SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
0 likes680 views
Forum Dialog Nasional Tata Kelola Internet Indonesia 2017 membahas berbagai isu terkait transformasi digital di Indonesia. Beberapa topik yang dibahas meliputi perlindungan data pribadi, literasi digital, infrastruktur internet, dan tantangan ekonomi digital. Berbagai pemangku kepentingan hadir untuk berdiskusi dan menyepakati pentingnya kerangka hukum serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.
SUMMARY DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (BAHASA)
- 1. 85 Modul Pengantar Tata Kelola Internet (Lanjut ke Halaman 8) RINGKASAN DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 PENGANTAR “Dialog Nasional Forum Tata Kelola Internet Indonesia adalah bagian penting di dalam perkembangan era digital dan memang sudah seharusnya kegiatan diskusi publik ini lebih sering diadakan. Harapannya adalah bahwa akan banyak lagi para pemilik kepentingan untuk dapat bergabung dan juga memberikan suara mereka didalam forum” demikian dikatakan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan dalam Rapat Pleno pembukaan acara Dialog Nasional ID-IGF pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran. Beliau juga menjelaskan beberapa hal mengenai pembahasan di dalam keranjang dialog. Dimana beliau juga berharap agar keranjang pembahasan ditambahkan dengan keranjang politik (mengingat di dalam era transformasi digital ini, banyak terjadi gesekan yang mengakibatkan bergesernya norma – norma di dalam masyarakat) dan juga etika tentang bagaimana memanfaatkan teknologi di era digital ini agar teknologi justru dapat dimanfaatkan guna mencerdaskan bangsa menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan tema yang diangkat kali ini mengenai Transofrmasi Digital; Siapkah Indonesia?, Semuel juga menyinggung mengenai standar-standar yang perlu diterapkan oleh Indonesia. Dengan melihat perkembangan dunia digital yang melibatkan banyak kepentingan mulai dari segi ekonomi, hukum dan regulasi, infrastruktur juga sosial budaya, maka diharapakan ke depannya para pemangku kepentingan lain yang mempunyai gairah dan keinginan untuk mendiskusikan mengenai standarisasi dapat duduk bersama untuk bisa membentuk sebuah forum diskusi mengenai hal terkait. Diharapkan hasil-hasil diskusi dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat diterapkan dan dijadikan kerangka kerja nyata. Transformasi Digital: Siapkah Indonesia?” “ “ www.igf.id 27 Oktober 2017, JIExpo Kemayoran, Jakarta Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia EKONOMI Panelis (urut abjad): Helni M. Jumhur (Telkom University), Sherly Haristya (ICT Watch), Syafi- ra Auliya (CIPG) Moderator: Lintang Setianti (ELSAM). Rapporteur: Leonardus K. Nugroho (ELSAM) Sesi #1 UU Perlindungan Data Pribadi adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai visi Indonesia 2020. Banyak negara sudah sadar akan pentingnya Perlindungan Data Pribadi, termasuk menyediakan regulasi yang kuat, regulator yang mumpuni dan masyarakat melek privasi. Bagi entitas bisnis, termasuk UMKM, kepercayaan konsumen adalah kunci bagi pertumbuhan bisnis. Tanpa perlindungan data pribadi, pertumbuhan bisnis bahkan dalam konteks antar negara (perdagangan) akan terhambat. Hanya saja para pelaku bisnis online di Indonesia juga belum mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi. Sebagian bahkan menimpakan tanggung jawab ini pada konsumen. Ada 3 hal yang perlu dilakukan: Kerangka regulasi yaitu Perlu didefinisikan ketat dan menerapkan batasan yang mampu melindungi konsumen namun tidak membatasi inovasi. Regulator yaitu apasitas institusi dalam menegakkan dan menindak pelanggaran PDP perlu diperkuat dan yang terakhir meningkatkan kesadaran warga. Walaupun perlindungan data pribadi bukan satu-satunya faktor penentu pencapaian visi Indonesia 2020, namun perlindungan data pribadi adalah elementer untuk mendorong dan memastikan pertumbuhan ekonomi tercapai. (Lanjut ke Halaman 8) 1
