MASA DEMOKRASI sejarah indonesiaLIBERAL.pptx
- 2. 2 Nama Anggota Kelompok 1Alenna Layla R (02/IXF) 2Audrey Zhafira S (07/IXF) 3Salsabila Khoirun N (28/IXF)
- 3. 3 Secara umum, demokrasi liberal adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang berkiblat pada demokrasi. Demokrasi liberal berarti demokrasi yang liberal. Liberal disini dalam artian perwakilan atau representatif. Setelah dibubarkannya RIS, sejak tahun 1950 RI melaksanakan demokrasi parlementer-liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat dan masa ini disebut Masa Demokrasi Liberal. Indonesia sendiri pada tahun 1950an terbagi menjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang juga bernafaskan liberal. Demokrasi Liberal
- 4. 4 Pelaksanaan Pemerintahan Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;
- 5. 5 Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951) Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr.Asaat, Ir.Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo.
- 6. 6 Program pokok dari Kabinet Natsir 1 Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman 2 Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3 Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4 Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5 Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
- 7. 7 Bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah: 1. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
- 8. 8 Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tujuan program ini sendiri tidak dapat tercapai dengan baik meskipun anggaran yang digelontorkan pemerintah cukup besar. Kegagalan program ini disebabkan karena : 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah. 6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh. Kabinet Natsir sendiri kemudian berakhir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI di Parlemen Indonesia menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
- 9. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.
- 10. Program pokok dari Kabinet Soekiman11 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang prograsif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
- 11. 1 1 Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953) Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.
- 12. Program pokok dari Kabinet Wilopo 1 3 Program dalam negeri: 1. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan 2. Konstituante, DPR, dan DPRD 3. Meningkatkan kemakmuran rakyat, 4. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan 5. Pemulihan stabilitas keamanan negara Program luar negeri: 1. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia- Belanda, 2. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta 3. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
- 13. Munculnya Peristiwa Tanjung Morawa mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.
- 14. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet ke-empat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).
- 15. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran 2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera 3. Pembebasan Irian Barat secepatnya 4. Pelaksanaan politik bebas-aktif 5. Peninjauan kembali persetujuan KMB. 6. Penyelesaian pertikaian politik. Prestasi : Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu: • Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955 • Menyelenggarakan Konferensi Asia- Afrika (KAA) pada tahun 1955 1 5
- 16. 1 6 Penurunan Kabinet Ali Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.
- 17. 1 7 Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi.
- 18. 1 8 Progam pokok 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Keberhasilan 1. Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante. 2. Membubarkan Uni Indonesia- Belanda 3. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat 4. Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi Kemunduran Kabinet ini mengalami gangguan ketika kebijakan yang diambil berdampak pada banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Kabinet ini sendiri mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno ketika anggota Parlemen yang baru kurang memberikan dukungan kepada kabinet.
- 19. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. +
- 20. 2 0 Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut: 1.Perjuangan pengembalian Irian Barat 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota- anggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 6. Pembatalan KMB 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif 8. Melaksanakan keputusan KAA. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.
- 21. 2 1 Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959) Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu: 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan RI 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan
- 22. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau- pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.
- 23. 2 3 Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indinesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mengambil kebijakan untuk mengatasi kemelut politik. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut; 1. Pembubaran Konstituante. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUDS 1950. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.
- 24. THANK YOU FOR WATCHING! ANY QUESTIONS?