ada di luar negeri. Untuk itu
Indonesia membutuhkan solusi dari generasi penerus bangsa. Melihat ini, korporasi seperti google
membuat program untuk membantu keahlian digital pemuda Indonesia mengatasi masalah yang ada. Di
saat yang sama, etika digital masyarakat menjadi sorotan utama setelah Indonesia menempati urutan
terbawah di Asia Tenggara daftar tingkat kesopanan pengguna internet tahun 2021 berdasar laporan
Digital Civility Index (CVI) dari Microsoft. Padahal ruang siber harusnya menjadi media penguatan
konektivitas manusia yang beradab, kreatif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari dan politik. Apalagi
suhu politik di Indonesia akan memanas di tahun 2024.
Pengguna internet di Indonesia bertambah 21 juta sejak 2020. Google berupaya memberikan informasi
yang relevan dan fitur-fitur yang terus berubah untuk semakin mempermudah masyarakat dalam
mengaksesnya. Secara sosial budaya, google bekerjasama dengan beberapa sektor:
1. Pemilik usaha
2. Pencari kerja dan Mahasiswa
3. Developer dan Start Up
4. Guru dan Siswa
5. Creator dan Jurnalis
Google membantu user dalam memfilter informasi yaitu lewat fitur dan konten. Literasi digital pada
umumnya harus digunakan untuk hal: bekerja, belajar dan bermain. Namun memiliki resiko yaitu over
sharing, hoaxes, online fraud, malware. Jenis Hoaxes:
1. Misinformasi (tidak sadar menyebar informasi yang salah)
2. Disinformasi (sadar menyebar informasi salah, untuk tujuan jahat)
3. Malinformasi (informasinya benar, tapi seharusnya tertutup/privat dan disebar untuk
tujuan jahat)
This session discussed digital technology as a necessity for many parties. Unfortunately, digital technology
in Indonesia has not been able to provide maximum service for citizens abroad. For this reason, Indonesia
needs solutions from the next generation of the nation. Seeing this, corporations such as Google created
programs to help Indonesian youth digital skills overcome existing problems. At the same time, society's
digital ethics are in the main focus after Indonesia ranks lowest in Southeast Asia in the 2021 list of

politeness levels of internet users based on the Digital Civility Index (CVI) report from Microsoft. Whereas
cyberspace should be a medium for strengthening civilized, creative and productive human connectivity in
everyday life and politics. Moreover, the political temperature in Indonesia will heat up in 2024.
Internet users in Indonesia have increased by 21 million since 2020. Google strives to provide relevant
information and features that are constantly changing to make it easier for people to access it. Socio-
culturally, Google cooperates with several sectors:
1. Business owner
2. Job seekers and students
3. Developers and Start Ups
4. Teachers and Students
5. Creators and Journalists
Google help users in filtering information, namely through features and content.
Digital literacy in general should be used for things: work, study and play. But it has risks, namely over
sharing, hoaxes, online fraud, malware. Types of Hoaxes:
1. Misinformation (unconsciously spreading wrong information)
2. Disinformation (consciously spreading wrong information, for malicious purposes)
3. Malinformation (the information is correct, but should be private and spread for
malicious purposes)

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

Moderator:
Irwin Day
Indra Utama (Ketua Tim Perumusan Standar Teknis), Basuki Suhardiman (ITB), Danang Wijayanto
(Wakabid Regulasi & Advokasi APJII), Tisha Anwar (Common Room), Prof. Yudho Giri Sucahyo (Ketua
PANDI)
Indra Utama (Head of the Technical Standard Formulation Team), Basuki Suhardiman (ITB), Danang
Wijayanto (Deputy Head of APJII Regulation & Advocacy), Tisha Anwar (Common Room), Prof. Yudho Giri
Sucahyo (Chairman of PANDI)
Ringkasan / Summary
Sesi ini membahas ketahanan internet Indonesia dalam menghadapi masalah. Internet komunitas
menjadi salah satu solusi bagi warga yang tinggal di pedesaan atau wilayah terpencil untuk menggunakan
internet dalam aktivitas sehari-hari sejak pandemi COVID-19. Hanya saja internet komunitas harus
menghadapi berbagai tantangan mulai dari kondisi geografis hingga terbatasnya pasokan sumber listrik.
Untuk itu pemerintah focus pada infrastrutur sebagai salah satu pilar penting ketahanan internet.
Rencananya, pemerintah meluncurkan satelit Satria pada Maret 2023 sebagai salah satu solusi untuk
mengakomodasi kebutuhan internet di masa depan. Sementara para pelaku internet seperti APJII
(Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet) dan PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) bekerja
sama untuk mengantisipasi gangguan gangguan di pelanggan internet service provider.
Internet didesain untuk bertahan, tetapi untuk bertahan diperlukan cara-cara yang sulit. Teknologi fiber
optics cukup merata di Indonesia. Pengguna terbesar masih terpusat di kota-kota besar dengan urban
5mbps dan sub urban kurang dari 5mbps. Infrastruktur indonesia masih menggunakan satelit diantaranya
geostationer, celullar backbone, atm backbone. Semua masalah internet berada pada TCP/IP. Alokasi IP
memiliki batasan, sehingga tidak dapat digunakan selamanya. Indonesia memiliki alokasi IP Address di 17
juta.
Pilar ketahanan internet ada empat yaitu infrastruktur, performance, enabling technologies and security,
market readiness. Dalam infrastruktur Kemenkominfo berusaha mempercepat pembangunan
infrastruktur digital yang merata dari lapisan backbone, middle-mile, dan last-mile. Pemerintah
mendorong penggunaan IPv6 dalam berbagai sektor baik dari aplikasi web maupun mobile. Internet of
Things (IoT) merupakan salah satu peluang peningkatan partisipasi produk lokal dalam transformasi
digital.
This session discusses the resilience of Indonesia's internet in facing problems. Community internet has
become one of the solutions for residents living in rural or remote areas to use the internet in their daily
activities since the COVID-19 pandemic. It's just that the community internet has to face various challenges
ranging from geographical conditions to the limited supply of electricity sources. For this reason, the
government is focusing on infrastructure as one of the important pillars of internet resilience. The
government plans to launch the Satria satellite in March 2023 as a solution to accommodate future
internet needs. Meanwhile internet players such as APJII (Internet Service Providers Association) and
PANDI (Indonesian Internet Domain Name Managers) work together to anticipate disruptions to internet
service provider customers.