- 2. 86Modul Pengantar Tata Kelola Internet Transformasi Digital Sistem Referensi Expert/Knowledge Person Secara Online-Sebuah Kajian/Penjajakan Panelis (urut abjad): Endang Djuano (Universitas Trisakti), Izmir Eka Putra (KADIN). Moderator: Tinuk Andriyanti Asianto (PANDI). Pelapor: Laila Ayu Karlina (ICT Watch) Di era digital ini, ada kebutuhan untuk membuat marketplace yang menawarkan transfer knowledge, sistem rekomendasi ahli. Dalam mengembangkan sistem ini, transfer knowledge memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Misalnya keamanan data pribadi, apakah data yang akan dibagikan merupakan data yang boleh dibagikan untuk umum atau tidak. Untuk mengembangkan marketplace 2 INFRASTRUKTUR Sesi #1 khusus transfer knowledge, kita membutuhkan profiling pengguna internet. Saat ini, perusahaan besar sudah melakukan profiling tentang data kita tanpa kita sadari. Waktunya kita sekarang membuat profiling untuk tujuan yang lebih positif dan berguna untuk masyarakat luas. Untuk memutuskan marketplace transfer knowledge berjalan dengan baik, diperlukan komitmen dan waktu dari para ahli. Pengembangan marketplace transfer knowledge dapat dimulai dengan hal yang spesifik sesuai keahlian dan mengutamakan kearifan lokal yang kita miliki karena ekosistem penting untuk mendukun berkembangkanya sistem ini. HUKUM Sesi #1 Internet of Things: Konektivitas, Produktivitas, Pengendalian dan Model Kebijakan. Pemerintah harus memberi respon yang memadai terhadap IOT di Indonesia IOT selalu dikaitkan dengan smart city, smart car, dan lainnya. Semua bidang pekerjaan akan tergantikan oleh IOT, maka semua bidang harus menyesuaikan. Untuk keselamatan anak dalam IOT, semua pihak harus turun tangan terutama dalam hal literasi media, karena semua pihak bertanggung jawab, contohnya: memasukkan literasi digital ke kurikulum pendidikan. Akademik, peneliti, bisnis, industry, pemerintah, dan masyarakatlah yang menciptakan inovasi yang akan mampu membangkitkan perekonomian bangsa. Panelis (urut abjad): Agus Pambagio (Akademisi Kebijakan), Kanisius Karyono (Univ. Multimedia Nusantara). Moderator: Shita Laksmi (Diplo Foundation). Rapporteur: Alvidha S. (Sekretariat ID-IGF) 2
- 3. 87 Modul Pengantar Tata Kelola Internet SOSIAL Sesi #1 Peta Jalan Literasi Digital Panelis (urut abjad): Diena (GNLD Siberkreasi), Mustika Wati (Pustakawan DPR), Wien Muldian (Kemendikbud RI). Moderator: Ade Farida (Kedubes Amerika Serikat) Rapporteur: Dhestari (Kemenkumham RI) Pemakaian gadget semakin meningkat sampai 142% dibanding jumlah penduduk. Membangun literasi digital di masyarakat berarti membangun masyarakat yang lebih fokus pada circle of control lebih memperhatikan kepada kebutuhan diri tanpa membuang waktu dalam circle of concerdn. Hal ini harus dimulai sejak masa kanak-kanak dengan pendekatan yang relevan. Internet menyamarkan arti kebutuhan primer skunder: pulsa lebih prioritas daripada makan bergizi (pelajar perempuan) Tingkat