Stakeholder Approach benefits in Organization Practices
Download as DOCX, PDF0 likes756 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas model pemangku kepentingan dan kompleksitas hubungan antara organisasi dengan berbagai pemangku kepentingannya 2. Ada beberapa tingkatan dalam menganalisis hubungan antara organisasi dan pemangku kepentingan, yaitu tingkatan rasional, transaksional, dan proses 3. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemanfaatan hubungan tersebut antara lain legitimasi, keku
Stakeholder Approach benefits in Organization Practices
- 1. TUGAS MATA KULIAH PENGEMBANGAN LOKAL (PPW605) Dosen Pengampu Dr.-Ing. Prihadi Nugroho, ST, MT, MPP. RINGKASAN PAPER KEUNGGULAN PEMANGKU KEPENTINGAN? MEMBINGKAI EVOLUSI DAN KOMPLEKSITAS PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN PERUSAHAAN DAN ORGANISASI Oleh : Jan Joker dan David Foster Disusun oleh: BRAMANTIYO MARJUKI 21040116410036 MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2017
- 2. 1 I. Pendahuluan Perkembangan dunia usaha dan kapitalisme dewasa ini membuat perusahaan atau kelompok usaha tidak hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan bisnis dari perusahaan semata, tetapi juga bagaimana melibatkan dan memberdayakan pemangku kepentingan perusahaan, guna mewujudkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis yang lebih luas. Sebelum teori – teori analisis pemangku kepentingan (stakeholders theory) muncul, dunia usaha telah menyadari perlunya pembedaan antara pelaksana (manager) perusahaan dan pemilik perusahaan (shareholder) guna mencegah konflik kepentingan di dalam perusahaan. Munculnya kesadaran ini merupakan titik awal dari pemikiran shareholders theory dalam ekonomi kapitalime (Brandt dan Georgiou, 2016). Dalam perkembangan lebih lanjut, kepentingan perusahaan dan pemilik saham semata tidak dapat menjamin kinerja perusahaan selalu optimal. Konsumen, mitra kerja, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh capaian-capaian perusahaan, oleh karena itu berkembang pendekatan dan teori pemangku kepentingan (stakeholders theory) yang mengkaji pengaruh dari berbagai pemangku kepentingan dalam keberlangsungan kinerja perusahaan (Brandt dan Georgiou, 2016). Melihat pentingnya potensi dan kemanfaatan dari model pemangku kepentingan, Jonker dan Foster (2002) melakukan kajian mengenai potensi dan urgensi pemanfaatan model tersebut melalui klarifikasi prinsip teoritis dari model tersebut, sebagaidasardari implementasi praktis ke depannya. Hasildari rumusan Jonker dan Foster (2002) akan dirangkum dalam tulisan ini. II. Asal – usul dan Asumsi Di Belakang Model PemangkuKepentingan Awal mula munculnya mode pemangku kepentingan (stakeholder model) berasal dari pemikiran Freeman (1984) dalamJonker dan Foster (2002) yang mengusulkan model tersebut sebagaipenggantimodel manajerial, karena dianggap tidak cukup untuk memahami kondisi eksternal perusahaan yang seringkali berubah, sementara kondisi eksternal ini penting untuk keberlangsungan perusahaan. Kondisi eksternal ini oleh Freeman disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang didefinisikan sebagai setiap kelompok yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh capaian-capaian perusahaan. Model pemangku kepentingan berkembang seiring perkembangan jaman, namun asumsi dasarnya masih tetap sama, yaitu bahwa organisasi harus berinteraksi dengan lingkungannya. Berbagai kelompok kepentingan ada di dalam lingkungan dan berpengaruh terhadap tingkah laku dan efektivitas organisasi. Walaupun kelompok kepentingan ini dapat diklasifikasikan dalamberbagai cara, namun mereka mempunyai
