Crc indonesian language_version

Disetujui oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pada tanggal 20 November 1989

Mukadimah

Negara-Negara Peserta/Penandatangan Konvensi

Mengingat bahwa, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinayatakan dalam Piagam PBB,
pengakuan atas martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang
dimiliki oleh seluruh anggota keluarga manusia, merupakan landasan dari kemerdekaan,
keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan lagi
dalam Piagam itu keyakinan mereka pada hak-hak azasi manusia, dan pada harkat dan martabat
manusia, dan berekat meningkatkan kemajuan sosial dan taraf kehidupan dalam kemerdekaan
yang lebih luas,

Menyadari bahwa Peserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Azasi
Manusia dan dalam Perjanjian-Perjanjian Internasionl Hak-Hak Azasi Manusia, telah menyatakan
dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kemerdekaan yang dinyatakan
didalanmya tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial,
harta kekayaan, kelahiran dan status lain,

Mengingat bahwa, dalam Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia, Perserikatan Bangsa-
Bangsa telah menyatakan bahwa kanak-kanak berhak atas perawatan dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang
alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya khususnya anak-anak, harus
diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan agar keluarga mampu mengemban
tanggungjawabnya dalam masyarakat,

Menyadari bahwa anak, demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, harus
tumbuh dalam suatu lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian,

Menimbang bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai
pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam masyarakat dari cita-cita yang dinyatakan
dalam Piagam PBB, dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, toleransi,
kemerdekaan, kebersamaan dan solidaritas, kemerdekaan, kebesamaan dan solidaritas.

Mengingat bahwa perlunya perluasan perawatan khusus bagi anak telah dinyatakan dalam
Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak tahun 1924 dan dalam Dekiarasi Hak-Hak Anak yang
disetujui Majelis Umum PBB pada tahun 1959 dan diakui dalam Dekiarasi Universal tentang Hak-
Hak Azasi Manusia, dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (khususnya
pasal 23 dan 24), dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
(khususnya pasal 10) dan dalam ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat yang terkait dan
badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang berkepentingan dengan
kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Dekiarasi Hak-Hak Anak, “anak, karena
ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus,
termasuk penlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah lahir”,

1

Mengingat ketentuan-ketentuan dan Dekiarasi tentang Pninsip-prinsip Sosial dan Hukum yang
terkait dengan Penlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Rujukan Khusus pada
Pengangkatan Anak dan Adopsi secara Nasional maupun Internasinal, Ketentuan-Ketentuan
Minimum PBB yang Baku bagi Pelaksanaan Penadilan Anak (ketentuan-ketentuan Beijing), dan
Dekiarasi tentang Perfindungan terhadap Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan
Konflik Bersenjata,

Mengakui bahwa, di semua negara di dunia, tendapat anak-anak yang hidup dalam keadaan
yang sangat sulit, dan bahwa anak-anak seperti itu membutuhkan perhatian khusus,

Memperhatikan pentingnya nilai-nilai tradisi dan budaya dan setiap bangsa bagi perlindungan
dan pengembangan anak yang serasi,

Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di
setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang,

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan
belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa
usia dewasa dicapal Iebih awal.

Pasal 2

1. Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam
Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam
bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial,
kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak
atau walinya yang sah menurut hukum.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang Iayak untuk menjamin
bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang
didasarkan pada kedudukan, kegiatan, pendapat yang diekspresikan atau kepercayaan
dan orangtua anak, walmnya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 3

1. Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga kesejahteraan sosial pemenintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga
pemerintah maupun badan legislatif, kepentingan terbaik dan anak-anak harus menjadi
pertimbangan utama.

2. Negara-negana Peserta berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan perawatan
sedemikian rupa yang dipenlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak
dan kewajiban orangtua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum
bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk maksud ini akan mengambil
semua tindakan legislatif dan administratif yang layak.

3. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan
fasilitas-fasilitas yang bertanggungjawab atas perawatan dan perlindungan anak akan
menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama
dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, baik dalam jumlah dan kesesuaian
petugasnya maupun pengawasan yang kompeten.

2

Pasal 4

Negara-negara Peserta akan mengambil semua Iangkah legislatif, administnatif dan langkah-
langkah lain untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Sepanjang yang
menyangkut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara-negara Peserta akan mengambil
Iangkah-langkah seperti itu secara maksimal dan sumber-sumber yang tersedia dan, bila
diperlukan, dalarn kerangka kerjasama internasional.

Pasal 5

Negara-negara Peserta akan menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban para orangtua
atau, dimana dapat diterapkan, para anggota keluarga besar atau masyarakat sebagaimana
yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang-orang lain yang secara
hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, untuk memberi arahan dan bimbingan
yang layak kepada anak mengenai penerapan hak-haknya yang diakui dalam Konvensi ini,
dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak.

Pasal 6

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas
kehidupan.

2. Negara-negara Peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang anak.

Pasal 7

1. Anak akan didaftarkan segera setelah lahir dan berhak atas sebuah nama, berhak
memperoleh kewarganegaraan dan, sejauh mungkin, berhak mengetahui dan diasuh oleh
orangtuanya.

2. Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum
nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat
internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa
kewarganegaraan.

Pasal 8

1. Negara-negara Peserta berupaya menghormati hak anak untuk memelihara jati dirinya,
termasuk kewarganeganaannya, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diakui
oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.

2. Manakala anak dirampas sebagian atau seluruh jatidirinya secara tidak sah, Negara-
negara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak guna memulihkan
kembali jatidiri anak secara cepat.

