Modul 3 e-government 2012
Download as PPTX, PDF1 like1,903 views
Dokumen tersebut membahas tentang peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan elektronik (e-government) untuk meningkatkan pelayanan publik. TIK dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui otomatisasi tugas, integrasi proses dan sumber daya, serta memungkinkan terjadinya inovasi baru. Namun, implementasi e-government tidak hanya soal teknologi semata, tetapi juga melibatkan aspek organisasi,
Modul 3 e-government 2012
- 1. E-Government dan Pemanfaatan TIK bagi Pelayanan Publik MODUL 3 Tim Penyusun Modul Bimtek Nama Pembicara Dan Sertifikasi Kompetensi Dasar Asal Kelompok Keilmuan Government Chief Information Officer Asal Fakultas 2012 Asal Institusi Alamat email pembicara Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung Institut Teknologi Sepuluh November Universitas Gajah Mada Universitas Indonesia KEMKOMINFO
- 2. Agenda KEMKOMINFO TIK dan pembangunan Konsep e-government dan layanan-layanan publik dalam bidang-bidang lainnya Peran TIK dalam pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik Isu-isu penting dan praktek-praktek baik (best practices) dalam implementasi TIK Penutup
- 3. Millenium Development Goals & KEMKOMINFO Tujuan Pembangunan yang Mendasar Millenium Development Goals (MDG) dideklarasikan tahun 2000 pada Millenium Summit di kantor pusat PBB di New York MDG berfokus pada 3 area kemanusiaan: sumber daya manusia, infrastruktur, dan hak-hak sosioekonomis dan politis Sasaran MDG adalah negara-negara dalam kategori sangat miskin Tujuan dicapai pada tahun 2015
- 4. Millenium Development Goals KEMKOMINFO 1. Menanggulangi 5. Meningkatkan kesehatan kemiskinan dan ibu Kelaparan 6. Memerangi HIV/AIDS, 2. Mencapai pendidikan malaria, dan penyakit dasar untuk semua lainnya 3. Mendorong kesetaraan 7. Memastikan kelestarian gender dan lingkungan hidup pemberdayaan 8. Membangun kemitraan perempuan global untuk 4. Mengurangi angka pembangunan kematian anak
- 5. Peran TIK dalam Pencapaian MDG KEMKOMINFO NREGA (India): penyebaran informasi dan perluasan layanan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan (rural) http://nrega.nic.in JALIN Merapi: pemantauan real- time bencana alam oleh komunitas, http://merapi.combine.or.id
- 6. Peran TIK dalam Pencapaian MDG KEMKOMINFO NIOS (India): pendidikan dasar dan menengah terbuka untuk semua http://www.nos.org Salaam Wanita (M’sia): pemberdayaan wanita http://advocacynet.org/ page/salaamwanita
- 7. TIK, Kebutuhan Masyarakat, dan KEMKOMINFO Peran Pemerintah TIK Kebutuhan masyarakat Implementasi E-Government Tanggapan pemerintah
- 8. Definisi E-Government (Bank Dunia) KEMKOMINFO “government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” Pemanfaatan TIK Peningkatan-peningkatan: Transformation relasi Pemberdayaan masyarakat Pelayanan publik Transparansi dan akuntabilitas Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
- 9. Definisi E-Government (Bank Dunia) KEMKOMINFO • Pemberdayaan masyarakat • Pelayanan publik • Transparansi dan akuntabilitas • Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Hubungan (relasi) yang lebih efektif, harmonis, dan Dampak positif akuntabel terhadap Transformasi masyarakat, Pengembangan relasi antar dunia usaha, sarana dan pihak yang dan instansi terkait dgn e- pemerintah infrastruktur TI gov sendiri Pemanfaatan teknologi informasi
- 10. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan KEMKOMINFO E-Government Peningkatan kualitas Perubahan masyarakat relasi dan layanan publik Pemanfaatan TIK Hukum dan Regulasi Struktur Visi, Proses Organi- Sasaran, Birokrasi sasi Strategi TIK
- 11. Keberhasilan E-Government KEMKOMINFO E-government tidak hanya sekedar penerapan TIK, tapi bagaimana TIK bisa “merasuk” ke pemerintah, swasta, dan masyarakat Penerapan TIK proses dan layanan secara elektronis keberhasilannya ditentukan oleh critical mass pihak- pihak yang melakukannya Pembangunan e-government perlu memperhatikan kelancaran dan keberlanjutan relasi-relasi antar pihak yang terlibat (G-B-C)
- 12. Relasi Antar Stakeholders dalam KEMKOMINFO E-Government Zhiyuan Fang, “e-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development,” International Journal of the Computer, the Internet and Management, Vol. 10, No. 2 (2002): 1-22, http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf
- 13. Relasi Antar Stakeholders dalam KEMKOMINFO E-Government Bentuk Relasi Penjelasan G2C Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah. C2G Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat. Contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah. G2B Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement. B2G Penawaran produk/layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks pengadan barang dan jasa. Contoh: e-procurement. G2E Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantor maya. G2G Komunikasi dan interaksi serta saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian database bersama. G2N Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, dsb. N2G Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit dengan institusi pemerintah.
