Definisi perikatan
- 1. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Definisi “Hubungan Hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memebuhi prestasi itu” Hukum Perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan, bukan berbicara mengenai manusia Definisi Perjanjian(Pasal 1313 KUHPerdata) Perjanjian adalah perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320) : 1. Sepakat antara pihak-pihak 2. Kecakapan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Sumber perikatan 1. Undang-undang (Ps. 1352 BW) a. Undang-undang saja ; Lahirnya anak (Ps. 250) & Hak bertetangga ( Ps. 1625) b. Undang-undang Karena perbuatan manusia; a) Perbuatan Sah; Perwakilan sukarela (Ps.1354), Pembayaran tidak wajib (Ps. 1359) b) Perbuatan melawan hukum; 1) Perbuatan; Berbuat / tidak berbuat 2) Melawan hukum; Sebelum (Ps. 1919) dalam arti sempit & Sesudah (Ps. 1919) dalam arti luas 3) Kerugian; Material dan imaterial 4) Kesalahan; Causalitas (conditio sinequanon theorie & Adequate Theorie)
- 2. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) 2. Perjanjian (Ps. 1313 BW) a. Syarat sahnya Perjanjian (Ps. 1320) b. Jenis-jenis perjanjian 1) Tidak dikenal dalam KUHPerdata: Perjanjian Beli sewa, Leasing, fiducia 2) Dikenal dalam KUHPerdata; Perjanjian Jual Beli, Tukar menukar, Sewa menyewa, Pinjam Mengganti. sumber hukum perikatan menurut doktrin Bahwa sumber perikatan tidak hanya bersumber dari Undang-undang saja melainkan dapat bersumber dari perjanjian (Ps. 1233) Objek Perikatan (Ps. 1234); Prestasi 1. Memberikan sesuatu; Pemberian sejumlah uang 2. Berbuat sesuatu; membangun rumah 3. Tidak berbuat sesuatu; A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apoteknya, untuk tidak menjalankan usaha apoteknya didaerah yang sama. Prestasi PRESTASI berupa : 1. Memberikan sesuatu 2. Berbuat Sesuatu 3. Tidak berbuat sesuatu Riele executie Pasal 1241 KUHPer Riele Executie adalah bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu.
- 3. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Debitur dan Kreditur Debitur : Berkewajiban membayar utang (Schuld) Berkewajiban memberikan harta kekayaannya untuk melunasi utangnya (Haftung) Kreditur Berhak menagih (Vorderingsrecht) Berhak menagih harta kekayaan debitur sebesar piutangnya (Verhaalsrecht) Schuld dan Haftung Schuld : Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi Haftung : Harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut (Pasal 1131 KUHPer) Contoh : A berutang kepada B, dan karena A tidak mau membayar utangnya, maka kekayaan A dilelang atau dieksekusi untuk dipergunakan bagi pelunasan utangnya. Wanprestasi Bentuk Wanprestasi : Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan Debitur terlambat memenuhi perikatan Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan Akibatnya : Jika merugikan wajib mengganti kerugian Ganti rugi Pembatalan Pelaksanaan + ganti rugi Pembatalan + ganti rugi
- 4. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Somasi Penetapan Lalai (Somasi) Penetapan lalai merupakan upaya untuk sampai kepada suatu saat, dimana Debitur dinyatakan INGKAR JANJI atau disebut LALAI. Pasal 1238 KUHPer Si Berutang adalah LALAI, apabila : dengan surat perintah (bevel), atau Dengan akta sejenis (soortgelijke akte) itu telah dinyatakan lalai, atau Demi perikatannya sendiri yang menetapkan bahwa berutang lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan Akibat hukumnya : Wajib membayar penggantian BIAYA, RUGI dan BUNGA Hukum Perikatan dan Perjanjian Hukum Perikatan : Himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antar dua orang atau lebih dimana satu pihak berkewajiban dan pihak lainnya berhak atas suatu prestasi Perjanjian : Suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri Pasal 1313 KUHPer Timbulnya perikatan dapat disebabkan adanya perjanjian Karena : Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan (Pasal 1233 KUHPer) Timbulnya Perjanjian disebabkan adanya : Kehendak dan pernyataan kehendak dari dua subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk timbulnya suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diakui oleh hukum Persesuaian kehendak atau kesepakatan Karena untuk sahnya perjanjian, masih harus dipenuhi syarat lainnya, yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer Kesepakatan Kecakapan membuat perikatan
