Makalah hakikat hubungan internasional
Download as DOCX, PDF3 likes5,082 views
Dokumen ini membahas pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara, termasuk Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan nasional, serta mendeskripsikan konsep, hakikat, dan sarana hubungan internasional tersebut. Kebijakan luar negeri Indonesia berlandaskan pada prinsip bebas aktif dan berfokus pada kerjasama bilateral, regional, dan multilateral untuk mendorong pembangunan dan perdamaian. Selain itu, dokumen ini menjelaskan asas dan sasaran dalam membangun hubungan internasional serta definisi perjanjian internasional dan pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.
Makalah hakikat hubungan internasional
- 1. i BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lain.Manusia juga membentuk kelompok-kelompok bersama untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuannya. Kita hidup dalam sebuah keluarga dan merupakan bagian dari keluarga tersebut. Kita juga hidup dalam suatu suatu masyarakat internasional dan menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Secara internasional, kehidupan negara pun demikian. Sulit bagi suatu negara untuk mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Oleh karena itu,untuk memenuhi kebutuhannya setiap Negara tidak mungkin bisa memenuhinya sendiri dari sumber daya yang dimilikinya,karena sifatnya yang terbatas. Setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki Negara tersebut.Oleh karena itu,setiap Negara tentunya harus mengembangkan hubungan atau kerja sama dengan Negara lain. B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang diatas,maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut; 1. Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional 2. Menguraikan pentingnya hubungan internasional 3. Mengidentifikasikan Hakikat hubungan internasional 4. Mengidentifikasikan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu Negara,serta menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.
- 2. i BAB II PEMBAHASAN A. HAKIKAT HUBUNGAN INTERNASIONAL Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, berhak menentukan nasibnya sendiri serta politik luar negerinya. Kita menyadari bahwa bangsa dan negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua kebutuhan warganya. Oleh sebab itu, kerja sama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan dalam segala bidang dengan dilandasi oleh prinsip persamaan derajat sebagai bangsa yang merdeka. 1. Pengertian Hubungan Internasional Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang sedang dialami oleh suatu Negara.ketika suatu Negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya maka dengan hubungan internasinal tersebut Negara mampu mengatasi persoalan yang dihadapi negaranya dengan meminta bantuan kepada Negara lain.oleh karena itu,hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara yang beradab. Secara umum hubungan interrnasional diartikan sebagai hubungan bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terja dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Pandangan para ahli yang mencoba memberikan makna tentang konsep hubungan internasional,diantaranya; 1. T'ygve Nathiessen menyatakan bahwa hubungan internasionial merupakan bagian dari ilmu politik dank arena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional,organisasi dan administrasi internasional,dan hukum internasional. 2. Charles A. Mc Clelland mengungkapkan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. 3. Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstram),mencantumkan definisi hubungan internasional sebagai hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. 4. Encyclopedia americana, mendeskripsikan hubungan internasional sebagai hubungan politis,budaya,ekonomi,maupun pertahan dan keamanan. 5. Warsito Sunaryo,memandang bahwa hubungan internasional merupkan studi tentang interaksi antar jenis kesatuan sosial-sosial tertentu,termasuk studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi.adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu,bisa diartikan sebagai Negara ,bangsa,maupun organisasi Negara sepanjang bersifat internasional.