- 14. Contoh-Contoh Transformasi Relasi KEMKOMINFO Otomatisasi layanan Situs web dengan pendekatan citizen-centric Integrasi, efisiensi dan transparansi dalam layanan kependudukan
- 15. Tingkatan Peran TIK KEMKOMINFO Automasi Integrasi proses Cara-cara baru Tatanan dan tugas-tugas dan sumber daya budaya TIK
- 16. Peran TIK: Automasi KEMKOMINFO Pemakai melaksanakan tugas-tugasnya secara manual Komputer membantu pemakai melaksanakan tugas-tugasnya
- 17. Peran TIK: Automasi KEMKOMINFO Pembuatan dokumen-dokumen kerja Kalkulasi data numeris (keuangan, hasil survey, sensus, dsb) Pemrosesan informasi (laporan-laporan terpadu, ringkasan eksekutif) Pemasukan, penyimpanan, organisasi, dan pencarian data dalam jumlah besar (pegawai, aset, keuangan, dsb) Desain grafis dan visual (presentasi, desain arsitektur, gambar kerja, dsb) Transfer dan pengiriman data (secara elektronis) Pemantauan dan evaluasi real-time (gunung api, longsor)
- 18. Peran TIK: Integrator KEMKOMINFO TIK menggabungkan beberapa proses dan mekanisme beserta sumber daya pendukungnya dalam sebuah kesatuan utuh Integrasi bertujuan: Membangun layanan baru Meningkatkan efisiensi Menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan
- 19. Contoh: Integrator KEMKOMINFO Sistem Pelayanan Satu Atap • Banyak unit Aplikasi Perijinan • Kewenangan yang UPTSA Perijinan Pemohon berbeda-beda • Proses birokrasi Online INTERNET Pusat Kota (WEB) Pemohon Core Sistem LAN Aplikasi yang berlainan Perijinan OSS Pemda Din.Teknis • Banyak data Staf Mobile GSM/ Pelaksana OSS CDMA Teknis (SMS) Pemohon Performance Monitoring Akses Dimana Pun Kios Perijinan Eksekutif Pemohon Pemakai melihatnya sebagai satu layanan Kecamatan/Desa
- 20. Contoh: Integrasi Data KEMKOMINFO Dinas Penanganan Sosial bencana Dinas Dinas Kependudukan Kimpraswil Data Data prasarana kependudukan fisik & fasum Dinas Penanganan Dinas Kesehatan KLB Kesehatan Data kesehatan
- 21. Peran TIK: Enabler KEMKOMINFO Enabler: memungkinkan terjadinya hal yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan Syarat terjadinya proses enabling: Inovasi Lingkungan yang kondusif bagi inovasi Trigger untuk memulai proses perubahan TIK menawarkan cara-cara baru dalam melakukan berbagai aktivitas
- 22. Contoh: TIK Sebagai Enabler KEMKOMINFO Penetrasi TIK: Electronic KTP komputer, Internet, telekomunikasi, (e-KTP) aplikasi, dsb. ... Enabling KTP sebagai bukti identitas Data identitas disimpan dalam sebuah chip Ide & konsep baru, didukung lingkungan
- 23. Contoh Kasus: E-KTP Sebagai Enabler KEMKOMINFO Banyak hal yang bisa dilakukan secara lebih mudah, praktis, dan akurat Menghindari redundansi (KTP ganda) Data identitas yang berlaku universal (pendidikan, kesehatan, SIM, pajak, ...) Akses layanan publik secara mudah (kesehatan, perbankan, transportasi, ...) Alat transaksi online (jika kartu dapat diisi „pulsa‟)
- 24. E-KTP dan Potensi Penggunaannya KEMKOMINFO Layanan kesehatan Contoh: Kab. Jembrana Layanan transportasi umum Contoh: e-ticket Trans Jogja Transaksi ATM dan layanan Komersial lainnya (e-commerce)
- 25. Roadmap Pembangunan E- KEMKOMINFO Government (Depkominfo) E-Gov sudah dicanangkan sejak tahun 2003 (Inpres no. 3/2003), roadmap pengembangannyapun sudah ada, tetapi mengapa sampai sekarang perkembangannya masih lambat?