The Internet was designed to survive, but survival will require hard work. Fiber optics technology is quite
evenly distributed in Indonesia. The biggest users are still concentrated in big cities with urban 5mbps and
suburban less than 5mbps. Indonesia's infrastructure still uses satellites including geostationary, cellular
backbone, ATM backbone. All internet problems are in TCP/IP. IP allocation has limitations, so it cannot be
used forever. Indonesia has an IP address allocation of 17 million.
There are four pillars of internet resilience, namely infrastructure, performance, enabling technologies and
security, market readiness. In terms of infrastructure, the Ministry of Communication and Information is
trying to accelerate the development of digital infrastructure that is evenly distributed from the backbone,
middle-mile and last-mile layers. The government encourages the use of IPv6 in various sectors, both from
web and mobile applications. Internet of Things (IoT) is one of the opportunities to increase the
participation of local products in digital transformation.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

Semuel A. Pangerapan (Direktur Jenderal Aptika, Kemenkominfo/ (General
Directorate of SDPPI, Ministry of CIT Indonesia)
Pada tahun 2022 Forum Tata Kelola Internet Indonesia sudah menjadi lembaga yang telah diresmikan
oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dengan telah diresmikannya, maka diharapkan agar ID-IGF dapat
dilakukan berkesinambungan untuk memberi masukan kepada pemerintah atau pemangku kepentingan
guna terciptanya ketahanan masyarakat melalui transformasi digital.
In 2022 the Indonesian Internet Governance Forum has become an institution that has been inaugurated
by the Ministry of Law and Human Rights.
With its inauguration, it is hoped that ID-IGF can be carried out continuously to provide input to the
government or stakeholders in order to create community resilience through digital transformation.

Juliana Harsianti (Pembacaan Rekomendasi )
Rangkuman dari Event hari ini ada 6 sesi yang dibagi kedalam subtema. Berbagai diskusi teknologi digital
di berbagai forum selama ini membahas bahwa covid membawa banyak dampak perubahan di dalam
dunia teknologi digital. Perubahan dunia digital teknologi memiliki kelemahan di berbagai segi.
Hal ini menjadi topik dalam IGF di singapura, memitigasi berbagai perubahan dan percepatan dalam dunia
digital. Begitupun IGF event hari ini, mengangkat hal yang sama.
Dalam forum diskusi hari ini mencoba mengangkat hal-hal yang luput dari sorotan. Hal-hal yang justru
diharapkan akan memperkuat teknologi digital diberbagai bidang kehidupan masyarakat.
Summary of today's event, there are 6 sessions which are divided into sub-themes. Various discussions on
digital technology in various forums have so far discussed that the Covid-19 pandemic has had many
impactful changes in the world of digital technology. Changes in the world of digital technology have
weaknesses in various aspects.
This is the topic of the IGF in Singapore, mitigating various changes and accelerations in the digital world.
Likewise today's IGF event, raised the same thing.
In today's discussion forum, we try to highlight things that have escaped the spotlight. Things that are
actually expected to strengthen digital technology in various fields of people's live.

DOKUMENTASI
DOKUMENTASI

GRAHA SANUSI
GRAHA SANUSI

BALE RUMAWAT
BALE RUMAWAT

RUANG SERBAGUNA
RUANG SERBAGUNA

Lampiran /
Attachment
ϮϮEŽǀĞŵďĞƌϮϬϮϮ/Ͳ/' ϳϳ

MATERI PRESENTASI
Ruang Serbaguna
https://www.canva.com/design/DAFSkpTTyys/xEyg3Eo85VVj7AYJUizJNA/view?utm_content=D
AFSkpTTyysutm_campaign=designshareutm_medium=linkutm_source=viewer
https://drive.google.com/drive/folders/1BAkQYZO85IOSzbeN2YszHPzhjm0Q7IMG
Bale Rumawat
https://drive.google.com/drive/folders/1bHHBZ8Iux5znejhRi6X5lqqSwIpyCFhK
Graha Sanusi
https://www.canva.com/design/DAFSiSUG9YI/itu47hN4Y2E7YUv1jPA0VA/view?utm_content=
DAFSiSUG9YIutm_campaign=designshareutm_medium=linkutm_source=publishsharelink
https://drive.google.com/drive/folders/1nnA-XjaIa82JdimFA6To5TKJLAfee484
MATERI PRESENTASI