- 3. i Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dcngan konsepsi politik luar negeri,hubungan luar negeri,dan politik internasional.ketiga politik tersebut memiliki makna yang berbeda satu sama lain,akan tetapi memiliki persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas Negara(lingkup internasional). Untuk memperluas pcmahanran kita, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep Tersebut; 1. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dlilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan Negara serta kepentingan nasional Negara yang bersangkutan. 2. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. 3. Politik internasional adalah politik antarnegara yang rnencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua Negara,serta proses interaksi antarnegara maupun antar Negara dengan organisasi internasional. 2. Pentingnya Hubungan Internasional Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari Negara lain. Untuk rnenjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya Negara tersebut yang membutuhkan dukungan dari Negara lain.untuk mendapat duuukungan tersebut,suatu Negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan dengan Negara lain,misalnya ketika awal berdirinya kesatuan republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari Negara lain terhadap kemerdekaan para pendiri Negara kita mengadakan hubungan dengan Australia,Amerika Serikat,Belgia,Mesir,dan sebagai alhasil dari Negara kita sehingga Negara kita dapat berdiri tegak dan mempertahankan kemerdekaannya sampai sekarang. Setiap Negara yang merdeka memiliki sumber daya atau sumber kekuatan yang berbeda. Di dunia ini,tidak menutup kemungkinan Negara yang akan sumber daya alam,tetapi sangat kekurangan tenaga ahli atau ilmuwan untuk mengelolah sumber daya alam,begitu pula sebaliknya ada Negara yang memiliki tenaga ahli atau ilmuwan yang banyak tetapi miskin sumber daya alam. Kedua kondisi tersebut menyebabkan setiap Negara mernbutuhkan keberadaan negara lain, sehingga terciptalah hubungan di antara Negara tersebut. Proses hubungan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh setiap Negara. Potensi tersebut antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, surnber daya, dan letak geografis. Potensi tersebut menjelma sebagai kekuatan bagi suatu Negara, Apabila suatu Negara memiliki kekuatan dalarn keernpat potensi tersebut, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara maju dan
- 4. i cenderung tidak mengadakan hubungan internasional. Namun.jika keernpat potensi tersebut lernah, maka suatu negara cenderung akan sangat rnembutuhkan hubungan internasional. Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak ada negara yang tidak membutuhkan hubungan dengan ncgara lain. Bahkan negara-negara industri maju pun mernbutuhkan negara-negara Iain yang belum maju untuk memasarkan produk-produk mereka. Selain itu, negara maju biasanya rnernbutuhkan bahan-bahan mentah untuk industri yang biasanya tersedia di negara-negara yang sedang berkembang. Dengan demikian antara negara maju dengan Negara berkembang bahkan dengan negara miskin sekalipun terjalin hubungan internasional yang sifatnya saling menguntungkan. Secara umum, titik berat dalam hubungan internasional antara lain adalah bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial kebudayaan bahkan ideologi.Bidang-bidang tersebut pada umumnya menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya hubungan internasional , Misalnya dalam bidang ekonomi terutama dalam bidang perdagangan, kita mengenal negara- negara yang tergabung dalam Group of 8 (8 kelompok Negara maju), kemudian kita mengenal juga organisasi perdagangan internasional yang biasa disebut World T'rade Organization (WTO), dan sebagainya.Sementara itu dalam bidang pertahanan, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat membentuk North Atlantic Treaty Organization(NATO). Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui baik secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut: a. Faktor internal,yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. b. Faktor eksternal,yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara Iain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonorni, politik, hokum,sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh Bangsa lndonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara Iain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pernbangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perclamerian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan-dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai rnacam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu bagi Bangsa Indonesia,
- 5. i hubungan internasional diarahkan untuk: 1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan Negara kebangsaan yang demokratis. 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indoncsia dan semua negara di dunia,terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju llcrdamaian dunia yang sempurna. 4. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 5. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kernakmuran rakyat,apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. 6. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 7. meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. 3. Asas-Asas Hubungan Internasional Pada umumnya hubungan internasional dilakukan oleh setiap negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu dibangun hubungan internasional yang menekankan aspek persamaan harkat, derajat, dan martabat sebagai sesama bangsa yang merdeka. Menurut Hugo de Groot, dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut: a. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orangyang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. b. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan extrateritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing.
- 6. i c. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Ketiga asas di atas harus diperhatikan oleh setiap negara yang membangun hubungan internasional, supaya hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak serta tujuan dari hubungan tersebut dapat tercapai. Apabila ketiga asas tersebut tidak diperhatikan, maka akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, antara satu negara dengan negara lain harus menciptakan hubungan yang teratur dan tertib yang berdasarkan kepada ketentuan hukum internasional. Akan tetapi walaupun demikian, dewasa ini kerapkali masih terjadi persoalan antarbangsa yang perlu dipecahkan. Misalnya, persoalandwi kewarganegaraan, batas-batas negara, pengakuan kepemilikan atas wilayah atau pulau tertentu, wajib militer, dan wajib pajak. 4. Sasaran Hubungan Internasional Hubungan antar bangsa atau yang lebih dikenal dengan hubungan internasional mempunyai sasaran utama yang disepakati oleh semua negara yang membangun hubungan tersebut. Sasaran tersebut adalah terciptanya perdamaian dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa aliran yang memberikan pandangan mengenai sasaran dari hubungan internasional, di antaranya: a. Aliran idealisme, yang berpandangan bahwa: 1) Setiap bangsa memiliki kepentingan yang sama terhadap perdamaian dunia. 2) Setiap bangsa yang mengganggu perdamaian dunia, berarti bangsa tersebut telah bertingkah laku tidak rasional dan tidak bermoral 3) Realitas manusia akan semakin kompleks. Begitu juga dengan kualitas manusia akan semakin baik. 4) Perdamain merupakan suatu proses yang tidak dapat dihalangi realisasinya oleh kekuatan apapun. 5) Perdamaian merupakan hal mutlak dalam hubungan internasional b.Aliran realisme, yang berpandangan bahwa: 1) Kunci dari masalah politik internasional adalah kekuatan politik (power politics) 2) Otoritas (kewenangan) yang efektifdari suatu negara hanya dapat berdiri atas kekuatan nasional yang nyata. 3) Ketertiban internasional merupakan suatu tatanan yang mustahil terjadi dan tidak dapat dipercaya.
