Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Download as PPTX, PDF9 likes8,066 views
Dokumen ini membahas pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dengan fokus pada analisis dan komunikasi nilai-nilai tersebut. Juga dipaparkan pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal dan vertikal, serta tugas kelompok siswa untuk menganalisis berbagai bentuk kekuasaan. Indikator pembahasan mencakup tugas dan wewenang lembaga negara, hubungan antar lembaga, masalah yang dihadapi, dan solusinya.
More Related Content
Similar to Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara (20)
More from Meita Purnamasari (20)
![Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 5 Kurikulum Merdeka [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajardeeplearningipaskelas5kurikulummerdekamodulguruku-250831091427-ce5de3f2-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
- 1. Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara MEITA PURNAMASARI,S.PD, M.PD SMA NEGERI I KOTA CIMAHI
- 2. Kompetensi Dasar : 1.1. Mengorganisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepadaTuhan Yang Maha Esa Indikator Pencapaian Kompentensi : 1) Membangun nilai-nilai Toleran dan Kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 2) Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. 3) Menyaji hasil analisis yang mengenai tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. 4) Mengkomunikasikan hasil analisis yang terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- 3. Coba amati Gambar 1.1. tersebut
- 4. Analisis olehmu apakah ada permasalahan terkait dengan pembagian kekuasaan di Negara Republik Indonesia ? Diskusikan dengan teman sebangkumu
- 5. MACAM-MACAM KEKUASAAN NEGARA JOHN LOCKE MONTESQUIE JOHN LOCKE LEGISLATIF EKSEKUTIF FEDERATIF MONTESQUIE LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF
- 6. KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA •KEKUASAAN KONSTITUTIF •KEKUASAAN EKSEKUTIF •KEKUASAAN LEGISLATIF •KEKUASAAN YUDIKATIF •KEKUASAAN EKSAMINATIF/INSPEKTIF PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA HORIZONTAL •merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya •sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia •pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARA VERTIKAL
- 7. Bentuk 7 Kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa dengan pembagian tugas sbb : Kelompok 1 dan 2 menganalisis tentang kekuasaan konstitutif Kelompok 3 dan 4 menganalisis tentang kekuasaan eksekutif Kelompok 5 dan 6 menganalisis tentang kekuasaan yudikatif Kelompok 7 menganalisis tentang kekuasaan eksaminatif
- 8. Indikator Pembahasan a. Tugas dan wewenang lembaga negara menurut UUD NRI Tahun 1945. b. Hubungan kerja dengan lembaga negara lainnya. c. Permasalahan dihadapi lembaga negara tersebut. d. Solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Laporan dibuat dalam bentuk tulisan