RAPPORTEUR
ID IGF
22 November 2022
“Materi Sosial Budaya : Etika dan Keahlian Digital Untuk Penguatan Konektivitas Manusia dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia”
Moderator :
 Astari Yanuarti
Narasumber :
 Bambang Wishnu Krisnamurthi - Kementerian Luar Negeri
 Dr. Ira Mirawati – Fikom Universitas Padjajaran
 Isya Hanum – Manager, Govt Affairs Public Policy, PT. Google Indonesia
 Donny Budi Utomo – ICT Watch
 Andi Budimansyah – (FTII)
Kesimpulan Diskusi :
 Berkaitan dengan peran teknologi dalam pelayanan dan perlindungan bagi WNI di luar negeri,
saat ini belum ada aplikasi yang menghubungkan seluruh sistem layanan menjadi satu. Artinya
WNI perlu memberikan upaya lebih untuk mengakses layanan lainnya.
 Kondisi WNI di luar negeri saat ini mayoritas dengan tingkat Pendidikan yang rendah, dan banyak
yang tidak mendapatkan orientasi untuk hidup di luar negeri yang memadai sehingga menjadi
kelompok yang rentan dalam melindungi dirinya maupun dalam menghadapi berbgai
permasalahan yang teradi (keterganungan pada perwakilan RI). Sementara perwakilan RI pun
menghadapi berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan terhadap WNI :
1. Lokasi dan jumlah WNI tidak diketahui secara akurat.
2. Penggunaan teknologi digital dan program K/L belum terintegrasi.
3. Belum ada teknologi yang memadai untuk mendukung program pelayanan dan
perlindungan. Juga perhitungan anggaran yang tidak akurat.
 Berbagai upaya optimalisasi teknologi digital di luar negeri masih berlaku tetapi tidak diwujudkan
dan tidak dijalankan. Maka upayanya harus segera mewujudkan demi penegakan HAM serta
pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.
 Etika berdigital masyarakat Indonesia terhitng rendah, salah satu yang memperparah
kemundurannya adalah Gen Z dewasa dan muda. Dengan membuat informasi palsu, viral
syndrome, dan internet dijadikan sebagai pintu untuk mencari perhatian/ruang publik masyarakat
menengah kebawah.
 Pengguna internet di Indonesia sebanyak +21juta sejak 2020. Google berupaya memberikan
informasi yang relevan dan fitur-fitur yang terus berubah untuk semakin mempermudah
masyarakat dalam mengaksesnya. Secara sosial budaya, google bekerjasama dengan beberapa
sektor :
1. Pemilik usaha
2. Pencari kerja dan Mahasiswa
3. Developer dan Start Up
RAPPORTEUR

4. Guru dan Siswa
5. Creator dan Jurnalis
 Upaya google membantu user dalam memfilter informasi yaitu lewat fitur dan konten.
 Literasi digital pada umumnya harus digunakan untuk hal : bekerja, belajar dan bermain. Namun
memiliki resiko yaitu over sharing, hoaxes, online fraud, malware. Jenis Hoaxes :
1. Miss-Information (salah menghubungkan info)
2. Dis-Information (berita salah konteks/konten dimanipulasi)
3. Mal-Information (informasi yang salah)
 Digital skill adalah mutlak diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam dunia
kerja. Digital skill dalam bentuk critical thinking ini dapat membentengi diri dari hoaxes dan
berbagai benuk kejahatan lainnya dalam dunia digital.
 Digital skill dan digital ethic menadi dasar untuk mengembangkan konektivitas antar manusia
yang beradab, kreatif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari dan politik.
 Jejak digital akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Tinggalkan warisan yang positif
dan tidak berhadapan dengan UU ITE.
 Tips dan trik dalam menggunakan media sosial :
1. Menyibukkan diri dengan hal positif, menggunakan media sosial dibawah 3 jam.
2. Menggunakan media sosial bertujuan
 Cara sosialisasi dan mengedukasi sebuah konten agar dapat dengan mudah diterima dan
dipahami:
1. Spesifikkan siapa target
2. Membuat strategi media

ID IGF
22 November 2022
“ Materi Regulasi : Perwujudan Transformasi Digital Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui
Peningkatan Kerangka Regulasi Dan Hukum Existing”
Moderator :
 Parlindungan Marius
 Yohanes Sumaryo
Narasumber :
 Dr. sinta dewi, S.H, LLM – FH UNPAD
 Carissa – Meta Indonesia
 Damar Juniarto - Safenet
 Yudi Rachmanu – XL AXIATA
Rapporter :
 Irsan Maulana
 Axl Mulia Shakti
Kesimpulan Diskusi :
 Hukum yang responsive itu harus selalu bertransformasi menuju ke suatu titik ideal sehingga
keadilan hukum dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Mengedepankan akses partisipasi
publik untuk mencapai keadilan yang diinginkan
 Hukum itu harus efektif dalam menghadapi tantangan dunia digital technology and services,
salah satu diantaranya masalah kesehatan, keuangan, ekonomi, infrastruktur, dll. Regulasi harus
mengedepankan akses untuk semua pihak (access for all), Hukum itu harus bersikap progresif,
bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, dan juga transformatif.
 Kebijakan publik Meta Indonesia, Meta lebih dikenal dengan facebook, whatsapp, dan
Instagram, RUU PDP sebagai perwujudan transformasi digital yang efektif, Kerangka regulasi
harus tepat.
 Regulasi yang inklusif dan efektif
1. Dapat mengantisipasi perubahan di masa depan,
2. Harus memungkinkan berjalannya inovasi
3. Regulasi harus dapat diterapkan secara luas,
4. Pembuatan kebijakan harus bersifat konsultatif
5. Memungkinkan stakeholder dapat memberikan ruang yang substantif, tepat sasaran dan
diaplikasikan oleh industri
Prinsip inilah yang dapat mendorong bukan menghambat industry transformasi digital di
Indonesia

 Transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, Adanya proses otomatisasi, upaya
transformasi digital jadi keberlangsungan bisnis, potensi ekonomi Indonesia sangat eksponensial
yang bisa bersaing dengan negara lain.
 Inklusif dalam arti semua orang dirangkul dan berpartisipasi secara berkelanjutan, Tidak ada
seorangpun yang termarjinalkan, akses internet menjadi hak setiap orang mendapatkan
internet, mendapatkan kemajuan dalam berkomunikasi.
 Penetrasi internet Indonesia 73%, apjii 77%, lebih dari 200 juta jiwa sudah mengakses internet di
Indonesia, 5 – 10 tahun ke depan bisa jadi kondisi penetrasi Indonesia sudah 100%, Persoalan
tadi nyatanya di grassroot belum terpenuhi, di bagian barat lebih terpenuhi, semakin ke timur
penetrasi internetnya sebenarnya masih kecil dan timpang, paling kecil papua, ntt dan maluku,
penyebabnya bukan soal infrastruktur, melainkan akses daya beli masyarakat mengenai
pembelian internet nya itu sendiri, Aksesibilitas pria lebih banyak penggunanya ketimbang
Wanita, maka itu sendiri jadi pertimbangan bagi tantangan transformasi digital itu sendiri.
 Juli 2022, ada suntik mati 3G, problemnya 134 kota kab tidak ada akses internet, sebagai contoh
di Kupang akses internet tidak stabil, Adanya disparitas cukup tinggi di Indonesia.
 Koneksi bermakna dalam pembatasan akses yang disengaja, penutupan internet itu boleh,
tetapi harus ada standar hukum internasional. Seperti johannesburg principal, Budapest
principal.
 Mengakselerasi transformasi digital berkelanjutan di Indonesia, Ekonomi digital kunci masa
depan dunia, Indonesia mendorong transformasi digital untuk percepatan pemulihan global.
 Ada 3 permasalahan utama
1. Connectivity
Infrastruktur sudah didorong untuk pemerataan nasional untuk dibangun di daerah 3 T
2. Accessibility
Konten dan aplikasi lebih terjangkau agar masyarakat lebih berpartisipasi
3. Kecakapan
Ada Sebagian orang yang ragu berteknologi, perlu terus di edukasi dan literasi
 Indicator ICT 2017-2021 dari 59%-65%, Teknologi 4G mendorong akses teknologi lebih cepat,
ada teknologi yang Bernama VOLTE, sekarang sudah bisa diimplementasikan, Di Indonesia masih
ada masalah infrastruktur dan frekuensi, BTS sudah tersedia 145rb, Infrastruktur itu yang paling
penting masalah spectrum sharing , Konten dan aplikasi untuk adaptasi teknologi
 Peninjauan regulasi secara berkala penting bagi industry agar dapat mengalokasikan strategi
keberlangsungannya kepada pemenuhan infrastruktur, Ketika akses internet sudah merata,
perlindungan data menjadi sangat penting,tata Kelola regulasinya bisa implementatif bagi
pelaku industri yang ada, Awareness, tugas semua stakeholder, internet harus bijak dan hati-
hati terkait apa saja yang harus di sharing.

ID IGF
22 November 2022
“Materi Ekonomi : Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Digital - Upaya Pemulihan Pasca Pandemi
Covid-19”
Reporter:
1. Satria Andika
2. Dapit Surya Bahari
Moderator:
1. Indriatno banyumurti
2. Abigail
Narasumber:
1. Fiki Satari (Staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif)
2. Anantya Van Bronckhorst (Pelaku usaha digital/youth)
3. Hani Purnawati (Kabid. Kerjasama Relawan TIK Indonesia)
4. Budi Primawan (Wakil Ketua idEA)
5. Aulia Fadly (Otoritas Jasa Keuangan)
Kesimpulan Diskusi:
Disrupsi digital Indonesia memiliki peluang dan tantangan pada kondisi hari ini. Indonesia dengan
mayoritas pelaku usaha di tingkat mikro atau UMKM, perlu memiliki strategi yang baik dalam
memanfaatkan bonus demografi di era teknologi. Berdasarkan data idEA per November 2022 sejumlah
20,2 juta pelaku UMKM (31%) telah onboard platform e-commerce demi mencapai target Indonesia
tercapai 32 juta pada 2024.
Muncul pertanyaan, apakah dengan masifnya pertumbuhan digitalisasi pelaku usaha sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi? Fiki Satari mengungkapkan bahwa ada 6 tantangan Digitalisasi UMKM:
1. Literasi Digital
2. Kapasitas Produksi Kecil
3. Mindset / Pola pikir kewirausahaan
4. Kualitas Produk rendah atau tidak seragam
5. Akses Pasar
6. Infrastruktur
Kemenkop Ukm dalam hal ini memiliki program “Project Manager Office” (PMO) yang memberikan
dukungan dan solusi atas permasalahan tersebut. Penerapan ekosistem yang baik dari hulu ke hilir,
dukungan kolaborasi dan leveling UKM diharapkan mampu membuat UKM semakin berkembang
menyesuaikan era teknologi.
Otoritas Jasa Keuangan yang dalam kesempatan ini diwakili Bapak Aulia Fadly, memaparkan mengenai
Fintech dan pemanfaatannya untuk pelaku UMKM. Kredit Usaha Rakyat menjadi salah satu dukungan
pemerintah dengan pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga angsuran rendah. Fenomena
Pinjaman online juga menjadi pembahasan diskusi yang menarik. Aulia memberikan pemahaman tentang
memilih jasa penyedia pinjaman yang baik dan benar. Tentunya kita perlu memilih penyedia pinjaman
yang legal dan terdaftar di OJK dan menghindari pinjol ilegal. Mitigasi risiko yang perlu dilakukan juga