- 5. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Obyek tertentu Sebab yang halal Overmacht (keadaan memaksa) Pasal 1244 Unsur-unsur Overmacht Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu : Tidak memenuhi Prestasi Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Akibat Overmacht 1. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian 2. Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi 3. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi 4. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut 5. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan overmacht adalah : 1. Debitur dapat mengemukakan adanya overmacht dengan jalan eksepsi 2. Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugatan berdasarkan overmacht, yang beurtang memikul beban untuk membuktikan adanya overmacht. Bentuk Overmacht Bentuk yang umum, yaitu : - Keadaan iklim - Kehilangan - Pencurian Bentuk yang khusus :
- 6. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) - Undang-undang atau Peraturan Pemerintah - Tingkah laku pihak ketiga - Pemogokan Risiko Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian tanpa adanya kesalahan Ajaran Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan overmacht. Luas Ganti Rugi (Kerugian Yang Nyata) Pasal 1246 Kerugian Yang Diduga Pasal 1247 Bunga Bunga Konvensional Adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak di dalam perjanjian (Pasal 1249) Bunga Moratoire Pada Perikatan untuk membayar sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh Undang-undang. (Pasal 1250) Bunga Kompensatoir Bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik melaksanakan perikatan Bunga Berganda (Anatocisme) Bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur. Bunga itu dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (Pasal 1251)
- 7. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Jenis-jenis Perikatan A. Isi dari prestasinya - Perikatan positif dan Negatif - Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan - Perikatan Alternatif - Perikatan Fakultatif - Perikatan Generik dan Spesifik - Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. B. Subyek-subyeknya - Perikatan solider atau tanggung renteng - Perikatan principle atau accesoire C. Mulai berlakunya dan berakhirnya Perikatan - Perikatan bersyarat - Perikatan dengan Ketetapan Waktu Perikatan Bersyarat Definisi : Pasal 1253 Syarat yang tidak mungkin atau tidak pantas (Pasal 1254) Syarat yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1255) Syarat yang pelaksanaannya digantungkan pada salah satu pihak (pasal 1256) Syarat yang dimaksud oleh pihak-pihak (Pasal 1257) Syarat dengan ketetapan waktu (Pasal 1258) Syarat negatif (Pasal 1259) Syarat terpenuhi jika debitur menghalangin terpenuhinya syarat itu (pasal 1260) Syarat tangguh yang dipenuhi (Pasal 1261)
- 8. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Hak Kreditur mengadakan persiapan (Pasal 1262) Syarat Tangguh (pasal 1263) Risiko pada perikatan dengan Syarat Tangguh (Pasal 1264) Keadaan Memaksa dalam perjanjian bersyarat Syarat Batal (Pasal 1265) Ingkar janji adalah Syarat Batal dalam perjanjian timbal balik (Pasal 1266) Hak kreditur terhadap debitur yang ingkar janji (Pasal 1267) Perrikatan dengan ketepatan waktu Syarat Ketetapan Waktu (Pasal 1268) Fungsi Waktu (Pasal 1269) Ketetapan waktu adalah untuk Kepentingan Debitur (Pasal 1270) Jatuh Tempo (Pasal 1271) Hukum Perikatan Alternatif Definisi Perikatan Alternatif (Pasal 1272) Hak pilih pada yang berutang (Pasal 1273) Perikatan Alternatif Menjadi Perikatan Murni, dalam Hal : Jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi pokok perikatan (Pasal 1274) Jika salah satu dari barang-barang yang dijanjikan itu hilang atau musnah. (Pasal 1275) Jika salah satu dari barang-barang yang dijanjikan karena kesalahan si berutang tidak lagi dapat diserahkan (Pasal 1275) Jika kedua-dua barang hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya salah satu, ia harus membayar harga barang yang hilang paling akhir (Pasal 1276)