Pasal 9

1. Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari
orangtuanya diluar keinginan anak, kecuali bila pihak yang benwenang yang dapat
melakukan peninjauan kembali menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan
prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang
terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan demikian mungkin diperlukan dalam suatu kasus
khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak yang
bersangkutan oleh orangtuanya, atau kasus dimana kedua orangtua anak hidup berpisah
dan suatu keputusan harus diambil untuk menetapkan tempat tinggal anak tersebut

3

2. Dalam setiap proses hukum sesuai dengan ayat 1 pasal in semua pihak yang
berkepentingan akan diberi kesempatan untuk turut serta dalam proses tersebut dan
untuk mengemukakan pandangan mereka

3. Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak yang terpisah dan salah satu atau
kedua orangtuanya untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan
kedua orangtuanya secara tetap, kecuali bila hal ini bertentangan dengan kepentingan
terbaik dari anak yang bersangkutan.

4. Dalam hal pemisahan sedemikian itu merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh
suatu Negara Peserta, seperti penahanan, hukuman penjara, pengasingan, deportasi
atau kematian salah satu atau kedua orangtuanya atau kematian anak itu sendini
(termasuk kematian karena sebab apapun sementara orang yang bersangkutan dalam
perawatan negara), Negara Peserta, atas permintaan, akan memberikan kepada
orangtua, kepada anak atau, jika layak, kepada anggota keluarga yang lain, informasi
penting mengenai keberadaan anggota keluarga yang terpisah itu, kecuali bila pemberian
informasi tersebut akan mengganggu kehidupan anak yang bersangkutan. Negara-negara
Peserta lebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan seperti itu tidak akan
membawa akibat yang merugikan bagi orang atau orang-orang yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta berdasarkan pasal 9 ayat 1,
permohonan yang diajukan oleh seorang anak atau orangtuanya untuk memasuki atau
meninggalkan suatu Negana Peserta dengan tujuan untuk penyatuan kembali keluarga,
akan ditangani oleh Negana-negana Peserta dengan cara yang positif, manusiawi dan
cepat. Negana-negara Peserta Iebih jauh akan menjamin bahwa pemenuhan permintaan
seperti itu tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota
keluarga mereka.

2. Seorang anak yang orangtuanya bertempat tinggal di negara yang berbeda akan berhak
untuk memelihara hubungan pribadi dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya
secara tetap. Untuk tujuan itu dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Peserta
berdasarkan pasal 9 ayat 1, Negara-negara Peserta akan menghormati hak-hak anak dan
hak orangtuanya untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negara mereka sendiri, dan
hak mereka untuk memasuki negaranya. Hak untuk meninggalkan suatu negara hanya
tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang
diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral
masyarakat, atau hak-hak dan kemerdekaan orang lain yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah untuk memberantas
pemindahan anak-anak ke luar negeri secara tidak sah atau tidak dapat dikembalikannya
anak-anak dari luar negeri.

2. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta akan meningkatkan persetujuan-persetujuan
bilateral atau multilateral atau aksesi terhadap persetujuan-pensetujuan yang sudah ada

Pasal 12

1. Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak, yang mampu membentuk
pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-
pandangannya secara bebas dalam semua hal yang menyangkut anak, dan bahwa
pandangan anak diberi bobot sesuai dengan usia dan kematangan anak.

2. Untuk tujuan ini, secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam
setiap proses peradilan dan administratif yang menyangkut anak, baik secara langsung
atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan
prosedur hukum nasional.

4

Pasal 13

1. Anak rnempunyai hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini mencakup
kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi segala macam informasi dan gagasan
terlepas dari batas wilayah, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk karya
seni, maupun melalui media lain sesuai dengan pilihan anak yang bersangkutan.

2. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan
ini harus ditentukan oleh undang-undang dan apabila memang diperlukan

. a) menghormati hak-hak atau reputasi orang lain; atau
b). Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan atau moral
masyarakat
Pasal 14

1. Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati
nurani dan beragama

2. Negara-negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orangtua dan,
apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada
anak dalam menetapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan penkembangan
kemampuan anak.

3. Kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaannya sendiri hanya tunduk pada
pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan
untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-
hak azasi dan kemerdekaan orang lain

Pasal 15

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan
kemerdekaan berkumpul secara damai

2. Tak ada pembatasan yang dikenakan untuk melakukan hak-hak ini selain yang telah
ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan yang diperlukan dalam masyarakat yang
demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban
umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat atau perlindungan hak dan
kemerdekaan orang-orang lain.

Pasal 16

1. Tidak seorang anak pun dapat menjadi korban campur tangan yang sewenang-wenang
atau tindakan diluar hukum atas kehidupan pnibadinya, keluarga, rumah atau hubungan
surat menyurat, ataupun tindakan tindakan diluar hukum terhadap kehormatan dan
reputasinya.

2. Anak berhak atas perlindungan hukum dan campur tangan atau gangguan seperti itu.

Pasal 17

Negara-negara Peserta mengakui fungsi penting media massa dan akan menjamin bahwa anak
dapat memperoleh informasi dan bahan-bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional,
terutama informasi-informasi untuk meningkatkan kehidupan sosial, rohani dan moralnya, serta
untuk kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk ini Negara -negara Peserta akan;

(a) Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan-bahan yang
bermanfaat dan segi social dan budaya bagi anak dan sesuai dengan semangat pasal 29;

5

(b) Mendorong kerjasama intemasional dalam pembuatan, pertukaran dan penyebarluasan
informasi dan bahan bahan seperti itu dari berbagai sumber kebudayaan nasional dan
internasional;
(c) Mendorong pembuatan dan penyebarluasan buku-buku anak;

(d) Mendorong media massa untuk secara khusus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
linguistik anak yang tenmasuk dalam kelompok minonitas atau kelompok pnibumi

(e) Mendorong pengembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk melindungi anak dari
informasi dan bahan bahan yang merugikan bagi kesejahteraan anak, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18

1. Negara-negara Peserta akan membuat upaya yang tenbaik guna menjamin pengakuan
atas prinsip bahwa kedua orangtua memikul tanggungjawab bersama untuk
membesarkan dan menumbuh kembangkan anak. Orang tua, atau kemungkinan, wall
yang sah memikul tanggungjawab utama untuk membesarkan dan
menumbuhkembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik dan anak akan
menjadi perhatian utama orangtua atau wali.

2. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi inii,
Negara-negara Peserta akan memberi bantuan yang layak kepada orangtua dan wali
yang sah dalam pelaksanaan tanggungjawab membesarkan anak dan akan menjamin
pembangunan lembaga-lembaga, sarana-sarana dan pelayanan untuk perawatan anak.

3. Negara-negara Peserta akan mengambil segala langkah yang tepat untuk menjamin
bahwa anak dan orangtua yang bekerja berhak untuk memperoleh manfaat dan jasa
perawatan anak dan fasilitas-fasilitas yang berhak mereka peroleh.

Pasal 19

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah langkah legislatif, administnatif, sosial
dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan semua bentuk kekerasan fisik atau
mental, cedera atau penyalahgunaan, pengabaian atau tindakan penelantaran, penlakuan
salah, atau eksploitasi, tenmasuk penyalahgunaan seksual, sementara mereka berada
dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat anak.

2. Langkah-langkah perlindungan seperti itu mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk
menyusun program-program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan
mereka yang merawat anak, maupun bentuk-bentuk lain dan pencegahan dan untuk
identilkasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, perawatan dan tindak lanjut dan perlakuan
yang salah tenhadap anak seperti diuraikan terdahulu, dan, jika perlu, bagi keterlibatan
pengadilan.

Pasal 20

1. Seorang anak yang kehilangan Iingkungan keluarganya, baik sementara maupun tetap,
atau demi kepentingannya yang terbaik tidak dapat terus berada dalam lingkungan itu,
berhak memperoleh perllndungan dan bantuan khusus dan Negara

2. Negara-negara Peserta, sesuai dengan hukum nasional mereka, menjamin adanya
penawatan altennatif untuk anak seperti pada ayat 1.

3. Perawatan seperti itu bisa mencakup, antara lain, tempat pengasuhan anak, hukum islam
kafala, adopsi atau jika perlu penempatan dalam lembaga-lembaga yang sesuai untuk
penawatan anak. Dalam mempertimbangkan pemecahan masalah, perhatian selayaknya
diberikan pada kesinambungan pengasuhan anak dan berdasarkan pada latar belakang
suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa anak yang bersangkutan.

6

Pasal 21

Negara-negara Peserta yang mengakui dan/atau membolehkan sistem adopsi menjamin bahwa
kepentingankepentingan tenbaik anak yang bersangkutan akan merupakan pertimbangan paling
utama dan negara-negara itu akan:

(a) Menjamin bahwa adopsi anak hanya disahkan oleh pihak-pihak berwenang yang
menetapkan, sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua
informasi yang terkait dan terpercaya, bahwa adopsi itu diperkenankan mengingat status
anak sehubungan dengan keadaan orangtua, keluarga dan walinya yang sah dan, jika
diperlukan, orang-orang yang berkepentingan memberi persetujuannya atas adopsi
tersebut berdasarkan nasehat yang mungkin diperlukan;

(b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu sarana
alternatif perawatan anak, jika anak tidak dapat ditempatkan pada keluarga asuh atau
keluarga angkat atau tidak dapat dirawat dengan cara yang tepat di negara asal anak
yang bersangkutan;

(c) Menjamin bahwa anak yang diadopsi antara negara memperoleh perlindungan dan
norma-norma yang sama dengan perlindungan dan norma yang berlaku dalam adopsi
nasional;

(d) Mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa dalam adopsi antar negara
penempatan anak tidak mengakibatkan keuntungan finansial yang tidak benar bagi
mereka yang terlibat dalam adopsi tersebut;

(e) Bilamana layak, meningkatkan tujuan-tujuan yang dimaksud dan pasal ini dengan
mengadakan peraturan-penaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral,
dan upaya, didalam kerangka ini untuk menjamin bahwa penempatan seorang anak di
negara lain dilaksanakan oleh pihak-pihak atau badan yang berwenang

Pasal 22

1. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin
bahwa anak yang mengusahakan status pengungsi atau yang dianggap sebagai
pengungsi sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau nasional yang berlaku,
balk didampingi maupun tidak didampingi oleh orangtuanya atau orang lain, akan
memperoleh pelindungan dan bantuan kemanusiaan yang Iayak dalam menikmati hak-
hak yang berlaku yang tencantum dalam Konvensi ini dan dalam piranti kemanusiaan
atau hak-hak azasi internasional lainnya dimana negara-negara tersebut merupakan
Negana Peserta.

2. Untuk tujuan ini, bila dianggap tepat, Negara-negara Peserta akan mengadakan
kerjasama dalam setiap upaya yang dilakukan PBB dan lembaga-lembaga antar
pemenintah yang berwenang atau organisasi-organisasi non-pemerintah yang
bekerjasama dengan PBB, untuk melindungi dan membantu anak-anak dimaksud dan
melacak orangtuanya atau anggota lain dani keluarga setiap anak pengungsi guna
memperoleh informasi yang diperlukan bagi penyatuan kembali dengan keluarganya.
Dalam kasus-kasus dimana tidak bisa ditemukan orangtua atau anggota keluarga lain,
anak yang bersangkutan akan diberi perlindungan yang sama seperti halnya dengan anak
lain yang manapun yang kehilangan lingkungan keluarganya secara tetap atau sementara
kanena alasan apapun, seperti dinyatakan dalam Konvensi ini.