- 3. 2 kemauan dan kompetensi yang sama untuk bertindak mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus menyadari keberadaan kelompok kepentingan ini, dan mengembangkan strategi manajerial dalam menghadapi kelompok kepentingan ini, guna memastikan organisasi dapat mencapai tujuan – tujuannya. III. Komponen – komponen Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Hubungan organisasional dengan pemangku kepentingan dapat dipandang sebagai proses yang tersusun oleh sejumlah komponen yang dapat teridentifikasi. Terdapat tiga tingkatan yang bisa digunakan untuk menganalisis proses tersebut, yaitu: 1. Tingkatan Rasional Pada tingkatan ini, dicoba untuk diklarifikasi siapa dan apa pemangku kepentingan itu. Pemangku kepentingan dalam tingkatan ini didefinisikan sebagai entitas yang mempunyai kekuatan tertentu untuk mempengaruhi organisasi. Contoh dari pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pegawai organisasi, pembeli, penyedia bahan baku, dan pemilik modal. Namun dalam perkembangannya, pemangku kepentingan ini diperluas konsepnya ke arah lingkungan eksternal organisasi, baik secara luas maupun sempit. Mitchell et al.(1997) membagi pemangku kepentingan berdasarkan tigaatribut, yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Setiap pemangku kepentingan dapat mempunyai satu, dua atau ketiga atribut sekaligus (disebut sebagai pemangku kepentingan definitif). Tingkatan rasional ini dipertanyakan efektivitasnya karena terlalu berfokus pada arti penting pemangku kepentingan, dan mengalihkan aktivitas manajerial dari lingkungan eksternal organisasi yang mereka hadapi. 2. Tingkatan Transaksional. Pada tingkatan ini, hal yang paling penting untuk dilihat adalah karakter hubungan yang terbentuk antara fokus organisasi dengan pemangku kepentingan. Hubungan ini pada dasarnya sangat kompleks, bisa secara langsung atau tidak langsung. Hubungan tidak langsung misalnya pemangku kepentingan mempengaruhi fokus organisasi melalui media publik. Bentuk pengaruhnya sendiri dapat berupa pengaruh formal, ekonomi, maupun politik. Bentuk daya pengaruh yang kompleks ini mengharuskan organisasi harus melakukan perlakuan (treatment) yang selayak mungkin melalui pendekatan pemangku kepentingan (stakeholder approach). 3. Tingkatan Proses Pada tingkatan ini, adanya hubungan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap organisasi harus dipertimbangkan oleh manajer organisasi. Bentuk pertimbangan ini diwujudkan antara lain dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan organisasi. Perlibatan dapat melalui konsultasi, survei, pertemuan publik, maupun diskusi kelompok terfokus (FGD).
- 4. 3 IV. Unsur – unsur yang Mempengaruhi Kemanfaatan Dari Hubungan Antar Pemangku Kepentingan Terkait dengan hubungan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap organisasi, terdapat beberapa elemen yang berpengaruh terhadap hasil dan kemanfaatan hubungan tersebut. Elemen tersebut meliputi: 1. Legitimasi Legitimasi merupakan elemen yang problematis dalam hubungan antar pemangku kepentingan dengan organisasi. Secara umum, pemangku kepentingan yang dianggap paling berwenang adalah pemangku kepentingan yang paling berpengaruh bagi organisasi. Pihak yang paling berwenang ini berbeda antara satu organisasi dan organisasi lainnya. Meskipun demikian, legitimasi juga seringkali diabaikan, terutama apabila berkonfrontasi dengan legitimasi lain yang lebih besar. 2. Kekuasaan Berbagai peneliti telah mengkaji bentuk – bentuk kekuasaan yang berpengaruh terhadap hubungan pemangku kepentingan dan organisasi. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa organisasi melakukan respon terhadap tekanan dari pemangku kepentingan. Para ahli mengidentifikasi beberapa jenis kekuasaan yang dapat menjelaskan hal tersebut. Kekuasaan tersebut antara lain kekuasaan atas ketergantungan sumber daya, kekuasaan kelembagaan, kekuasaan sosial, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan politik. Kekuasaan pemangku kepentingan ini dapat membuat organisasi tunduk pada kekuasaan, membangkang, melakukan penyesuaian kegiatan, atau melakukan upaya persuasi ke pemangku kepentingan agar organisasi bisa tetap berjalan. 3. Kekritisan Inti dari aspek kekritisan adalah tidak semua isu dan permasalahan menjadi perhatian setiap kelompok kepentingan pada setiap waktu. Sesuatu yang dianggap kritikal disini adalah sesuatu yang dianggap signifikan, penting, serius, berdampak luas, atau bahkan dianggap sebagai momen yang menentukan. Isu tertentu yang dalam kondisi normal dianggap biasa, pada waktu tertentu dapat terangkat menjadi isu kritis bagi sebagian pemangku kepentingan. 4. Rasionalitas Aspek rasionalitas utamanya terkait pada isu pokok antara pemangku kepentingan dan organisasi. Satu hal mendasar dalam model pemangku kepentingan adalah pelibatan pihak luar seharusnya membawa pada keputusan yang lebih baik atau rasional. Namun demikian, seringkali isu yang menjadi perdebatan tidak dipahami dengan baik, atau diabaikan karena dianggap tidak rasional. Sementara, rasionalitas disini tidak selalu harus berangkat dari dunia obyektifitas. Teori tindak