- 7. i 4) Perwujudan masyarakat internasional yang berdasarkan hubungan internasional hanyalah khayalan belaka futopid, selama kepentingan nasional yang merupakan penggerak politik internasional masih saling bertabrakan. c. Aliran Neorealisme Menurut aliran ini, hubungan internasional selain berdasarkan pada kalkulasi kekuatan dan kekuasaan, juga harus berdasarkan pertimbangan moral Dengan demikian, aliran ini memadukan pandangan dari aliran idealisme dan realisme. d.Aliran Polemologi (studi perdamaian), yang berpandangan bahwa: 1. Sumber konflik banyak terletak pada ketidakseimbangan di bidang ekonomi dan potensi militer. 2. Untuk memperoleh jalan keluar dalam memecahkan konflik, dapat dilakukan dengan jalan mempertajam konflik. 3. Persamaan dan kesempatan untuk menikmati kemakmuran harus diciptakan oleh setiap penguasa Negara. 4. Masalah "dunia ketiga" harus dijadikan sasaran penyelidikan dalam setiap studi perdamaian. e.Aliran Perdamaian dan Ideologi Aliran ini berpandangan bahwa aspek ideologis harus diletakkan di samping kepentingan nasional sebagai faktor utama yang menentukan hubungan internasional. B. HAKIKAT PERJANJIAN INTERNASIONAL 1. Pengertian Perjanjian Internasional a. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat- akibat hukum tertentu. b. Oppenheimer-Lauterpacht, mengungkapkan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak- pihak yang mengadakannya. c. Konvensi Wina tahun 1969, merumuskan perjanjian internasional sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting, karena :
- 8. i a. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis. b. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional. Asas perjanjian internasional : a. Pacta Sunt Servada, setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati. b. Egality Rights, yaitu pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama c. Reciprositas, tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal. d. Bonafides, perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik. e. Courtesy, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. f. Rebus sig Stantibus, dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. 2. Istilah-istilah Perjanjian Internasional a. Traktat (treaty), yaitu suatu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Misalnya, Perjanjian Celah Timor. b. Persetujuan (agreement), yaitu suatu perjanjian/persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Misalnya agreement tentang ekspor impor komoditas tertentu. c. Konvensi (convention), yaitu suatu perjanjian yang bersifat multilateral. Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional. d. Protokol (protocol) yaitu suatu perjanjian yang kurang resmi dibandingkan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Contohnya, Protokol Den Haag tahun 1930. e. Piagam (statuta), yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan sbagai persetujuan internasional. Misalnya, Statuta of The International Court of Justice, pada tahun 1945 Piagam Kebebasan Transit yang dilampirkan pada Convention of Barcelona tahun 1921. f. Charter, yaitu suatu piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. g. Deklarasi (Declaration), suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau menciptakan hukum baru. h. Modus vivendi, suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan secara permanen. i. Covenant, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut anggaran dasar Liga Bangsa- Bangsa.