7

Pasal 23

1. Negara-negara Peserta mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik atau mental
hendaknya menikmati kehidupan penuh dan layak, dalam kondisi-kondisi yang menjamin
martabat, meningkatkan pencaya diri dan mempermudah peran-serta aktif anak dalam
masyarakat.

2. Negara-negara Peserta mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan akan
mendorong serta menjamin kelangsungan pemberian, berdasarkan sumber-sumber daya
yang tersedia, kepada anak yang berhak dan mereka yang bertanggung-jawab atas
perawatannya, bantuan yang diminta dan yang layak bagi kondisi anak dan bagi keadaan
onangtua atau orang-orang lain yang memelihara anak yang bersangkutan.

3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus anak cacat, bantuan yang diberikan
sesuai dengan ayat 2 dan pasal ini, akan diberikan secara cuma-cuma, bilamana
mungkin, dengan memperhatikan sumbe-sumber keuangan orangtua atau orang-orang
lain yang memelihara anak yang bersangkutan, dan dirancang untuk menjamin bahwa
anak-anak cacat bisa memperoleh kesempatan dan menerima pendidikan, pelatihan,
pelayanan kesehatan, pelayanan pemulihan, persiapan untuk bekerja dan kesempatan
untuk berekreasi dengan cara yang membantu anak untuk mencapai integrasi sosial dan
pengembangan pribadi sepenuhnya, termasuk pengembangan budaya dan spriritualnya.

4. Negara-negara Peserta akan meningkatkan, dalam semangat kerjasama internasional,
pertukaran informasi yang layak dalam bidang pelayanan pencegahan penyakit dan
perawatan medis, psikologis dan fungsional anak-anak cacat, termasuk penyebarluasan
dan akses terhadap informasi mengenai metoda-metoda pemulihan, pendidikan dan
pelayanan-pelayanan kejuruan, dengan tujuan memberi kemungkinan bagi Negara-
negara Peserta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dan
memperluas pengalaman mereka dalam bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian
khusus akan diberikan kepada kebutuhan-kebutuhan negara berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi
yang bisa dicapai dan fasilitas perawatan sakit dan pemulihan kesehatan. Negara-Negara
Peserta akan berusaha keras untuk menjamin bahwa tidak seorang anak pun yang akan
dirampas haknya untuk memperoleh pelayanan-pelayanan perawatan kesehatan
dimaksud.

2. Negara-negara Peserta akan mengupayakan pelaksanaan sepenuhnya hak ini dan,
khususnya, akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

(a) Mengurangi kematian bayi dan anak;

(b) Menjamin pengadaan bantuan medis dan perawatan kesehatan yang diperlukan
untuk semua anak dengan menitik beratkan pada pengembangan pelayanan
kesehatan dasar;

© Memberantas penyakit dan kekurangan gizi, termasuk dalam kerangka pelayanan
kesehatan dasar, melalui antara lain perenapan teknofogi yang mudah diperoleh
dan melalui pengadaan makanan bergizi yang memadai dan air minum yang bersih,
dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran
lingkungan
(d) Menjamin perawatan kesehatan pra dan pasca melahirkan bagi ibu-ibu;
(e) Menjamin bahwa semua golongan masyarakat, terutama para orangtua dan anak-
8

anak, diberi informasi, bisa memperoleh pendidikan dan mendapat dukungan dalam
penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-
manfaat pemberian air susu ibu (ASI), kebersihan dan penyehatan lingkungan,
serta pencegahan kecelakaan;

(f) Mengembangkan perawatan kesehatan preventif, bimbingan untuk para orangtua
dan pendidikan serta pelayanan tentang keluarga berencana.

3. Negara-negara Pesenta akan mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan
tujuan menghapuskan praktek-praktek tradisional yang merugikan kesehatan anak.

4. Negara-negara Peserta berupaya untuk meningkatkan dan mendorong kerjasama
intennasional untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak yang diakui dalam pasal ini
secara bertahap. Dalam hal inii, perhatian khusus akan diberikan kepada kebutuhan-
kebutuhan negara berkembang

Pasal 25

Negara-negara Peserta mengakui hak seorang anak yang ditempatkan oleh pihak-pihak yang
berwenang untuk tujuan-tujuan perawatan, perlindungan atau perawatan kesehatan fisik dan
mental, atas suatu tinjauan berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak yang
bersangkutan dan semua keadaan lain yang berkaitan dengan penempatannya itu.

Pasal 26

1. Negara-negara Peserta akan mengakui hak setiap anak untuk memperoleh manfaat
jaminan sosial, tenmasuk asuransi sosial, dan akan mengambil langkah-fangkah yang
perlu guna mencapai penwujudan sepenuhnya hak ini sesuai dengan hukum nasional
mereka

2. Dimana layak, manfaat tersebut hendaknya diberikan dengan mempenhatikan
sumberdaya dan keadaan anak dan mereka yang bertanggungjawab atas perawatan
anak yang bersangkutan, disamping pertimbangan lain yang relevan dengan permohonan
manfaat yang dilakukan oleh atau atas nama anak

Pasal 27

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi
pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

2. Orangtua atau orang lain yang bertanggungjawab atas anak memikul tanggungjawab
utama untuk menjamin, dalam batas kemampuan dan kapasitas keuangan mereka,
kondisi kehidupan yang diperlukan bagi pengembangan anak.