perceraian pun saat ini meningkat karena semakin tipinya wilayah provasi dan tingginya perselingkuhan dunia maya. Jejak digital di Internet menjadi issue yang hangat dan belum tuntas, terutama di Indonesia. Hak untuk dilupakan (rights to be forgotten) perlu dibahas lebih mendalam karena seseorang berhak untuk menghapus cerita masa lalunya tetapi disaat yang sama hak ini juga bisa dimanfaatkan oleh seorang pelaku criminal untuk menghapus sejarahnya. Perempuan merupakan pengguna internet terbanyak tapi masih minim dalam literacy digital (privacy, daya guna, dll) sehingga gerakan literasi digital perlu secara khusus menaikkan tingkat kematangan perempuan dalam hal ini. SOSIAL Sesi #2 Gerakan Literasi Digital Panelis (urut abjad): Diena (GNLD Siberkreasi), Mustika Wati (Pustakawan DPR), Wien Muldian (Kemendikbud RI). Moderator: Ade Farida (Kedubes Amerika Serikat) Rapporteur: Dhestari (Kemenkumham RI) Hoax, cyberbullying, berita palsu dan beragam konten negative masih terus bertebaran di dunia digital. Korban pun mulai muncul walau pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan untuk melindungi warganya. Begitu derasnya hoa, bahkan peraturan tersebut pun dijadikan hoax utuk menakuti netizen berekspresi. Rumah baca perpustakaan memerlukan regulasi tentang literasi di daerah karena kurangna apresiasi dari pemerintah atau komunitas perpustakaan. Posisi komunitas digital dalam masyarakat Indonesia memerlukan peran pemerintah dan komunitas, serta mapping gerakan literasi nasional (sekolah, masyarakat, budaya, Bahasa dan sastra, keluarga, satu guru, satu buku) yang sudah dibuat. Gerakan Literasi Nasional harus dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat melalui konten digital yang positif. Bersama-sama kolaborasi di seluruh lapisan masyarakat untuk cerdas memanfaatkan teknologi melalui pendidikan literasi. 3
- 4. 88Modul Pengantar Tata Kelola Internet INFRASTRUKTUR Sesi #2 Neutral Network Operator Or Open Access Policy Banyak asosiasi mendukung adanya pemerataan infrastrukutr internet di Indonesia dengan konsep neutral, jaringan ini mampu memberikan peluang usaha bagi seluruh provider yang ada. Dengan adanya regulasi dari pemerintah, kebutuhan internet dengan kewajiban IPTEK bagi masyarakat ke depannya degan konsep neutral mengurangi persaingan usaha tak sehat. HUKUM Dengan adanya regulasi dari pemerintah, kebutuhan internet dengan kewajiban IPTEK bagi masyarakat ke depannya degan konsep neutral mengurangi persaingan usaha tak sehat. Dengan konsep fiber, kita sediakan pipe kosong dengan melengkapi dan menyediakan internet di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mempunyai pemerataan atau bandwith yang sama tanpa adanya intervensi pada provider raksasa. Panelis (urut abjad): Henry K. Soemartono (APJII), Joseph Lembayung (Bali Tower), Kanaka Hidayat (NEUSAT), Nonot Harsono (Mastel Institute), Thomas Dragono (PT. Mega Akses Perdana). Moderator: Bambang Sumaryo (ISOC Indonesia). Rapporteur: Pramirvan Datu (ISOC Indonesia) Sesi #2 Urgensi Pengaturan Data Privasi: Keseimbangan Antara Perlindungan dan Pemantauan Teknologi Panelis (urut abjad): Dr. Sinta Dewi (Univ. Padjajaran), Justi Kusumah (K&K Advocates), Semmy Pangerapan (KOMINFO RI), Wahyudi Djafar (ELSAM). Moderator: Miftah Fadhli (ELSAM) Rapporteur: Riska Carolina (ELSAM) Era digital adalah era transparansi yang harus dipahami masyarakat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya dari pemerintah saja namun juga