- 9. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Perikatan Tanggung Renteng Terjadinya Perikatan tanggung renteng (Pasal 1278) Tanggung Renteng aktif (Pasal 1279) Tanggung Renteng pasif (Pasal 1280, 1281) Tanggung Renteng dinyatakan secara tegas (Pasal 1282) Hak Pilih pada Kreditur (Pasal 1283) Penggugat dapat Menggugat Kepada Debitur untuk Seluruh Utang (Pasal 1284) Risiko Jika Barang yang di Perjanjikan Musnah (Pasal 1285) Gugatan membayar Bunga (Pasal 1286) Tangkisan/eksepsi (Pasal 1287) Pembebasan Perikatan Tanggung Renteng akibat Percampuran Utang karena warisan (Pasal 1288) Pembebasan seorang debitur dari perjanjian Tanggung Renteng Karena Kemauan Kreditur (Pasal 1289) Pembebasan debitur dalam Perjanjian Tanggung Renteng (Pasal 1290) Pembebasan Bunga Tunggakan (Pasal 1291) Perikatan Tanggung Renteng dapat dibagi (Pasal 1292) Hak seorang Debitur yang melunasi seluruh utang debitur lain (Pasal 1293) Kewajiban Debitur terhadap salah satu Debitur yang tidak mampu (Pasal 1294, 1295) Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi (pasal 1296) Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi Karena Maksud Pihak-pihak (1297) Tanggung-menanggung dan yang Tidak Dapat Dibagi (Pasal 1298) Pelaksanaan Perikatan yang Dapat Dibagi (Pasal 1299) Pengecualian dari Asas yang Tersebut dari Pasal 1299 (Pasal 1300) Tanggungjawab setiap debitur (Pasal 1301)
- 10. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Tanggungjawab bagi Ahli Waris (Pasal 1302) Hak Ahli Waris dari yang Berpiutang (Pasal 1303) Perikatan dengan Ancaman Hukuman Pengertian Ancaman Hukuman (Pasal 1304) Ancaman Hukuman Bersifat Asesor (Pasal 1305) Hak Kreditur untuk Memilih (Pasal 1306) Ancaman Hukuman Sebagai Ganti dari Kerugian (Pasal 1307) Kelalaian Debitur (Pasal 1308) Wewenang Hakim (Pasal 1309) Perikatan Pokok Tidak Dapat Dibagi (Pasal 1310) Perikatan Pokok Dapat Dibagi (Pasal 1311) Perikatan Pokok Dapat Dibagi dengan Ancaman Hukuman tidak Dapat Dibagi (Pasal 1312) Perjanjian Materi : Definisi perjanjian (ps. 1313) Macam-macam perbuatan hukum Syarat-syarat sahnya perjanjian (ps. 1320 ) Akibat perjanjian yang sah (ps. 1338-1341 ) Penafsiran perjanjian (ps. 1342-1351 )
- 11. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Definisi perjanjian Perjanjian : “overeenkomst” (kata benda) “overeenkomen” (kata kerja). Ps. 1318 BW: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut communis opinio doctorum (pendapat para ahli/doktrin) Definisi Perjanjian : “ Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum” Dari definisi perjanjian, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum Persesuaian kehendak dari beberapa orang Persesuaian kehendak harus dinyatakan atau dipublikasikan. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama 2 orang / lebih. Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling tergantung satu sama lain Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan. Pada umumnya yang diatur dalam BW adalah perjanjian yang bersifat OBLIGATOIR (obligatoir overeenkomst), yaitu : 1. Perjanjian bernama (benoemde overeenkomst/latin : nominaat) 2. Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst innominaat contracter) 3. Konsesuil. 4. Timbal balik. 5. Perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst / aleatoir)
- 12. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Perjanjian lainnya menurut sifat dari hukum, yaitu : ¡ Perjanjian yang bersifat hukum keluarga. ¡ Perjanjian yang bersifat kebendaan. ¡ Perjanjian yang bersifat hukum acara, disebut bewijsovereenkomst ¡ Perjanjian yang bersifat hukum public, disebut publiekreehtelijke overeenkomst. Macam-macam perbuatan hukum. Perbuatan hukum : Perbuatan subyek hukum yang didasarkan pada kehendak dan pernyataan kehendak untuk timbulnya suatu akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum itu. Perbuatan menjadi perbuatan hukum, karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti. Misalnya : seorang pengendara mobil yang memasuki arena parker di suatu pusat perbelanjaan tanpa mengucapkan sepatah katapun, ia dianggap akan memarkir mobilnya. Perbuatan hukum sepihak : perbuatan yang hanya memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum dari satu subyek hukum saja. Perbuatan hukum ganda : perbuatan hukum yang memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subyek hukum yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama. Syarat-syarat sahnya perjanjian (ps. 1320 BW). Ps. 1320 BW disebutkan syarat sahnya perjanjian atau geldingsvoorwaarden, sedangkan dalam aslinya disebut syarat terjadinya bestaansvoorwaarden. Tetapi karena bestaansvoorwaarden hanya satu yaitu “persesuaian kehendak”, maka beliau menterjemahkannya dengan syarat sahnya perjanjian tersebut. Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan “persesuaian pernyataan kehendak” atau overeenstemmede wilsverklaring. Ps. 1320 BW : Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal.