- 9. i j. Ketentuan Penutup (final act), dokumen yang mencatat ringkasan hasil konfrensi. k. Ketentuan umum (general act), traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi. l. Pertukaran nota, metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta bersifat multilateral. m. Pakta (pact), suatu perjanjian oleh beberapa negara secara khusus dan membutuhkan ratifikasi. 3. Klasifikasi Perjanjian Internasional a. Menurut subjeknya, terdiri dari : 1. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. 2. Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. 3. Perjanjian antar-subjek hukum internasional selain negara. b. Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian, terdiri dari : 1. Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua negara. 2. Perjanjian multilateral, artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara. c. Menurut isisnya, terdiri dari : 1. Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Misalnya, NATO, ANZUS, dan SEATO. 2. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan keuangan. Misalnya, CGI, IMF, IBRD dan sebagainya. 3. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia-Cina) 4. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya. 5. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, dan sebagainya. d. Menurut proses pembentukannya, terdiri dari : 1. Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. 2. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. e. Menurut sifat pelaksanaan perjanjian terdiri dari : 1. Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties), yaitu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu. 2. Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terus menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku.
- 10. i f. Menurut fungsinya, terdiri dari : a. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties). b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract). 4. Tahap-tahap Perjanjian Internasional a. Perundingan (Negotiation) Perjanjian internasional dilakukan oleh seorang pejabat negara yang memiliki kuasa penuh (full powers). b.Penandatanganan (Signature) Setelah rencana perjanjian dalam bentuk rumusan atau naskah disetujui maka dokumen itu siap untuk ditandatangani. c. Pengesahan (Ratification) Pengesahan/ratifikasi adalah suatu persetujuan atau pengesahan oleh suatu lembaga kenegaraan yang diaggap mewakili seluruh rakyat. d. Pengumumuman (Declaration) Setelah suatu perjanjian disahkan melalui proses ratifikasi oleh setiap negara peserta, berikutnya adalah perlu adanya pendaftaran dan pengumuman di organisasi internasional (PBB). 5. Pembatalan dan Berakhirnya Perjanjian Internasional Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, suatu perjanjian internasional dapat dinyatakan batal karna hal-hal berikut: a. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta. b. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itiu dibuat. c. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta yang lain pada waktu pembentukan perjanjian. d. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan. e. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman atau dengan penggunaan kekuatan. f. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.
- 11. i BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang yang positif bagi kepentingan nasional. B. Saran Makalah ini masih memiliki berbagai jenis kekurangan olehnya itu kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.
- 12. i DAFTAR PUSTAKA Starke, J. G., Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1997. Batra, T. S., Institusi Internasional, Some Legal Essay, ( New Delhi : Bookhive, 1982 Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Organisasi Internasional, UI PRESS, Jakarta, 1990. Bowett, D. W., Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Prodjodikoro Wirjono, S.H., Dr., Asas – Asas Hukum Publik Internasional, PEMMAS, Jakarta, 1967.
- 13. i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia nya serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah “HAKIKAT HUBUNGAN INTERNASIONAL” Makalah ini merupakan tugas Individu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Guru serta semua pihak yang ikut membantu dalam pembuatan makalah ini, sehingga akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari tidak ada gading yang tak retak’’ penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Penulis juga mohon kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Raha, Februari 2014 Penulis
- 14. i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..............................................................................................i DAFTAR ISI ...........................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...................................................................................................1 1.2 Tujuan................................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Definisi PHBS di Rumah Tangga............................................................3 2.2 Manfaat PHBS di Rumah Tangga ..........................................................3 2.3 Sasaran PHBS di Rumah Tangga............................................................4 2.4 Indikator PHBS di rumah tangga............................................................4 BAB III PENUTUP 3.1Kesimpulan...............................................................................................7 3.2 Saran........................................................................................................7 DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................8
- 15. i MAKALAH HUBUNGAN ILMU EKONOMI DENGAN KEMAKMURAN SUATU NEGARA OLEH : NAMA : YUSVIANTI KLEANINGSIH KELAS : X5 SMA NEGERI 1 RAHA 2014
- 16. i DAFTAR ISI KATA PENGANTAR........................................................................................................... i DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................................... 1 a. Latar Belakang.......................................................................................................... 1 b. Tujuan Penulisan....................................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN..................................................................................................... 2 A. Pengertian Ilmu Ekonomi................................................................................................. 2 B. Mengapa Belajar Ilmu Ekonomi....................................................................................... 3 C. Hubungan Ilmu Ekonomi dengan Kemakmuran Suatu Negara........................................ 4 BAB III PENUTUP.............................................................................................................. 7 3.1. Kesimpulan.................................................................................................................... 7 3.2. Saran.................................................................................................................................7 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 8
- 17. i