kontribusi masyarakat dan pelaku bisnis di dalamnya untuk membentuk suatu perangkat hukum yang melindungi kebebasan berekspresi warga negara. Maka dari itu dibutuhkan undang-undang yang mengakomodir perlindungan data pribadi yang menjamin hal tersebut (UU PDP) karena saat ini data menjadi common good yang diinginkan oleh semua orang karena data adalah power. Perlunya peta jala integrase UU Perlindungan Data Pribadi yang berkesesuaian pada standar internasional yakni HAM, melibatkan actor-aktor terkait di dalanya seperti pemerinta, masyarakat dan pelaku bisnis serta pembentukan badan independen yang menampung aspirasi masyarakat. Semoga tahun depan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat disahkan da segera diberlakukan untuk kepentingan kita bersama. Dengan konsep fiber, kita sediakan pipe kosong dengan melengkapi dan menyediakan internet di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mempunyai pemerataan atau bandwith yang sama tanpa adanya intervensi pada provider raksasa. 4
- 5. 89 Modul Pengantar Tata Kelola Internet Monopoli Multinasional Dibalik Agenda E-Commerce Panelis (urut abjad): Bhima Yudistira (INDEF), I Nyoman (Kominfo), Margiyono (Komisaris Telkom), Olisias Gultom (IGJ). Moderator: Rachmi Hertanti (IGJ). Rapporteur: Maulana (IGJ) Isu E-Commerce merupakan isu yang sangat kompleks bukan hanya bicara perdagangan namun bicara digital. Investasi dalam startup bisnis e-commerce masih didominasi oleh asing. Startup di Indonesia yang paling banyak ada e-commerce dan investasi pun sudah mencapai billion, juga paling berkembang pesat. E-commerce di Indonesia belum mencapai 2% bahkan di Amerika sudah mencapai 5%, namun nilainya sangat besar. Persentase investasi asing didominasi Jepang hingga 63%. E-Commerce akan berpengaruh terhadap perdagangan bebas. Problem nasional belum punya consensus bahkan pemerintah sendiri belum punya pandangan mengenai cara menghadapi e-commerce Pergeseran nilai perusahaan yang tadinya berbasis komoditas, kini berbasis digital. Dan angka ekonomi digital cuku besar, sayangnya Inonesia belum cukup memadai dalam hal teknologi dibanding negara lain dan juga problem lainnya adalah regulatory framework. Yang dikhawatirkan kemudian bila muncul e-commerce adalah menurunnya tingkat tenaga kerja dalam berbagai sektor dan fenomena ekonomi digital dibarengi dengan e-money dan yang menikmati e-commerce adalah perbankan. Penerapan regulasi di Indonesia sudah mulai ada dan membaik, namun penerapan teknis yag masih belum memadai. EKONOMI Sesi #2 Membangun Infrastruktur & Ekonomi Digital Berbasis Kerakyatan Panelis (urut abjad): Anang Latief (BP3TI),Bima Laga (idEA), Sofyan Lusa (Kemenko Perekonomian), Tjatur (Kumparan). Moderator: Indriyatno Banyumurti (ICT Watch). Rapporteur: Sherly Haristya (ICT Watch) Tantangan terbesar di Indonesia adalah bagaimana membawa usaha kecil dinas, tetapi juga UMKM dan usaha informal (misalkan pedagang keliling), selain itu juga tantanga dalam kesiapan produksi lokal. Usaha pemerintah Indonesia di dalam menggenjot kebutuhan infrastruktur koneksi internet di daerah terpencil. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur ini untuk memajukan kesejahterasaan masyarakat. Tantangan berikutnya setelah internet dan ekonomi digital tersedia dan berjalan adalah mengedukasi masyarakat agar melek digital supaya tercipta pertumbuhan dan manfaat ekonomi yang inklusif EKONOMI Sesi #3 Dalam sesi open mic, dengan membawa sub tema “Startup Untuk Rakyat” dan menghadirkan 8 figur startup: Enda Nasution (Gerakan 1000 Startup), Yekti Hesti (independen.id), Faldo Maldini (pulangkampuang.com), A. Ahmad Fauzi (Billion Apps), Luthfi Idiyono (tambo.co.id), Yosep Prayogi (tempo.co), Andika Firnanda (privatQ), M. Isa Iombu (selasar.com). Para speaker dari masing – masing startup diberi waktu 10 menit untuk presentasi di sesi ini. Inti dari paparan para startup adalah mengedepankan teknologi digital. Di mana dengan dengan kemajuan dunia digital dan juga adanya kemajuan infrastruktur dalam pembangunan internet yang lebih baik lagi di Indonesia khususnya, maka segala hal menjadi lebih mudah. Bahkan para startup ini telah dapat menciptakan lapangan pekerjaan hanya dengan menggunakan internet dan kemajuan digital tadi. Dengan mengambil contoh yang sama yang disebutkan oleh Bapak Semuel dalam sesi pembukaan , yaitu berkembangan starup layanan taksi online yang berkembang hanya dalam hitungan yang tidak lama dan dengan modal yang tidak terlalu besar untuk memulai. Inti yang disebutkan oleh para startup dalam sesi ini adalah penggunaan teknologi digital yang tepat guna, kerjasama atau kolaborasi dan komunikasi. Mengingat kemajuan teknologi digital erat kaitannya dengan perkembangan internet, maka para startup mencoba untuk mengajak para pemula atau generasi Z (lebih muda dari kaum milenial) untuk dapat mengedepankan potensi diri dalam pemggunaan digital dan internet itu sendiri. Mereka (para startup) menjelaskan bahwa 5
- 6. 90Modul Pengantar Tata Kelola Internet INFRASTRUKTUR Sesi #3 Penyiapan SDM Dalam Rangka Transformasi Digital Panelis (urut abjad): Edi Purwanto (Indotelko), Iin Mulyani (SMK Wikrama Bogor), Sofi Fachri (BNSP), Teguh Prasetya (MASTEL). Moderator: Yudho Giri Sucahyo (UI). Rapporteur: Osvan W (ISOC Indonesia) SDM Indonesia hampir di semua sektor tidak memiliki daya saing. Sertifikasi profesi baru dimulai dengan intensif dengan dibentuknya BNSP. Lulusan SMK seharusnya masuk kategori level 2 (contoh: operator), tetapi ekspektasi industry dituntut sampai kualifikasi SMK menghasilkan SDM yang berkompeten dengan beberapa strategi di antaranya digitalisasi pengelolaan pendidikan, pemagangan guru di industry, dukungan internet, mengecilkaan gap antara keterampila di sekolah yang diharapkan industry. Tantang terbesarnya yaitu memperkecil gap keterampilan di sekolah dengan industri adalah SDM guru IT yang kompeten. LSP menjembatani kompentensi SDM dengan kebutuhan industry dengan standar kompentensi/sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan dan dapat disetarakan dengan standar kompetensi nasional dan internasional. Pilar Indonesia Digital Inclusion yang penting salah satunya adalah local content yang produktif. Dilakukan percepatan di semua pilar. Sektor usaha telematika individual perlu juga perlindungan aturan atau regulasi tidak hanya usaha telematika berbentuk badan. Keluhan dari masyarakat sosial dalam UKM adalah minimnya SDM di bidang teknologi informasi terutama di daerah-daerah. Harapan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan berupa pelatihan-pelatihan. Keluhan dari telco dalam internet, banyak hal yang perlu diketahui, dari sekedar opload dan download. Yaitu potensi untuk mencari peluang yang lebih besar, contoh menampilkan kemampuan pribadi (seperti menulis, belajar mengembangkan aplikasi, dan lain sebagainya) untuk bisa disalurkan dan agar potensi diri bisa meraih perhatian publik yang berselancar