3. Negara-negara Peserta, sesuai dengan kondisi nasional dan dafam batas kemampuan
meneka, akan mengambil langkah-langkah yang layak guna membantu para orangtua
dan orang-orang lain yang bertanggungjawab atas anak untuk melaksanakan hak ini dan
bila diperlukan akan memberi bantuan materi dan program-program pendukung, terutama
yang menyangkut gizi, sandang dan perumahan.

4. Negana-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin
pemulmhan perawatan anak oleh orangtua atau onang-orang fain yang memikul
tanggungjawab keuangan atas anak, balk dan dafam Negara Peserta maupun dan luar
negerm. Khususnya, apabila onang yang memmkul tanggungjawab keuangan atas anak
tinggal di suatu negara yang benbeda dengan negana anak yang bensangkutan, Negara-
negara Pesenta akan memberlakukan perjanjian-penjanjian internasional yang sudah
diaksesi atau mematuhinya, dan juga membuat pengaturan lain yang sesuai.

9

Pasal 28

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak
ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta
secara khusus akan:

(a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk
semua anak;

(b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda,
tenmasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk
setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan
pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;

© Membuat pendidikan tinggi terjangkau untuk semua anak berdasarkan kemampuan,
dengan semua cara yang layak;

(d) Menyediakan informasi dan bimbingan tentang pendidikan dan kejuruan yang dapat
diakses oleh semua anak;
(e) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di
sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah-langkah yang layak untuk
menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan
martabat kemanusiaan anak dan sesuai dengan Konvensi ini.

3. Negara-negara Peserta akan meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional
dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan untuk
membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia dan
mempermudah akses pada pengetahuan ilmiah dan teknis dan metode-metode
pengajanan modern. Dalam hal ini, perhatian khusus akan diberikan pada kebutuhan-
kebutuhan negara berkembang.

Pasal 29

1. Negara-negara Peserta sependapat bahwa pendidikan anak akan diarahkan pada:

(a) Pengembangan kepnibadian anak, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga
mencapai potensi mereka sepenuhnya;
(b) Pengembangan penghormatan atas hak-hak azasi manusia dan kemerdekaan
hakiki, serta terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB.

(c) pengembangan rasa hormat kepada orangtua, indentitas budaya, bahasa dan nilai-
nilainya, nilai-nilai kebangsaan dan negara tempat anak tersebut bertempat tinggal,
berasal, dan kepada peradaban-penadaban yang berbeda dan peradabannya
sendiri.

(d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab dalam suatu masyarakat
yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamalan, toleransi, persamaan
jenis kelamin, dan persahabatan antara sesama, kelompokkelompok etnik, bangsa
dan agama dan orang-orang pribumi.

(e) pengembangan rasa hormat kepada lingkungan alam

2. Tidak ada bagian pasal ini atau pasal 28 yang akan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
mengganggu kebebasan perorangan dan badan-badan untuk membentuk dan
mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan yang selalu mematuhi prinsip-prinsip yang
dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan
dalam lembaga-lembaga seperti itu akan sesuai dengan standar minimal sebagaimana
yang mungkin ditetapkan oleh negara.

10

Pasal 30

Di negara-negara dimana terdapat kelompok-kelompok minonitas suku bangsa, agama atau
bahasa atau orang-orang pribumi, seorang anak dan kalangan minoritas atau pribumi seperti itu
tidak akan disangkal haknya dalam bermasyarakat dengan anggota-anggota lain dan
kelompoknya, untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya
sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri

Pasal 31

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat
dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang
bersangkutan, dan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

2. Negara-negara Peserta akan menghormati dan meningkatkan hak anak untuk
berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan akan mendorong
pengadaan peluang-peluang yang layak dan sama untuk kegiatan budaya, seni, rekreasi
dan bersenang-senang.

Pasal 32

1. Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dan eksploitasi ekonomi dan
dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu
pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental,
spiritual, moral atau sosial anak.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil langkah langkah legislatif, administratif dan
pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk mencapal tujuan inil dan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-perangkat internasional lain yang
terait, Negara-negara Peserta secara khusus akan:

(a) Menetapkan usia minimum atau usia-usia minimum untuk memasuki lapangan
kerja;

(b) Menetapkan peraturan-peraturan yang tepat mengenal jam kerja dan kondisi kerja;

© Menetapkan hukuman-hukuman yang layak atau sanksi-sanksi lain untuk menjamin
pelaksanaan yang effektif dan pasal ini.

Pasal 33

Negara-negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak termasuk langkah-langkah
legmslatif, administratif, sosial dan pendidikan guna melindungi anak dan pemakaian oba-obat
narkotik dan zat-zat psikotropika secara gelap seperti yang ditetapkan dalam perjanjian-
perjanjian internasional yang terkait, dan guna mencegah penggunaan anak-anak dalam
pembuatan dan pengedaran secara gelap zat-zat tersebut.

Pasal 34

Negara-negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dan semua bentuk eksptoitasi seksual
dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-negara Peserta secara khusus akan
mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

(a) Bujukan atau pemaksaan terhadap anak untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak
sah;

(b) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain
yang tidak sah;

11

© Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan
pornograflis.

Pasal 35

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang
layak untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau
dalam bentuk apapun.

