Tutorial 8: desentralisasi pembiayaan pendidikan
- 1. Mata Kuliah Perencanaan dan Pembiayaan Pendidikan Kode Mata Kuliah: Tutorial 1 (tgl/bln/thn) Inisiasi 8 Desentralisasi Pendidikan dalam Pembiayaan Pendidikan Nama Tutor: Dr.Tita Rosita, M.Pd. UPBJJ … Universitas Terbuka
- 2. Kompetensi Khusus • Mahasiswa dapat memahami konsep dan implementasi desentralisasi pembiayaan pendidikan
- 3. Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan melalui PP No. 25/2000 turut membawa dampak yang besar dalam dunia pendidikan. Hal ini karena sistem pengelolaan yang dahulunya sentralistik kini berubah menjadi desentralistik, dengan segala kewenangan otonomi yang dimiliki daerah. Melalui peraturan tersebut daerah mempunyai kewenangan untuk bebas mengatur kebijakan-kebijakan di daerahnya, namun tetap dengan kewajiban memenuhi standar pemerintah yaitu SNP.
- 4. Kebijakan otonomi pendidikan yang bertujuan memajukan pendidikan perlu diikuti pemantapan sistem penyelenggaraan pendidikan yang diikuti dengan pemantapan sumber dayanya agar memiliki akuntabilitas, integritas, dan komitmen dalam mencapai sasaran pendidikan.
- 5. Desentralisasi pendidikan daerah memacu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada semua anak, termasuk anak-anak yang berada di daerah terpencil dan anak-anak kurang beruntung, minimal sesuai tuntutan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- 6. Desentralisasi pendidikan mendorong terjadinya efisiensi manajemen pendidikan karena sebagian besar wewenang pengelolaan pendidikan, baik perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan diserahkan kepada pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, keinginan, dan kemampuan masing-masing daerah.
- 7. Permasalahan pun muncul seiring pelaksanaan desentralisasi pendidikan di Indonesia, yakni belum mampu membawa peningkatan bagi pengembangan pendidikan di daerah. Dengan kata lain, keadaan pengembangan pendidikan di daerah masih belum menunjukkan perbedaan yang berarti, atau sama saja, antara sebelum dan sesudah dilaksanakan desentralisasi pendidikan.
- 8. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembiayaan pendidikan, program BOS digagas pemerintah dalam rangka membatu penyediaan pendanaan dan operasional bagi pendidikan dasar demi keberlangsungan program wajib belajar. Dari implementasinya, banyak permasalahan yang ditimbulkan. Permasalahan dari program BOS ini beragam, mulai dari proses perencanaan, pengelolaan sampai pada masalah pelaporan penggunaan dana BOS di masing-masing sekolah yang banyak menimbulkan polemik dan lain-lain.
- 9. PENUTUP
- 10. 1. Penilaian umum tentang penguasaan materi tutorial. 2. Rangkuman tentang materi yang telah dibahas 3. Saran pendalaman materi dan diskusi 4. Rencana tutorial selanjutnya
- 11. Terima Kasih Dr.Tita Rosita, M.Pd. UPBJJ xxxxxxxxx Universitas Terbuka