Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
Download as PPTX, PDF2 likes16,571 views
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara dan implementasinya, konsep otonomi daerah, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti pemahaman konsep yang belum mantap dan ketersediaan aturan pelaksanaan yang belum memadai."
More Related Content
Similar to Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa (20)
More from Meita Purnamasari (20)
Pentingnya wilayah indonesia sebagai ruang hidup bangsa
- 1. Pentingnya wilayah Indonesia sebagai ruang hidup bangsa Meita Purnamasari.A, M.Pd STIKES AISYIYAH BANDUNG
- 2. Landasan Wawasan Nusantara • Pancasila adalah falsafah ideologi bangsa dan dasar negara. Berkedudukan sebagai landasan idiil pada wawasan nusantara. LANDASAN IDIIL Karena pada hakikatnya wawasan nusantara merupakan perwujudan dari Pancasila. • UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusi dasar negara, yang menjadi LANDASAN pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. KONSTITUSIONIL • Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 UUD 1945) yang kekuasaan tertingginya ada pada rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
- 3. Landasan Wawasan Nusantara LANDASAN • mencapai dan mewujudkan cita-cita dan dan tujuan nasional yang VISIONIL tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat • Ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan LANDASAN yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, KONSEPSIONAL berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia mengahadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. LANDASAN • Propenas OPERASIONAL
- 4. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA cara pandang dan sikap bangsaIndonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.
- 5. Unsur Dasar Wawasan Nusantara 1. Wadah (Contour) Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik dan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik.
- 6. Unsur Dasar Wawasan Nusantara 2. Isi (Content) Isi (content) adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka-an dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, social, dan budaya serta hankam. Isi menyangkut dua hal, pertama realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan, kedua persatuan dan kesatuan dalam ke-bhineka-an yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
- 7. Unsur Dasar Wawasan Nusantara 3. Tata laku (conduct) Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan nusantara yang terdiri dari : • Tata laku batiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. • Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tidakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia. Kedua tata laku tersebut mencerminkan identitas jati diri/kepribadian bangsa berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air sehingga menimbulkan rasa nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
- 8. Hakikat Wawasan Nusantara • Adalah keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian : cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Berarti setiap warga Negara dan aparat Negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa termasuk produk- produk yang di hasilkan oleh lembaga Negara
- 9. Implementasi wawasan nusantara • Penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan Negara. Implementasi Implementasi Implementasi dalam bidang dalam kehidupan dalam sosial politik ekonomi budaya Implementasi dalam pertahanan keamanan
- 10. Implementasi dalam bidang politik • menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, di percaya.
- 11. Implementasi dalam bidang ekonomi • menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
- 12. Implementasi dalam sosial budaya • menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
- 13. Implementasi dalam Pertahanan Keamanan • menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap WNI
- 14. TANTANGAN IMPLEMENTASI WANUS PEMBER DUNIA DAYAAN MASYARA TANPA KAT BATAS ERA KAPITALIS ME
- 15. Konsep Otonomi daerah • Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri • Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.
- 16. Prinsip otonomi daerah Otonomi daerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu : 1. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. 3. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.
- 17. Prinsip otonomi daerah Bila dikaji lebih jauh isi dan jiwa undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka otonomi daerah mempunyai arti bahwa daerah harus mampu : 1. Berinisiatif sendiri yaitu harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan sendiri. 2. Membuat peraturan sendiri (PERDA) beserta peraturan pelaksanaannya. 3. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri. 4. Memiliki alat pelaksana baik personil maupun sarana dan prasarananya.
- 18. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah • Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi.
- 19. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah • Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.
- 20. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah • Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah otonomi luas yaitu adanya kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi maupun kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengend alian dan evaluasi.
- 21. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas. b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontibusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- 22. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah. h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.
- 23. Pokok-pokok penyelenggaraan otonomi daerah Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan pendapat di atas, The Liang Gie dalam Abdurrahman (1987) mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah : a. Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia. b. Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian.
- 24. Permasalahan otonomi daerah Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan- undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat lemah Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah
- 25. Permasalahan otonomi daerah Realisasi otda mendorong perkembangan aspirasi untuk menuntut pemekaran daerah. Dengan bertambahnya daerah baru, tentu tidak semua daerah otonom tersebut bisa berjalan dengan baik Daerah pemekaran dengan kinerja tidak memadai tentu berpengaruh terhadap pelayanan publik serta menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu harus ada kebijakan tegas mencabut status kabupaten/kota yang dinilai tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan harus dilakukan evaluasi reguler atas kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otda tersebut,
- 26. Permasalahan otonomi daerah Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah dikelola Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah
- 27. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah melaksanakan sistem pemerintahanya sesuai dengan undang- undang pemerintah pusat. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat.
- 28. Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.
- 29. Karakteristik pemerintahan yang baik, bersih dan demokratis Ciri tata pemerintahan yang baik, yaitu: Mengikutsertakan masyarakat. Transparan dan bertanggung jawab. Efektif dan adil. Menjamin adanya supremasi hukum. Menjamin prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
- 30. KESIMPULAN Dengan terpenuhinya prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional Indonesia, diharapkan upaya penataan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akan terwujud mantap sejalan perkembangan peradaban masyarakat madani. Masyarakat madani adalah tatanan mv; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.