adalah menjaga data pribadi dengan memastikan aplikasi hanya meminta 3 akses yang dirangkum dalam
“Camilan”; Camera, Microphone, dan Location. OJK juga memastikan bahwa transaksi dapat berlangsung
aman, aman bagi penjual - aman bagi pembeli.
Bagaimana peta UMKM digital di Indonesia dan bagaimana idEA membantu UMKM Go Digital?
idEA merupakan forum komunikasi / asosiasi e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital
Indonesia cukup sehat. Dengan didominasi UMKM, e-commerce menjadi pasar besar yang dapat
mendukung perekonomian. Hadirnya program diskon seperti Harbolnas, setiap tahunnya meningkatkan
nilai transaksi yang terjadi. Budi Primawan yang merupakan wakil ketua umum idEA, mendorong UMKM
dengan meningkatkan kualitas SDM. Program idEA memberikan pelatihan dan memanfaatkan bonus
demografi dengan pembinaan para pelaku usaha muda, walaupun perlu kita ingat bonus demografi bisa
jadi beban ekonomi.
Pemberian informasi melalui media sosial, memberikan pemahaman berbagai macam metode
pembayaran, membangun ekosistem aplikasi yang baik serta mendukung keamanan transaksi,
diharapkan dapat berhasil mengangkat para pelaku UMKM pasca keterpurukan pandemi Covid-19.
Diskusi kali ini juga menghadirkan pembicara yang merupakan pengusaha wanita Anantya Van
Bronckhorst, dan Relawan TIK Indonesia Hani Purnawati. Stigma tentang dunia digital dan IT yang identik
dengan dunia pria menjadi hal yang mereka edukasi kepada wanita di Indonesia. Anantya memaparkan
tentang dampak yang dirasakan para pelaku UMKM diantaranya:
1. Dampak Mental
2. Dampak Kesinambungan
3. Dampak cara baru / inovasi
Seluruh dampak ini tentunya mengubah mindset dan ekosistem para pelaku usaha dan memberikan
pemahaman baru.
Hani memberikan pemaparan tentang bagaimana peran Relawan TIK dalam melakukan pemberdayaan
masyarakat dalam literasi digital, terkhusus di masa pandemi. Relawan TIK melakukan banyak
pendampingan terhadap pelaku UMKM melalui pelatihan kecakapan, pemasaran digital dan berbagai hal
yang mendukung transformasi digital. Relawan TIK selalu siap berkolaborasi dengan berbagai mitra demi
keberlangsungan tata kelola internet di Indonesia.
Peserta diskusi menyampaikan beberapa pertanyaan dan pendapat tentang peningkatan literasi dan
kecakapan pelaku UMKM. Selamet yang berasal dari Relawan TIK menyampaikan temuannya di
masyarakat mengenai kebutuhan para pelaku UMKM. Menganalisis apa yang dirasakan para pelaku
UMKM di Bojonegoro, Jawa Timur, banyak pelaku UMKM yang merasa hanya dijadikan “objek” bukan
dijadikan “subjek”. Para pelaku usaha sering tidak diajak berdiskusi tentang apa yang menjadi kebutuhan
mereka. Oleh karenanya Selamet meminta agar penyusunan kurikulum pelatihan berdasarkan pada
kebutuhan para pelaku usaha dan disesuaikan dengan wilayah.
Selain dari peningkatan kecakapan pelaku usaha, Ibu Erna dari IKM menyampaikan para pelaku
usaha dan masyarakat juga perlu peningkatan literasi keuangan. Terkhusus pada OJK, beliau
menyampaikan masalah pinjol ilegal, investasi bodong, dan kejahatan siber keuangan masih marak
terjadi. Senada dengan hal tersebut Adam dari Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pasundan (UNPAS)
menyampaikan pentingnya sosialisasi terhadap pinjaman yang disediakan pemerintah agar para pelaku
usaha dapat semakin terbantu.
Terakhir, Dimas dari Yayasan Plan International Indonesia sangat mendukung langkah Anantya
dan Hani dalam pemberdayaan perempuan dibidang usaha dan digital IT. Program yang dilaksanakan
yayasannya juga sejalan dengan apa yang pembicara paparkan. Harapannya pemerintah dapat terus
mendukung perempuan Indonesia untuk berperan serta aktif dalam transformasi digital.

ID IGF
22 November 2022
“Youth ID-IGF : Peran Orang Muda dalam Transformasi Digital Masyarakat”
Rapporteur
 Roi Setiawan
 Azka Fariiq An-Naufal
Moderator
 Dudi Rustiandi
Narasumber
 Budi Hermawan – Disdik Jawa Barat
 Ibnu Sina Wardy – PT GITS Indonesia/ Eudeka.id
 M. Naseer – Ketua STT Bandung
 Ellen Kusuma – Youth ID-IGF/ Safe NET
 Saepul Ramdani – Wikimedia Bandung
Kesimpulan Diskusi
Pada sesi ini yang bertemakan “Peran Orang Muda dalam Transformasi Digital Masyarakat”
Ada 5 pembicara dari berbagai sektor, seperti dari sektor pendidikan, palaku bisnis digital, dan
juga keamananan digital.
Dari sektor pendidikan mengenai transformasi digital adalah adanya percepatan transformasi
digital yang tidak terprediksi karena terjadinya pandemi. Tetapi hal ini menjadi proses
transformasi digital yang baik, dan mendorong masyarakat kita menjadi lebih melek dan sadar
mengenai digitalisasi. Dalam Pendidikan contohnya adanya inovasi produk pembelajaran atau
produk edukasi dengan model digital yang sangat membantu dalam proses pembelajaran untuk
masa depan. Tentunya hal ini berjalan berkat adanya ruang-ruang kolabasi dari berbaga pihak,
seperti pemerintah, akademisi, komunitas, palaku bisnis, dan yang lainnya.
Dari sektor pelaku bisnis digital, peluang bisnis di era digital hari ini sangat memliki peluang yang
sangat besar. Terutama bagi anak muda hari ini memiliki skill menjadi adalah hal yang sangat
penting. Kemudian bereskplorasi dan melakukan kegiatan bermanfaat. Buatlah kegiatan atau
prodak yang sederhana, positif, dan berdampak. Digitalisasi sekarang mudah tetapi kita juga
harus memikirkan konten apa yang penting, bagaimana konten yang kita bagikan itu menjadi
penting. Para mahasiswa hari ini diharapkan kembali ke daerah, untuk memajukan keadaan di
daerah. Internet itu penting dan literasi digital itu penting.
Dari sektor keamanan digital, dalam dunia internet atau ruang digital hari ini masyarakat kita yang
belum menyadari tentang keamanan di dunia digital dan hak digital. Karena hak digital adalah hak
asasi manusia yang menjamin setiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat
dan mendistribusikan media digital.

Hak akses internet: ini mencakup kebebasan untuk mengakses internet, seperti ketersediaan
infrastruktur, kepemilikan dan kendali penyedia layanan internet, kesenjangan digital, kesetaraan
akses antara gender, penyaringan dan pemblokiran.
Hak bebas berekspresi: termasuk keragaman konten, bebas untuk mengekspresikan pendapat
dan penggunaan internet dalam memobilisasi masyarakat sipil.
Hak atas rasa aman: termasuk bebas dari pengawasan massal dan pemantauan tanpa dasar
hukum, perlindungan privasi, dan aman dari serangan dunia maya.
Oleh karena hal tersebut perlu adanya sosialisasi berbagai macam aspek mengenai literasi digital.