- 5. 4 komunikatif menyebutkan bahwa tindak dapat berdasarkan pada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini dapat menjadi dasar dalam dialog pemangku kepentingan atau dasar yang mengikat pemangku kepentingan. Pemahaman mengenai kesepakatan bersama dapat menjadi dasar dalam menganalisis karakter dan bentuk dari dialog pemangku kepentingan dan menyediakan wawasan mengenai penyebab kesalahpahaman atau pertikaian diantara pemangku kepentingan. V. Model untuk Menganalisis Keterikatan Antar Pemangku Kepentingan Model konseptual dari teori hubungan pemangku kepentingan dapat disajikan pada Gambar 1 di bawah ini. Kolom mendatar merupakan komponen yang terkait dengan hubungan antar pemangku kepentingan, dan kolom menurun merupakan komponen terpenting yang terlibat dalam setiap tahap pengikatan pemangku kepentingan.Model konseptual keterikatan antar pemangku kepentingan ini walaupun nampak senderhana, tetapi dalam implementasinya cukup kompleks dan multidimensi, sehingga harus dipandang dari berbagai sudut. Selain itu, komponen dan indikator dasar model mungkin belum merepresentasikan seluruh kompleksitas, baik faktor eksternal organisasi maupun kepentingan para pihak, oleh karena itu organisasi harus belajar bagaimana menangani isu, permasalahan dan pengaruh faktor eksternal tersebut, baik melalui kekuasaan formal, ekonomi, politik maupun ideologis. Gambar 1. Model Konseptual Keterikatan Antar Pemangku Kepentingan Komponen Hubungan Kepentingan (Apa isu kuncidari hubungan?) Pihak (Siapa atau apa yang terlibat?) Proses (Proses apa yang terlibat dalam mengelola hubungan?) Konektivitas (apa bentuk koneksiantara organisasi dan pemangku kebijakan?) ElemenYangBerpengaruhTerhadapHubungan Kekuasaan Apakah karakter dari klaim atau kepentingan berimplikasi pada kekuasaan yang terlibat? Apa jenis kekuasaan setiap pihak yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan? Apakah proses yang dilakukan menghasilkan berbagai jenis kekuasaan yang berbeda? Apa efek dari jaringan konektivitas terhadap penggunaan kekuasaan? Apakah berpengaruh langsung atau tidak langsung? Kekritisan Mengapa ketertarikan atau kepentingan sangat bernilai? Seperti apa karakteristik, perilaku, atau kepercayaan dari para pihak yang membuatisu menjadi kritis? Apakah proses yang dilakukan cukup penting pada rutinitas operasional dari para pihak?, apakah ini penting untuk pengambilan keputusan Seberapa kritis atau penting setiap pihak yang terlibat dalam jaringan? Rasionalitas Bagaimana ketertarikan atau kepentingan diekspresikan (kognitif, sosial, personal)? Apa perspektifetimologis dan ontologis para pihak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pandangan mengenai isu yang dibahas? Apakah proses dan prosedur mempengaruhi kemungkinan pencapaian kesepakatan dilihat dari konseptualisasi rasionalitas dalam arti luas dan dalam arti pendek? Apakah bentuk hubungan memperkuatatau mengecilkandialog dibandingkan klaim egosentris? Sumber: Jonker dan Foster (2002).
- 6. 5 DAFTAR PUSTAKA Brandt, F. & Georgiou, K. (2016). Shareholders vs Stakeholders Capitalism. Comparative Corporate Governance and Financial Regulation Paper 10. Diambil dari http://scholarship.law.upenn.edu/fisch_2016/10. Jonker, J.& Foster, D.(2002). Stakeholder Excellence?Framing the Evolution and Complexity of aStakeholder Perspective of the Firm. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 9 , 187 – 195. doi:10.1002/csr.23. Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts?. Academy of Management Review, 22 (4), 853– 886. Diambil dari http://www.jstor.org/stable/259247.