- 26. Implementasi TIK Bukan Sekedar KEMKOMINFO Membangun Sistem-Sistem TIK Kondusivitas lingkungan Kesadaran dan organisasi tempat teknologi Teknologi diaplikasikan (aspek-aspek penerimaan manusia terhadap teknologi struktur, aturan/kebijakan, budaya, dsb) Manusia Organisasi Kedudukan, peran, tugas, dan kewenangan dalam organisasi Implementasi TIK selalu terkait dengan ketiga faktor di atas dan relasi-relasi yang terbentuk di antaranya.
- 27. Contoh Kasus: e-Office KEMKOMINFO Selain masalah pengembangan sistem, persoalan-persoalan lain yang perlu diselesaikan a.l.: Regulasi (legalitas dokumen, dsb) SDM (kesiapan dan kemauan dalam menggunakan aplikasi e- office Integrasi dengan proses- proses birokrasi di kantor Aplikasi Kantaya yang dibuat oleh BPPT http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=9&ch=kantaya
- 28. Contoh Kasus: e-KTP KEMKOMINFO Masalah keamanan? Bagaimana masyarakat dapat memanfaatkannya? Akan dimanfaatkan untuk apa? Persoalan RELASI: • Pem – Masy • Pem – Swasta • Masy – Swasta Bagaimana interaksi dengan • Antar inst. Pem pihak-pihak lain untuk memaksimalkan manfaat? Bagaimana dengan proses-proses Sudahkah SDMnya birokrasinya? disiapkan? Harian Jogja, 24 Sept 2010
- 29. Isu Mendasar Implementasi E-Government KEMKOMINFO di Lingkungan Pemerintahan Keselarasan diperlukan sebagai prasyarat untuk mencapai transformasi (perubahan)
- 30. Penutup KEMKOMINFO TIK membuka banyak peluang dalam mendorong usaha-usaha pembangunan masyarakat E-government memang dicirikan oleh pemakaian TIK, tetapi TIK bukanlah tujuan final e-government Implementasi e-government bersifat interdisipliner, tidak hanya menyentuh aspek teknis dari TIK saja, tetapi juga berurusan dengan aspek-aspek organisasi, regulasi, SDM, dan budaya Implementasi e-government harus diikuti dengan penyelarasan TIK dengan sistem dan proses birokrasi
- 31. KEMKOMINFO Akhir dari Modul 3 Terima kasih Alamat kontak penyelenggara : Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo Jln Medan Merdeka Barat 9 Jakarta 10110 Tlp : 021 3856068 Email : puslitbang.litprof@mail.kominfo.go.id
Editor's Notes
- #8: Bagaimanamenempatkanposisi TIK dalamusaha-usahapembangunanmasyarakat?TIKadalahwahana yang menjaditulangpunggungberbagaiusaha yang diwujudkandalamberbagaiaktivitaspembangunan yang bertujuanuntukmemenuhikebutuhanmasyarakat.Dalamkonteksinilahkonsep e-government diperkenalkan. E-govseringdipandangsebagaiinisiatifpemerintahdalammemberikanlayananpublikdankebutuhan-kebutuhanmasyarakatlainnya.
- #9: Tigakatakuncidalam e-government:Pemanfaatan TIKTransformasirelasiPeningkatankualitasmasyarakatdanlayananpublikKetigakatakunciinimembentuksaturangkaiantujuan, danharushadirdalamsetiapimplementasi e-government. E-government dikatakanbelumtuntasbilapemanfaatan TIK belumdapatmemicumunculnyarelasi-relasi yang lebihbaik, yang padaakhirnyabisamembawakepadaberbagaipeningkatan.