ID IGF
22 November 2022
“Youth ID-IGF : Literasi Digital Inklusif untuk Teman Disabilitas”
Moderator:
 Astri Dwi Andriyani
Narasumber:
 Reza Siregar - Pertuni
 Hamas - Kepala divisi program Siberkreasi
 Khemal Andrias - Next Generation Indonesia
 Santi Indra Astuti - Universitas Islam Bandung/Japelidi
Kesimpulan diskusi:
 Teman-teman disabilitas di SLB harus tetap aktif dalam literasi digital. Aktif membaca buku-buku
digital. Karena kemudahan digital merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia termasuk
penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan berbagai ruang digital yang ramah bagi
penyandang disabilitas.
 Beberapa penyandang disabilitas harus juga mendapatkan manfaat digital. Mereka harus tetap
mendapatkan kamudahan akses dalam ruang digital. Instasi dan pemerintah perlu membangun
ruang insklusi digital bagi teman disabilitas. Hal ini merupakan salah satu bentuk rasa
kemanusiaan yang sama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kriteria pekerjaan bagi
masyarakat pun harus memberi ruang bagi penyandang disabilitas. Setiap pemerintah
diseluruh daerah wajib memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas termasuk ruang
inklusi digital. Salah satu media komunikasi inklusi yang perlu diadakan adalah juru bahasa
isyarat disetiap kegiatan seperti seminar-seminar. Berbagai kegiatan publik pun kini
menyediakan ruang inklusi bagi penyandang disabilitas.
 Literasi digital yang inklusi, dengan mempromosikan perbedaan, mempraktikan rasa hormat,
dan mendukung akses universal ke seluruh internet dan teknologi digital. Hal ini berlaku bagi
seluruh masyarakat yang berhubungan bagi dunia digital. Teknologi seharusnya
mempermudah bukan memperbesar jurang diskriminasi. Syarat digital inklusi diantaranya
kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Pilar literasi digital ada 4 pilar diantaranya aman
bermedia digital. Namun kita masih belum merasakan amannya bermedia digital, karena masih
banyaknya hoax. Selain itu etika dimedia sosialpun masih kurang baik, hal ini dirasakan bagi
seluruh masyarakat termasuk teman-teman disabilitas. Indonesia perlu menggalakan
kesetaraan digital bagi seluruh masyarakat termasuk teman disabilitas.
 Literasi digital inklusif yang berkelanjutan, aksesnya belum merata masih belum maksimal.SDM
inklusif masih belum banyak. Indonesia memerlukan banyak SDM inklusif. Hal ini dapat
dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat termasuk teman
disabilitas. Semua ini agar budaya inklusi digital segera terbentuk. Kita perlu strategi yang cepat
dan menang, mulai dari menumbuhkan budaya digital inklusi bagi seluruh pihak. Selain itu
membangun SDM, membangun kurikulum, pelatihan, dan pemetaan stakeholder yang
membaca potensi dan peluang. Mewujudkan digital inklusif merupakan isu kita semua sebagai
bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

ID IGF
22 November 2022
“Materi Infrastruktur : Membangun Ketahanan Internet Indonesia”
Moderator:
 Irwin Day
Narasumber:
 Indra Utama - Ketua Tim Perumusan Standar Teknis
 Basuki Suhardiman - ITB
 Arif Angga (diganti Danang Wijaya) - APJII
 Tisha Anwar - Common Room
 Yudho Giri Sucahyo – PANDI
Rangkuman Presentasi Narasumber:
Tisha Anwar - Common Room
Internet digunakan untuk mengakses layanan publik, namun belum semua warga Indonesia menerima
adanya Internet karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, biaya bandwith, keterbatasan/kesenjangan
interaksi digital dengan kota. Perubahan iklim, pertumbuhan demografi, pandemi Covid-19 menyebabkan
terhambatnya interaksi digital pada beberapa wilayah khususnya wilayah pedesaan. Sebisa mungkin
menggunakan sumber daya yang ada untuk memaksimalkan internet merupakan solusi awal penerapan
internet. Memberikan pengetahuan seputar maintenance umum pada sebuah desa merupakan salah satu
upaya agar internet dapat dipergunakan dengan maksimal tanpa harus menunggu kehadiran teknisi yang
berada di kota. Pengembangan sekolah internet komunitas menggunakan kurikulum dari berbagai ahli
untuk menyebarluaskan materi tentang internet yang dibuat dalam sebuah buku. Infrastruktur yang ada
dari Common Room telah tersebar pada beberapa wilayah dan berhasil membantu untuk pengenalan
Internet kepada siswa-siswa. Common Room bekerjasama dengan kepala desa untuk membuat aplikasi
Djangkep yang berfungsi sebagai pengurusan administrasi desa.
Danang Wijaya - APJII
Dalam rangka penguatan infrastruktur seperti cyber yang sempat kebakaran pada tahun 2020, sehingga
perlu adanya antisipasi dari berbagai sisi. Komponen penting ketahanan internet yang berkelanjutan
(ISOC, 2013). Kesimpulan dari Bali Leaders Declaration G20 2022 diantaranya diperlukan lingkungan
online yang tangguh, mendorong kerjasama internasional, mendorong teknologi digital menjadi kunci
pembenihan dan pemberdayaan dalam berbagai sektor seperti komunitas. Beberapa hal yang menjadi
nilai utama ketahanan internet diantaranya common understanding mengenai masalah internet, solusi
atas permasalahan. Pendekatan “ABC” untuk penerapan secara proaktif dengan awarness dari berbagai
satuan tugas, building capabilities melalui berbagai pelatihan, commitment oleh kepemimpinan politik.
Bijak dalam menggunakan internet, bijak dalam menggunakan asset digital agar terhindar dari kajahatan-
kejahatan dunia digital.
Yudho Giri Sucahyo - PANDI
Peran pembangunan infrastruktur internet tidak bisa sendirian. Pengelola nama domain indonesia
(PANDI) meningkatkan layanan dengan menyebarluaskan dns di berbagai wilayah sehingga jika ada