di internet untuk mengenal kita. Dan Hal lain yag tidak kalah penting adalah ketekunan dan kemauan diri untuk berkembang dan terus belajar. Summary: Open Mic SOSIAL Sesi #3 Dampak dari Pesat dan Cepatnya Transformasi Digital Panelis (urut abjad): Nafi Putrawan (Cybers Group), Putu Lexman Pendit (RMIT University Australia), Ramya Prajna Sahisnu (Think. web). Moderator: Yuli Asmini (KOMNAS HAM). Rapporteur: Khairunnisa Fathonah (DPD-RI) Digital Literacy adalah respon kita terhadap perkembangan teknologi, bagaimana kita menggunakan media untuk mendukung masyarakat dalam kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Gap digital literacy terjadi pada laki-laki dan perempuan (resiko: digital ekonomi tidak sustain), kantor (resiko low performance), masyarakat desa (resiko ekonomi tidak rata), UKM (resiko rendahnya adopsi), usia produktif (resiko rendahnya penyerapan tenaga kerja) Gap antar orang tua dan anak: komunikasi menjadi kurang baik, anak kurang beretika dan banyaknya info yang tidak akurat. Yang perlu dilakukan adalah: latihan memilah informasi, latihan belajar mandiri dan latihan menggunakan teknologi. 6
- 7. 91 Modul Pengantar Tata Kelola Internet HUKUM Sesi #3 Tanggung Jawab Intermediary dalam Pemanfaatan Teknologi Internet: Arah Kebijakan di Indonesia Panelis (urut abjad): Adzkar Muhsinin (Peneliti Senior ELSAM), Dr. Sinta Dewi (Univ. Padjajaran), Semmy Pangerapan (KOMINFO RI). Moderator: Wahyudi Djafar (ELSAM) Rapporteur: Riska Carolina (ELSAM) Konten didistribusikan oleh intermediaries degan peran sebagai pemberi akses, penampug, pentransmisi dari pihak ketiga. Dalam konteks hak asasi manusia perantara internet memiliki peran penting dalam ekosistem digital. Korporasi masuk menjadi pelaku pelanggaran HAM bersama dengan negara, maka hal tersebut terkait dengan prinsip panduan tentang bisnis dan ham = kewajiban negara untuk melindungi, tanggun jawab korporasi untuk menghormati ham. Pasal 40 ayat 2a adalah mengenai literasi yang tetap berjalan seiring berjalannya waktu. Sehingga jika literasi meningkat maka pelarangan dari peraturan akan turun. Perlu adanya keseimbangan antara proteksi dan freedom of expression harus diperhatikan dalam pembentukan pengaturan. Harus ada beberapa kesadaran bagi startup yaitu: database di Indonesia, mendaftarkan sistem elektonik ke Kementerian Kominfo, business model yang tidak menjual data pribadi serta memiliki database officer yang bertanggungjawab terhadap data konsumen. Diharapkan di masa depan user harus lebih aware terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan memanfaatkan asosiasi legal untuk perlindungan data pribadi. Ketika data pribadi diberikan kepada public, berarti kemudian data tersebut menjadi data public, untuk itu perlu adanya right to be forgotten yaitu hak individu untuk meminta kepada penyimpan data atau informasi pribadi agak dihapus aksesnya. Penggunaan internet terbesar di Indonesia adalah untuk media sosial (97,4%), youtube dan e-commerce. Ada 3 pilar keberhasilan unuk transaksi e-commerce yaitu trust, security dan privacy. Masyarakat Indonesia belum sadar mana yang merupakan privasi yang harus dilindungi, seringkali persetujuan diberikan tanpa konsumen tahu data akan digunakan untuk apa. Di Indonesia belum ada undang- undang mengenai perlindungan data pribadi dan berharap semoga akan terealisasi. Panelis (urut abjad): Debora Rosaria (bukalapak), Evandri Pantouw (Indexa Law), Mediodecci Lustarini (Kominfo), Miftah Fadhli (ELSAM). Moderator: Farhanah (KEMUDI). Pelapor: Indriani Widyastuti (KEMUDI) YOUTH ID-IGF Syarat dan Ketentuan (tidak) Berlaku Dalam konteks pengaturan media ada no regulation, self regulation, co regulation, da direct regulation. Namun, regulasi Indonesia belum ditentukan jenis pengaturan secara lengkap mengeai tanggung jawab pihak ketiga. Perlu ada beberapa tanggung jawab korporasi yang bersifat exploitative denan parameter local (localizing human rights) atau lainnya tergantung negara menyikapinya. Tidak ada pembatasan umur di Indonesia, namun ada pelarangan untuk menjaga ketertiban intermediaries liability jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. 7
- 8. 92Modul Pengantar Tata Kelola Internet STATISTIK DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017 (Berdasarkan Daftar Hadir) Total Peserta: 477 (44%) 209 Perempuan 268 (56%) Laki-laki Kelompok Pemangku Kepentingan: Pelajar/ Mahasiswa (35%):166 orang Dosen/ Guru (10%):46 orang Pemerintah (16%):77 orang Komunitas Teknologi (9%):44 orang CSO (13%):62 orang Media (4%):20 orang Sektor Bisnis (13%): 62 orang PENGANTAR perusahaan ini hanya mengandalkan teknologi digital dan mereka telah mampu menghidupkan serta memberdayakan sumber daya masyarakat luas tanpa harus masyarakat tersebut mendirikan atau bahkan mempunya bagian (aset) di dalamnya dan perusahaan online tersebut terus meningkat baik dari segi ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat secara luas. Hal ini memang banyak di tentang, terutama karena belum adanya peraturan dan UU yang mengatur pergerakan usaha tersebut, namun tidak dapat dihindari karena perkembangan teknologi digital itu tadi. Justru, pemerintah diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dan juga standarisasi kepada para startup tersebut agar inovasi tetap berjalan dan terjaga di dalam perkembangannya. Sementara itu, Sanjaya, Deputy Director General Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) juga hadir dalam dialog nasional ini mewakili kalangan teknis. “Tujuan kami mengawal dialog nasional ini adalah menjaga agar pembicaraannya realistis. Karena saat membahas internet, maka harus tahu cara kerjanya internet seperti apa. Kalau tidak tahu maka pembicaraannya jadi mengambang,” ujarnya. Menurut Sanjaya, terkait internet Indonesia, ada dua hal yang perlu ditingkatkan, yaitu akses, di mana masih terbatas 52%. Hal lain adalah keamanan dan proteksi, yang sangat penting untuk dibenahi. Sebab jika tidak, maka orang tidak percaya dengan transformasi digital. Naveed Haq, Regional Development Manager Internet Society Asia Pacific (ISOC APAC) mengatakan bahwa diskusi-diskusi sejenis ini juga banyak berlangsung di negara-negara Asia Pasifik lain. ISOC APAC merupakan organisasi global yang juga mempromosikan kebijakan-kebijakan yang mendukung akses universal bagi semua orang di seluruh dunia. Sedangkan Irwin Day, Anggota Multistakeholder Advisory Group (MAG) Indonesia Internet Governance Forum, menyatakan bahwa dia sangat mendukung ID-IGF. Dukungan itu terutama karena prinsip-prinsip yang disepakati, seperti keterbukaan, kebebasan arus informasi, dan pengelolaan transparansi yang demokratis oleh multistakeholder. Irwin ingin agar semua yag terlibat tidak melupakan prinsip-prinsip tersebut walau kelak dunia digital indonesia sudah bertransformasi. Lanjutan dari halaman 1 8 Panelis (urut abjad): Irwin Day (MAG), Naveed Haq (ISOC ASPAC), Sanjaya (APNIC). Moderator: Shita Laksmi (DIPLO)