Pasal 36

Negara-negara Peserta akan melindungi anak dari segala bentuk lain eksploitasi yang merugikan
setiap aspek kesejahteraan anak

Pasal 37

(a) Tak seorang anak pun boleh menjalani siksaan atau kekerasan lain, perlakuan atau
hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat. Hukuman mati maupun
hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan tidak akan dijatuhkan untuk
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berusia dibawah delapan belas
tahun;

(b) Tidak seorang anak pun akan kehilangan kemerdekaannya secara tidak sah atau
sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus
sesual dengan hukum dan hanya akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk
jangka waktu yang singkat dan layak;

© Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan
dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan
orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan
dipisahkan dan orang-orang dewasa kecuali bila dianggap bahwa tidak melakukan hal ini
merupakan kepentingan terbaik dan anak yang bersangkutan, dan ia berhak mengadakan
hubungan dengan keluarganya melalul surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali
dalam keadaankeadaan khusus;

(d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum
dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat keabsahan perampasan
kemerdekaan itu didepan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen
dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hat tersebut

Pasal 38

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menghormati dan menjamin penghormatan
terhadap ketentuanketentuan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi anak-
anak dalam konflik-konflik bersenjata.

2. Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang mungkin guna memastikan
bahwa mereka yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak terlibat secara langsung
dalam permusuhan.

3. Negara-negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut orang yang belum
mencapai usia lima betas tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut
orang-orang yang sudah berusia limabelas tahun tetapi belum mencapai usia delapan
belas tahun, Negara-negara Peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada
mereka yang tertua.

4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum kemanusiaan internasional
untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, Negara-negara Peserta
akan mengambil semua langkah yang mungkin untuk menjamin perlindungan dan
perawatan terhadap anak-anak yang terkena akibat suatu konflik bersenjata.

12

Pasal 39

Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk meningkatkan
pemulihan fisik dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat seorang anak yang menjadi
korban dari: setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan
atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan
martabat; konflik-konflik bersenjata. Pemulihan dan penyatuan kembali seperti itu akan
dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri
dan martabat anak.

Pasal 40

1. Negara-negara Peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau diakui
sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana untuk diperlakukan dengan cara
yang konsisten dengan peningkatan pengertian anak tentang martabat dan nilai dirinya,
hal mana memperkuat sikap menghargai anak pada hak-hak azasi manusia dan
kemerdekaan hakiki orang-orang lain, dengan memperhatikan usia anak dan keinginan
untuk meningkatkan reintegrasi anak dan pelaksanaan peran yang konstruktif dan anak
dalam masyarakat.

2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan perangkat-
perangkat internasional yang relevan, Negara-negara Peserta, secara khusus, akan
menjamin bahwa:

(a). Tak seorang anakpun akan disangka, dituduh, atau diakui sebagal telah melanggar
undang-undang hukum pidana karena perbuatan-perbuatan atau kelalaian yang
tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada saat perbuatan itu
dilakukan;

(b). Setiap anak yang disangka sebagai atau dituduh telah melanggar undang-undang
hukum pidana setidaknya memiliki jaminan-jaminan sebagai berikut:

(i) Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum;

(ii) Secepatnya dan secara langsung diberitahu mengenal tuduhan-tuduhan
terhadapnya, dan, jika layak, melalui orangtua atau walinya yang sah, dan
untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain yang layak dalam
mempersiapkan dan pengajuan pembelaannya;

(iii) Merneriksa masalah tersebut tanpa penundaan oleh penguasa yang
berwenang, independen dan tidak memihak atau oleh badan peradilan dalam
suatu pemeriksaan yang adil sesuai dengan undang-undang, dengan bantuan
hukurn atau bantuan lain yang layak dan, kecuali jika dianggap bukan untuk
kepentingan terbaik dan anak, khususnya, dengan memperhatikan usia atau
situasi anak, onangtua atau walmnya yang sah;

(iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau untuk mengakui kesalahan;
untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang membenarkan
dan untuk memperoleh partisipasi dan pemeriksaan saksi-saksi untuk
kepentingan anak berdasarkan persamaan hak;

(v) Jika dianggap telah melanggar undang-undang hukum pidana, keputusan dan
setiap tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya dapat ditinjau kembali oleh
penguasa atau badan peradilan yang lebih tinggi yang berwenang,
independen dan tidak memihak sesuai undang-undang;

(vi) Memperoleh bantuan cuma-cuma dan penerjemah bahasa jika anak tidak
dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;

13

(vii) Dihormati sepenuhnya kehidupan pribadi anak dalam semua tingkat proses
hukum.

3. Negara-negara Peserta akan berupaya untuk meningkatkan penetapan undang-undang,
proses peradilan, pihak yang berwenang dan lembaga-lembaga yang secara khusus
berlaku untuk anak-anak yang diduga, dituduh, atau diakui tetah rnelanggar undang-
undang hukum pidana, dan khususnya:

(a) Penetapan usia minimum dimana anak-anak dengan usia dibawahnya akan
dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum
pidana;

(b) Bilamana layak dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak
seperti itu tanpa melalui proses hukum, asalkan hak-hak azasi manusia dan
perlindungan hukum sepenuhnya dihormati,

4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan peraturan pengawasan;
konseling; masa percobaan; pengasuhan anak; program-program pendidikan dan
pelatihan kejuruan dan atternatif-alternatif lain hingga lembaga pemeliharaan anak, akan
disediakan guna menjamin bahwa anak-anak ditangani dengan cara yang layak bagi
kehidupan mereka dan seimbang dengan keadaan mereka maupun pelanggaran yang
dilakukan.

Pasal 41

Tak satupun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi ketentuan-ketentuan
yang lebih kondusif terhadap perwujudan hak-hak anak dan yang mungkin termuat dalam:

(a) Hukum dan Negara Peserta; atau

(b) Hukum Internasional yang berlaku di Negara itu.