sebuah insiden terjadi pada satu wilayah dns maka dns wilayah lain dapat digantikan. Pada tahun 2022
sudah ada tambahan node dns di lampung, balikpapan, jawa barat, kalimantan dan sebagainya agar traffic
lancar terutama di wilayah-wilayah perkotaan yang trafficnya tinggi. Salah satu alternatif dns yang
dibentuk, maka disediakan IP khusus dari APJII dan PANDI agar akses “.id” dapat diakses dari mana saja.
PANDI belajar dari kejadian kebakaran cyber, active-active infrastruktur dibuat untuk menggantikan data
center lama untuk meminimalisir waktu perpindahan data.
Basuki Suhardiman - ITB
Internet didesain untuk bertahan, tetapi untuk bertahan diperlukan cara-cara yang sulit. Teknologi fiber
optics cukup merata di Indonesia. Pengguna ternesar masih terpusat di kota-kota besar dengan urban
5mbps dan sub urban kurang dari 5mbps. Infrastruktur indonesia masih menggunakan satelit diantaranya
geostationer, celullar backbone, atm backbone. Semua masalah internet berada pada TCP/IP. Alokasi IP
memiliki batasan, sehingga tidak dapat digunakan selamanya. Indonesia memiliki alokasi IP Address di 17
juta. Perlu menarik IP Address lebih banyak ke Indonesia. Tantangan masa depan yaitu membangun
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai pelaku digital yang ada seperti komunitas digital.
Membangun standarisasi perlu dilakukan untuk menjadi acuan literasi seperti BSM, ISO, NIST.
Indra Utama - Ketua Tim Perumusan Standar Teknis
Pilar ketahanan internet ada empat yaitu infrastruktur, performance, enabling technologies and security,
market readiness. Dalam infrastruktur Kemenkominfo berusaha mempercepat pembangunan
infrastruktur digital yang merata dari lapisan backbone, middle-mile, dan last-mile. Pemerintah
mendorong penggunaan IPv6 dalam berbagai sektor baik dari aplikasi web maupun mobile. Internet of
Things (IoT) merupakan salah satu peluang peningkatan partisipasi produk lokal dalam transformasi
digital. Kita harus kolaborasi baik dari pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dunia usaha dan
media agar literasi digital dapat benar-benar tersebar.

REKOMENDASI
Rekomendasi Dialog Nasional ID-IGF 2022
Banyak hal terjadi selama 2 tahun setelah Dialog Nasional terakhir pada tahun 2019, Pandemi yang
memaksa banyak orang melakukan berbagai kegiatan dari rumah, karena adanya kewajiban karantina.
Koneksi internet yang baik menjadi satu keniscayaan, karena menjadi alat yang menjadi penghubung
aktivitas antara orang-orang yang lokasinya berjauhan.
Pandemi ini seperti membuka kotak pandora terkait ketimpangan di dalam digital teknologi, yang terjadi
bukan saja di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Kemajuan teknologi digital yang selama ini
kita lihat di berbagai bidang, ternyata memiliki fondasi yang rapuh dan pandemi mengungkapkan hal ini
ke permukaan.
Berbagai kekurangan yang muncul ke permukaan dicoba diatasi seiring berjalan waktu, dengan segala
keterbatasan sumber daya. Keadaan ini menyadarkan berbagai pemangku kepentingan akan pentingnya
akses internet yang lebih merata dan inklusif, yang menjangkau lebih banyak pihak.
Beberapa waktu yang lalu, Asia Pacific Internet Governance Forum juga diadakan dengan kepedulian yang
sama, untuk memitigasi berbagai perubahan dan percepatan dalam dunia digital. Forum tersebut
menyimpulkan bahwa semua pemangku kepentingan diharapkan untuk berbuat dan membuka ruang
dialog lebih lebar demi perbaikan yang lebih nyata.
Dialog Nasional ID-IGF pun mengusung semangat yang sama. Dibagi dalam 5 sesi, diskusi yang diadakan
oleh tiap-tiap bidang mencoba mengangkat hal-hal yang selama ini luput dari sorotan. Sesi regulasi
misalnya, mencoba menyoroti proses pembentukan regulasi di bidang teknolgi yang melibatkan
pemangku kepentingan yang berbeda. Di sesi ini dibahas bagaimana civil society, kelompok privat dan
akademisi dapat berperan lebih jauh dalam proses pembuatan peraturan serta akan lebih cepat merespon
perubahan jaman. Regulasi yang dihasilkan pun akan lebih inklusif, melindung pihak yang lebih luas.
Dari segi ekonomi, disoroti peran teknologi digital bagi perkembangan UMKM di Indonesia dan bahwa
semasa pandemi banyak UMKM yang bertahan dan terbantu dengan berbagai sistem digitalisasi, mulai
dari memanfaatkan teknologi sebagai media penjualan sampai berbagai pelaporan pajak,pengajuan
perijinan dll. Tentunya tetap harus ada payung hukum yang cukup untuk melindungi pelaku usaha dari
tindakan tidak terpuji.
Sesi Youth membahas peran orang muda dalam berbagai sektor teknologi : pendidikan dalam sistem
teknologi dan juga sistem serta materi pendidikannya sendiri. Kaum muda juga dapat lebih mudah
menjangkau rekan sebayanya untuk mengajak perilaku yang lebih aman dan bertanggung jawab di dunia
maya.
Infrastruktur memperkuat ketahanan infrastruktur internet dengan pembangunan teknologi internet di
pelosok, memperhatikan critical infrastruktur yang nantikan bukan hanya berpengaruh pada kestabilan
layanan internet sendiri juga pada keamanan negara. Topik yang sejalan dengan keynote speech pada
pembukaan, yang menekankan bahwa infrastruktur internet yang merata, stabil serta berbasis pada
REKOMENDASI

