Pengaruh hukum islam terhadap produk hukum nasional
- 1. Pengaruh Hukum Islam dalam Produk Hukum Nasional
- 2. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran, keyakinan, dalam kehidupan hukum nasional, merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Dalam pertumbuhan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan hukum nasional.
- 3. Teori Eksistensi Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam produk hukum nasional yaitu: Dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional. Dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.
- 4. Pintu masuknya Hukum Islam Dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa, negara berdasarkan atas KetuhananYang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna yaitu: pertama, negara tidak boleh membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepadaTuhanYang Maha Esa, kedua, negara berkewajiban membuat perundang-undangan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepadaTuhanYang Maha Esa. Ketiga, berkewajiban membuat perundang-undangan melarang siapapun yang melakukan pelecehan terhadap agama.
- 5. Beberapa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan produk hukum nasional Undang-Undang No. 2Tahun 1989Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beberapa penjelasan pasal–pasal yang terkandung dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional, sangat nampak semangat ajaran Islam didalamnya, karena menurut undang-undang ini, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, beriman dan bertakwa kepadaTuhanYang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berilmu pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, dan mempunyai rasa tanggung jawab kemasyrakatan dan kebangsaan.
- 6. Penjelasan Umat Islam Indonesia merupakan umat mayoritas berkewajiban merealisasikan hal tersebut di atas dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional kita. Undang-undang Nomor 2Tahun 1989 ini mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut maka keberadaan agama Islam dapat terakomodasi di dalamnya sebagai penjelasanAzizThaba dalam bukunya yaitu: pertama, diakui bahwa pendidikan agama merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional. kedua, dikukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib mulai dari SD hingga PerguruanTinggi. Ketiga, dijamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti MadrasaTsanawiyah, MadrasahAliyah, dan PerguruanTinggi Islam, keempat. Dijamin bahwa mata pelajaran agama harus seagama dengan tenaga pengajarnya
- 7. Beberapa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan produk hukum nasional Undang-Undang Nomor 25Tahun 1997Tentang Ketenagakerjaan. Beberapa peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan yang ada masih menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan, sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan masa datang. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 25Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disahkan pada tanggal 3 Oktober 1997. ketentuan-ketentuan yang masin relevan dalam peraturan perundangundangan yang lama, ditampung dalam Undang-undang ketenagakerjaan yang baru.
- 8. Penjelasan Dalam undang-undang tersebut telah diakomadasi kepentingan orang Islam untuk menjalankan ajaran agama pada saat waktunya tiba, misalanya pada (pasal 102 ayat 2 bagian d) dijelaskan bahwa pada waktu istirahat sepatutnya menjalankan kewajiban/menunaikan ibadah menurut agamanya. Dan (pasal 107 ayat 1) dijelaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja pada hari-hari libur resmi. Bagi umat Islam yang menjalankan hari-hari raya Islam otomatis diberikan kesempatan demikian pula umat yang lainnya. (Pasal 109 ayat 1) dijelaskan pula bahwa setiap pekerja berhak memperoleh kehidupan yang layak bagi kemanusiaan
- 9. Simpulan Pengaruh hukum islam dalam hukum nasional terdapat dalam intisari Hukum islam yang dimasukan kedalam rumusan undang- undang. Dalam konteks pidana Pengaruh hukum islam dalam hukum nasional memang tidak langsung menggunakan ketentuan seperti pemidanaan dalam islam seperti hukuman had dsb, namun hukuman yang terdapat dalam hukum nasional (hukum positif) tetap menggunakan nafas agama dalam perumusannya.
- 10. Penjelasan lengkapnya dapat mengunjungi https://selanca rinfo.my.id Sumber Refferensi Hartono Marjono, Menegakkan Syariat dakan Konteks Keindonesiaan (Cet. I; Bandung: Mizan, 1997), h. 28 Amrullah Ahmad (ed), Dimensi Hukum Islam dalamSistem Hukum Nasional (Cet. I; Bandung: Gema Insani Press, 1996), h. 260 AzizThaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (Cet. I: Jakarta:Gema Insai Press, 1996), h. 282 Redaksi Sinar Grafika, Untuk lebih jelasnya dapat dilacak dalam beberapa pasal UndangUndang Nomor 25Tahun 1997Tentang Ketenagakerjaan (Cet. I; Jakarta Sinar Grafika, 1997), h. 41-47