Peran dan fungsi jaksa
- 1. Peran dan fungsiJaksa Mengenal profesi Jaksa
- 2. Pengertian Jaksa Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa adalah penegak hukum yang mewakili Korban suatu tindak pidana didalam sebuah persidangan, Jaksa yang bertindak sebagai penegak yang mewakili korban disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3. Kedudukan Jaksa di Indonesia Prihal kedudukan lembaga Kejaksaan diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan termasuk kedalam jenis kelompok Pro Justisia Murni bersama dengan Polisi, dan Hakim.
- 4. Ruang lingkup pelaksanaan kekuasaan negara oleh kejaksaan Ruang Lingkup pelaksanaan kekuasaan negara oleh kejaksaan terbagi kedalam 3 (tiga) Lembaga kejaksaan yaitu ; Kejaksaan Agung, KejaksaanTinggi, dan Kejaksaan negeri. Adapun lingkup wilayah 3 (tiga) kelembagaan tersebut yang dijelaskan dalam pasal 4 Undang-undang No. 16 tahun 2004Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagi berikut: KejaksaanAgung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. KejaksaanTinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.
- 5. Ruang lingkup kewenangan kejaksaan Menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004Tentang kejaksaan Republik Indonesia, Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. kemudian ditegaskan didalam ayat (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- 6. Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang pidana Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan. Di bidang pidana : melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 7. Di bidang perdata dan Tata usaha negara Di bidang perdata dan tata usaha negara : Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 8. Dibidang ketertiban dan ketentraman umum Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- 9. Kode etik Profesi jaksa Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Adapun Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif adalah Pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan tindakan administratif kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.
- 10. Sekian dan terimakasih Sumber referensi Undang-undang No. 16Tahun 2004Tentang kejaksaan Republik Indonesia Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia NOMOR : PER- 067/A/JA/07/2007 https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=7
- 11. Materi selengkapnya dapat di lihat di https://selancarinfo.my.id/