- #11: Prosespencapaiantujuan e-government harusdilandasiolehvisi, sasaran, danstrategi yang jelas.Selanjutnyavisi, sasaran, danstrategitersebutmenjadidasarbagiusaha-usahapenyelarasanstrukturorganisasidanproses-prosesbirokrasi, sertapenetapanhukum, aturan, dankebijakan yang lebihkondusifpadatiaptahapanimplementasi e-government.
- #12: Implementasi e-government harusdidukungolehtiapkomponen (G, B, dan C) secaraserentak (tidakbolehada yang tertinggal).Untukmenggalangpartisipasisemuakomponen (critical mass), syaratnyaadalahadanyarelasi yang baikdiantarakomponen-komponentersebut: G2B, G2C, dan G2G harusterhubungdanberinteraksisecara optimal untuktercapainyatujuanpemanfaatan TIK.
- #15: Contoh-contohberikutinimenunjukkanusahaperbaikanhubungan (relasi) antarapemerintahdenganwarganya. Yang semulabersifat manual danmemberikanbebankepadamasyarakat, sedikitdemisedikitdiotomatisasikanuntukmeringankanbebandisisimasyarakat, dansecarabersamaanmembangunpeluanguntukmenciptakanberbagailayananpublikbaru.Registrasiwajibpajak online adalahlangkahawaldalampelaporanpajak online. Tujuan: memudahkanmasyarakatdalammelaporkanpajaknya.Situs web Pemprov DIY dirancangdenganprinsip citizen-centric: fokusadapadakepentinganmasyarakat (warga, pebisnis, pengunjung). Informasi yang diberikandalamsitusinidikategorisasikanmenurutkepentingankelompok-kelompokmasyarakattersebut.E-KTP adalahlangkahawaldalamusahapenataan data kependudukansecaranasional. Jikalangkahiniberhasil, makakitaakanmemiliki platform yang kokohuntukmengintegrasikanberbagailayananpublik (dibidangpendidikan, kesehatan, transportasiumum, dsb) danmeningkatkantransparansidanakuntabilitasnya.
- #20: Persoalandalamcontohdiatasbukanlahpadaaspekteknis, tapipadaperubahancarakerja (reformasi) birokrasi. Diperlukankomitmenpimpinan, anggaran yang memadai, danstrategiperubahan yang efektif.
- #21: Problem utamanyaadalahmenyelesaikan ego sektoralantarinstansi,khususnyaterkaitdenganberbagi data.
- #25: Begitukitamemiliki platform data kependudukanberskalanasional yang baik, penggunaannyauntukmenciptakanlayanan-layananbarumenjaditidakterbatas.
- #29: Adabanyakisudiluarpembangunansarana TIK terkait e-KTP yang jugaperludiselesaikan. Tanpasolusi yang terpadu, inisiatif e-KTP akangagal.
- #30: Implementasi e-government harusdimulaidaripemerintah. Di sisipemerintah,persoalan yang masihbanyakditemuiadalahbelumsinkronnyaorganisasi, manajemen, dansistemsertaprosesbirokrasidenganteknologi (TIK) yang akandigunakannya.Penyelarasan TIK dengansistem & prosesbirokrasipemerintahanperludilakukanuntukmembentuksistem/prosesbirokrasi yang lebihkondusifdanresponsifterhadappemanfaatan TIK.Isuinimenjadipentingkarenapenyelarasan TIK disebuahinstansiselalumelibatkaninstansi yang lain, karenapadadasarnyapenyelarasan TIK adalahsebuahusaha yang bersifatinterdisipliner (menyangkutaspek-aspek lain selain TIK itusendiri). Persoalankitaadalahbahwapendekatan yang diambilbelumbersifatterpadu, koordinatif, dankonsisten. Pendekatanparsialtidakbisaditerapkanuntukmenyelesaikanpersoalaninterdisipliner.Dalampenyelarasan TIK, tujuan TIK harusdiselaraskandengantujuanorganisasi, demikian pula strategi TIK, rencana TIK, danseterusnya.