BAGIAN II

Pasal 42

Negara-negara Peserta berupaya agar prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi
ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan juga anak-anak, melalui cara yang tepat
dan aktif.

Pasal 43

1. Untuk tujuan mengetahui kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Peserta dalam
mewujudkan kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam Konvensi ini, akan dibentuk
suatu Komite Hak-Hak Anak yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan
kemudian.

2. Komite akan terdiri dan sepuluh ahli yang bermonal tinggi dan diakui sebagai pakar dalam
bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-
negara Peserta mereka sebagai perorangan, dengan mempertimbangkan distribusi
geografis yang adil dan sistem-sistem hukum yang utama.dan warganegaranya masing-
masing dan akan bertugas dalam kapasitas

3. Para anggota Komite akan dipilih secara rahasia dan sebuah daftar orang-orang yang
dicalonkan oleh Negara-negara Peserta. Masing-masing Negara Peserta dapat
mencalonkan seorang dan wanganegaranya sendiri.

14

4. Pemilihan awal untuk Komite akan diadakan tidak lebih dan enam bulan setelah tanggal
dibertakukannya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Setidaknya empat
bulan sebelum tanggal pemilihan, Sekretanis Jenderal PBB akan mengirimkan surat
kepada Negara-negana Peserta untuk menyerahkan nama calon-calon mereka dalam
waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal kemudian akan menyiapkan suatu daftar dalam
urutan abjad nama-nama calon yang dinominasikan, yang menunjukkan Negara-negara
Peserta yang mencalonkan mereka, dan menyerahkan daftar tersebut kepada Negara-
negara Peserta Konvensi ini.

5. Pemilihan akan diadakan pada pertemuan-pertemuan Negara-negara Peserta dalam
sidang yang dipimpin oteh Sekeretaris Jenderal di markas besar PBB. Pada pertemuan-
pertemuan ini, untuk mana diperlukan kehadiran dua pertiga dan Negara-negara Peserta
guna mencapal kuorum, orang-orang yang dipilih menjadi anggota Komite adalah mereka
yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mutlak dan para wakit Negara-negara
Peserta yang hadir dan memberikan suaranya.

6. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa empat tahun. Mereka akan dapat dipilih
kembali jika dicalonkan lagi. Masa bakti lima anggota yang dipilih dalam pemilihan
pertama akan berakhir untuk masa dua tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-
nama kelima anggota ini akan dipilih melalui undian oleh pimpinan sidang.

7. Jika seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan
bahwa karena suatu sebab lain ia tidak dapat lagi melaksanakan tugas-tugas Komite,
Negara-negara Peserta yang mencalonkan anggota itu akan menunjuk seorang ahli lain
dan wanganegaranya untuk bertugas selama sisa masa tugas tersebut, dengan syarat
mendapat persetujuan Komite.

8. Komite akan menetapkan ketentuan-ketentuan atau prosedurnya.

9. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa dua tahun.

10. Pertemuan-pertemuan Komite secara normal akan diadakan di Markas Besar PBB atau di
tempat lain yang sesual, sebagaimana ditetapkan oleh Komite. Komite secara normal
akan bertemu setiap tahun. Lamanya pertemuan-pentemuan Komite akan ditentukan dan
ditinjau kembali, jika perlu, dalam suatu pertemuan Negara-negara Peserta Konvensi ini,
dengan syarat mendapat persetujuan Sidang Umum.

11. Sekertaris Jendral PBB akan menyediakan staf dan sarana yang diperlukan bagi
efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi Komite berdasarkan Konvensi ini

12. Dengan persetujuan Sidang Umum, para anggota Komite yang dibentuk berdasarkan
Konvensi ini akan menerima honorarium dan sumber-sumber PBB berdasarkan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan oteh Sidang Umum.

PasaI 44

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menyerahkan pada Komite, melalul Sekretaris
Jenderal PBB, laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka setujui
yang berpengaruh terhadap hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dan mengenai
kemajuan yang telah dicapal dalam pelaksanaan hak-hak tersebut:

(a) Dalam masa dua tahun setelah berlakunya Konvensi bagi Negara Peserta yang
bersangkutan;

(b) Setelah itu setiap tima tahun.

2. Laporan-laporan yang dibuat berdasarkan pasal ini akan menunjukan faktor-faktor dan
kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-
kewajiban berdasarkan Konvensi ini. Laporan-laporan juga akan mengandung informasi
yang memadai untuk melengkapi Komite dengan suatu pengertian yang luas mengenai
pelaksanaan Konvensi di negara yang bersangkutan.

15

3. Negara Peserta yang telah menyerahkan suatu laporan awal yang luas kepada Kornite
tidak perlu mengulangi informasi dasar yang sudah diberikan sebelumnya dalam laporan-
laporan berikutnya yang diserahkan sesuai dengan ayat 1 (b) dan pasal ini.

4. Komite dapat meminta kepada Negara-negara Peserta informasi lebih jauh yang relevan
dengan pelaksanaan Konvensi.

5. Setiap dua tahun sekali Komite akan menyerahkan laporan-laporan mengenai
kegiatannya kepada Sidang Umum, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

6. Negara-Negara Peserta akan menyediakan laporan-laporan mereka secara luas kepada
masyarakat umum di negara-negara mereka sendiri.

Pasal 45

Untuk mengembangkan pelaksanaan yang efektif (dan Konvensi) dan mendorong kerja
sama internasional dalam bidang yang tercakup dalam Konvensi ini:

(a) Badan-Badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya berhak untuk
diwakiti dalam mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini
dalam lingkup mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus,
UNICEF, dan badan-badan lain yang berwenang bila dianggap layak untuk
memberi nasihat ahli mengenal peiaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang yang
termasuk dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat
mengundang badan-badan khusus, UNICEF, dan badan-badan PBB lainnya untuk
menyampaikan laporan mengenal peltaksanaan Konvensi dalam bidang-bidang
yang termasuk dalam lingkup kegiatan mereka,

(b) Bila dianggap layak Komite akan mengirimkan kepada badan-badan khusus,
UNICEF, dan badan-badan lain yang berwenang, setiap laporan dan Negara-
negara Peserta yang memuat permintaan, atau mengindikasikan kebutuhan akan
nasihat atau bantuan teknis, bersama dengan hasil pengamatan dan saran-saran
Komite, jika ada, mengenai permintaan atau indikasi-indikasi tersebut.

(c) Komite dapat merekomendasikan kepada Sidang Umum untuk meminta kepada
Sekretanis Jenderal untuk melakukan, atas nama mereka, studi-studi mengenai
masalah-masalah khusus yang terkait dengan hak-hak anak.

(d) Komite dapat memberi saran-saran dan rekornendasi-rekomendasi umurn
berdasarkan informasi yang ditenima sesual dengan pasal 44 dan 45 dan Konvensi
ini. Saran-saran dan rekomendasi-nekomendasi umum tersebut itu akan dikinimkan
kepada setiap Negana Peserta yang bersangkutan dan dilaponkan kepada Sidang
Umum, bersama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dan Negara-negana
Peserta.

BAGIAN III

PasaI 46

Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oteh semua Negara.

PasaI 47

Konvensi ini perlu diratifikasi oleh negara-negara yang bersangkutan. Perangkat-
perangkat ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 48

Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesi oleh setiap negara. Perangkat-
perangkat untuk aksesi akan disimpan oleh Sekretaris Jendenal PBB.

16

Pasal 49

1. Konvensi ini akan berlaku pada hari yang ketigapuluh sesudah tanggal penyirnpanan
keduapuluh perangkat-perangkat ratifikasi dan aksesi oteh Sekretanis Jenderal PBB.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi setelah penyimpanan
keduapuluh perangkat-perangkat ratifikasi atau aksesi, Konvensi akan berlaku pada hari
ketigaputuh sejak penyimpanan perangkat ratifikasi atau aksesi oleh negara yang
bersangkutan.

Pasal 50

1. Setiap Negara Peserta dapat rnengusulkan suatu amendemen dan menyampaikannya
kepada Sekretaris Jenderal PBB, Setelah itu Sekretaris Jenderal akan memberitahukan
amendemen yang diusulkan tersebut kepada Negara-negara Peserta, dengan permintaan
agar mereka menunjukkan apakah mereka menginginkan suatu konferensi Negara-
negara Peserta untuk mempertimbangkandan mernungut suara atas usulan-usulan itu.
Jikalau, dalam waktu empat bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut, setidaknya
sepertiga dan Negara-negara Peserta memilih konferensi, Sekretanis Jenderal akan
melaksanakan suatu konferensi bantuan PBB. Setiap amendemen yang disetujui oleh
mayoritas Negara-negara Peserta yang hadir dan memberi suara pada konferensi akan
diserahkan kepada Sidang Umurn untuk persetujuannya.

2. Suatu amendemen yang disetujui sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan berlaku bila tetah
disetujui oleh Sidang Umum PBB dan diterima oleh mayoritas dua pertiga Negara-negara
Peserta.

3. Bila suatu amendemen sudah berlaku ini akan mengikat semua Negara-negara Peserta
yang telah menerimanya, Negara-negana Peserta yang lain tetap terikat oleh pasal-pasal
dan Konvensi ini dan oleh setiap amendemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 51

1. Sekretanis Jenderal PBB akan menerima mengedarkan kepada semua Negara teks
reservasi yang diajukan negara-negara pada saat ratifikasi atau aksesi.

2. Suatu reservasi yang tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak
diperkenankan.

3. Reservasi-reservasi dapat ditarik kembali setiap saat dengan pemberitahuan mengenai
hal itu kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang kemudian akan memberitahukannya
kepada semua Negara. Pemberitahuan seperti itu akan berlaku pada tanggal diterima
oleh Sekretanis Jenderal PBB.

Pasal 52

Suatu Negara Peserta dapat menolak Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada
Sekretaris Jenderal PBB. Penolakan seperti itu akan berlaku satu tahun setelah tanggal
diterimanya penolakan itu oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 53

Sekretaris Jenderal PBB ditugaskan sebagai penyimpan Konvensi ini.

17

Pasal 54

Naskah asli dan Konvensi ini, dengan teks dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Rusia dan
Spanyol yang sama otentiknya, akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Sebagal saksi yaltu para wakil negara-negara, yang secara sah diberi kuasa dan
wewenang untuk bertindak oleh negara mereka masing-masing, telah menandatangani
Konvensi ini.

Dengan ini saya nyatakan bahwa teks di atas adalah copy asli dari Konvensi Hak-Hak Anak,
yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November
1989, nasakah asli disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti yang
dinyatakan dalam Konvensi yang sah untuk ditandatangani.

Atas nama Sekretaris Jenderal

Legal Counsel:
Carl-August Fleischhauer

Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York
19 Desember 1989

18

Crc indonesian language_version

More Related Content

What's hot (9)

Similar to Crc indonesian language_version (20)

More from UNICEF Europe & Central Asia (20)

Recently uploaded (10)

Crc indonesian language_version