- 13. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Ps. 1320 BW disebutkan syarat sahnya perjanjian atau geldingsvoorwaarden, sedangkan dalam aslinya disebut syarat terjadinya bestaansvoorwaarden. Tetapi karena bestaansvoorwaarden hanya satu yaitu “persesuaian kehendak”, maka beliau menterjemahkannya dengan syarat sahnya perjanjian tersebut. Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan “persesuaian pernyataan kehendak” atau overeenstemmede wilsverklaring. Ps. 1320 BW : Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Oleh Karena itu, syarat terjadinya dan syarat sahnya perjanjian harus dibedakan. Jika kita perhatikan, “persesuaian pernyataan kehendak” ini berhubungan dengan 2 hal, yaitu : 1. Untuk mengikatkan diri. 2. Untuk memperoleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Kapan Terjadinya Persesuaian Pernyataan Kehendak? PERJANJIAN TERJADI KARENA PARA PIHAK TELAH MENYATAKAN KEHENDAKNYA YANG SESUAI SATU TERHADAP YANG LAINNYA. Permasalahannya : Bagaimana jika apa yang dinyatakan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki ? Timbullah teori kehendak (Wilstheorie), teori pernyataan (Verklaringstheorie), teori kepercayaan (vertrouwenstheorie). Wilstheorie, Menurut teori ini "kehendak” harus dinyatakan sehingga ada ikatan yang wajar antara "kehendak" dan "apa yang dinyatakan". Verklaring theorie. Menurut teori ini terjadinya kehendak merupakan .proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah "pernyataan", bukan kehendak. Vertrouwenstheorie. Menurut teori ini tidak setiap "pernyataan" mengikat atau menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang dapat mernimbulkan perjanjian.
- 14. HUKUM PERIKATAN RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5) Bagaimana Pemecahan (solution) dari kesulitan yang dihadapi dengan ketiga teori ini? 1. Dengan tetap mempertahankan wilstheorie (teori kehendak), yaitu menganggap perjanjian itu tidak terjadi apabila tidak ada persesuaian antara "kehendak" dan "pernyataan". Akan tetapi pihak lawan berhak mendapat ganti kerugian, karena pihak lawan mengharapkannya. 2. Dengan tetap berpegang pada wilstheorie (teori kehendak), hanya dalam pelaksanaannya kurang ketat yaitu dengan menganggap kehendak itu ada. 3. Pemecahan ini berasal dari penulis-penulis Prancis, yaitu mencari penyelesaian dengan lebih melihat pada standaard contracten (perjanjian baku). Yaitu kontrak-kontrak yang mendasarkan pada ketentuan atau peraturan umum didalamnya. 4. Standaard contract : suatu perjanjian yang isinya sudah baku, tetapi tentang subyek dan jangka waktu masih harus diisi. Apakah seseorang yang telah menandatangani suatu standaard contract itu tidak cacad kehendaknya ? Mengenai cacad kehendak di dalam BW ada 3 bentuk (ps. 1321 BW), yaitu : 1) Dwang (paksaan). 2) Dwaling (kesesatan). 3) Bedrog (penipuan). Di dalam yurisprudensi dikenal bentuk cacad kehendak yang ke empat, yaitu : 4) Misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan). Atau abuse of circumstances (Inggris), tetapi dalam hukum Inggris istilah yang digunakan yaitu undue influence (pengaruh yang tidak wajib). 5. STANDARD CONTRACT (PERJANJIAN BAKU). 6. Perjanjian baku : perjanjian yang menggunakan syarat-syarat umum yang ditawarkan kepada masyarakat. 7. Dari gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat, dapat kita bedakan dalam empat jenis yaitu : 1. Perjanjian baku sepihak 2. Perjanjian baku timbal balik, 3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah 4. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advocat