sumber daya nasional, akan memberikan daya dukung yang signifikan dalam ketahanan teknologi digital
nasional.
Pemerataan teknologi digital di setiap wilayah di Indonesia tidak terlepas dari kerja organisasi masyarakat
sipil yang bergerak membuka akses internet di wilayah terpencil Indonesia. Mereka percaya bahwa
peningkatan akses melalui konektivitas yang bermakna, -di wilayah paling terpencil sekalipun, -
merupakan pembuka jalan bagi transformasi digital yang inklusif. Untuk mewujudkan koneksi internet
yang berkualitas di pelosok, kerja pembangunan internet komunitas ini perlu didukung oleh regulasi serta
kerja yang berkesinambungan. Perlu diingat bahwa tiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda,
sehingga kerja yang berhasl di satu tempat tidak serta merta direplikasi di tempat lain. Sebelum
pembangunan jaringan internet komunitas dimulai di satu wilayah, sebuah kajian awal ada baiknya
dilakukan agar kerja yang akan dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
Teknologi digital yang inklusif juga yang menjangkau semua kondisi fisik, tanpa terkecuali. Seperti juga
jaringan internet komunitas, sejumlah komunitas juga bekerja agar teknologi digital juga dapat
bermanfaat bagi kaum difabel. Berbagai masukan dari komunitas difabel untuk pengembangan teknologi,
untuk menjamin bahwa kebutuhan mereka terpenuhi secara bertahap. Juru bahasa isyarat kini jadi syarat
wajib untuk banyak konferensi teknologi, begitu juga teknologi konferensi yang juga ramah bagi yang
memilki keterbatasan penglihatan.
Semua rekomendasi di atas memerlukan kerja yang berlanjut dan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan. Dialog Nasional ini selesai dalam satu hari tapi hasil diskusi yang dihasilkan akan dibawa
untuk menyempurnakan pembangunan teknologi digital di Indonesia.
Many things have happened within this 2 years after the last National Dialogue in 2019, the pandemic
forced many people to carry out various activities from home, due to quarantine obligations. A good
internet connection is a necessity, because it is a tool that connects activities between people who are
located far apart.
This pandemic is like opening a Pandora's box regarding inequality in digital technology, which is
happening not only in developing countries, but also in developed countries. The advances in digital
technology that we have seen so far in various fields have a fragile foundation and the pandemic has
brought this to the fore.
Various deficiencies that appear to the surface are attempted to be overcome over time, with all the limited
resources. This situation has made various stakeholders aware of the importance of more equitable and
inclusive internet access, which reaches more parties.
Some time ago, the Asia Pacific Internet Governance Forum was held with the same concern, to mitigate
various changes and accelerations in the digital world. The forum concluded that all stakeholders are
expected to act and open up wider dialogue space for more real improvements.
The ID-IGF National Dialogue carries the same spirit. Divided into 5 sessions, the discussions held by each
sector try to raise issues that have so far escaped the spotlight. The regulation session, for example, tries
to highlight the process of forming regulations in the field of technology which involves different
stakeholders. This session discussed how civil society, private groups and academics could play a further

role in the process of making regulations and would respond more quickly to changing times. The resulting
regulations will also be more inclusive, protecting a wider range of parties
From an economic perspective, it highlighted the role of digital technology for the development of MSMEs
in Indonesia and that during the pandemic many MSMEs survived and were assisted by various
digitalization systems, starting from utilizing technology as a sales medium to various tax reports,
submitting permits etc. Of course, there must still be an adequate legal umbrella to protect business actors
from dishonorable actions.
The Youth session discussed the role of young people in various technology sectors: education within the
technology system as well as the educational system and materials themselves. Young people can also
more easily reach out to their peers to encourage safer and more responsible behavior online.
Infrastructure strengthens the resilience of internet infrastructure by developing internet technology in
remote areas, paying attention to critical infrastructure that is expected not only to affect the stability of
the internet service itself but also to national security. The topic is in line with the keynote speech at the
opening, which emphasized that internet infrastructure that is equitable, stable and based on national
resources will provide significant support for the resilience of national digital technology.
The distribution of digital technology in every region in Indonesia is inseparable from the work of civil
society organizations working to open internet access in remote areas of Indonesia. They believe that
increasing access through meaningful connectivity, - even in the most remote areas, - is paving the way
for inclusive digital transformation. To realize quality internet connection in remote areas, this community
internet development work needs to be supported by regulations and continuous work. It should be
remembered that each region has different characteristics, so successful work in one place may not
necessarily be replicated in other places. Before the construction of a community internet network begins
in one area, it is better to conduct an initial study so that the work to be carried out can be adapted to
local conditions.
Inclusive digital technology that reaches all physical conditions, without exception. As well as community
internet networks, a number of communities are also working so that digital technology can benefit people
with disabilities. Various inputs from the disabled community for technology development, to ensure that
their needs are met in stages. Sign language interpreters are now a mandatory requirement for many
technology conferences, as well as conference technology that is also visually impaired friendly.
All of the above recommendations require ongoing work involving a wide range of stakeholders. This
National Dialogue was completed in one day but the results of the resulting discussion will be taken to
perfect the development of digital technology in Indonesia.

KABAR BERITA / NEWS
Kabar berita yang diterbitkan oleh timesindonesia.co.id
(Sumber : https://timesindonesia.co.id/ketahanan-informasi/437601/tingkatkan-ketahanan-
masyarakat-melalui-transformasi-digital-idgif-gelar-dialog-nasional )
Kabar berita yang diterbitkan oleh jabar.times.co.id
(Sumber : https://jabar.times.co.id/news/berita/gldoa2askc/Dialog-Nasional-Tata-Kelola-
Internet-Indonesia-Ini-Misi-Besarnya )
KABAR BERITA / NEWS

Terima Kasih
Thank You

Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2022 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)

More Related Content

Similar to Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2022 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance) (11)

More from ICT Watch - Indonesia (20)

Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2022 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance)